Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mutia Deswanti
"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT J selaku pemotong. Hasil rekapitulasi PPh 23 memudahkan PT J dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh 23 dan pelaporan SPT Masa PPh 23. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi PPh 23 yang dilakukan oleh PT J telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 Income Tax Payable, which should be settled by PT J as a collector. The result of recapitulation of Article 23 Income Tax Payable assist PT J in calculation and settle Article 23 Income Tax Payable and periodic tax return submission. Based on the result of evaluation, the recapitulation process performed by PT J has complied with the tax regulation."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S10307
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S10212
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nada Riyani
"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi bukti Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam rangka Persiapan Sidang Banding di Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Pembahasan dilakukan atas kronolgis terjadinya sengketa banding atas Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga dapat diketaui dokumen apa yang diperlukan dalam sidang banding. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa banding muncul karena permasalahan bukti dokumen pada saat proses pemeriksaan yang kurang lengkap. Untuk itu proses persiapan dokumen banding dilakukan dengan mengumpulkan dan menambahkan bukti-bukti pendukung atas Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga diharapkan dengan bukti tersebut dilengkapi banding dapat dimenangkan oleh Wajib Pajak. Dokumen pendukung yang perlu dilengkapi yaitu invoice atas bukti transaksi sesuai dengan jenis objek pajaknya, data rekning bank dan buku kas, serta data kredit pajak PPh Pasal 23.

This report to evaluation of Income Tax Article 23 Evidence for Tax Appeal Preparation in Tax Court based on tax regulation. The discussion is conducted towards chronology of the occurrence of an appeal dispute over Income Tax Article 23 so that the documents needed in the appeal hearing can be required. The evaluation results show that the appeal arose because of the problem of documentary evidence during the incomplete examination process. For this reason, the process of preparing an appeal document is carried out by collecting and adding supporting evidences on Income Tax Article 23, so it is expected that with the evidence completed with an appeal the Taxpayer can win. Supporting documents that need to be completed are invoices for evidence of transaction according to the type of tax object, bank account data and cash book, and tax credit data Income Tax Article 23"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Salma Shabira
"The focus of this internship report is the Withholding Tax Article 21, Withholding Tax Article 22, Withholding Tax Article 23, and Value-Added Tax. The purpose of this internship report is to evaluate the recapitulation process of PT XYZ’s tax obligations related to WHT Article 21, WHT Article 22, WHT Article 23, and VAT. The evaluation is carried out by the applicable tax regulations for WHT Article 21, WHT Article 22, WHT Article 23, and VAT. The method used in this internship report was by comparing the information on PT XYZ’s tax compliance from the recapitulation done during the internship to the related tax regulations. The data were collected from the documents submitted by PT XYZ to ABC Consulting Firm for recapitulation. The evaluation result shows that the recapitulation for PT XYZ has been supported by sufficient documents and PT XYZ has shown a good compliance with their tax obligations related to WHT Article 21, WHT Article 22, WHT Article 23, and VAT in accordance with the applicable tax regulations. This report also explains Author’s self-reflection during the internship at ABC Consulting Firm.

Fokus dari laporan magang ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai. Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekapitulasi kewajiban perpajakan PT XYZ terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN. Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan mengenai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN. Metode yang digunakan dalam laporan magang ini adalah dengan membandingkan informasi terkait kepatuhan perpajakan PT XYZ melalui rekapitulasi yang telah dilakukan saat magang terhadap peraturan perpajakan terkait. Data yang terdapat pada laporan magang ini dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh PT XYZ kepada ABC Consulting Firm untuk direkapitulasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rekapitulasi untuk PT XYZ telah didukung oleh dokumen-dokumen yang cukup dan PT XYZ telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap kewajiban perpajakannya terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan ini juga menjelaskan refleksi diri Penulis selama melaksanakan magang di ABC Consulting Firm."
Depok: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sesilia Birgitta
"Laporan magang ini menganalisis mekanisme pelaksanaan pemotongan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada Kantor Pusat Bank Indonesia tahun 2010 serta kesesuaian mekanisme tersebut dengan ketentuan perpajakan yang berlaku Bank Indonesia merupakan salah satu pemotong pajak penghasilan pasal 23 Analisis dilakukan atas beban sewa Hasil laporan menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kewajiban perpajakan telah mengikuti ketentuan yang berlaku Akan tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya akibat adanya pemisahan antara unit potong pungut dengan unit setor lapor.

This internship report analyzes the implementation mechanism of withholding depositing and reporting of income tax article 23 on the headquarters of Bank Indonesia in 2010 and the conformity of General Indonesian Tax Provisions and Income Tax Law application Bank Indonesia is one of the collectors of income tax article 23 Analyzes was conducted on rent expense The report conclusion is in general the implementation of tax obligations has already complied with the Tax Provisions and Income Tax Law However there is obstacle in the implementation because of the separation between the withholding unit and the reporting unit."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Aga Elang Rediansah Sudjatmiko
"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi administrasi sewa dan jasa PPh 23 Perusahaan PQRinsurance. Administrasi sewa dan jasa ini seperti langkah-langkah prosedur pembuatan e-Bupot, pembayaran serta pelaporan. Dalam pembuatan e-Bupot PT PQRinsurance hanya memiliki satu NPWP, segala perpajakan pada bagian cabang diurus pada bagian kantor pusat. Pembayaran sewa dan jasa PPh 23 PT PQRinsurance dilakukan secara elektronik yaitu dengan membuat kode billing terlebih dahulu, setelah mendapatkan kode billing dapat dibayarkan melalui internet banking. Pembayaran dilakukan sebelum tanggal 10 pada awal bulan. Setelah pembayaran, akan mendapatkan BPN (Bukti Potong Negara) dan didalam BPN terdapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang digunakan PT PQRinsurance untuk melapor pajak. Setelah melakukan pelaporan akan mendapatkan bukti potong, bukti potong tersebut dikirimkan ke perusahaan penyedia sewa dan jasa. Evaluasi dilakukan apakah sudah sesuai dengan mengacu kepada Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak. Berdasarkan evaluasi kegiatan magang, evaluasi administrasi sewa dan jasa PPh 23 PT PQRinsurance telah sesuai dengan standar yang berlaku.

This internship report aims to evaluate administration rent and service PPh 23 from PQRinsurance Company. The administration of these rent and services is like the steps for the procedure for making e-Bupot, payments, and reporting. In making e-Bupot PQRinsurance Company only has one NPWP, all taxes on the branch are handled at the head office. Payment for rent and service PPh 23 PQRinsurance Company uses electronic, by creating a billing code first, after getting the billing code, it can be paid via internet banking. Payment is made before the 10th at the beginning of the month. After payment, will get a BPN (Bukti Penerimaan Negara) and in the BPN there is an NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) which is used by PQRinsurance Company to report taxes. After reporting. Will get proof of deduction, the proof of deduction is sent to the rent and service provider company. Evaluation is carried out whether it is in accourdance with the applicable laws and regulations such as the Regulation of the Minister of Finance and the Directorate General of Taxes. Based on the evaluation of intership activities, the evaluation administration rent and service PPh 23 for PQRinsurance Company has complied with applicable standards.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Penni Arumdati
"Starting on April 2007, The Directorate General of Taxes has imposed Income Tax Article 23 of advertisement installing services at printed media by withholding tax system. Since the 2006 tax revenue did not reach its target, this policy is established as one of way to fulfill tax revenue in 2007 and years after it. The industry itself is in the financial unstable condition. This research begins with the fact that income from advertisement installing service is categorized as business income, which net income is difficult to determine before end of tax year because there are no exact amount of both revenues and expenses yet. It causes the difficulty in determining the accurate tax rate of Article 23 that is collected by withholding tax system. The inaccurate tax rate of Article 23 itself may affect the company?s cash flow.
The research has two purposes: (1) to find out the policy?s backgrounds in imposing Income Tax Article 23 on advertisement installing services at printed media by withholding tax system; and (2) to explain the problems occur during the accomplishment of the impositions of Income Tax Article 23 on advertisement installing services at printed media. In order to accomplish the purposes mentioned above, this research done by qualitative approach using depth interview as qualitative data collection technique. This research can be also classified into descriptive, pure, and cross-sectional research.
The results show that the reasons in imposing Income Tax Article 23 on advertisement installing services at printed media are: (1) to input advertisement installing services at printed media to taxation system in order to save its tax potential; (2) to explore a potential tax revenue from advertisement installing services transactions at printed media; (3) to help increasing the government?s revenue during the year. This research also proves that this Article 23 imposition causes several problems: (1) lack of proper socialization from tax officer causing less awareness of tax withholder in withholding printed media?s taxes; (2) dispute between user and advertisement agents in determining the party that obliged to withhold the Article 23 taxes of printed media as a result of bias procedure; (3) decreased daily budget of printed media; (4) increased administrative burden for both user, printed media, and tax officer.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Raissa Rachmayanti
"Giving the authority of law income tax to thegovernment for decided kind of service as income tax object article23, evoke extend income tax object article23, that is not only as a passive income but also as a business income.
There is two analytical questions in this research, the first is how to implications of extend income tax object article 23 for the government, with holder and income tax receiver. The second, what the suitable of taxobject that can change to be a saw with holding income tax article 23 base on with holding income tax conception and international best practice.
This research used qualitative approach with a descriptive researc htype to describe an objective with facts that revealed. The collecting data technique itself is done by a literature study from various sources like an article, book, internet and in¬depth interview with some informants whoa rerelated with this research.
The result of this research shown that development income tax object article 23 has an implication to the government such as increase tax acceptance, decrease cost collection, and have opportunity cost. For with holder have burden. Moreover, for implication to income tax receiver is the cash flow tax receiver can be decrease, time of money lose, and increase compliance cost. Base donw it hholding income tax conception and international best practice, the suitable object as income tax object article 23 is inpassive income.
This research recommended, the administration tax system in thegovernment need tobe fix, giving reward to with holder, apply proper income tariff that cannot disturbed the cashflow, clarify the object of income taxarticle 23 with giving definition and sample from theobject, streamline income tax article 25."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>