Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pembinaan dan operasionalnya, sejak masa kemerdekaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berusaha memenuhi kebutuhan secara mandiri. Dengan mengatasnamakan Yayasan yang dikelola oleh militer, diperoleh pendapatan dari bisnisbisnis yang ada. Pada tanggal 16 Oktober 2004 Pemerintah telah mengesahkan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI untuk berbisnis dan memberikan pendelegasian kepada Presiden RI untuk mengambilalih aktivitas bisnis TNI. Sejak tahun 2005 Menhan telah membentuk Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI, ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Nasional Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, yang terakhir membentuk Tim Pengendali untuk melakukan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI.

---

To meet the funding requirements in the developing and operation, since the independence day, the Indonesian Armed Forces (TNI) seek to meet needs independently. In the name of the TNI's foundations that are managed by the military, the income is obtained from existing businesses. On October 16, 2004 The govemment has approved the enactment of Law No. 34 Year 2004 on TNI, which prohibits soldiers to do business and give delegation to the President to take over the business activities of the TNI. Since 2005 the Minister of Defense has established the TNI's Business Transformation Team Supervision,then followed by National Team of TNI's Business Activity Acquisition, and lately perform the Controlling Team to conduct the TNI?s business activities takeovers.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berdirinya yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (Dewan Dakwah) yang fokus bergerak dibidang dakwah. Yayasan ini terus berkembang dan melakukan dakwah di daerah perkotaan maupun pedalaman di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian pustaka, teknik wawancara secara langsung dan observasi. Tujuan penelitian ini adalah membahas keberlangsungan (continuity) yang masih dilakukan oleh Dewan Dakwah dan latar belakangnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas perubahan (change) yang dilakukan oleh Dewan Dakwah dan latar belakang perubahan itu terjadi. Teori yang digunakan adalah teori Continuity And Change yaitu keberlangsungan dan perubahan yang dikemukakan oleh John Obert Voll. Hasil penelitian ini menjelaskan keberlangsungan Dewan Dakwah tetap menjadi yayasan yang berfokus di bidang dakwah. Dewan Dakwah sejak berdiri sampai saat ini berbentuk yayasan dan mengikuti aturan sesuai undang-undang yayasan. Dewan Dakwah memiliki visi yang sama dan aktif dalam menjalin kerjasama internasional dengan banyak organisasi. Metode dakwah bil hal dan peran para da'i menjadi sasaran inti dari pergerakan dakwah yang dilakukan oleh Dewan Dakwah. Perubahan yang dilakukan oleh Dewan Dakwah adalah memperluas jangkauan dakwah sehingga telah memiliki banyak cabang. Dewan Dakwah juga mendirikan STID M. Natsir untuk mengkader calon-calon dai. Pasca reformasi Dewan Dakwah juga melaksanakan aktivitas perekonomian melalui unit pelaksana kegiatan dengan mendirikan Laznas Dewan Dakwah, biro perjalanan haji Hudaya Safari, dan badan wakaf untuk menunjang dakwah yayasan ini. ......The background of this research is the establishment of the Indonesian Islamic Da'wah Council (Dakwah Council) which focuses on da'wah. This foundation continues to grow and conduct da'wah in both urban and rural areas throughout Indonesia. This study uses qualitative methods with literature review, direct interviews and observation techniques. The purpose of this study is to discuss the continuity that is still being carried out by the Dakwah Council and its background. This study also aims to discuss the changes (changes) made by the Da'wah Council and the background of these changes. The theory used is the theory of Continuity and Change, namely the theory of continuity and change put forward by John Obert Voll. The results of this study explain the sustainability of the Da'wah Council to remain a foundation that focuses on the field of da'wah. The Da'wah Council since its establishment until now has been in the form of a foundation and follows the rules according to the law regarding foundations. The Dakwah Council has the same vision and actively cooperates internationally with many organizations. The bil hal da'wah method and the role of the da'i are the core objectives of the da'wah movement carried out by the Dakwah Council. The changes made by the Da'wah Council are to expand the reach of da'wah so that it has many branches. The Dakwah Council also established STID M. Natsir to cadre prospective preachers. After the reform, the Da'wah Council also carried out economic activities through the activity implementing unit by forming the Laznas Da'wah Council, the Hudaya Hajj Safari Travel Bureau, and the Waqf Agency to support the da'wah of this foundation.

Abstrak :
Disertasi ini berisi kajian terhadap tiga novel Indonesia pasca-Reformasi untuk menyingkap cara negara bekerja dengan konsep the art of modern government yang meliputi pengaturan penduduk, ekonomi politik, dan perangkat pengamanan (security apparatuses). Penelitian ini mengurai (1) kontribusi teoretik karya sastra (novel) dalam memberi warna baru bagi wacana governmentality; (2) bentuk kepengaturan dominan yang muncul dalam anatomi tiga novel dan membentuk kekhasan novel pasca-Reformasi; (3) keterlibatan tiga novel dalam merespons atau menjadi agensi yang ikut serta menyebarluaskan rezim kepengaturan. Analisis terhadap novel Lampuki, Puya ke Puya, dan Dawuk menunjukkan bahwa governmentality pasca-Reformasi di Indonesia berbeda dengan yang diteorikan oleh Michel Foucault. Corak kepengaturan Reformasi tidak terpusat pada satu sumber kekuasaan, melainkan tersebar ke berbagai kelompok dan kepentingan yang tidak selalu menampakkan dirinya. Walaupun ideologi kepengaturannya cenderung sama-sama bagian dari resonansi kapitalisme global, wujud dari rezim kepengaturan tersebut senantiasa berubah, dan menyesuaikan diri dengan habitat dan ekosistemnya. Novel berfungsi sebagai heteroglossia, hadir beriringan (coexist) dengan teks lainnya, menciptakan ruang baru dalam konstruksi governmentality yang semula bercorak positivistik menjadi rezim kepengaturan yang bercorak humanistik. Heteroglossia sastra Reformasi didominasi oleh kepengaturan ekonomi politik. Walaupun kepengaturan tubuh dan ruang kerap muncul beriringan dengan mekanisme penormaan dan pendisiplinan, keempatnya hadir mengintensifikasi kepentingan ekonomi yang menjadi leitmotif bagi elemen-elemen cerita. Analisis terhadap ketiga novel Indonesia pasca-Reformasi menegaskan bahwa pola kekuasaan yang menjalankan fungsi-fungsi governmentality telah menciptakan hierarki tinggi-rendah, kuat-lemah, kaya-miskin, bahkan memungkinkan sistem kekuasaan dapat mengatur siapa yang berhak hidup dan siapa yang layak mati. Masing-masing teks memperlihatkan wilayah yang abu-abu di hadapan cermin governmentality, bahwa dalam situasi yang berakibat pada keterpinggiran, keniscayaan nasib buruk bagi kelas menengah ke bawah, bahkan korban-korban yang terus berjatuhan, dimunculkan pula pihak-pihak yang tampak merasa nyaman hidup dalam rezim kepengaturan, dan berupaya terus mempertahankannya. Perspektif govermentality atas tiga teks novel pemenang sayembara, ternyata tidak hanya menyingkap akibat laten dari rezim kepengaturan di Indonesia, tapi pada saat yang bersamaan, juga memperlihatkan keberpihakan teks-teks tersebut pada rezim kepengaturan, mengafirmasinya secara diam-diam, dan berusaha mempertahankannya. ......The dissertation discusses three post-Reform Indonesian novels to reveal how the state works with the concept of the art of modern government which includes governmentality of population, political economy, and security apparatuses. This research analyzes (1) the theoretical contribution of literary works (novels) in assigning a new color to the discourse of governmentality; (2) the dominant form of governmentality appearing in the anatomy of the three novels that builds the unique characteristics of post-Reform novels; (3) the involvement of the three novels in responding or else becoming an agency that contributes to the dissemination of the regime of governmentality. Analyses on the novels Lampuki, Puya ke Puya, and Dawuk shows that post-Reform governmentality in Indonesia is different from that theorized by Michel Foucault. The style of the Reform governmentality is not centered on one power but spread over various groups and interests, which are mostly concealed. Even though the governmental ideology tends to be equally part of the resonance of global capitalism, the form of the governmentality is constantly changing and adapting itself to its habitat and ecosystem. The novel functions as a heteroglossia, coexisting with other texts, creating a new space in the construction of governmentality which was originally positivistic in nature, coloring it with a humanistic touch. Literary heteroglossia of Reform era is dominated by the governmentality of political economy. Even though the biopolitics and spatial governmentality often coexists with normalizing and disciplinary mechanisms, these four emerge to intensify economic interests that become the leitmotif for the story’s literary elements. The finding confirms that the pattern of power bearing the functions of governmentality has created hierarchies of high-low, strong-weak, rich-poor, even allowing the system of power to govern who deserves to live and let die. Each text shows a gray heterotopia in the mirror of governmentality, resulting in a distorted reflection of lower middle class marginalization, among which parties with comfortable living are inevitable in the regulatory regime, and seeks to continue to maintain it. The governmental perspective of the three award-winning novels, in fact, not only reveals the latent effects of the governmentality in Indonesia, but at the same time also shows the alignment of these texts to the governmental regime, affirming it, and secretly attempting to maintain it.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Rury Uswatun HasanahProgram Studi : Ilmu PolitikJudul : Gerakan Buruh Pasca Reformasi: Studi Kasus Gerakan Serikat Pekerja Kereta Api SPKA pada tahun 2005, xiv 141 halaman, 10 lampiran, 37 buku, 39 dokumen, 11 jurnal, 4 tesis, 31 artikel koran, 1 sumber online, 3 wawancara Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengalihan status pegawai PJKA yang semula sebagai PNS menjadi pegawai Perumka yang kemudian beralih status sebagai karyawan PT. KA Persero . Peralihan status tersebut menyisakan permasalahan bagi para pegawai karena mereka kehilangan hak-hak sebagai PNS dan tidak mengalami peningkatan kesejahteraan seperti yang telah dijanjikan oleh perusahaan setelah beralih status. Berawal dari persoalan tersebut, para pegawai melalui SPKA melakukan serangkaian aksi perjuangan untuk menuntut pengembalian status PNS dan peningkatan kesejahteraan. Aksi perjuangan tersebut baru dapat terlaksana pasca Reformasi dan mengalami peningkatan intensitas pada tahun 2005. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana faktor kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pembingkaian mendorong kemunculan dan peningkatan frekuensi gerakan perjuangan SPKA terhadap PT. KA Persero dan pemerintah pada tahun 2005.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial dari Tilly, Diani, Binson, Burke,Turner, dan Killian, teori aktor gerakan sosial dari Heberle, Moris, Staggenbor, Gusfield, Tilly, teori kesempatan politik dari Kitschelt, Eisinger, Tarrow, dan Kurt, teori struktur mobilisasi dari McCarthy, dan teori proses pembingkaian dari Snow, Benford, dan Zald. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori penertiban gerakan sosial yang disampaikan oleh Porta dan Fillieule dan teori tahapan gerakan sosial dari Blumer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan melakukan wawancara secara mendalam sebagai sumber primer. Sementara, sumber sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan lain sebagainya.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa gerakan perjuangan SPKA pada tahun 2005 memanfaatkan tiga faktor gerakan sosial, yaitu kesempatan politik, struktur mobilisasi dan proses pembingkaian untuk mencapai tujuannya. Selain itu, gerakan tersebut tergolong berhasil karena sikap pemerintah dan PT. KA Persero yang cukup kooperatif dalam menyelesaikan persoalan para pegawai.Implikasi teoritis memperlihatkan bahwa kesempatan politik, struktur mobilisasi dan proses pembingkaian berhasil dimanfaatkan oleh gerakan perjuangan SPKA. Selain itu, penertiban gerakan sosial terbukti bersifat lunak sehingga gerakan tersebut mencapai kesuksesan dan memasuki tahapan penurunan gerakan sosial.Kata kunci:Gerakan Buruh, Pasca Reformasi, Kesempatan Politik, Struktur Mobilisasi, Proses Pembingkaian

---

ABSTRACT
Name Rury Uswatun HasanahStudy Program Political ScienceTitle Labor Movement in Post Reform A Case Study of Indonesian Railways Workers Union Serikat Pekerja Kereta Api SPKA in 2005, xiv 141 pages,10 appendices, 37 books, 39 documents, 11 journals, 4 theses, 31 newspaper articles, 1 online source, 3 intervieweesThis research is motivated by the transfer of PJKA employee status who was originally as civil servant to Perumka employee who then switched status as an employee of PT. KA Persero . The transition of status left a problem for the employees as they lost the rights of civil servants and did not get the welfare improvements as promised by the company after switching status. Starting from that, the employees through the SPKA took precautions to get back the civil servant status and welfare improvement. The action of the struggle could only be implemented post Reformation and increased in 2005. Therefore, this research is conducted to find answers how the political opportunities, the mobilizing structures, and the framing process factors encourage the emergence and improvement of SPKA 39 s struggle movement against PT. KA Persero and the government in 2005.As a theoretical foothold, this study uses the social movement theories of Tilly, Diani, Binson, Burke, Turner, and Killian, the actor of social movement theories of Heberle, Moris, Staggenbor, Gusfield, Tilly, the political opportunities theories of Kitschelt, Eisinger, Tarrow, and Kurt, McCarthy 39 s theory of mobilization structure, and the framing process theories of Snow, Benford, and Zald. In addition, this research uses the policing protest theories submitted by Porta and Fillieule and the social movement stages theory of Blumer. The method used in this study is a qualitative method that is descriptive analytical. Techniques of data collecting are conducted by collecting documents and conducting in depth interviews as a primary source. Meanwhile, secondary sources are obtained through books, journals, and so forth.Field findings showed that the SPKA struggle movement in 2005 utilized three social movement factors, namely political opportunities, mobilizing structures and framing process to achieve its goals. In addition, the movement was quite successful because of the attitude of the government and PT. KA Persero was quite cooperative in solving the problems of the employees.The theoretical implication shows that political opportunities, mobilizing structures and framing process are successfully utilized by the SPKA struggle movement. In addition, the controlling of social movements proved to be soft so that the movement achieved success and entered the decline stage of social movements. Keywords Labor Movement, Post Reform, Political Opportunities, Mobilizing Structures, Framing Process