Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Partai Bulan Bintang (PBB) adalah partai Islam. Sebagai partai Islam, PBB melandaskan perjuangan pada ajaran-ajaran Islam yang universal dan bersifat "rahmatan lil alamin' yaitu rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an : Universalisme ajaran Islam, terutama tentang asas keadilan, kejujuran, kebenaran, pemihakan kepada kaum lemah dan tertindas, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia apapun agama yang mereka peluk, adalah asas perjuangan PBB. Segenap warga PBB wajib menjunjung tinggi akhlak yang mulia, wajib menjunjung tinggi norma-norma etik Islam yang universal. Politik adalah bagian dari dakwah untuk mengajak manusia ke arah kebajikan dan menolak kemungkaran. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan prinsip-prinsip ini. PBB dibangun dengan suatu cita-cita dan telah meletakkan Islam sebagai asas dari pada partai ini. PBB mempunyai program yaitu ingin menegakkan syariat Islam , ini adalah prinsip dan pendirian partai. Tujuan PBB adalah mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT. Hai yang sama juga terdapat pada tujuan Masyumi. Maka dari perumusan di atas, partai hendak berjalan di atas ajaran dan hukum Islam. PBB akan memperjuangkan ajaran dan hukum Islam. Segenap warga partai hendak melakukan jihad perjuangan pekerjaan bersungguh-sungguh hendak menegakkan Islam dalam dirinya, masyarakat dan negara, menuju keridhaan Ilahi. PBB memang memperjuangkan tegaknya syari’at Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita menjunjung tinggi kemajemukan masyarakat Indonesia. Syariat Islam daiam arti pribadatan seperti shalat, puasa dan haji, dapat dilaksanakan menurut Islam seluas-luasnya, tanpa sedikilpun kewenangan negara untuk mencampuri atau menghalanginya. Di bidang hukum privat kita tetap menghargai adanya kemajemukan hukum, sesuai dengan kemajemukan masyarakat kita ini, yaitu prinsip-prinsip Islam. Syariat Islam dalam kehidupan pribadi dan keluarga seperti perkawinan dan kewarisan dijamin untuk dilaksanakan bagi umat Islam, sebagaimana umat beragama lain juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan agama mereka. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan itu jika dia orang Islam maka sah perkawinannya itu apabila tunduk pada kaedeh-kaedah hukum Islam. Syariat dalam kehidupan lebih luas yang berkaitan dengan hukum publik, adalah sumber hukum yang universal, yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional atau peraturan di daerah-daerah. Kalau sudah selesai di transformasikan, maka namanya bukan lagi syariat Islam, melainkan hukum nasional Republik Indonesia atau Peraturan Daerah, atau peraturan lainnya yang merupakan hukum negara RI. Dalam negara demokrasi orang boleh memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dan aspirasi mereka. Menurut hukum dan konstitusi, maka berhak dan setiap partai politik untuk memperjuangkan aspirasi politiknya.PBB dalam sidang-sidang MPR yang lalu telah empat kali melakukan amandemen konstitusi. PBB sebenarnya tidak mau mengamendemen UUD 1945 dengan Piagam Jakarta, PBB hanya menuntut perubahan pasal 29 dikembalikan kepada rumusan awal, bukan pada pembukaan. Teks Piagam Jakarta adalah teks Proklamasi yang disiapkan. Namun tidak jadi dibaca dan kemudian teks itu dicoret pada tanggal 18 Agustus 1945, khususnya kata-kata Syariat Islam dijadikan sebagai pembukaan UUD. Fraksi PBB di MPR pada waktu, itu hanya menginginkan mengamendemen pasal 29 sesuai dengan teks aslinya yang merupakan kompromi antara golongan Islam dengan golonga kebangsaan, sebelum kita memperoklamsikan kemerdekaan Indonesia. Dua kompromi tujuh kata adalah rumUsan syarat Presiden yang dinyalakan bahwa Presiden RI ialah seorang Indonesia asli dan beragama Islam. Pada waktu itu di MPR, PBB memperjuangkan agar kata-kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikembalikan. Bukan hanya syariat Islam sebagai sumber hukum yang PBB transformasikan, asas-asas hukm privat, dan hukum kolanial Belanda yang telah diterima masyarakat, juga konvensi-konvensi internasional yang telah PBB ratifikasi, semua adalah sumber hukum, disamping UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas dan cita-cita perjuangan PBB sejalan dengan kemajemukan bangsa Indonesia. Tidak perlu umat Islam menjalankan perintah agamanya itu karena diperintah oleh konstitusi. Tetapi meskipun PBB tidak berhasil memperjuangkannya, namun kita tetap berkenyakinan kembali atau tidak kembali tujuh kata itu adalah kewajiban kita umat Islam untuk memperjuangkan asas-asasnya, syariat itu berlaku dalam masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia.

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai dinamika hubungan antara Muhammadiyah dengan Masyumi yang didirikan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Organisasi ini bergerak dalam bidang sosial-keagamaan. Dalam bidang politik, Muhammadiyah tidak terlepas dari perannya dalam mendirikan partai Masyumi. dalam perkembangannya, hubungan Masyumi dengan Muhammadiyah mengalami pasang surut hingga terjadi perpecahan. Dilema yang dihadapi Muhammadiyah muncul ketika keikutsertaan Muhammadiyah dalam Masyumi justru mengurangi perannya dalam bidang sosial-keagamaan yang seharusnya menjadi fokus utama dalam ruang gerak Muhammadiyah itu sendiri.

---

This thesis explain about dynamic relationship between Muhammadiyah and Masyumi. Muhammadiyah is an organization founded by KH Ahmad Dahlan on 18 November 1912. This organization is engaged in socio-religious. in politics, Muhammadiyah cannot be separated from its role in establishing Masyumi. in its development, the relationship between Muhammadiyah and Masyumi has ups and downs until they are separate. Before Muhammadiyah leave Masyumi, Muhammadiyah has facing a dilemma. Muhammadiyah as socio-religious organization should choose either keep its participation in Masyumi while decreasing its main focus, or leave Masyumi and any political movement to focus the main focus as socio-religious organization.

Abstrak :
Tesis ini membahas tenlang kebangkitan kembali partai politik Islam cra reformasi kaitannya ciengan perjuangan Piagam Jakarta. Pada era reformasi ini ternyata partai politik Islam yang lahir iernyata cukup banyak, 42 parlni politik. Dari jumlah tersebut, yang ikut Pemilu |999 lmnya I7 parlai politik. Bnnyaknya parlai-panai polilik Islam tersebut sudah barang teniu melahirkan fragmentasi. Fragementasi juga lerjadi penggunaan asas, di-mana ada partai Islam yang menggunakan asas Islam, asas Pancasila, dan asas Islam dan Pancasila. Ada empat faktor yang menyebabkan bangkitnya kembali partai politik Islam dalam era reformasi ini. Keempat faktor itu terdiri dari faktor teologis, falctor sosiologis, faktor historis, dan faktor momentum reformasi yang melahirkan kcbebasan untuk I`l`lCl`!dil'ik2lD partai polilil-:_ Secara ideologis, partai-partai politik Islam yang ada pada era reformasi ini terbagi atas tiga kelompok, yaitu kelompok tradisionalis, modemis, dan fundamentalis. Kelornpok tradisonalis, antara lain, terdiri dari Partai Kcbangkitan Umat (PKU) dan Partai po|itik Panal NaEElatu|'Umat (PNU). K?lompok modernis, antara lain, tcrcliri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Panai Pcrsaluaan Pembangunan (PPP), Partai Umat Islam (PUI), dan Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Sedangkan kelompok fundamentalis adalah Padai Keudi1an(1»1<). ` ~ Partai-partai poliiik Islam tcrscbut, tcmyata dalam Sidang Tahunan MPR 2000, yang mcmbahas Amandemen Kcdua UUD l945, berusaha mcmpcrjuangkan kembali Piagam Jakarta masuk dalam UUD 1945, khususnya Pasal 29. Namun, teruyata, yang memperjuangkan kembali Piagam Jakarta di MPR hanya dua partai politik Islam saja, yaitu PPP dan PBB. Sedangkan partai politik Islam iainnya yang ada di MPR tidak mendulumg. Sclain itu, ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah scrta lokoh-tokoh Islam juga tidak mcmbcrikan dukungan terhadap perjuangan PPP dan PBB lersebul. Bahkan mcrcka mcnemangnya. Dengan demikian, tantangan perjuangan PPP dan PBB bukan hanya dari kalangan Kristen dan Nasionalis sekuler, tetapi juga dari kalangan Islam scndiri. Dengan adanya perjuangan PPP dan PBB untuk memperjuangkan kembali Piagam Jakarta masuk dalam UUD 1945, mcskipun tidak mendapat dukungan yang kuat, menunjukkan bahwa persoalan hubungan agama dan negara di Indonesia belum selesai. Dengan demikian perlu kiranya dicari solusi yang tcpat sehingga persoalan itu tidak selalu muncul setiap ada momentum perubahan tcrhadap konstitusi.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba untuk menqungkapkan kembali tentanq Knnsepsi Presiden yang dicatuskan Sukarno pada tanggal 21 Februari 1957. Dan Yang menjadi sorotan utama dari penelitian ini adalah'baqaimana tanqgapan partai politik vang berhaluan Islam tentang gagasan konsepsi presiden 1957, dengan tujuan untuk dapat mengambarkan lebih jelas bagaimana perkembangan politik Indonesia pada masa transisi dari demokrasi parlementer ke pada mesa demokrasi terpimpin. Berkenaan dengan dicetuskannya konsepsi presiden tidak semua partai politik yang menyetujui Jalan pikiran Sukarno yang pada waktu itu menduduki jabatan presiden. Partai-partai politik yang berhaluan Islam cenderung untuk menolak pelaksanaan konsepsi presiden tsrsebut terutama dari Masyumi dan NU. Konsepsi presiden yang dicetuskan Sukarno pada bulan Februari 1957 untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam hidang politik dan pemerintahan, ternyata pada masa awal realisasinya tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada, bahkan kemudian menimbulkan sejumlah konflik di pemerintahan yang nyaris membawa tea arah perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa.

Abstrak :
Partai Islam moderat Tunisia An-Nahdhah, yang dilarang selama beberapa dekade, muncul sebagai pemenang resmi dalam pemilu bebas yang bebas dan adil untuk pertama kalinya dengan memenangkan 41 persen suara dan 90 dari 217 kursi di majelis yang akan merumuskan konstitusi baru bagi negara ini. Hasil pemungutan suara meletupkan semangat di negara kecil Afrika Utara ini, yang terinspirasi Arab Spring ketika bergerak ke arah demokrasi setelah lebih dari setengah abad di bawah sistem satu partai. Pemilu di Tunisia tahun 2011, yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pasca revolusi, menunjukkan kemenangan partai An-Nahdhah sebagai sebuah partai dengan basis massa Islam terbesar di Tunisia. Ketika rezim Zine Abidine Ben Ali berkuasa, An-Nahdhah dapat dikatakan merupakan gerakan oposisi terbesar yang berupaya untuk menentang kekuasaan otoriter Ben Ali. Gerakan ini juga pernah dikategorikan sebagai sebuah organisasi terlarang, yang menyebabkan beberapa elit pimpinannya, termasuk Rashid Ghannushi harus eksil ke luar negeri. Maka ketika rezim otoriter Ben Ali tumbang melalui sebuah revolusi pada akhir tahun 2010, An-Nahdhah menjadi sebuah gerakan yang populer karena berani menyatakan sikap sebagai oposisi pemerintah. Sosok kharismatik Rashid Ghannushi juga menjadi faktor penting dibalik semakin populernya gerakan An-Nahdhah. Pada masa transisi Tunisia berlangsung, An-Nahdhah kemudian menjelma menjadi sebuah partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu di di Tunisia. Strategi kampanye partai An-Nahdhah serta visi dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat Tunisia membuat partai An-Nahdhah semakin mendapatkan simpati, dan pada akhirnya memenangkan pemilu Komite Konstitusi dengan perolehan 41 persen suara. Kemenangan An-Nahdhah kemudian menjadi fenomena penting sebagai sebuah gerakan yang sebelumnya menjadi oposisi dan mendapatkan banyak tekanan serta menjadi korban kebijakan represif dari rezim otoriter Ben Ali, kemudian menjadi sebuah partai pemenang pemilu dan menjadi partai yang paling menentukan bagi arah transisi Tunisia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemilu di Tunisia pasca revolusi, dimana pemilu ini menempatkan An-Nahdhah sebagai pemenangnya. Selain itu penelitian ini juga bermaksud untuk mendalami faktor-faktor penentu kemenangan An-Nahdhah dalam pemilu tahun 2011 di Tunisia. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang antara lain adalah teori partai politik, teori kepemimpinan, dan teori kampanye. Dalam tesis ini penulis menguraikan faktor-faktor yang dianggap sangat menentukan bagi kemenangan Partai An-Nahdhah dalam pemilu National Constituent Assembly pascarevolusi ini. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah; 1) An-Nahdhah sebagai oposisi terbesar di Tunisia, baik pada masa kekuasaan Habib Bourguiba maupun Zine Abidin Ben Ali. 2) Jaringan dan kemampuan An-Nahdhah dalam melakukan konsolidasi organisasinya. 3) Posisi ideologis An-Nahdhah sebagai partai Islam yang moderat. 4) An-Nahdhah sebagai partai yang merepresentasikan identitas Arab-Islam masyarakat Tunisia. 5) Pengaruh figur Rashid Ghannushi sebagai salah satu tokoh penting dalam partai An-Nahdhah. ......Tunisia's moderate Islamist party An-Nahdhah, which was banned for decades, emerged as the official winner in the nation's first free elections, taking 41 percent of the vote and 90 of 217 seats in an assembly that will write a new constitution. The result of the voting capped an ebullient period for this small North African country, which inspired the Arab Spring as it moves toward democracy after more than a half-century under one-party systems. Elections in Tunisia in 2011, which was held for the first time after the revolution showing An-Nahdhah as a party with the largest Muslim mass base in Tunisia. Under the authoritarian regime of Zine Abidine Ben Ali, An-Nahdhah could be considered as the largest opposition movement that seek to challenge the ruling regime. This movement has also been categorized as an illegal organization, which forced some party’s leaders, including Rashid Ghannushi, must exile abroad. In the moment when Ben Ali's authoritarian regime toppled by a revolution at the end of 2010, An-Nahdhah become a popular movement for daring to express their stance as an opposition to the government. Charismatic figure of Rashid Ghannushi is also considered as one of the important factors behind the growing popularity of An-Nahdhah party. When Tunisia’s transition took place, An-Nahdhah soon transformed itself into a political party and participated in the first democratic election in Tunisian history. An-Nahdhah party’s campaign strategy, vision and mission that have been offered to the public could easily gain sympathy from the public, and ultimately won the election by the Constitutional Committee of the acquisition of 41 percent of the vote. An-Nahdhah victory became an important phenomenon as a movement which had been the opposition and getting a lot of pressure as well as being victims of the repressive policies of Ben Ali's authoritarian regime, went on to become a party winning the election and became the party's most decisive for the transition towards Tunisia. This study aims to determine how the elections in post-revolution Tunisia, where the election was put An-Nahdhah as the winner. In addition, this study also intends to explore the determinants of An-Nahdhah victory in elections in 2011 in Tunisia. This study uses some theories include the theory of political parties, leadership theory, and the theory of campaign. In this thesis, the author outlines the factors that are considered crucial for the victory of An-Nahdhah Party in the post-revolutionary elections NCA. Those factors are: 1) An-Nahdhah as the largest opposition in Tunisia, both during the reign of Habib Bourguiba and Zine Abidin Ben Ali. 2) An-Nahdhah’s strong network and their capabilities in consolidating their organization. 3) An-Nahdhah’s ideological position as a moderate Islamic party. 4) An-Nahdhah as a party representing Arab-Islamic identity of Tunisian society. 5) The existence of Rashid Ghannushi as the leading figure of An-Nahdhah party.

Abstrak :
ABSTRAK
Sepanjang masa pemerintahan Hindia Belanda masalah Islam merupa_kan persoalan sosial yang cukup pelik yang harus dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah sebenarnya kurang menguasai masalah-masalah Islam oleh sebab itu mereka selalu kuatir terhadap kekuatan gerakan Islam. Mereka mempunyai pendapat bahwa golongan Islam selalu ingin memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Sehubungan dengan masalah itu saya terdorong untuk menulis skrip_si yang berjudul Partai Islam Indonesia (1938-1942), karena meskipun Partai ini adalah Partai Islam tetapi mempunyai haluan ko-operasi jadi tidak seperti partai Islam pada umumnya yang berhaluan non-kooperasi.

Selain itu yang menarik perhatian saya adalah para anggota yang duduk di dalam kepengurusan Partai terdiri dari 2 golongan Islam, yang mendapat pendidikan Barat, dimana mereka itu semuanya dapat bersatu dalam PII.

Di dalam studi sejarah masih sedikit sekali masalah mengenai PII ini dibahas., memang ada beberapa tulisan yang membahas mengenai PII teta_pi hanya dibahas secara sekilas lintas seperti misalnya yang ditulis oleh J.M. Pluvier, A.K. Pringgodigdo dan Deliar Noer. Jadi tidak secara _

---