Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kurangnya partisipasi publik dalam pemilihan umum secara langsung, khususnya dalam Pilkada, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI secara langsung di tahun 2012 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor baik yang berasal dari internal voters (pemilih) itu sendiri atau bahkan faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi publik. Faktor-faktor inilah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ?Analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi publik sebagai pemilih (voters) pada pilkada DKI Jakarta 2012?? Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui kuisioner yang disebarkan kepada warga DKI yang telah memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, khususnya pada Pilkada DKI 2012. Pertanyaan yang diajukan merupakan indikator-indikator dari faktor-faktor partisipasi publik yang terdiri dari 11 variabel dengan skala nominal. Ini merupakan tipe penelitian survey eksplanatory dengan metode penelitian analisis faktor.

Berdasarkan hasil analisis faktor dari 11 variabel tersebut yang dinilai layak untuk bisa mengikuti uji berikutnya sebanyak 4 variabel yang kemudian tereduksi menjadi 4 faktor. Faktor 1 terdiri atas militansi pemilih, simulasi tokoh, dan evaluasi kinerja pemerintahan mampu menjelaskan 17,02% variasi. Faktor 2 yang terdiri atas pendidikan, media lokal dan strategi kampanye mampu menjelaskan 12,37% variasi. Faktor 3 yang terdiri atas jenis kelamin, pekerjaan dan penghasilan mampu menjelaskan 11,51% variasi. Faktor 4 yang terdiri atas popularitas tokoh mampu menjelaskan 9,7% variasi.

---

The lack of public participation in direct elections, especially in local elections, the election of Governor and Deputy Governor of Jakarta in 2012 is directly motivated by several factors both from internal voters (voters) itself or even external factors that affect public participation. It is these factors that will be examined in this study. Based on the above conditions, the formulation of the problem in this research is: "Analysis of the factors that influence public participation as voters (voters) in Jakarta election 2012?" The research was conducted by collecting data through questionnaires distributed to city residents who have met the criteria to participate in the general election, particularly in the city elections of 2012. Questions asked are indicators of public participation factors consisting of 11 variables with nominal scales. This is a type of survey research with the explanatory factor analysis research methods.

Based on the results of factor analysis of 11 variables were considered worthy to be followed the next test by 4 variables which are then reduced to 4 factors. Factor 1 consisted of militancy voters, leaders simulation, and evaluation of government performance can explain 17.02% variation. Factor 2 consisting of education, the local media and campaign strategy is able to explain 12.37% variation. Factor 3 is composed of gender, occupation and income are able to explain 11.51% variation. Factor 4 is composed of the popularity of leaders able to explain 9.7% of the variation.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana realisasi partisipasi publik dalam konteks pemolisian komunitas yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor, serta bagaimana potensi pengawasan sipil dalam konteks pemolisian komunitas yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah FKPM yang terdapat di wilayah Kota Bogor terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemolisian komunitas. Oleh karena itu yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua FKPM tingkat kelurahan (2 orang), Ketua FKPM tingkat kecamatan (1 orang), Babinkamtibmas (3 orang), Lurah (1 orang), Camat (1 orang) dan Kasat Binmas Polres Bogor Kota. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen Polri yang terdapat di Sat Binmas Polres Bogor Kota.
br> Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara yang bersifat tidak terstruktur. Oleh karena itu, instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara yang bersifat tidak terstruktur yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan saat wawancara berlangsung. Sebagai upaya uji validitas, penulis melakukan konfirmasi data hasil lapangan dengan melakuan wawancara ulang kepada semua informan tentang semua jawaban yang sudah diberikan. Adapun yang menjadi hambatan utama dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa realisasi partisipasi publik dalam konteks pemolisian komunitas yang selama ini dilaksanakan di wilayah Kota Bogor tidak nampak dalam rancangan FKPM, namun lebih terlihat di luar FKPM. Demikian pula mekanisme pengawasan sipil dalam konteks pemolisian komunitas lebih terlihat di luar rancangan FKPM.

---

ABSTRACT
This study tries to find out how the realization of public participation in the context of community policing which was held in Bogor City area, as well as how the potential for civilian oversight in the context of community policing which was held in Bogor City area.

This study used a qualitative approach with case study method. As for who becomes the object of this research is FKPM contained in the Bogor region associated with the implementation of community policing activities. Therefore the source of primary data in this study is the Chairman FKPM village level (2 people), Chairman FKPM district level (1 person), Babinkamtibmas (3 persons), Village Chief (1 person), Head (1 person), and Binmas Chief of Bogor City Police. In addition, this study also used secondary data derived from police documents contained on Sat Binmas Bogor City Police.

Primary data gathering technique conducted by interview is not structured. Therefore, this research instruments are guidelines that are not structured interview, that can be developed as needed during the interview. In an effort to test the validity, the authors confirm the results of field data to enter into re¬interviewing all the informants about all the answers already given. As for which a major obstacle in this research is limited time.

From the research found that the realization of public participation in the context of community policing that had been held in Bogor City area does not appear in the draft FKPM, but more visible on the outside FKPM. Similarly, civilian oversight mechanisms within the context of community policing is more visible outside the draft FKPM. , This study tries to find out how the realization of public participation in the context of community policing which was held in Bogor City area, as well as how the potential for civilian oversight in the context of community policing which was held in Bogor City area. This study used a qualitative approach with case study method. As for who becomes the object of this research is FKPM contained in the Bogor region associated with the implementation of community policing activities. Therefore the source of primary data in this study is the Chairman FKPM village level (2 people), Chairman FKPM district level (1 person), Babinkamtibmas (3 persons), Village Chief (1 person), Head (1 person), and Binmas Chief of Bogor City Police. In addition, this study also used secondary data derived from police documents contained on Sat Binmas Bogor City Police. Primary data gathering technique conducted by interview is not structured. Therefore, this research instruments are guidelines that are not structured interview, that can be developed as needed during the interview. In an effort to test the validity, the authors confirm the results of field data to enter into re¬interviewing all the informants about all the answers already given. As for which a major obstacle in this research is limited time. From the research found that the realization of public participation in the context of community policing that had been held in Bogor City area does not appear in the draft FKPM, but more visible on the outside FKPM. Similarly, civilian oversight mechanisms within the context of community policing is more visible outside the draft FKPM. ]

Abstrak :
E-legislasi berbasis partisipasi publik merupakan interaksi reciprocal secara digital antara masyarakat dengan Pemerintah di BPHN, guna menciptakan kebijakan yang berkualitas sebagai solusi atas persoalan bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas implementasi e-legislasi berbasis partisipasi publik di BPHN. Penelitian menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, meliputi: studi pustaka, observasi pada portal e-legislasi, dan wawancara. Hasil penelitian yaitu, kualitas implementasi e-legislasi berbasis partisipasi publik di BPHN belum optimal, disebabkan oleh: (i) ketidaksiapan lingkungan sosial; (ii) ketidaksiapan e-rulemaking framework; dan (iii) belum sempurnanya kualitas portal e-legislasi; (iv) kompleksitas isu kelembagaan; serta (v) temuan lain yaitu, terdapat fenomena inovasi di instansi Pemerintah tanpa dilengkapi dengan dasar hukum pelaksanaan. Saran yaitu, pertama, menyiapkan lingkungan kebijakan yang kondusi bagi implementasi e-legislasi dalam cakupan nasional. Kedua, penataan e-rulemaking framework meliputi: akselerasi ketersediaan dan harmonisasi berbagai regulasi yang dibutuhkan; penyusunan mekanisme kerja yang jelas dan sesuai kebutuhan sistem; menyusun perencanaan sumber daya maupun strategi kerja termasuk identifikasi stakeholder, strategi diseminasi informasi publik, dan penguatan jaringan kerja sama stakeholder. Ketiga, melakukan penyempurnaan kualitas portal e-legislasi dari sisi teknis dan sajian informasi, serta, pengintegrasian pada satu portal nasional. Keempat, penataan kelembagaan BPHN dalam konteks legislasi nasional. Kelima, diperlukan kajian strategi kebijakan pengendalian terhadap inovasi di lingkungan Pemerintah E-legislation based on public participation is the digital reciprocal interaction between the community and the Government at BPHN, in aim to create a quality policy as a solution to the nations problems. The purpose of this study is to determine the quality of implementation of public participation-based e-legislation at BPHN. The research uses the post-positivist paradigm with qualitative data collection techniques such as: literature studies, observations on the portal e-legislation, and interviews. The results says, the quality of implementation of public participation-based e-legislation in BPHN is not optimum yet, it caused by (i) unpreparedness of the social environment; (ii) unpreparedness of e-rulemaking framework; and (iii) the incomplete quality of the portal e-legislation; (iv) the complexity of institutional issues; and (v) other findings, like a phenomenon of innovation in Government agencies without being equipped with a legal basis for implementation. Suggestions are, first, to prepare a policy environment that is conducive to the implementation of e-legislation in the national scope. Second, structuring the e-rulemaking framework. Third, make improvements to the quality of the portal in technical and information presentation, as well as integration on one national portal. Fourth, restructuring BPHN institutions. Fifth, a review of control policy strategies for innovation within the Government is needed

Abstrak :
Partisipasi masyarakat, konsep ini hadir untuk menjamin hak masyarakat untuk berpendapat terhadap segala aktivitas yang melibatkan lingkungan mereka. Namun, hak ini seringkali dicampakan oleh pemerintah dengan salah satu alasannya membatasi kemajuan pembangunan dan investasi, seperti yang terlihat di era ini. Gagasan demokrasi lingkungan atau Ekokrasi berusaha mengakomodir hak masyarakat atas lingkungan hidup. Hal ini karena tak cukup hanya meletakkan demokrasi sebagai penyelesaian masalah belaka, perlu adanya demokrasi yang peduli dan berwawasan lingkungan sehingga tidak meletakkan aspek tersebut sebagai hal yang tidak penting. Seperti halnya yang diamanahkan dalam Deklarasi Rio dan Aarhus Convention mengenai partisipasi masyarakat yang berorientasi pada lingkungan hidup serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Semenjak terjadi perubahan pengaturan partisipasi publik dalan penyusunan Amdal sejak disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni dengan dikuranginya klasifikasi masyarakat menjadi hanya masyarakat terdampak langsung dan menanggalkan dua klasifikasi lainnya yakni pemerhati lingkungan dan masyarakat terdampak lainnya partisipasi masyarakat menjadi dipertanyakan. Dengan metode yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif analisis, penelitian ini akan membahas perihal studi Ekokrasi dan hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ......Public Participation is concept exists to guarantee the community's right to have an opinion on all activities that affect their environment. However, this right is usually neglected by the government with one of the reasons being that it limits development progress and investment, as seen in this era. The idea of environmental democracy seeks to accommodate people's rights to the environment. This is because it is not enough to just put democracy as a mere solution to problems, it is necessary to have a democracy that cares and has an environmental perspective so that it does not put these aspects as unimportant things. As mandated in the Rio Declaration and the Aarhus Convention regarding environmental-oriented community participation and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the Indonesian constitution. Since there has been a change in arrangements for public participation in the preparation of the EIA since the enactment of Law No. 11 of 2020 of Job Creation, namely by reducing the classification of the community to only those directly affected and removing the other two classifications, namely non-governmental organization and other affected communities, public participation has become questionable. Using a juridical-normative method which is structured by descriptive analysis, this thesis will discuss the study of Ecocracy and its relationship with community participation in the preparation of the EIA in Law no. 11 of 2020 of Job Creation.

Abstrak :
Publik telah banyak berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia yang menjadi isu kebijakan publik. Partisipasi publik itu beragam jenis dan tingkat kontribusinya, mulai dari sekadar diundang, terlibat hingga inisiatif mengerjakan sendiri suatu isu publik. Pertanyaannya, sejauhmana kualitas partisipasi publik telah dilakukan? Dengan menggunakan kerangka teori partisipasi publik, penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitik ini menunjukkan bahwa partisipasi kolaboratif dan pemberdayaan lebih sejalan dengan upaya demokratisasi kehidupan publik. Penelitian ini mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan yang melatar-belakangi penelitian ini adalah branding perusahaan bisnis ke bisnis (B2B) yang selama ini kurang memenuhi apa yang dipedulikan publik dari brand B2B, seperti kejujuran dan dialog terbuka, serta keahlian dan kepemimpinan perusahaan di bidangnya. Penelitian ini dilakukan di PT Sucofindo, sebuah perusahaan B2B di bidang jasa pemastian, yang bertujuan menganalisis bagaimana mekanisme pelibatan publik dapat membentuk asosiasi brand korporasi. Menggunakan teori-teori organisasi dan publik, serta konsep-konsep pelibatan publik, public relations, dan corporate branding, penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini meyimpulkan pelibatan publik dengan berbagi pengetahuan perusahaan sesuai untuk membentuk kredibilitas perusahaan –expertise, trustworthiness, dan likability sebagai asosiasi brand korporasi B2B.

---

ABSTRACT
The problem underlying the research is business to business (B2B) corporate branding which have not meet what the public cares of B2B brands, such as honesty and open dialogue, as well as the corporate’s expertise and leadership in its field. This research was conducted in PT Sucofindo, a B2B company in the field of assurance services, which aims to analyze how public engagement mechanisms can establish corporate brand associations. Using organizations and public theories, as well as the concepts of public engagement, public relations, and corporate branding, this qualitative-descriptive research concludes that public engagement by sharing corporate’s knowledge appropriate to establish the corporate credibility –expertise, trustworthiness, and likability, as a B2B corporate brand associations.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai negara yang berdasarkan hukum demokrasi, partisipasi masyarakat di Indonesia merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi kenegaraan. Untuk Selain itu, Indonesia telah menjamin hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis dalam konstitusi. Sayangnya, orang yang masih berbicara menentang atau mengkritik tentang masalah publik sering diintimidasi dan dibungkam melalui jalur hukum, terutama di masalah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mengajukan gugatan atau pelaporan kriminal terhadap orang-orang yang berpartisipasi dalam partisipasi publik. Membungkam melalui jalur hukum disebut sebagai Strategis Gugatan Terhadap Peran Serta Masyarakat (SLAPP). SLAPP bisa menghalangi orang dalam menjalankan kebebasan berbicara dan hak mereka untuk partisipasi publik. Untuk melindungi partisipasi publik ini, Indonesia telah menegakkan ketentuan Gugatan Anti Strategis Terhadap Partisipasi Masyarakat (anti-SLAPP) di bawah hukum lingkungan. Namun, tidak jelas apakah istilah anti-SLAPP dapat menolak gugatan atau penuntutan dan memberikan perlindungan hukum dari bahaya SLAPP. Tujuan dari tesis ini adalah untuk meninjau undang-undang yang berkaitan dengan anti-SLAPP dan penerapan ketentuan anti-SLAPP SLAPP di Indonesia. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap peraturan anti-SLAPP di beberapa negara.
ABSTRACT
As a country based on democratic law, public participation in Indonesia is an important part in carrying out state functions. In addition, Indonesia has guaranteed the right to associate and assemble, express thoughts orally and in writing in the constitution. Unfortunately, people who still speak out against or criticize about public issues are often intimidated and silenced through legal channels, especially on environmental issues. This is done by filing criminal lawsuits or reporting against people who participate in public participation. Silencing through legal channels is known as the Strategic Lawsuit Against Community Participation (SLAPP). SLAPP can prevent people from exercising their freedom of speech and their right to public participation. To protect this public participation, Indonesia has enforced the Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (anti-SLAPP) provisions under environmental law. However, it is not clear whether the term anti-SLAPP can deny a lawsuit or prosecution and provide legal protection from the harm of SLAPP. The purpose of this thesis is to review the laws relating to anti-SLAPP and the application of anti-SLAPP provisions SLAPP in Indonesia. This thesis uses normative juridical research with a comparative approach to anti-SLAPP regulations in several countries.

Abstrak :

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) merupakan gugatan atau laporan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, seperti korporasi, pejabat publik, pelaku bisnis terkemuka dengan tujuan untuk menghentikan dan menggagalkan partisipasi publik yang dilakukan individu atau organisasi non-pemerintah, salah satu sasaran dari SLAPPadalah aktivis lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang penerapan Anti-SLAPP sebagai pencegahan dari SLAPP di dalam Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi pelaksanaan Anti-SLAPP di Indonesia masih belum sesuai dengan norma dari Anti-SLAPP yang mengakibatkan kasus SLAPP terhadap aktivis lingkungan hidup masih terjadi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Anti-SLAPP di Indonesia berdasarkan analisis Putusan Nomor 177/Pdt.G/2013/Pn.Mlg diterapkan apabila aktivis lingkungan hidup sebelumnya telah mengajukan gugatan terkait masalah lingkungan hidup, seharusnya Anti-SLAPP merupakan perlindungan untuk warga negara atas haknya untuk berpartisipasi terkait permasalah publik tanpa intimidasi dari pihak lain, seperti di Amerika Serikat dan Australia.

---

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) is a civil or criminal lawsuit brought by powerful subjects, such as corporations, public officials, prominent business person with the intention to stop and thwart public participation by individuals or non-government organizations, one of SLAPP suit target is an environmental activists. Indonesia laws regulate the application of Anti-SLAPP under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, but the implementation of Anti-SLAPP in Indonesia is still not in accordance with the norms of Anti-SLAPP which resulted in the SLAPP case against environmental activists still occurring. This research is a juridical-normative legal research. The results of this study indicate that the application of Anti-SLAPP in Indonesia based on analysis of Decision Number 177 / Pdt.G / 2013 / Pn.Mlg applied when environmental activists filed a prior lawsuit related to environmental issues, Anti-SLAPP ought to be a protection for citizens for their rights to participate in public matter without intimidation from other, as well as in the United States of America and Australia.

Abstrak :
Penelitian ini ditulis untuk dapat menjawab mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (PMK 91/2020) atas perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di samping itu, penelitian ini juga didukung dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara narasumber terkait. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara formil Perppu memang dapat menggantikan undang-undang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK). Sebab, kedua jenis peraturan ini memiliki hierarki, fungsi, dan materi muatan yang sama. Selain itu, Putusan MK sendiri pada dasarnya juga dapat ditindaklanjuti dengan jenis peraturan perundang-undangan apapun atau bahkan hanya dengan tindakan biasa. Hal tersebut dapat terjadi karena memang bergantung pada kasus yang diputus oleh MK. Akan tetapi, dalam konteks PMK 91/2020 yang ditindaklanjuti dengan Perppu 2/2022, maka kapasitas Perppu untuk melakukan hal tersebut tidak bisa serta merta dapat diterima dan oleh karenanya tindak lanjut tersebut menjadi tidak tepat. Sebagaimana PMK 91/2020 sangat menekankan bahwa perbaikan UU 11/2020 harus bersamaan menghadirkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Artinya, dalam melakukan perbaikan UU 11/2020 harus dapat menciptakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh, yang mana dalam perbaikannya harus memenuhi 3 (tiga) prasyarat yakni right to be heard, right to be considered, dan right to be explaine. Sedangkan Perppu 2/2022 tidak mungkin dapat mengakomodir partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya, terlebih lagi dalam memenuhi esensi partisipasi yang bermakna. Sebab, Perppu 2/2022 tidak dapat mendetailkan right to be heard, right to be considered, dan right to be explained, melainkan Perppu 2/2022 adalah sebagai bentuk penerjemahan dari partisipasi yang pura-pura dan formalistik. ......This research aims to review Government action after the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 (PMK 91/2020) regarding the enactment review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU 11/2020), which was followed up with stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation (Perppu 2/2022). This research is a normative juridical research using library materials or secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition, this research is also supported by primary data collected through interviews with relevant source persons. This study found that formally a Perppu can indeed replace a law as a follow-up to the Constitutional Court's decision, because these two types of regulations have the same hierarchy, function, and substance. Moreover, the Constitutional Court's decision can also be followed up with any type of legislation or even just ordinary actions, depending on the case decided by the Constitutional Court. However in this case, it is inappropriate for the Government to follow up PMK 19/2020 with Perppu 2/2022 since Perppu is not capable and acceptable to replace UU 11/2020 immediately. PMK 91/2020 strongly emphasizes that revisions to Law 11/2020 must simultaneously bring about meaningful public participation. This means that in amending Law 11/2020, the Government must create genuine public participation and involvement, which must at least fulfill 3 (three) prerequisites: the right to be heard, the right to be considered, and the right to be explained. Meanwhile, the forming proccess of Perppu 2/2022 is unlikely to be able to accommodate public participation, especially in fulfilling the essence of meaningful public participation. Perppu 2/2022 is not able to pursue the right to be heard, right to be considered, and right to be explained, and instead is a form of pretend and formalistic participation.