Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh Notaris L berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh Para Ahli Waris Pemegang Saham ,yang Akta PKR nya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Implikasi Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Dibuat Oleh Notaris L Pasca Putusan Pengadilan, dan Dampak Putusan Pengadilan Terhadap Para Ahli Waris Pemegang Saham. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data adalah metode pendekatan kualitatif, Hasil Penelitian adalah Dengan Putusan Pengadilan Negeri Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari RUPSLB batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam UUPT seperti ahli waris yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) melakukan RUPS LB. Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas berdampak pada Para Ahli Waris saham mereka hanya mendapat harta warisan saham dari si pewaris sebesar jumlah saham yang nilainya sesuai Modal Dasar Perusahaan yang tercatat dalam DPS atas nama si pewaris, sehinnga jumlah saham yang mereka dapat terdelusi akibat Pelepasan saham Portopel oleh Perseroan.

---

This Thesis discusses about the Decision of Meeting Resolutions Deed (PKR) made by Notary L based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) held by the heirs of shareholders, in which the PKR Deed was considered as null and void by the District Court decision. The problems examined in this Thesis are the legal implication of the Decision of Meeting Resolutions Deed made by Notary L after the District Court decision and the impact of the District Court decision towards the heirs of shareholders. The form of research in this paper is normative juridical research with document study data collection method. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing the data is a qualitative approach. The results of the study are with the District Court decision, the Decision of Meeting Resolutions Deed based on Extraordinary General Meeting of Shareholders is considered as null and void because it does not fulfill the provisions in the Company Law such as the heirs who does not registered in the Register of Shareholders (DPS) to conduct the RUPS LB. And the decision of the West Jakarta District Court above affects the heirs in which they only obtain the shares inheritance from the testator in the amount of shares whose value is in accordance with the Companys Authorized Capital recorded in the DPS on behalf of the testator, therefore the amount of shares that they get can be deluted due to the release of portopel shares by the Company.

Abstrak :
Dalam perjanjian jual beli tanah, biasanya Penjual memberikan kuasa kepada Pembeli untuk menandatangani Akta Jual Beli. Jika tanah objek pemberian kuasa merupakan harta bersama, maka pemberian kuasa harus dengan persetujuan pasangan. Pemberian kuasa sering kali tidak dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana kuasa diberikan secara sepihak oleh suami yang tidak jujur perihal status perkawinan dan kedudukan tanah objek pemberian kuasa. Penerima kuasa ialah Direktur yang ternyata juga mewakili Perseroan Terbatas selaku Pembeli pada saat penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPAT. Selain itu, pemberian kuasa tidak dimuat dalam Akta Kuasa Untuk Menjual, melainkan dalam klausul di Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Setelah suami meninggal dunia, istri menggugat PPAT, Pembeli dan Kantor Pertanahan setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keabsahan pemberian kuasa dari Penjual yang mengaku tidak menikah kepada Perseroan Terbatas untuk menandatangani Akta Jual Beli tanah objek harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020 dan menganalisis perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap tanah yang telah dijual kepada Pembeli dengan menggunakan data identitas yang tidak benar dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020. Jenis penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian yakni penelitian eksplanatori. Pemberian kuasa melanggar syarat kesepakatan dan syarat suatu sebab yang halal, dan hak para ahli waris tidak terlaksana dan hak Pembeli yang beriktikad baik tidak boleh dieliminasi lagi, sehingga yang mesti bertanggung jawab adalah suami. Notaris dan PPAT sebaiknya memverifikasi data-data secara digital dan para penghadap mempelajari formalitas dan persyaratan pemberian kuasa lebih dahulu. ......In the land sale and purchase agreement, usually gives the seller the power to the buyer to sign the sale and purchase deed. If the object of the power of attorney is a joint property, then the power of attorney must be with the consent of the spouse. The granting of power of attorney is often not carried out according to statutory provisions, where power is given unilaterally by a dishonest husband regarding marital status and the position of the land object of the power of attorney. The recipient of the power of attorney is the Director who apparently also represents the Limited Liability Company as the buyer at the time of signing the sale and purchase deed before the PPAT. In addition, the grant of power of attorney is not contained in the deed of authorization to sell, but in a clause in the deed of binding sale and purchase agreement. After the husband died, the wife sued the PPAT, the buyer and the local Land Office. This study aims to identify the validity of the power of attorney from the seller who claims to be unmarried to a limited liability company to sign the deed of sale and purchase of joint property objects in the Supreme Court Decision No 909/PK/PDT/2020 and analyze the legal protection for the heirs of the land that has been sold to the buyer by using incorrect identity data associated with the Supreme Court Decision No 909/PK/PDT/2020. The type of research is normative juridical research and the type of research is explanatory research. The granting of power of attorney violates the terms of the agreement and the terms of a lawful cause, and the rights of the heirs are not implemented and the rights of the buyer in good faith cannot be eliminated again. So it is the husband who must be responsible. Notaries and PPATs should verify the data digitally and the parties to study the formalities and requirements for granting power of attorney in advance.