Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan rekam medis sebagai salah satu bentuk informasi rumah sakit dan sebagai pendukung administrasi. Dalam era BPJS, klaim dilakukan menggunakan Software INA-CBG`s dengan memasukkan ICD 10 untuk diagnosa dan ICD 9 CM untuk prosedur dan tindakan sesuai yang tertulis dalam bekas rekam medis. Penyelenggaraan rekam medis harus didukung dengan kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan sistem. Sumber data diambil dari data sekunder dan primer yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunujukkan bahwa penyelenggaraan rekam medis pasien JKN yang meliputi kegiatan assembling, filing, retrieval, coding dan pengembalian berkas ke Instalasi Medical Record masih belum berjalan optimal karena beberapa kegiatan tersebut belum memiliki kebijakan atau landasan aturan dan adanya keterbatasan SDM yang tersedia.

---

A hospital had a due to do medical record implementation as a hospital information and administration support. In BPJS century, the claim process use INA-CBG`s software and input ICD-10 for diagnose and ICD-9CM for procedures and treatment measures which is written in medical record file. Medical record implementation must be supported by a suitability between the policy and the real in range. This research was a descriptive qualitative research with system approach. Data resources taken from primary and secondary data by did the depth interview, observation and document review. The result were reveal that JKN patient`s medical record which involve assembling, filing, retrieval, coding and file returning to Medical Record Installation still not running optimally caused by that activity has not policy or grounding rules and limited human resources available.

Abstrak :
Tesis ini membahas kepuasan pasien JKN berdasarkan mutu pelayanan rawat jalan di RS “X” Jakarta yang diukur melalui 5 dimensi mutu pelayanan kesehatan, terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kepuasan pasien JKN berdasarkan mutu pelayanan rawat jalan di RS “X” Jakarta tahun 2023. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode campuran (mix methode) dengan melakukan pengambilan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diperkuat dengan data kualitatif kepada stakeholder pemberi pelayanan kesehatan. Berdasarkan analisis deskriptif statistik diketahui bahwa 29 item sudah mendapatkan nilai kesesuaian diatas 90%, artinya pasien sudah puas dengan dimensi mutu pelayanan rawat jalan secara keseluruhan. Dari hasil analisis diagram kartesius didapatkan 14 item pada kuadran II yang perlu dipertahankan prestasinya karena dinilai sangat baik dan melebihi harapan pasien, 11 item pada kuadran IV, 8 item pada Kuadran III dan 5 item pada kuadran I yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan. Hasil studi kualitatif menunjukkan bahwa manajemen rumah sakit juga telah melakukan inovasi dan improvement secara berkelanjutan dalam pemberian layanan kesehatan kepada pasien JKN. Pengukuran NPS menunjukkan bahwa sebanyak 53,8% pasien sudah berada pada level. Untuk meningkatkan kualitas layanan, rumah sakit dapat terus melakukan impelentasi manajemen mutu terpadu yang berfokus pada penjenjangan prioritas secara simultan sehingga dapat disusun upaya mempertahankan prestasi dimensi yang sudah baik dan meninjau efektivitas upaya-upaya perbaikan yang dilakukan dapat memenuhi harapan pasien. ......This thesis discusses the satisfaction of National Health Insurance (JKN) patients based on the quality of outpatient care at Jakarta “X” Hospital, which is measured through 5 dimensions of healthcare quality: tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The aim of this research is to examine and analyze the satisfaction of JKN patients based on the quality of outpatient care at Jakarta “X” Hospital in the year 2023. This study utilizes a mixed methods approach, starting with the collection of quantitative data, followed by qualitative data from healthcare service stakeholders. Based on descriptive statistical analysis, it is revealed that 29 items have achieved suitability scores above 90%, indicating that patients are satisfied with the overall quality dimensions of outpatient care. The Cartesian diagram analysis results in 14 items located in Quadrant II, which need to maintain their excellent performance as they are evaluated to exceed patient expectations, there are 11 items in Quadrant IV, 8 items in Quadrant III, and 5 items in Quadrant I, which are prioritized for improvement efforts. The qualitative findings indicate that the hospital management has consistently engaged in innovation and continuous improvement in providing healthcare services to JKN patients. The NPS measurement indicates that 53.8% of patients are already at the promoters level. The hospital should continue implementing integrated quality management, focusing on prioritization strategies concurrently, to sustain the dimensions that perform well and assess the effectiveness of improvement efforts to meet patient expectations.

Abstrak :
Dokter merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai peran dan otoritas dalam menuliskan resep obat. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan suatu peraturan khusus di bidang pemakaian obat secara optimal untuk pasien JKN yang tertuang dalam Formularium Nasional. Pada pelaksanaannya di Instalasi Rawat Jalan RSUP Fatmawati hanya terdapat 80% dari 100% target peresepan obat Formularium Nasional. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan telaah dokumen sebagai bentuk triangulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan dokter dalam penulisan resep berdasarkan Formularium Nasional dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain, persepsi, sikap, kelengkapan item obat, sosialisasi, reward dan punishment.

---

......Doctor is a physician that has an authority in prescribing medicine. According to the rule, there should be a specific regulation of using drugs for JKN patient based on National Formulation. However, in Fatmawati Hospital, there is only 80% from 100% target National Formulation prescribing. The research uses qualitative method. The primary data was taken from deep interview and also use some documents as a triangulation. The conclusion of this research is that the doctors are influenced by many factors, such as perception, attitude, drugs completeness, socialization, reward, and punishment in prescribing.

Abstrak :
Dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional, diharapkan memberikepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat. Sistemklaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit era JKN, dilakukan dengan tarif INACBGs.Namun terdapat keluhan adanya ketimpangan biaya tindakan dengan tarifINA-CBGs terutama pada tindakan bedah kelas III. Penelitian ini bertujuanmenganalisis selisih biaya aktual pelayanan dengan tarif INA-CBGS pada tindakanSectio Caesarea pasien JKN kelas III di Rumah Sakit Wisma Prashanti. Diambilsampel dari periode bulan Januari - Oktober 2017 sebanyak 27 pasien dengan kriteriainklusi pasien JKN kelas III dengan diagnosa utama maternal care due to uterinescar from previous surgery, untuk mengetahui perbandingan pemanfaatan layananaktual dengan Clinical Pathway Sectio Caesarea. Perhitungan biaya aktual dilakukandengan menggunakan metode double distribution berdasarkan data dari bagiankeuangan dan laporan rumah sakit. Hasil penelitian mendapatkan bahwa biaya aktualpelayanan tindakan SC pada pasien kelas III yakni Rp. 5.658.016,75 dengan tarifINA CBGs yang dibayarkan adalah Rp.5.019.900,00, sehingga terdapat selisihnegatif sebesar Rp. 638.116,75. Komponen biaya yang dinilai dapat dikontrol adalahkomponen biaya operasional seperti biaya listrik, air, telepon, serta bahan medishabis pakai. Meskipun demikian, belum patuhnya staf terhadap Clinical Pathway CP juga berpotensi menyebabkan variasi komponen pelayanan, yang berdampakterhadap kenaikan biaya pelayanan. Pembentukan Tim Kendali Mutu dan KendaliBiaya dan Tim Anti Fraud diperlukan agar dapat secara rutin berkoordinasi denganmanajemen sehingga diketahui lebih dini penyimpangan yang ada untuk mencegahkemungkinan kerugian rumah sakit lebih banyak. Koordinasi antara manajemendengan dokter spesialis terkait Clinical Pathway juga perlu diintensifkan agarClinical Pathway menjadi kesepakatan bersama, serta adanya sosialisasi danpengawasan pelaksanaannya. Selain itu upaya efisiensi juga dapat dilakukan melaluibriedging Sistem Informasi Manajemen RS SIMRS dengan sistem INA-CBGS, danpelaksanaan analisis unit cost setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat efisiensi danpencapaian kinerja unit.

---

The implementation of the National Health Insurance JKN program, is expectedto provide health coverage for all levels of society. The claim system of health services at the Hospital, conducted by INA CBGs tariff. However, there arecomplaints of cost difference between actual cost with INA CBGs tariff especiallyfor surgical treatment on the patients of class III. This study aims to analyze thecost differences between the actual cost of Sectio Caesarea services and INACBGStariffs on patients JKN class III at Wisma Prashanti Hospital. 27 sampleswere taken from the period time of January October 2017 with the inclusioncriteria are patients of JKN class III with a primary diagnosis of maternal caredue to uterine scar from previous surgery, to determine the actual serviceutilization compare with Clinical Pathway of Sectio Caesarea. Actual costcalculation is done by using double distribution method based on data fromfinancial section and hospital report. The results of the study found that the actualcost of SC services in patients class III is Rp. 5,658,016.75 with INA CBGs tariffpaid is Rp.5.019.900,00, so there is a negative difference of Rp. 638.116,75. Costcomponents that are assessed to be controlled are the components of operationalcosts such as electricity, water, telephone, and medical consumables. However,the lack of compliance of staff to CP also has the potential to cause variations inservice components, which have an impact on the increase in service costs. It isrecommended to establish a Quality and Cost Control Team and an Anti FraudTeam that can routinely coordinate with the management so that we have knownthe irregularities earlier to prevent hospital losses. There should be acoordination between management and specialist doctors related to ClinicalPathway as a mutual agreement, as well as the socialization and supervision of itsimplementation. In addition, efficiency efforts can also be done through briedgingthe hospital management information system with INA CBGS system, andimplementation of unit cost analysis every year to know the level of efficiency andachievement of unit performance.