Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Struktur politik masyarakat terdiri dari dua kelompok : Pertama, elite politik yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi individu-individu lainnya dan membuat keputusan politik kolektif. Kedua, massa yang hanya diperintah saja tanpa kekuasaan. Elite berada di semua lapisan masyarakat, dari yang primitif--tradisionil hingga beradab-modern. Mekanisne pembentukannya dilakukan melalui rekrutmen politik yang salah satu diantaranya adalah Pemilu. Kegiatan tersebut biasanya diikuti oleh partai-partai politik.Batasan-batasan diatas ditemui pula di masyarakat Palembang. Rekrutmen politik dilakukan melalui Pemilu lima tahun sekali, dan diikuti oleh tiga kekuatan politik. Akan tetapi karena keterbatasan peneliti, fokus perhatian hanya diarahkan kepada Partai Persatuan Pembangunan saja, dengan pembatasan waktu 1977-1987. Mengapa permasalahan ini menarik diteliti, karena daya pikatnya terletak pada beraneka ragamnya kekuatan-kekuatan politik masyarakat yang terlibat, penggunaan jalur-jalur rekrutmen politik yang bervariasi. Disamping itu, perolehan suara yang didapatkan cenderung menurun dari waktu ke waktu.Realitas ini memunculkan pertanyaan khusus: (1) Mengapa terjadi penurunan suara terus menerus? (2) Bagaimanakah mekanisme rekrutmen politik tersebut berlangsung?. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka penelitian ini didukung oleh empat teori politik : (1) Teori Elite Politik. (2) Teori Partai Politik. (3) Teori Patron Klien. (4) Teori Rekrutmen Politik itu sendiri.Sedangkan untuk nemperoleh gambaran sirkulasi elite dan rekrutmen politik yang utuh, maka usaha pencarian jawabannya dilakukan sejak awal Februari 1992 - hingga akhir September 1992. Dimana dua variabel digunakan sebagai dasar model analisis, yaitu jalur-jalur rekrutmen politik (unsur fusi, pendukung, kaderisasi dan nepotisme) sebagai variabel bebas dan dukungan basis-basis politik sebagai variabel terikat. Dan dari model analisa inilah dapat dirumuskan hipotesa, yaitu adanya penggunaan keempat jalur yang sangat bervariasi atau tidak konsisten, mengakibatkan pola rekrutnen politik dalan tubuh PPP Palembang tidak tetap atau berubah-ubah, dan kondisi itulah yang menyebabkan perolehan suara menurun.Kemudian sebagai pedoman lebih lanjut, dijabarkan dalam metodologi penelitian dengan menjelaskan; Pendekatan penelitian (kualitatif), sifat penelitian (deskriptif), tahapan penelitian (survey lapangan dan pengumpulan data), tehnik pengumpulan data (studi pustaka, dokumentasi, wawancara), unit penelitian (DCT-individu), analisa data, lokasi penelitian dan waktu penelitian. Gambaran perkembangan dan pertunbuhan Partai Persatuan Pembangunan Kotamadya Palembang, merupakan titik awal penelusuran mencari jawaban penelitian Sejarah terbentuknya partai, struktur kepengurusan, basis-basis politik, karakteristik sosial, dan hasil-hasil pemilihan umum. Keseluruhan data ini sangat membantu menemukan jawaban penelitian.Dari temuan-temuan penelitian diperoleh gambaran bahwa, rekrutmen politik tidaklah menpunyai pola yang tetap atau berubah-ubah. Penggunaan keempat jalurnya sangatlah bervariasi dari Pemilu ke Pemilu.Pada Pemilu 1977, jalur unsur fusi merupakan jalur yang dominan. Penentuan nomor urut, kriteria rekrutmen politik yang selektif, pengusulan nama, pencoretan dan penggantian nama sangat ditentukan oleh Pimpinan Cabang keempat unsur fusi. Namun disisi lain, mereka mempunyai massa yang memberikan dukungan penuh. Basis-basis politik terlibat aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan partai. Kondisi ini sangat nempengaruhi perolehan suara dalan Penilu. Sementara itu, jalur pendukung mempunyai peranan yang lemah, bahkan tidak diikutkan dalam rekrutmen politik. Dibagian kelompok pendukung mereka gagal berperan akibat dominasi unsur fusi yang kuat. Dan dibagian individu pendukung, walaupun mereka terlibat aktif memberikan dukungan dan mempunyai massa. Tidak dapat direkrut karena hambatan-hanbatan peraturan pemerintah. Sedangkan jalur kaderisasi dikuasai oleh kader-kader unsur fusi, kader-kader personal, dan kader-kader organisasi sebagai penggembira. Adapun jalur nepotisme diterapkan dalam rekrutmen politik, dan mereka mempunyai peranan yang kuat dengan banyaknya "nomor-nomor jadi" dikuasainya.Pada Pemilu 1982, keadaannya mulai berubah. Jalur unsur fusi tidak begitu dominan lagi. Hal ini disebabkan oleh mengendornya-keterikatan Pimpinan Cabang unsur fusi, krisis keanggotaan dan pengurus, dan kebijakan politik pemerintah yang membatasi ruang gerak mereka. Sementara itu, jalur pendukung neningkat, dengan masuknya salah satu tokoh mereka ke dalam jajaran pengurus partai. Akan tetapi mereka tidak didukung oleh massa yang kuat. Sehingga tidak dapat membantu perolehan suara. Sedangkan jalur kaderisasi diwarnai dengan berkurangnya kader-kader unsur fusi. Ditopang oleh kaderisasi yang tetap menduduki posisi"pinggiran". Dan dikuasai oleh kader-kader personal yang menguasai "nomor-nomor jadi". Adapun jalur nepotisme tetap kuat, dengan banyaknya wakil mereka di "nomor-nomor jadi".Pada Pemilu 1987 lebih banyak lagi terjadi perubahan. Peranan unsur fusi semakin memburuk dengan adanya kebijakan partai tentang fusi tuntas.mDominasi mereka diambil alih oleh Lajnah Penetapan Cabang (Lantapcab) yang dibentuk partai. Kondisi ini sangat menguntungkan jalur pendukung yang semakin dominan, walaupun tidak didukung oleh massa yang jelas. Organisasi-organisasi underbouw dibentuk partai untuk mengantisipasi peranan unsur fusi. Sedangkan jalur kaderisasi ditandai dengan semakin menghilangnya kader-kader unsur fusi. Tidak beranjaknya kekuatan kader-kader organisasi sebagai kelompok "nomor-nomor bawah". Dan berkurangnya dominasi kader-kader personal, walaupun mereka tetap menempatkan banyak kadernya di "nomor-nomor jadi". Adapun jalur nepotisme tetap menguasai "nomor-nomor atas" dalan rekrutmen politik.Adanya penggunaan jalur-jalur rekrutmen politik yang berubah-ubah ini nenyebabkan perolehan suara terus menurun dari waktu-ke waktu. Pemilu 1977 menang mutlak dengan 145.934 suara atau 54,2 % dari suara keseluruhan. Unggul di semua kecanatan, mendominasi 36 kelurahan, imbang dengan Golkar di 5 kelurahan, dan kalah di 8 kelurahan. Pada Pemilu 1982 perolehan suara menurun menjadi 162.217 suara atau 47,9 % suara keseluruhan. Hanya unggul di 2 kecamatan, imbang dengan Golkar di 3 kecamatan, dan kalah di 1 kecamatan. Juga unggul mutlak di 26 kelurahan, imbang dengan Golkar di 4 kelurahan, menang tipis di 6 kelurahan, kalah di 22 kelurahan. Pada Pemilu 1987 menurun tajam dengan 113.220 suara. Kalah di semua kecamatan, kalah mutlak di 41 kelurahan, menang tipis di 4 kelurahan, dan imbang dengan Golkar di 10 kelurahan. Temuan-temuan penelitian yang diuraikan secara terperinci di bab tiga dan empat, menbenarkan asumsi-asumsi dan hipotesa penelitian."

"Dalam sistem kepartaian sebagaimana yang diatur dalam IJndang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, telah terdapat 268 (dua ratus enam puluh delapan) partai politik, dan 24 (dua puluh empat) di antaranya telah berhasil ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2004. Banyaknya partai politik yang telah berdiri, di sisi lain ternyata masih menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian masyarakat di daerah-daerah. Sebagian masyarakat di daerah masih menganggap aspirasi mereka belum bisa diperjuangkan oleh partai politik yang ada sekarang, dan partai-partai politik itu juga masih terlalu menyibukkan did dengan isu-isu "perebutan kursi kekuasaan di pusat" saja. Akibatnya, timbul kekecewaan pada diri masyarakat daerah terhadap partai politik. Kekecewaan masyarakat daerah itu pada perkembangan selanjutnya dapat mendorong timbulnya upaya untuk mendirikan partai politik lokal. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan partai politik lokaI, yaitu mengenai faktor-faktor yang mendorong timbulnya partai politik lokal di Indonesia, dan kedudukan partai politik lokal dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Dalam hukum positif di Indonesia, setidaknya terdapat beberapa produk hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis keberadaan partai politik lokal, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Dari penelitian ini terungkap beberapa hal yang menjadi faktor pendorong timbuinya partai politik lokal, antara lain, adalah berkaitan dengan masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia masyarakat daerah, baik hak ekonomi maupun politik, serta ketidakmampuan partai politik nasional dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat daerah. Terhadap isu partai politik lokal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 masih belum mengatumya secara jelas, sedangkan untuk di Aceh, keberadaan partai politik lokal sudah mempunyai dasar hukum yang lebih rinci, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007."

"Sivilitas demokratis (democratic civility) yang dikcmukakan Hefner (1998) --biladisederhanakan-- bermakna "tata sosio-politik-kultural yang memiliki nilai-nilaikebebasan, kesederajadan dan toleransi yang melandasi Qartisipasi demokraliswarganegara dalam sebuah tatanan pplitik inteeratif dengan mengandaikan adanyakerjasama antara yvarganegara dan ncgara yang mampu melindungi hak-hakwarganegara di wilayahnya". Bagaimanakah kemungkinan tatanan seperti itu dapatterwujud pada kehidupan para aktivis partai politik di Surakarla? Basis ekonomidipandang sebagai entiy point untuk memahami perilaku dan tindakan politik para aktivistersebut. Scdangkan perilaku dan tindakan para aktivis digunakan sebagai entry pointpula dalam memahami kemungkinan terbentuknya democratic civility di Surakana.Kerangka teori yang saya pakai sebagai "pegangan awal" penelitian adalalikombinasi teori democratic civility (Hefner), civil society ('l`ocqucville dan NeeraClmndhnlce) danformnl - shadow economy (Evers dan McGee). Hal ini akan dilambahdengan teori 0'DonnclI dan Schmitter tcntang Negara Otoritarian-Birokratik (NOB) dankorporatismc negara yang dimaksudkan untuk mernahami sistem polilik pcmcrintahanSocharto sebagai kontcks makro historis.Penclitian kualitatif yang betsifat cksploratif ini (karena beium ada salu punpenelitian tentang topik ini secara empiris) menyimpulkan bahwa kemungkinanterbentuknya democratic civility tersebut masih bcrsifa:-embrional. Secara umum nilaikebebasan, kesederajadan, toleransi, kemandirian, partisipasi, dan ketaatan pada hukumtelah mempengaruhi nuansa atmosfer politik mereka tetapi pada ruang dan waktu lertentuia masih rentan terhadap nilai-nilai anti-dcmokrasi, misalnya "politik uang", kekerasan,pemaksaan kchcndak dan tidak responsif terhadap aspirasi publik. Sebab itu iamembutuhkan kerja sinergis berbagai pihak terkait --bukan hanya para aktivis parlaipolitik- danhersifat multi-dimensional -bukan hanya berbasiskan pada dimensi (basis)ekonomi-- sccara jangka panjang dengan membuat jejaring antara kullur dan slruktursosial sebagai pijakannya yang didasarkan pada nilai-nilai dasar demokrasi (termasukketiga nilai dasar democratic civility Hefner). Tcmuan lapaugan menunjukkan bahwadinamika politik kepartaian ditandai oleh kecenderungan perubahan dari pola otorilarianmenuju ke (transisi) demokratis. Pada titik ini, scjumlah peluang dan hambatan turutmewarnai dinamika kchidupan para aktivis partai politik tcrsebut.Kcsimpulan ini didasarkan pada hasil analisis terhadap para aktivis partai po1iti!<_(terutama terhadap basis massa pendukung, dinamika kepartaian secara historis, basisekonomi dan variabel lain, serta peluang dan hambalan) dengan mcnggunakan dataprimer dan sekunder yang diperoleh melalui tcknik snowbnlling, wawancara takberstruktur, wawancara mendalam, pengamatan tcrlibat, data statistik, media massa(misalnya: kliping koran), dokumcntasi rclevan, literatur dan hasil penelitian terkait_Trianggulasi dan pendekatan cmik - etik pun diterapkan tcrhadap data Iapangan agardiperoleh data yang sahih. Analisis mendasarkan diri pada reduksi data, sajian data danpenarikn kcsimpulan yang kemudian disusun menjadi laporan penalitian parsial dan akhirberdasarkan negotiated understanding antara penelili dan subyek penelitian.Temuan lapangan menghasilkan "implikasi teoritik" baik terhadap teori yangmcnjadi "pegangan awal penelitian" maupun teori lain yang masuk kc "ruang kesadaran"peneliti karena "dirangsang" oleh data lapangan. Pertama, konsep Negara Otoritarian Birokratis (O'Donnell) dan korporatisme negara (Schmitter) masih rclevan untukmemahami dinamika kepartaian secara historis terutama Era Soeharto. Kcdua, konsepSamuel Huntington tentang strong government tcrlihat jelas pada Era Soeharto. Ketiga,begitu kuatnya stale pada era tersebut membawa saya kian mengafirmasi pcrlunyaimplementasi civil society --terularna sebagaimana dikcmulcakan Toequevillc, NeeraChandhoke, dan Hefner" pada masyarakat. Kecmpat, konsep civil society secaravertikal (vis a vis state) dan secara horisontal (terhadap asosiasi-asosiusi lain) padaperkembangan terakhir di Surakarta cenderung untuk dikombinasikan, sehingga bercorakkolaborasi-kritis balk secara vertikal maupun horisontal. Kelima, konsep formaleconomy, shadow economy, informal economy, subsistence production dan dark economy(Evers dan McGee) kiranya sangat membanlu dalarn memahami basis elconomi subyekpenelitian. Namun sejurnlah konscp tersebut "tumpang-tindih" atau dapat dikenakanbersama-sama pada subyek tertentu sehingga sulit untuk membuat kategorisasi. Kecnam,konsep democratic civility (Hefner) terbukti sangat abstrak bagi para informan (subyekpenelitian) sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang memungkinkan perumusan"konsep tingkat mencngah" (Merton) supaya lebih aplikatii Ketujuh, konsep "asosiasi"(Neem Chandhoke) bersifat terlalu luas, sehingga mencakup semua pengelompokansosial, akan tetapi manakah yang menjadi "tulang punggung" civil society menjadi tidakjelas. Hal ini diperumit oleh data lapangan bahwa secara personal sejmnlah individu yangterintegrasi di dalam negara (regimist actors, terinspirasi oleh ternniiologi Hefner:regimis! Islam) sckaligus pulzfmenjadi anggota asosiasi sosial (civil actors, terinspirasioleh tenninologi Hefner: civil Islam). Sehingga apa yang dimaksud dengan "asosiasi"tersebut --dari sudut pandang aktor-- mcnjadi tidak jclas pada temuan ini. Menurut saya -sccara tentatifl- visi dan nlisi asosiasilah yang perlu menjadi titik pijak, bukankeanggotaan personal. Kedelapan, pemahaman terhadap makna civil society kiranyamasih di dalam proses perkembangan yang jauh dari iinalitas kesepakatan antar teoritisi.Tetapi tak dapat dipungkiri, bahwa konsep itu menjadi prasyarat utama bagi hadirnyakehidupan yang clemokratis di antara sesama warganegara serta interaksi amara\varganugara (baik personal maupun asosiasional atau organisasional) dengan ncgara.Kescmbilan, konsep-konsep teori sosiologi lclasik dan modern masih cukup relevan padatopik ini: (1) "fakta sosial" (Emile Durkheim); (2) aneka tindakan sosial alas dasarsubjective meaning (Wcbcr); (3) tindakan sosial bcrdasarkan motif (interests dan values)menurut Parsons; (3) hukum besi oligarkhi (Robert Michels); (4) "hukum sosial" LordActon: "Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalairkepcntingan abadi"; (5)?desubllmasi represif" (Herbert Mnrcuse), (6) teori strukturasi: inleraksi antara agencydan structure (Anthony Giddens); dan (7) "ruang publik" (public sphere) menurutJuergen Hatbermas. VBerkaitan untuk memperoleh ternuan lapangan, sccara mclhodologis, small groupdiscussion susah untuk diterapkan karena faksionalisme dan kesalingcurigaan politikyang terjadi pada para aktivis partai tcrtcntu. Cross-check cenderung dilakukan secarainterpersonal dan atas dasar data sekunder. Sedangkan bagian mcthodologi Iain dapalditerapkan dalam penelitian.Karena penelitian bersifat eksploratif maka peluang untuk mengadakan penclitianlebih mendalam tentang topik ini sangat terbuka lebas, dengan berbagai macam sudutpandang, kcrangka tcori, mcthodologi, subyek penelitian dan lokasi penelitian. Kajianlanjutan sangat diperlukan untuk memperdalam dan mcmperluas cksplorasi awal ini."