Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemitraan kelapa sawit antara Perusahaan Komersil dengan petani telah berlangsung sejak tahun 1980an. Meskipun kemitraan tersebut ditujukan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, masih banyak ditemui permasalahan. Penelitian mengenai permasalahan kemitraan inti-plasma dari perspektif Perusahaan Kelapa Sawit masih terbatas, sehingga perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari akar masalah atas permasalahan yang timbul dari program kemitraan Perusahaan XXX serta memberikan usulan strategi untuk menghasilkan kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Penelitian menggunakan teori logika kelembagaan untuk mengevaluasi program kemitraan kelapa sawit Perusahaan XXX dan key mediating variable model dari teori komitmen dan kepercayaan untuk mengembangkan strategi. Hasil dari penelitian ini meliputi tujuh poin akar masalah dari faktor di dalam kemitraan dan tiga poin akar masalah dari faktor di luar kemitraan serta sembilan poin usulan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas kemitraan bagi perusahaan XXX. Selain meningkatkan profitabilitas sembilan poin strategi tersebut sekaligus dilakukan untuk menghindari biaya terminasi kemitraan yang rendah dari petani, meningkatkan manfaat kemitraan bagi petani, menyamakan nilai-nilai antara petani dengan Perusahaan XXX, memperbaiki komunikasi Perusahaan XXX kepada petani dan yang terakhir mencegah terjadinya tindakan oportunistik yang dilakukan pengurus koperasi. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada regulator terkait penetapan harga TBS serta penegakan terhadap peraturan yang berlaku. ......Oil palm partnerships between commercial companies and smallholders have been going on since the 1980s. Although the partnership is intended to provide benefits for both parties, there are still many problems. Research on the problems of nucleus-plasma partnerships from the perspective of oil palm companies is still limited, so it needs to be done. This study aims to find the root cause of partnership problems carried out by Company XXX as well as to provide a business strategy to generate sustainable and mutually beneficial partnerships. The research was conducted by looking for the root causes of the low profitability of partnerships conducted with farmers, then looking for solutions to each of the root causes and at the same time strengthening the variables that affect farmer commitment and trust in partnerships. This study using institutional logic theory to evaluate Company XXX's oil palm program partnerships and key mediating variables models from commitment and trust theory to develop strategy. The results of this study include seven points of the root causes within the partnership and three points of the root causes outside the partnership as well as nine points of strategic advice that are expected to increase partnership profitability for XXX companies. In addition to increasing profitability, the nine-point strategy is simultaneously carried out to avoid lower partnership termination costs from farmers, increase benefits for farmers, equalize partnership values between farmers and Company XXX, improve communication between Company XXX and farmers and finally prevent opportunistic actions. by cooperative managers. In addition, this study provides recommendations to regulators regarding FFB pricing and enforcement of applicable regulations.

Abstrak :
Kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Minyak dan gas bumi digolongkan sebagai bahan galian yang memiliki nilai strategis dan vital, maka peran (intervensi) dari pemerintah memiliki posisi yang penting. Intervensi pemerintah ini diperlukan dalam rangka meningkatkan penerimaan, menjamin kelangsungan ketersediaan (pasokan) sumber daya alam yang takterbarukan (unrenewable) bagi generasi mendatang dan menghindari terjadinya kelangkaan pasokan minyak dan gas bumi di dalam negeri. Sejarah perkembangan pengaturan minyak dan gas bumi di Indonesia telah mengalami perkembangan, dimulai dari pengaturan yang bersifat kolonialisme sebagaimana yang diatur dalam Indische Mijn Wet, kemudian setelah merdeka bangsa Indonesia menciptakan Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 yang merupakan produk hukum berlandaskan pada falsafah Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945. Seiring dengan perkembangan zaman serta dengan dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan reformasi hukum serta pada tataran filosofis telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap pemahaman makna Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah membawa perubahan yang fundamental terhadap tatanan pengusahaan minyak dan gas bumi yang telah berlangsung harmpir empat dasa warsa. Perubahan tersebut antara lain pola kegiatan (pengusahaan) usaha hulu, penyusunan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, demikian juga implementasi pengaturan dalam kontrak. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, maka kegiatan usaha hulu sejak awal telah ditentukan pola kerja samanya, yaitu melalui kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selama ini ditangani oleh Pertamina, sekarang beralih kepada Pemerintah dan BPMIGAS. Klausul-klausul yang ada dalam kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan formulasi (penuangan) dari apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. ......Oil and gas business activities in Indonesia have been established even before the Republic of Indonesia has been declared. Oil and gas are considered as having strategic and vital value towards the national interest. Therefore the government of Republic of Indonesia is expected to have important role in this area of business. Intervention from the government is crucial to ascertain the increase of state revenue, security of supply of un-renewable energy resources in the future and to avoid domestic scarcity of oil and gas. In its history, oil and gas businesses have undergone a lot of changes since imperialistic era. During the Dutch colonization, oil and gas business were regulated with Indische Mijn Wet. After independence, in accordance with circumstance, Indonesia established Law Number 44 Year 1960 which adopted philosophical values set in article 33 (2) and (3) of the 1945 constitution. In response to change such as globalization, economic crises, privatization of state owned companies, legal reforms and shifting of existing paradigms, the Government enacted Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas. Law Number 22 Year 2001 has brought fundamental changes towards modern oil and gas business in Indonesia which has been implemented for almost four decades. The changes comprised of, inter alia, methods of upstream oil and gas businesses, drafting of upstream oil and gas contracts, and its implementation. By the enactment of Law Number 22 Year 2001, upstream oil and gas business is outlined to be carried out in upstream oil and gas Cooperation Contract Agreement. Cooperation Contract that are used to be handled by Pertamina are now conducted by the Government and BPMIGAS. Term and conditions specified in Cooperation Contract shall reflected the required condition in Number 22 Year 2001.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena banyaknya akibat-akibat hukum yang akan timbul dengan perubahan bentuk suatu badan usaha, khususnya dari badan usaha non-badan hukum menjadi badan usaha berbadan hukum. Salah satu akibat hukum dari perubahan tersebut akan timbul didalam bidang perjanjian-perjanjian yang masih berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat dari perubahan bentuk suatu Persekutuan Komanditer menjadi suatu perseroan terbatas terhadap suatu kontrak kerja yang sedang berjalan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analitis, dimana penulis mendapatkan bahan penelitian dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Akibat hukum dari perubahan bentuk badan usaha dari non-badan hukum menjadi badan usaha berbadan hukum tersebut salah satunya akan timbul didalam bidang perjanjian-perjanjian yang masih berlaku, dimana akan terjadi perubahan subjek hukum didalam perjanjian tersebut sehingga harus disesuaikan terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu persetujuan dari para rapat umum pemegang saham juga dibutuhkan sebagai syarat pengambilalihan perjanjian tersebut.

---

ABSTRACT The background of this research is because there are too many legal impacts that will be arise because of the transformation of business entitity, especially from non-legal entitiy into legal entity.One of the consequences wil be arise in the ongoing contract because of the transformation of business entity. The goal of this research is to find out what consequences that will be arise on the ongoing contract because of the transformation from CV into PT.This research was conducted by using analytic descriptif method, and the datas used in this research are obtained fromliterature study and interviews. The legal impact that will be arise from the transformation of the business entitiy form on the ongoing contract is the changing of the subjects on the contract, and that can cause problems, so both of the party from the contracts must know about that transformation, and beside of that, the confirmation from the RUPS is the absolute requirement before PT can takeover the contract.