Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga-nya sendiri termasuk dalam hal ini mengatur sumber keuangannya sendiri konsekwensi lahimya perundang-undangan tersebut membuat masing-masing pemerintah harus berusaha keras memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Mengingat baik saat ini dan di masa mendatang pengadaan pinjaman dari negara asing/ lembaga donor dengan scheme bunga ringan tidak lagi mudah diperoleh serta disisi lain, pinjaman perbankan komersial dari luar negeri dengan denominasi mata uang asing (pada mnumnya USS), akan sulit disiapkan, karena tingginya risiko Indonesia, maka salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah. Agar suatu daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pasar modal perlu disesuaikan serta perlu diciptakan mekanisme pengawasan pinjaman daerah oleh pemerintah pusat. Kendala serta penyesuaian yang perlu dilakukan disampaikan dalam penulisan ini (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia. 6502021l8l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

---

Local Authonomy Law (Undang-Undang Otonomi Daerah) and Undang-Undang Perimbangan Keuangan has given the authority to the local govemment to manage its internal affairs including to manage its financial resources as the consequence of the promulgation of these laws the local govemment has to work hard in maximizing its potential resources. Having known that both at this time and in future the availability of the low interest loan given by foreign country or foreign donor may not be easy to obtain and on the other side foreign commercial bank with a foreign denomination funds (mostly USS) is hard to be prepared as the result of Indonesia being a high risk country, hence one of the altemative source of fund which may be conducted by the local govemment is by issuing a Municipal Bond. In order for a local govemment to be able to issue a Municipal Bond several laws and regulations especially in relation to the Capital Market need to be adjusted and it requires the establishment of supervision of local obligation (loan obligation) by the central government. The obstacle and adjustment required are set out on this academic writing (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia 650202l18l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

Abstrak :
Pasar modal di Indonesia masih relatif baru sebagaimana umumnya pasar modal di negara sedang berkembang (emerging market) dan memiliki karakteristik tersendiri antara lain : jumlah emiten yang kecil, tingkat perdagangan yang tipis, banyak emiten dengan ekuitas negatif, tidak semua saham aktif diperdagangkan...

Abstrak :
ABSTRAK


lndustri Real Estat mengalami fluktuasi yang hebat antara tahur1 1993- 1999. Semaraknya industri ini dimulai pada tahun 1993 yang ditandai dengan banyaknya pameran-pameran real estat di Jakarta yang menawarkan berbagai macam produk properti seperti kawasan perumahan, kondominium, komplek perkantoran, kawasan wisata, kawasan agrowisata dan juga resort terpadu. Namun kondisi booming ini tidak bertahan lama, dengan terjadinya kelesuan pada tahun 1996 hingga tahun 1997 dimana mulai terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Dan akhirnya terjadilah yang dinamakan property crash di tahun 1998, dim ana hampir seluruh pengembang mencatat kerugian.

Krisis industri real estat di tahun 1998 diawali oleh krisis likuiditas akibat turunnya permintaan, kemudian diperparah dengan meningkatnya jumlah hutang, kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri, dan depresiasi nilai rupiah terhadap dollar AS yang terus berfluktuasi. Dengan hilangnya kepercayaan investor dan spekulan terhadap prospek investasi merupakan faktor yang menambah semakin memburuknya pasar modal di Indonesia. Hal ini kemudian menjalar langsung pada krisis permodalan yang dihadapi oleh pihak perbankan. Walaupun Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan pedoman restrukturisasi kredit, namun hingga saat ini belum tampak dengan jelas bagaimana mekanisme yang akan ditempuh oleh perbankan dalam menyelesaikan hutang para pengembang nasional.

Kondisi krisis pada industri real estattersebut tidak akan berlangsung terus menerus, dengan total penduduk Indonesia yang mencapai kurang lebih 210 juta jiwa, kebutuhan akan real estat akan terus ada. Dengan serangkaian program reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah yang baru untuk memulihkan kepercayaan investor, seperti penyehatan sektor perbankan, kebijakan moneter dan berbagai deregulasi di sektor riil, diharapkan kondisi perekonomian Indonesia akan kembali membaik, dan juga industri real estat pun akan kembali meningkat.

Adapun tujuan penulisan karya tulis ini adalah melihat trend yang terjadi pada bisnis real estate selama tahun 1994-1999, yang diikuti dengan penilaian pasar modal Indonesia terhadap fluktuasi yang terjadi di industri real estat melalui penerapan Arbitrage Pricing Theory (APT) dan kemudian menentukan faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi pembelian saham di sektor real estat oleh investor yang rasional.

Secara teoritis, Arbitrage Pricing Theory (APT) menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik tidaklah bisa dijual dengan harga berbeda. Konsep yang digunakan adalah hukum satu harga (the law of one price). Apabila aktiva yang berkarakteristik sama tersebut dijual dengan harga yang berbeda, maka akan terdapat kesempatan untuk melakukan arbitrage dengan membeli aktiva dengan harga yang lebih tinggi di tempat lain sehingga memperoleh laba tanpa resiko.

Dan penggunaan Arbitrage Pricing Theory (APT) ini akan sangat bermanfaat kalau kita bisa mengidentifikasikan tidak terlalu banyak faktor-faktor makro ekonomi, mengukur expected return masing-masing faktor tersebut dan juga mengukur kepekaan masing-masing saham terhadap faktor-faktor tersebut.

Dalam penelitian ini, juga akan diteliti faktor-faktor yang mendasari investor yang rasional dalam membeli suatu saham. Secara umum keputusan pembelian saham oleh seorang investor yang rasional, akan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi perusahaan (faktor-faktor fundamental), antara lain : kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba di masa yang akan datang, rasio-rasio keuangan perusahaan, kondisi ekonomi nasional (seperti tingkat suku bunga dan tingkat inflasi), kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga kebijakan direksi perusahaan.

Setelah melalui proses pengumpulan sejumlah data-data sekunder dari berbagai sumber, yang dilanjutkan dengan perhitungan rasio-rasio keuangan yang diperlukan, dan akhirnya dengan penggunaan software statistik SPSS 9.0 didapatkan hasil seperti berikut ini.

Sejak awal tahun 1995 sampai dengan pertengahan tahun 1998, telah terjadi trend menurun pada harga saham di sektor real estat dan juga terdapat bukti parsial mengenai kemungkinan ketidakefisienan pasar saham sektor properti.

Variabel Laba didapatkan mempengaruhi harga saham real estat secara signifikan dan berkorelasi positif. Hal ini menunjukkan pengelolaan secara baik perusahaan real estat oleh pihak manajemen akan tercermin pada tingkat laba yang tinggi sehingga mendorong investor yang rasional untuk melakukan investasi dan tercermin pada peningkatan harga saham yang tinggi juga. Didapatkan juga variabel Return On Investment (ROI) mempengaruhi return saham secara signifikan dan berkorelasi positif. Dengan tingginya nilai ROI ini menunjukkan seberapa efektif pihak manajemen perusahaan real estat dalam memanfaatkan sumber ekonomi yang ada (aktiva perusahaan) untuk menciptakan laba yang kemudian tercermin pada return saham yang tinggi pula. Sehingga kedua variabel tersebut sangat memegang peranan penting bagi investor dalam melakukan investasi di bidang real estat.

Dengan melakukan penelitian lanjutan didapatkan juga variabel Earning Per Share memberikan hasil yang signifikan dan berkarelasi pasitif dalam mempengaruhi harga saham perusahaan real estat. Dengan nilai Earning Per Share yang tinggi menunjukkan earning yang didapatkan aleh pemegang saham untuk setiap lembar saham yang dimilikinya tinggi juga dan menandakan kemampuan perusahaan yang lebih besar dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap lembar sahamnya yang kemudian tercermin dari tinggi tingkat harga saham. Dari penelitian lanjutan ini didapatkan pula return saham dipengaruhi secara signifikan aleh variabel Price Earning Ratio yang berkarelasi secara positif. Semakin tinggi nilai PER berarti harga pasar dari setiap lembar saham akan semakin baik.

Adapun hasil pengujian karelasi rasia-rasio keuangan perusahaan real estat sebagian besar memberikan hasil sesuai dengan hipatesis. Rasia likuiditas memberikan karelasi yang pasitif terhadap harga dan return saham yang menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya maka semakin tinggi pula harga dan return saham perusahaan tersebut. Rasia hutang memberikan karelasi yang negatif terhadap harga dan return saham yang menunjukkan perusahaan yang mempunyai rasia leverage yang rendah akan mempunyai risika kerugian lebih kecil ketika keadaan ekonomi merosot, dan mempunyai kesempatan memperoleh laba lebih rendah ketika ekanami melanjak menjadi baik. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai leverage tinggi, mempunyai risika menanggung rugi besar ketika keadaan ekanami merasat tetapi mempunyai kesempatan memperaleh laba besar ketika keadaan ekanami membaik. Rasia aktivitas memberikan karelasi yang aditif terhadap harga dan return saham, sehingga semakin efektif operasi perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber dana yang ada maka semakin tinggi harga dan return saham perusahaan tersebut. Rasia profitabilitas dan market ratio memberikan korelasi yang positif terhadap harga dan return saham, sehingga scmakin efektif operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan maka akan memberikan peningkatan pada harga saham dan return saham.

Adapun kenaikan bunga dan tingkat inflasi memberikan pengaruh yang negatifterhadap perkembangan harga saham dan return saham di sektor real estat. Pengaruh negatif dalam hal kenaikan bunga adalah sesuai dengan hipotesis scmula. Tingkat bunga adalah ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh oleh investor dan juga merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggunakan dana dari investor. Semakin tinggi tingkat bunga perbankan, akan menyebabkan investor mengalihkan investasinya pada investasi di perbankan, dan menyebabkan penurunan harga & return saham. Sedangkan pengaruh negatif untuk tingkat inflasi memberikan hasil yang berlawanan dengan hipotesis semula.

Abstrak :
Studi ini mengkaji kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kinerja pasar saham, dan hubungan di antara mereka dalam hal stabilitas ekonomi di Indonesia. Melalui kajian literatur dari beberapa penelitian empiris yang meneliti kasus Indonesia dan di negara-negara lain, studi ini menemukan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempunyai efek signifikan dengan arah negatif terhadap harga saham. Oleh karena itu, pemerintah harus menaruh perhatian lebih terhadap penerapan stimulus fiskal dan disiplin fiskal serta penerapan instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam merancang kebijakan yang sesuai dan positif terhadap performa pasar modal. Selain itu, batas realistis pada pembayaran utang harus diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan pengembangan keuangan internal. Dari perspektif moneter, bank sentral harus fokus mengurangi efek lag sehingga reaksi berlebihan dari investor dapat diminimalkan. Dari perspektif pasar, kampanye kesadaran bagi perusahaan regional dan asing untuk mendaftar dan aktif di pasar bursa harus ditingkatkan. Selain itu, mendorong pasar agar investor tertarik berinvestasi di sektor riil juga merupakan tindakan penting, yang pada gilirannya dapat merangsang kapasitas produksi yang lebih tinggi bagi perekonomian. ......This study investigates the Indonesian fiscal policy, monetary policy, stock market performance, and the relationship between them in terms of economic stability in Indonesia. Through a literature review of several empirical studies, which scrutinize Indonesian cases and those in other countries, this study has found that amongst others, fiscal policy and monetary policy are negatively significant related to stock prices. Therefore, the government should pay close attention to the application of fiscal stimulus and observe fiscal discipline, when it takes into consideration monetary decisions regarding the performance of stock market. In addition, realistic limits on payments of debt service should be appropriately rearranged to allow for internal financial development. From a monetary perspective, the central bank should focus on reducing the lag effect so that the overreaction of investors can be minimized and the policy can be more effective. From a market perspective, an awareness campaign to help more regional and foreign companies become listed and quoted in the stock exchange market should be enhanced. In addition, encouraging the market is also an important action so that investors are interested in investing in the real sector, which in turn can lead to a higher production capacity for the economy and aggregate output.

Abstrak :
[Penelitian ini menganalisis kepemilikan saham investor asing serta investor domestic dalam sektor properti di Bursa Efek Indonesia, tahun 2008-2014. Dalam periode penelitian ini, jumlah kepemilikan saham investor asing di sektor properti bergerak menurun dan cenderung stagnan. Penelitian ini menggunakan metode uji regresi linear berganda untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan saham asing di sektor properti. Variabel yang digunakan adalah persentase kepemilikan saham asing dan domestic di sektor properti sebagai variabel terikat, dan persentasi kepemilikan asing dan kepemilikan domestik pada periode sebelumnya, size (market capitalization), return saham, IHS sektoral serta IHSG sebagai variabel bebas. Analisis yang sama juga dilakukan kepada kepemilikan domestik dengan tujuan untuk mendapatkan perbandingan dengan kepemilikan asing. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan saham pada periode sebelumnya dan ukuran perusahaan (size) mempengaruhi porsi kepemilikan saham asing dan domestik di sektor properti. Tetapi, variabel ukuran perusahaan (size) mempengaruhi kepemilikan saham domestik secara negatif di sektor properti. ......This research analyzed foreign equity ownership and domestic equity ownership in the property sector, listed at the Indonesia Stock Exchange, year 2008-2014. During the research period, it was found that the foreign equity ownership in the property sector decreased and stagnated. This research used double linear regression method to analyse the which factors influence the foreign equity ownership in the property sector. This research uses variables as follows: foreign equity ownership percentage in the property sector as dependent variable, and foreign ownership at previous period, size (market capitalization), stock return, property sector stock return and market return as independent variable. The same analysis was conducted for the purpose of comparing the result with foreign equity ownership. Result of research stated that the stock ownership at previous period and size of the company influenced foreign stock in the property sector. However, domestic stock ownership is negatively influenced by size of the company in the property sector., This research analyzed foreign equity ownership and domestic equity ownership in the property sector, listed at the Indonesia Stock Exchange, year 2008-2014. During the research period, it was found that the foreign equity ownership in the property sector decreased and stagnated. This research used double linear regression method to analyse the which factors influence the foreign equity ownership in the property sector. This research uses variables as follows: foreign equity ownership percentage in the property sector as dependent variable, and foreign ownership at previous period, size (market capitalization), stock return, property sector stock return and market return as independent variable. The same analysis was conducted for the purpose of comparing the result with foreign equity ownership. Result of research stated that the stock ownership at previous period and size of the company influenced foreign stock in the property sector. However, domestic stock ownership is negatively influenced by size of the company in the property sector.]

Abstrak :
ABSTRAK
Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari suatu aksi korporasi. Aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kerapkali berupa suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen, wawancara dan metose analisis data digunakan secara kualitatif. Transaksi benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafi liasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama. Pada prakteknya, ternyata tidak seluruh transaksi benturan kepentingan merupakan suatu transaksi yang tergolong kedalam transaksi benturan kepentingan. Sepanjang transaksi benturan kepentingan tersebut telah dilakukan secara wajar, dengan harga yang wajar dan dengan keterbukaan, maka transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut seakan-akan bukan merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan. Agar memberikan gambaran yang jelas, maka dalam penulisan ini diambil contoh kasus mengenai transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh PT Bank Mega, Tbk berupa transaksi penyewaan ruangan kantor oleh PT Bank Mega, Tbk kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya. Untuk melindungi kepentingan para pemegang saham, terutama pemegang saham independen terhadap suatu transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan maka Badan Pengawas Pasar Modal melalui Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.E.l, mensyaratkan agar perusahaan yang akan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen. Persyaratan tersebut apabila diaplikasikan kedalam contoh kasus ternyata dari segi bisnis tidak membawa keuntungan apapun bagi perusahaan, oleh karenanya perlu dipertimbangkan lagi bagi Badan Pengawas Pasar Modal untuk menciptakan suatu peraturan mengenai transaksi benturan kepentingan yang sifatnya lebih fleksibel dengan memperhatikan nilai ekonomis, tanpa mengurangi tujuan peraturan yaitu perlindungan hukum bagi para pemegang saham independen.

---

ABSTRACT
Every company in doing its business activities shall once in a while be confronted with a corporate action. Those corporate actions often include transactions that contain conflict o f interest. The research method that is used to complete this thesis is done jurisdictionally bibliographical and the type of data that is utilized is secondary data. Qualitative document studies, interview and data analysis are used to compile this thesis. A conflict o f interest transaction is a transaction where the economic interest o f the company differs from the personal economic interest o f its directors, commissioners and/or majority shareholders. In practice, not all transactions which contain conflict o f interest can be classified into a conflict o f interest transaction. As long as the transaction containing conflict o f interest is done with fairness, fair price and disclosure, the transaction which contains a conflict o f interest will not look like a transaction done by parties having a conflict o f interest. To give a clearer picture, this thesis takes the case example o f the conflict of interest transaction involving PT Bank Mega, Tbk in the form o f an office space lease transaction between PT Bank Mega, Tbk and its affiliated companies. To protect the interest o f the shareholders, especially the independent shareholders against such acts o f conflict o f interest transactions done by companies, the Capital Market Supervisory Agency through Regulation o f the Capital Market Supervisory Agency Number IX.E.l, requires companies wishing to engage in a transaction containing a conflict o f interest, to get a prior approval from its independent shareholders. This requirement, brought to application in the case example obviously does not bring any profit for the company from business point o f view. Hence, the Capital Market Supervisory Agency should reconsider to create a more flexible regulation on conflict of interest transactions with due regard to the economic value and without disregarding its aim to provide legal protection to the independent shareholders of the company.