Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
How do international organizations support local peacebuilding? Do they really understand conflict? Partners in Peace challenges the global perceptions and assumptions of the roles played by civil society in peacebuilding and offers a radically new perspective on how international organizations can support such efforts. Framing the debate using case studies from Africa and Central America, the author examines different meanings of peacebuilding, the practices and politics of interpreting conflict and how planned interventions work out. Comparing original views with contemporary perceptions of non-state actors, Partners in Peace includes many recommendations for NGOs involved in peacebuilding and constructs a new understanding on how these possible solutions relate to politics and practices on the ground. Concise in both theoretical and empirical analysis, this book is an important contribution to our understanding of civil society's role in building sustainable peace

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perbandingan perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia dalam kerangka kerjasama antara ASEAN dan Keempat Mitra Wicara. Substansi yang diperbandingkan dalam penulisan ini adalah pengaturan perdagangan barang atau trade in goods. Keempat perjanjian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Perbandingan yang menjadi fokus utama pembahasan adalah bagaimana tiap-tiap perjanjian memenuhi teori keadilan dalam perdagangan liberal. Berdasarkan hasil analis, dicari upaya yang disediakan oleh setiap perjanjian perdagangan bebas bagi negara berkembang yang merasa tidak diuntungkan. Teori critical legal studiesdigunakan dalam menganalisa upaya dan merujuk pada ketentuan pada perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisa data kualitatif data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Tidak ada perbedaan mendasar dalam pengaturan perdagangan barang dalam perjanjian-perjanjian perdagangan barang antara ASEAN dan keempat Mitra Wicara. Pengaturan perdagangan barang dalam keempat perjanjian perdagangan barang ini telah berusaha memenuhi prinsip keadilan dalam perdagangan liberal, namun bentuk keadilan berupa perlakuan berbeda bagi negara yang paling tidak diuntungkan dalam hal ini adalah negara berkembang, hanya bersifat sementara.Negara berkembang sebagai pengimpor sulit untuk melakukan negoisasi yang membutuhkan prosedur yang panjang. Terhitung pada tanggal pemberlakuan liberalisasi penuh special differential treatment ini akan dihapuskan. Terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang dirasa tidak adil atau tidak mampu untuk dilaksanakan oleh suatu negara seperti negara berkembang maka terdapat 2 langkah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Mengingat sulitnya upaya melakukan perubahan atas isi perjanjian yang disepakati. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang akan ditandatangani nantinya. Pilihan yang paling realistis untuk saat ini bagi Indonesia adalah tetap memberlakukan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dalam Kerangka Kerjasama ASEAN yang telah disepakati. Demikian, dengan realitas kemampuan Indonesia saat ini hal yang dapat dilakukan adalah memfokuskan diri pada perbaikan kinerja industri lokal (modal, pendidikan, keahlian dan teknologi). ...... This research discusses the comparison of the free trade agreements Indonesia enters into in the cooperative framework between ASEAN and the four Dialogue Partners. The substance upon which this research compares is the regulation of trade in goods. These four agreements share some similarities as well as differences. The comparison that serves as the main focus of the discussion is how every agreement satisfies the theory of justice in liberal trades. An analysis of each agreement is performed to look for the terms by which a disadvantaged developing country can seek to address the justice it perceives. The theory of critical legal studies is employed in analyzing and refering to the terms in the free trade agreements joined by Indonesia. This research is a legal-normative research with qualitative analysis of the data obtained from literature studies. There are no fundamental differences in the regulation of trade in goods in the trade in goods agreements between ASEAN and the four Dialogue Partners. The regulation of the trade in goods within these four trade in goods agreements has sought to satisfy the principle of justice in liberal trades. However, the equity that takes form in the differential treatments for the most disadvantaged countries,which in this case are developing countries, is only temporary in nature. An importing developing country finds it difficult to be in anegotation that undertakes long procedures. By the time the liberalization swings in full effect, this special differential treatment will be abolished. With regards to the free trade agreements perceived to be inequitable or unperformable by a country such as a developing country, there are two policy measures that the government of such country can take. Taking into account the difficulty in amending the agreed-upon terms, the Government of Indonesia has to pay more attention to the free trade agreements it is about to enter into. The most realistic choice for Indonesia at this moment is to keep respecting the free trade agreements in the agreed ASEAN Cooperative Framework. With this reality in mind, Indonesia has to focus on the improvement of the performance of local industries (capital, education, skills and technology).

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbedaan Insider Trading yang terjadi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pengaturan InsiderTrading di Amerika Serikat lebih luas daripada di Indonesia, di Indonesia belum diatur mengenai Tippee dan juga perbedaan indikator terjadinya Insider Trading di Amerika Serikat dimana mereka memiliki tiga teori untuk mengetahui indikasi terjadinya Insider Trading. Serta pembahasan kasus ISE Holdings and Business Partners dimana terdapat dugaan terjadinya Insider Trading pada kasus tersebut dan SEC menggugat untuk membayar denda berdasarkan ketentuan pasal 21 A Securities Exchange Act.

---

The focus of this study is to analyze the differences between Insider Trading in Indonesia and in The United States of America. Regulation on Insider Trading in The United States of America is more comprehensive than in Indonesia, in Indonesia Tippee is still not regulated whilst in The United States of America there are three theories of Insider Trading Indicators to uncover Insider Trading crimes. This thesis along with the case study on ISE Holdings and Business Partners presumably involving insider trading crimes and The Securities Exchange Commision suing ISE Holdings and Business Partners to pay a penalty according to Article 21 A Securities Exchange Act.

Abstrak :
Menghadapi masalah kesehatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pergeseran pada sistem pelayanan kesehatan dan perkembangannya pada masa yang akan datang terutama dengan disepakatinya pasar babas ASEAN (AFTA) serta disusul dengan APEC tahun 2010 dan tahun 2020 dimana pelayanan Rumah Sakit dituntut untuk mampu memberikan pelayanan profesional berdasarkan standart global. Dampak ini semua dapat mengakibatkan tingginya tuntutan layanan kesehatan yang profesional, termasuk di unit layanan Medical Check Up. Medical Check Up ini seharusnya dilakukan oleh semua perusahaan, berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. PER.03/MEN/1982, tentang pelayanan kesehatan kerja dan Undang-undang kesehatan RI no.23 tahun 1992, telah disebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan kerja dilakukan sebelum bekerja, secara berkala , dan pemeriksaan secara khusus. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang persepsi perusahaan mitra pelanggan terhadap layanan Medical Check Up oleh RB & Klinik "dr Hariyadi", yang kemudian melakukan pemutusan ikatan kerjasama secara sepihak. Informasi ini sangat panting bagi RB & Klinik "dr Hariyadi" didalam mengevaluasi keberhasilan strategi promosi yang sudah dijalankan oleh team pemasarannya, dalam kaitannya dalam jumlah kunjungan karyawan-karyawan mitra (Pelanggan) di unit layanan kesehatan Medical Check Up yang dilayani dengan sistem pelayanan ditempat kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap informan kepala HRDI Personalia selaku wakil dari perusahaan mitra yang ditunjuk oleh pimpian perusahaan. Sebagai Triangulasi sumber dilakukan wawancara mendalam dengan informan lainnya yaitu dokter perusahaan yang bersangkutan. Penelusuran dokumen catatan kesehatan karyawan perusahaan juga dilakukan. Pengolahan data dibuat dalam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam. Analisis yang dilakukan adalah tehnik analisa isi, yaitu dianalisis sesuai dengan topik dan dilakukan identilikasi menjadi beberapa topik. Hasil penelitian menjukkan bahwa adanya pemeriksaan Medical Check Up ini sangat sangat dibutuhkan oleh karyawan perusahaan. Keberadaan pusat layanan kesehatan Medical Check Up di RB & Klinik "dr Hariyadi" ini oleh sebagian besar perusahaan mitra memberikan persepsi yang sangat beragam. Persepsi yang beragam ini meliputi komitmen isi perjanjian kerjasama, Lokasi dan waktu layanan Medical Check Up keberadaannya, tarif, mutu produk layanan, strategi promosi dan tanggap terhadap setiap keluhan. Sebagian besar pihak perusahaan melakukan pemutusan sepihak dalam hal layanan kesehatan Medical Check Up ini oleh karena adanya faktor insentif yang diterima, faktor tarif yang ditawarkan, faktor adanya fasilitas pemeriksaan tambahan, faktor alur/Flowchart yang kacau, informasi promosi produk MCU yang kurang runtut dan jelas, keterlambatan hasil resume pemeriksaan, kurang tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh konsumen. Disarankan kepada pihak penyedia layanan kesehatan MCU, dalam hal ini adalah RB & Klinik "dr Hariyadi" khususnya tim pemasarannya agar memperbaiki kinerjanya, sehingga diharapkan outputnya yaitu jumlah kunjungan omset karyawan perusahaan mitra di unit MCU meningkat sesuai target pemasaran. ...... To face or to recover the development of the science and technology problem, and the changes of health services system and their development in the future especially there is ASEAN free market agreement (AFTA) and also 2010 th and 2020 th APEC , Which make the professional hospital services as a priority in global standard market. The High request of better services and professional services in also Medical Check Up service. Medical Check Up Is a must which have done by all employes in factories or firms as the national rule Menker NO PER 031 MEN/ 1982 about the employers health services, and UU Kesehatan RI No. 23 th 1992, About general check up Continuously before they start to work. This research is done to get some information about the perception of Medical Check Up by RB and Clinic "dr. Hariyadi" loathers, which's quit and leave without permission. This information is very important for " RB and Clinic dr. Hariyadi" in evaluating , The successful of promotion strategy which is done by marketing team work, in connection with quantity of employees (Patient's) In Medical Check Up in their own firms. We get this research from an informant HRD head officer of our partner by asking many questions continuously. As tree sources of information we also asking many questions to their own doctor's. Seeking the health document notes of the employee also done. Data processing made as matrix from real interview transcript, this Analyzes in a value (volume) analyzes as the title and identification many title. The research says that Medical Check Up Is very important for all of employer. This Medical Check Up center in RB and Clinic "dr. Hariyadi" give many variation perception. Those perceptions have commitment (MoU) location and time, price and product quality of service promotion strategy and handy doctor's, Almost all of partners quit in charce in health MCU services because of incentive factor, price, facility and disorder flow chart, promotion of MCU and not continuously, the evaluation and examination of the doctors always late and not properly and they don't care they don't pay attention to the patient need. We suggest to all of MCU center especially our clinic RB and Clinic "dr. Hariyadi" and also through the marketing team works to arise or to maximize their ability and work harder so the omset of the employers partner in MCU unit to arise and get the marketing target.

Abstrak :
Latar belakang masalah. Epidemi HIV/AIDS membawa berbagai dampak bagi kehidupan individu. Dan berbagai laporan dunia, ada kecenderungan peningakatan kasus pada perempuan. Saat ini perempuan berisiko tertular HIV/AIDS karena risiko tinggi yang dimiliki oleh pasangannya. Kerentanan perempuan terhadap HIV/AIDS antara lain karena perempuan rentan secara biologis, sosial, ekonomi, ketidakadilan gender, dan kultural. Berdasarkan atas kenyataan ini peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang perempuan yang terpapar HIV dari pasangannya.

Tujuan. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran stigmatisasi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan gender pada ODHA perempuan, serta perjuangannya untuk hidup karena HIV/AIDS yang disandangnya.

Metodologi. Penelitian kualitatif dengan berperspektif perempuan dengan pendekatan life history. Penelitian dilakukan di Jakarta selama 6 bulan pada tahun 2005 dengan teknik pengumpulan data melalui wawaneara mendalam lebih dari sate kali dan observasi selama wawancara. Enam informan (ODHA perempuan yang terpapar HIV/AIDS karena berhubungan seksual) berhasil diwawancara.

Hasil. Stigmatisasi dan diskriminasi masih dialami oleh informan terutarna di pelayanan kesehatan. Dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa informan terinfeksi HIV antara lain karena adanya pemaksaan secara seksual dan penggunaan kondom yang rendah karena ketidaktahuan dan merasa tidak enak terhadap pasangannya untuk meminta menggunakan kondom. Dampak HIV/AIDS menyebabkan informan harus bekerja lebih keras untuk menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Dukungan dari lembaga peduli AIDS menyadarkan mereka untuk menyuarakan pengalaman mereka kepada masyarakat terutama perempuan agar pengalaman tersebut tidak dialami oleh perempuan lagi.

---

Background. HIV/AIDS epidemic has brought impacts on individual life. Worldwide reports there is increasing trends of women being infected HIV. Nowadays, many women who have less risk of being infected HIV eventually have been infected by high-risk HIV partners who for example have IDU history or have many sexual partners. Women who are biologically, socially, economically, and culturally vulnerability have led women's vulnerability.

Objective. This study aims at investigating stigmatization, discrimination, and gender inequity suffered by an HIV positive women and their struggle against those mentioned above.

Method. This study is qualitative study with women perspective using life history approach. The study conducted in Jakarta during 6 months in 2005. The data collection gathered by in-depth interview and conducted more than once and observation for six women informants who have HIV positive from her partners.

Result. Stigmatization and discrimination are experienced by informants especially at health services. This Study also found that women infected HIV among others through sexual force, absence of condom using due to their ignorance or reluctance asks their partner. Being infected, women have to work much harder as the sole breadwinner to replace their already deceased husbands' roles. Support from NGOs care for HIV have pushed them to expose their experience to so as prevents women from having similar experiences.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini memiliki tujuan (1) mengestimasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi laut dan udara di ASEAN dan ASEAN?s dialogue partners, dan (2) menganalisis dampak eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi laut dan udara di ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners terhadap ekonomi makro dan sektoral. Data panel dari impor jasa transportasi dan GDP negara ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partners berdasarkan GTAP tahun 2005 (versi 6), tahun 2008 (versi 7) dan tahun 2012 (versi 8) digunakan sebagai analisis dalam gravity model. Data comlang_etno, comlang_off dan continent bersumber dari CEPII. GTAP versi 8 dengan asumsi IC-IRTS (model Francois, 1998) digunakan untuk menangkap manfaat yang lebih besar karena adanya eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata ekuivalen tarif impor sektor jasa transportasi laut dan udara negara anggota ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partners masih relative tinggi yaitu 0 sampai dengan 20.49 persen. Penelitian ini juga menunjukkan walaupun Singapura adalah Negara yang secara tradisional terbuka terhadap perdagangan, namun memiliki hambatan ekuivalen tarif impor yang tinggi untuk jasa transportasi laut dari Philipina dan Indonesia. Rata-rata ekuivalen tarif impor dalam jasa transportasi udara adalah 0 sampai dengan 11.2 persen lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata ekuivalen tarif impor dalam jasa transportasi laut. Hal ini menunjukkan hambatan regulasi sektor jasa transportasi laut di negara ASEAN 5 dan ASEAN?s Dialogue Partner lebih tinggi dibandingkan jasa transportasi udara. Sejalan dengan teori efek pro-kompetitif dari kebijakan perdagangan, eliminasi hambatan regulasi pada sektor jasa transportasi laut dan udara pada penelitian ini menunjukkan gain from trade yang lebih besar diperoleh dalam model CGE dengan asumsi IC-IRTS dibandingkan dengan PC-CRTS kecuali Thailand, Philipina, New Zealand dan India. Dengan asumsi IC-IRTS, eliminasi hambatan regulasi sektor jasa transportasi laut dan udara menyebabkan China memperoleh peningkatan kesejahteraan dan PDB yang paling tinggi disusul Jepang dan Australia. Nilai perubahan neraca perdagangan China mengalami surplus yang sangat tinggi. Dengan asumsi IC-IRTS, negara ASEAN 5 yang tingkat kesejahteraannya menduduki posisi tertinggi karena eliminasi hambatan regulasi perdagangan jasa transportasi laut berturut-turut Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sedangkan untuk jasa transportasi udara berturut turut Indonesia, Malaysia dan Philipina. Untuk kasus eliminasi hambatan regulasi di sektor jasa transportasi laut, Negara ASEAN yang mengalami surplus neraca perdagangan adalah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Indonesia, Thailand serta negara lainnya mengalami defisit. Dampak eliminasi hambatan regulasi perdagangan sektor jasa transportasi laut Indonesia hanya memberikan insentif peningkatan output dan ekspor pada sektor jasa transportasi laut (sea transport); tekstil dan produk tekstil (textile and wearing apparel); perdagangan (trade); dan utility construction. Sedangkan untuk kasus jasa transportasi udara memberikan insentif peningkatan output pada sektor transportasi udara (air transport); tekstil dan produk tekstil (textile and wearing apparel), perdagangan (trade), utility construction; sektor transportasi lainnya (othertransp). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ekuivalen tarif impor di sektor jasa transportasi laut dan udara relative lebih tinggi, (2) dengan asumsi IC-IRTS, dampak eliminasi hambatan regulasi di perdagangan sektor jasa transportasi ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners hanya menyebabkan manfaat yang lebih besar pada sektor dan negara tertentu. Hal tersebut mengimplikasikan perlunya fasilitasi perdagangan di antara negara ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners. Fasilitasi perdagangan antar Negara anggota ASEAN dan ASEAN?s Dialogue Partners diperlukan untuk mengatasi eksternalitas regulasi (perbedaan regulasi) yang akan mengurangi gain from trade seperti adanya oligopoli internasional di perdagangan jasa transportasi. Salah satu bentuk fasilitasi perdagangan adalah mengoptimalkan fungsi EDI dan ASEAN National Single Windows.

---

ABSTRACT
The purposes of this dissertation are (1) to estimate the regulatory barriers to trade in the sea and air transport services sector in ASEAN 5 and ASEAN's dialogue partners, and (2) to analyze the impact of the elimination of regulatory barriers to trade in the sea and air transport services sector in ASEAN 5 and ASEAN's Dialogue Partners on macro and sectoral economic. Panel data of transport services imports and the GDP of the ASEAN 5 and ASEAN's Dialogue Partners countries based on GTAP 2005 (6th version), 2008 (7th version) and 2012 (8th version) is used as an analysis in the gravity models. Comlang_etno, comlang_off and continent data are sourced from CEPII. GTAP 8th version assuming the IC-IRTS (Francois model, 1998) is used to capture greater benefits for elimination of regulatory barriers to trade in transport services sector in ASEAN and ASEAN's Dialogue Partners. The results show that the average of import tariff equivalents of the sea and air transport services sector in the member countries of ASEAN 5 and ASEAN Dialogue Partners is still relatively high at 0 until 20.49 percent. The research also indicates that while Singapore is a country that is traditionally open to trade, but it has higher import tariff equivalent barriers for sea transport services than the Philippines and Indonesia. The average of import tariff equivalent in air transport services is 0 up to 11.2 percent lower than the average of import tariff equivalent in sea transport services. This condition shows that regulatory barriers in sea transport services sector in five ASEAN countries and ASEAN's Dialogue Partners is higher than air transport services. In line with pro-competitive effect theory in trade policy, in this study the elimination of regulatory barriers in the sea and air transport services sector shows that the greater gain from trade is obtained in CGE model assuming IC-IRTS compared to PC-CRTs except Thailand, the Philippines, New Zealand and India. Assuming IC-IRTS, the elimination of regulatory barriers in the sea and air transport services sector causes China obtains highest increasing in welfare and GDP followed by Japan and Australia. Value of changes in China's trade balance has the highest surplus. Assuming IC-IRTS, ASEAN 5 countries that have higher level of welfare because of the elimination of regulatory barriers to trade in sea transport services in consecutive is Indonesia, Malaysia and Singapore. Whereas for ASEAN 5 countries that have higher level of welfare because of the elimination of regulatory barriers to trade in air transport services consecutive is Indonesia, Malaysia and Philippines. For the case of elimination of regulatory barriers in the sea transport services sector, ASEAN countries that have trade balance surplus are Malaysia, Singapore, and Thailand. Indonesia, Thailand and other countries have trade balance deficit. The impact of the elimination of regulatory barriers in trade of sea transport services sector of Indonesia only provides incentives for increased output and exports in the sea transport services sector; textile and wearing apparel; trade); and utility construction. Whereas the impact of the elimination of regulatory barriers in trade of air transport services sector of Indonesia only provides incentives for increased output in air transport sector; textile and wearing apparel, trade, utility construction; othertransp. The conclusions of this study indicate that (1) import tariffs equivalent in the sea and air transport services sector is relatively higher, (2) assuming the IC-IRTS, the impact of the regulatory barriers elimination in the transport services sector trade in ASEAN and ASEAN's Dialogue Partners only leads to greater benefits in certain sectors and countries. This condition implies that the need for trade facilitation between ASEAN countries and ASEAN's Dialogue Partners. Trade facilitation between ASEAN member countries and ASEAN's Dialogue Partners is needed to overcome regulatory differences which will reduce the gain from trade such as the existence of international oligopoly in transport services trade. One form of trade facilitation is optimization of EDI functions and ASEAN National Single Windows