Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus tesis ini adalah analisis penetapan pasar bersangkutan dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 26/KPPU-L/2007 tentang penetapan harga pada layanan pesan pendek (SMS). Penelitian menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan membandingkan alur/sistematika penetapan pasar bersangkutan yang ditetapkan oleh Majelis Komisi dalam Putusan tersebut dengan teori pasar bersangkutan serta pedoman dari otoritas pengawas persaingan usaha dan regulator sektor telekomunikasi di negara lain. Hasil penelitian menyatakan bahwa metode penetapan pasar bersangkutan dalam Putusan tersebut belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam teori dan pedoman. Disarankan agar analisis pasar bersangkutan dapat ditingkatkan kualitasnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

---

The focus of this study is to analyse the relevant market which defined in Commission on Supervision of Business Competition`s Decision No. 26/KPPU-L/2007 about price fixing on short messaging service (SMS). This study is mainly using qualitative approach by comparing the methodology used on relevant market delineation in the Decision with the perspective of economics theory and guidelines from six countries. The result shows that relevant market`s delineation process is not fully suitable either from theory nor guidelines perspectives. It is suggested to make some improvement on the process by using quantitative and qualitative scientific method."

"Pasar yang relevan atau pasar yang relevan adalah indikator penting untuk mengidentifikasi seberapa besar kendali pasar oleh pelaku bisnis dan mengidentifikasi pesaing nyata dari pelaku bisnis dominan yang dapat membatasi perilakunya serta dampak anti-kompetitif dari setiap pelanggaran yang dituduhkan. Sepanjang pesatnya perkembangan revolusi industri 4.0, teknologi bergerak jauh lebih cepat daripada hukum itu sendiri. Salah satu indikasi revolusi adalah menjamurnya bisnis dalam bentuk platform atau aplikasi perantara di berbagai negara termasuk Indonesia. Salah satunya adalah platform dengan konsep berbagi ekonomi atau berbagi ekonomi yang terjadi di salah satu bisnis naik wahana atau layanan transportasi online seperti apa yang PT. Go-Jek Indonesia. Akan tetapi menjadi sulit untuk menentukan pasar yang relevan di PT.Go-Jek Indonesia karena ada ketidakpastian untuk mendasarkan penentuan pada PT. Go-jek Indonesia sebagai perusahaan aplikasi atau disamakan dengan transportasi perusahaan. Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif-analitik untuk memperoleh gambaran umum tentang hukum pasar yang relevan PT.Go-Jek Indonesia. Penentuan pasar yang relevan dalam bisnis ride-hailing seperti PT. Go-Jek Indonesia didasarkan pada kedua perusahaan berbasis aplikasi yang memiliki bisnis naik wahana atau transportasi online dan konvensional di pasar yang sama, hanya saja lebih spesifik dalam bentuk moda transportasi yang sama, apakah itu sama dua roda atau empat roda bersamaan di area yang sama. Pemerintah harus merespons lebih cepat terhadap penentuan pasar menyangkut bisnis naik kendaraan dengan memperbarui aturan yang ada, serta dengan tegas menanggapi keberadaan sepeda motor sebagai penentuan transportasi umum terkait dari pasar terkait.

---

Relevant market or relevant market is an important indicator for identify how much market control by business actors and identify the real competitors of the dominant business actor that can limit its behavior as well as the anti-competitive impact of each alleged violation. Along the rapid development of the industrial revolution 4.0, technology moved far faster than the law itself. One indication of the revolution is seen the mushrooming of business in the form of platforms or intermediary applications in various countries including Indonesia. One of them is a platform with the concept of sharing economy or sharing economy that occurs in one of the ride-hailing business or online transportation services like what PT. Go-Jek Indonesia. Will but it becomes difficult to determine the relevant market at PT.Go-Jek Indonesia because there was uncertainty to base the determination on PT. Go-jek Indonesia as an application company or likened to a company transportation. As for the form of research used in writing this is a normative juridical with a qualitative approach and type of research descriptive-analytical to obtain an overview of the relevant market law PT.Go- Jek Indonesia. Determination of the relevant market in the ride-hailing business such as PT. Go-Jek Indonesia is based on both application-based companies that have ride-hailing business or online and conventional transportation in a market the same, its just that it is more specific in the form of the mode of transportation the same, whether its the same two wheels or four wheels together on a same area. The government must respond more quickly to market determination concerned the ride-hailing business by updating the existing rules, as well as firmly responding to the existence of motorbikes as related public transportation determination of the relevant market"

"Teknologi digital menciptakan kemajuan bidang perdagangan barang dan jasa yang ditandai tingginya nilai transaksi e-commerce serta jumlah pengguna internet yang mendorong tumbuhnya jumlah pelaku usaha pada pasar bersangkutan. Dalam menganalisa persaingan, otoritas persaingan perlu mendefinisikan struktur pasar yang terbentuk dan menjadi lebih rumit akibat adanya efek jaringan tidak langsung yang menjadikan pasar yang terbentuk lebih dari satu dan saling berkaitan. Hal tersebut menimbulkan kendala pada penerapan alat uji SSNIP serta mempengaruhi KPPU dalam penegakan hukumnya. Dalam penelitian ini akan menganalisis kasus yang terjadi di Amerika Serikat, Eropa, maupun perkara di Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019.  Penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui bagaimanakah penentuan pasar bersangkutan sektor e-commerce dalam perspektif hukum persaingan usaha di era ekonomi digital serta pengaturan penegakan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan-bahan penelitian yang terdiri bahan hukum maupun non hukum dilakukan melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan alat uji SSNIP pada multisided market menjadi perdebatan, tidak ada kesepakatan apakah harus diterapkan ke seluruh struktur harga platform atau per sisi. Tolok ukur pasar bersangkutan akan berubah dari uji harga beralih ke uji kualitas SSNDQ. KPPU perlu membedakan alat uji dalam menentukan pasar bersangkutan baik terjadi pada pasar konvensional atau pasar multisided market. Dalam penegakan hukumnya, tata cara penanganan perkara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanannya sangat terbatas dan diperlukan penerbitan peraturan terbaru.

---

Digital technology creates progress in the field of trade in goods and services, which is marked by the total value of e-commerce transactions and internet users, which encourages the growth of the number of business actors in the relevant market. In the analysis of competition, competition competition needs to define the market structure that is formed and becomes more complicated due to the indirect network effect that makes the formed market more than one and interrelated. This creates obstacles in the application of the SSNIP test equipment and affects KPPU in its law enforcement. In this study, we will analyze cases that occurred in the United States, Europe, and cases in Indonesia in the Decision on Case Number 13/KPPU-I/2019. This study describes how the relevant market for the e-commerce sector is in the perspective of business competition law in the digital economy era and its law enforcement arrangements based on Law Number 5 of 1999. The research method used is normative juridical by using a conceptual approach and a comparative approach. . The research materials consisting of legal and non-legal materials were carried out through the study of legal documents and literature studies. The results showed that the application of the SSNIP test tool in the multi-sided market was implemented, there was no agreement whether it should be applied to the entire platform price structure or per side. The relevant market benchmark will change from the price test switch to the SSNDQ quality test. KPPU needs to differentiate the test equipment in determining the relevant market, whether it occurs in the conventional market or the multi-sided market. In law enforcement, the procedure for handling cases in Law no. 5 of 1999 and its implementing regulations are very limited and the issuance of the latest regulations."

"Pasar bersisi banyak yang sering dikenal dengan multi sided market merupakan suatu fenomena yang ada pada dunia usaha pada zaman ini. Walaupun pada hakikatnya bentuk seperti ini telah ada pada waktu yang cukup lama, banyaknya bentuk seperti ini baru muncul dengan didukungnya kemajuan teknologi yang ada pada abad ke-21 ini dan kemajuannya pada revolusi industri. 4.0. Kemajuan ini dibuktinan pula di Indonesia dengan banyaknya bentuk usaha baru yang berbasis daring dan menggunakan bentuk multi sided market seperti Tokopedia, Gojek, dan berbagai macam hal lainnya. Hal ini juga berpengaruh pada pada dunia persaingan usaha. Terutama pada penentuan posisi dominan, dimana penentuan menggunakan pasar bersangkutan tidak bisa ditentukan semerta – merta begitu saja.. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, dimana nanti akan dijelaskan bagaimana pengaturan mengenai posisi dominan di masa sekarang? Dan bagaimana pengaturan tersebut apabila digunakan untuk dapat menentukan posisi dominan pada multi sided market. Ditemukan bahwasannya dalam menentukan posisi dominan terdapat berbagai macam cara yang mana hal tersebut belum diperjelas pada hukum yang ada di Indonesia. Sehingga, dengan perkembangan teknologi dan perkembangan pelaku usaha yang ada sudah seharusnya Indonesia memperjelas agar dapat mengakomodir serta efektivitas dan efisiensi dari persaingan usaha lebih terlaksana.

---

The multi-sided market, which is often known as the multi-sided market, is a phenomenon that exists in the business world today. Although in essence this form has existed for quite a long time, many of these forms have only recently emerged with the support of technological advances in the 21st century and their progress in the industrial revolution. 4.0. This progress is also evident in Indonesia with many new business forms that are online and use multi-sided market forms such as Tokopedia, Gojek, and various other things. This also affects the world of business competition. Especially in determining the dominant position, where the determination to use the relevant market cannot be determined just like that. The research conducted is descriptive research, where will explain how the regulation of dominant position in the present is explained? And what about this arrangement if used to determine the dominant position in the multi-sided market. It was found that in determining the dominant position there are various ways in which this has not been clarified in the existing law in Indonesia. Thus, with the development of technology and the development of existing business actors, Indonesia should make it clear so that it can accommodate and the effectiveness and efficiency of business competition is more accomplished."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Herfindahl-Hirschmann Index (HHI) oleh KPPU dalam pendapatnya untuk menilai, apakah suatu proses merger maupun akuisisi berpotensi untuk menimbulkan pasar monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat. Penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa pendapat KPPU atas beberapa proses akuisisi. Penelitian dilaksanakan guna memastikan kesesuaian penggunaan HHI dalam pendapat KPPU dengan peraturan perundang – undangan terkait persaingan usaha yang berlaku, serta menggambarkan keberagaman penentuan pasar bersangkutan oleh KPPU guna menghitung tingkat persaingan. Bentuk penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan.

---

This skripsi discusses the implementation of the Herfindahl-Hirschmann Index (HHI) by KPPU in its opinion to assess, either a merger or acquisition process has the potential to create a monopoly market or unfair business competition or not both. The research was conducted by analysing several opinions of KPPU on several acquisitions process. The research is carried out to ensure the suitability of the use of HHI in the opinion of KPPU with the prevailing laws and regulations related to business competition, as well as describing the diversity in determining the relevant market by KPPU in order to calculate the level of competition. The form of this skripsi’s research is juridical-normative research conducted through literature research."

"Skripsi ini membahas bagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengatur tentang penetapan pasar bersangkutan terhadap perkara hukum persaingan usaha di Indonesia melalui sebuah analisis yuridis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha perkara nomor 10/KPPU-I/2015. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan pasar bersangkutan yang ditetapkan oleh KPPU memiliki sebuah permasalahan hukum dilihat berdasarkan data faktual terkait industri sapi yang dikaitkan dengan teori pendekatan pasar produk dan pasar geografis dan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

This bachelor thesis discusses how the Act No. 5 Year 1999 and Komisi Pengawas Persaingan Usaha Regulations No. 3 Year 2009 define the determination of the relevant market concept against competition law cases through juridicial analysis on Decision of Komisi Pengawas Persaingan Usaha Case Number 10/ KPPU - I/ 2015. The study is normative-juridicial using primary and secondary data.

The results of this study indicate that the determination of the relevant market defined by Komisi Pengawas Persaingan Usaha conduct a legal issues seen by factual data of cattle industry related to the theory of relevant market approach to product and geographic market and Indonesia's regulation of Competition Law."

"Pada awal September 2019, Grab dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk menggabungkan perusahaan pembayaran digital OVO dengan DANA. OVO dan DANA dinilai berpotensi mendominasi pasar pembayaran digital Tanah Air dan mengalahkan dominasi Go-Pay yang dimiliki Gojek,  sehingga penggabungan tersebut akan akan memberikan dampak yang besar bagi para pihak terkait serta dicemaskan akan mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Sebelumnya, dalam menentukan dampak penggabungan perusahaan, perlu dianalisis terlebih dahulu terkait pasar bersangkutannya. Hasil penelitian menunjukkan rencana penggabungan OVO dengan DANA dengan menganalisis cara menentukan pasar bersangkutan dalam industri dompet elektronik mengacu kepada Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdsasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hingga kewenangan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam menangani tindak penggabungan perusahaan.Kata kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penggabungan, OVO, DANA, Gopay, Dompet Elektronik, Pasar BersangkutanIn early September 2019, Grab is rumored to be in talks to merge digital payments company OVO with DANA. OVO and DANA are considered to be able to dominate the homeland digital payments parket and defeat Gopay, so the merger will have a significant impact on related parties (stakeholders) and is likely to lead to unfair business competition. Previously, in determining the impact of corporate mergers, first of all, it was necessary to analyze the relevant market. The analysis of the case has concluded the plan of merging OVO with DANA by analyzing how the relevant market in the electronic wallet industry is in accordance with Regulation of the Commission No. 3 of 2009 on the Application of Article 1 Number 10 of the Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, up to the authority of the KPPU in handling corporate mergers."

"Penentuan pasar bersangkutan merupakan langkah awal yang krusial dalam menganalisis suatu kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga sudah semestinya pendefinisian pasar bersangkutan di dalam suatu perkara harus tepat dan akurat agar tidak terjadi hasil analisis terhadap pelanggaran persaingan usaha yang keliru. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha mengatur penetapan pasar bersangkutan dan struktur pasar terhadap kasus penguasaan pasar minyak goreng kemasan pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Adapun bahan-bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum maupun non hukum yang dilakukan melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian metode penentuan pasar bersangkutan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dengan Peraturan Ketua KPPU No. 4 Tahun 2022 serta ketidaksesuaian penafsiran struktur pasar oleh Majelis Komisi berdasarkan data faktual terkait industri minyak goreng yang dilihat melalui teori dasar ekonomi yang digunakan di dalam hukum persaingan usaha. Sehingga saran yang diberikan adalah agar dibentuk produk hukum yang lebih rinci lagi dalam pengaturan terkait metode penentuan pasar bersangkutan dan struktur pasar agar tercapai kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia. Penulis juga memberikan saran agar dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha, investigasi yang dilakukan lebih sistematis dan menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran pasar bersangkutan dan struktur pasar dalam proses penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

The determination of the relevant market is a crucial initial step in analyzing an activity suspected of violating Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Therefore, the definition of the relevant market in a case should be precise and accurate to avoid erroneous analysis of competition law violations. The issue addressed in this research is how competition law regulates the determination of the relevant market and market structure in the case of the dominance of the packaged cooking oil market in Verdict of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 15/KPPU-I/2022. The legal research method employed is normative juridical with a descriptive analytical research type. The research materials consist of legal and non-legal sources, conducted through the study of legal documents and literature. The results of this research indicate that there is inconsistency in the method of determining the relevant market by the Commission Panel with Chairman of the KPPU Regulation No. 4 of 2022 and a mismatch in the interpretation of market structure by the Commission Panel based on factual data related to the cooking oil industry viewed through the basic economic theories used in competition law. Therefore, the suggestion is to establish more detailed legal provisions regarding the methods of determining the relevant market and market structure to achieve legal certainty for business actors in Indonesia. The author also recommends that in the examination of competition cases, investigations should be conducted more systematically and comprehensively to avoid errors in the interpretation of the relevant market and market structure in the enforcement of competition law in Indonesia."