Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Timor-Alor-Pantar (TAP) language family has a special place in South-EastAsian linguistics; its members make up the western extreme of the Papuanlanguage sphere. Along with an exhaustive bibliography of works on theTAP languages, this paper presents a state-of-the-art review of the ongoingdocumentation of the TAP language family in terms of both linguistic descriptionand (pre-)historical reconstruction. The paper concludes with a considerationof the prospects for future studies of the TAP languages."

"ABSTRAKPenolakan terhadap mahasiswa Papua yang mencari kos atau kontrakan di Yogyakarta, disebabkan oleh stereotip dan diskriminasi yang merupakan komponen dari stigma. Meski banyak penelitian terkait hal ini telah berhasil menunjukkan gambaran stigmatisasi terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta, namun masih sedikit penelitian yang menggambarkan bagaimana proses dari destigmatisasi terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta dapat terjadi. Berdasarkan kajian yang mendalam terkait teori kapital sosial, penelitian ini mencoba menemukan adanya peranan kapital sosial melalui komponen kedekatan dengan tetangga, jaringan sosial dan partisipasi masyarakat Li, Pickles, Savage, 2005 terhadap proses destigmatisasi mahasiswa Papua di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 13 informan yang didapatkan melalui penggunaan teknik snowball sampling. Setelah seluruh data temuan lapangan dianalisis dengan menggunakan software analisis data qualitative RQDA, ditemukan bahwa kapital sosial dapat berperan terhadap proses destigmatisasi. Cara-cara atau strategi yang dapat digunakan destigmatisasi terjadi adalah dengan mendorong partisipasi aktif mahasiswa Papua dalam kegiatan masyarakat sehingga dapat menyebabkan adanya hubungan yang akrab dengan masyarakat. Ditemukan juga aktor sosial dalam wujud beberapa orang kenalan yang menjembatani hubungan kedua belah pihak, yang kemudian dapat menghasilkan suatu keadaan dimana mahasiswa Papua mendapatkan kepercayaan dan penerimaan oleh masyarakat Yogyakarta.

---

ABSTRACTThe rejection of Papuan students whilst seeking a home stay in Yogyakarta is a result of stereotypes and discrimination which are component of stigma. Although many studies have been conducted relate to this phenomenon, unfortunately there is only less research which focus on how exactly the destigmatization process can occur to Papuan students in Yogyakarta. Based on the in depth study of social capital theory, this research aims to find the role of social capital for stigma reduction through the components of neighborhood attachment, social networks and civic participation Li, Pickles, Savage, 2005 . This research uses qualitative research methods and in depth interviews of 13 informants found by using snowball sampling technique. The data findings then were analyzed using a qualitative data analysis software, RQDA. The result shows social capital can contribute to the destigmatization process. Way or strategy that can be used is to encourage the active participation of Papuan students in community life which will result a strong and close relationship with the surrounding neighborhood. Social actors are also found in the form of several acquaintances who bridge the relationship of both parties, which then can produce a situation where Papuan students gain trust and acceptance fromthe community."

"Reciprocality, also known as reciprocal situation or reciprocal constructions, constitutes an expression which describes both the forms and meaning of an activity embodying a mutual relation. Papuan Malay, a pidginized lingua franca in Western New Guinea, has three types of constructions expressing reciprocality: lexical reciprocals, prototypical syntactic reciprocals with the baku construction, and syntactic reciprocals with the discontinuous satu...satu construction. Some additional constructions are considered to be reciprocal-like. These reciprocal constructions vary in their argument structure and valence operations. In argument structure, most constructions allow two kinds of argument structure: Type 1, which takes only a subject argument, and Type 2, which takes both a subject and object, and follows the basic SVO word order. However, the object in the Type 2 construction becomes oblique-like, indicating reduced transitivity in order to accommodate the concept of mutual relation. In valence operations, reciprocals can undergo both valence decreasing and valence increasing operations. In addition, some reciprocal constructions require subject and object to be syntactically retained, even though semantically they represent the same agent-patient/goal mutual relation."

"Tesis ini membahas gerakan sosial baru yang terjadi di Papua. Bagaimana sikap penolakan masyarakat Papua terhadap integerasi dengan Indonesia sejak tahun 1969 lewat Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dengan bergerilya bersenjata kemudian berubah menjadi cara-cara damai dengan berpolitik dan membangun basis kekuatan massa bukan saja di hutan tetapi sampai didalam kota (konsep masyarakat modern).Dengan menghadirkan organisasi perjuangan yang bernama Presidium Dewan Papua (PDP) sikap menolak integrasi. Sehingga yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk organisasi PDP dan perannya dalam melahirkan gerakan sosial baru di Papua ?. Eksplorasi metode pada penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena peristiwa ini relatif masih baru maka sumber paling baik adalah pengumpulan dokumen dari hasil Musyawarah Besar (MUBES), Kongres Rakyat Papua Ke II dan dokumen penting PDP dan yang terpenting mewawancarai tokoh-tokoh gerakan sosial baru ini. Untuk memperkuat penelitian ini maka penulis menggunakan teori-teori gerakan sosial baru yang paling relevan dan tepat . Dengan melihat kunci kekuatan teori tersebut dimana lahirnya organisasi perlawanan rakyat, tokoh / pimpinan, adanya kesempatan politik, partisipasi masyarakat akar rumput dan tanggapan pihak yang berkuasa (pemerintah), sehingga lahir mobilisasi massa dan mobilisasi politik, karena adanya suatu kepercayaan (belief) sebagai sumber penyatu.Temuan penelitian ini benar-benar menunjukkan realitas di Papua sebagai fenomena gerakan sosial baru yaitu, organisasi PDP yang laior berhasil merubah pola gerakan yang sebelumnya dengan cara gerilya bersenjata menjadi cara damai dan pola itu menjadi tema pokok perjuangan rakyat, selain ini representatif rakyat dengan melibatkan komponen perjuangan masa lalu seperti TPN / OPM, Tapoll Napol , perempuan, intelektual, dan lain-lain menunjukkan proses demokrasi yang jalan pada tingkat bawah. Cara-cara ini mendapat perhatian yang luar biasa bukan saja dari pemerintah Indonesia bahkan dunia luar.Sekali lagi fenomena ini menjadi sangat menarik dan dapat di tarik bebarapa kesimpulan penting seperti ; ada satu perubahan dimana rakyat dapat memposisikan dirinya dalam konstalasi politik dan bernegara menjadi objek yang sangat berperan, kemudian rakyat tidak lagi semata-mata dijadikan objek keputusan pemerintah. Terjadi interplay of power antara institusi resmi dan kekuatan non formal massa. Akhirnya peran-peran oposisi sangat efektif dalam menciptakan perubahan yang cukup signifikan dalam bentuk kebijakan untuk menampung aspirasi rakyat yang timbul.

---

New Social Movement The Papuan Presidium Council And The New Social Movement In Papua After The Fall Of The New Order Regime In 1998This thesis discusses a developing New Social Movement In Papua. The nature of rejection of the Papuan community against integration with Indonesia, initially resulted from the so called Act Of Free Choice in 1969 was shown at the very beginning in guerrilla warfare. Recently, in spite of ongoing counter-tenor and intimidating human right violations the struggle has totally changed its course by the adoption of more peaceful and humane means for the restoration of Papuan sovereignty through the establishment of mass political power at the grass-root level, which exists not only in jungles but has widely spread into urban areas (a civic/modem society concept).

The presence of The Papuan Presidium Council (locally known as Presidium Dewan Papua or the PDP), play an important role in voicing people's rejection on integration with Indonesia. The new struggle concept has put a challenging strain on PDP, namely, how to organizationally activate this new form of Social Movement in Papua to keep up the struggle ? The exploration of this research fully adopt qualitative research method. As the case is a new, most of the resources are tapped from direct outcome of Deliberation Meetings (Mubes), the Second Papuan People Congress, PDP's initial documentation, and most importantly direct interview with those who - are responsible and involved in maintaining the New Social Movement. In order to strengthen the results of this research the writer has adopted the most recent, most relevant and most popular new social movement theories. Through these theories we can simply see in this case that the unity and oneness established among emerging people resistance organizations, community figures and leader, grass-root communities participation, situational political moments, and mass political mobilization against the government's authoritarian response, are tied as one based on one single belief

Achievements of the research indicated the emergence of current socio-political phenomenon in Papua as a New Social Movement. PDP has succeeded in converting a violence-based struggle into a `peaceful struggle'. Mass consolidation which involve a great deal of community representatives as well as past resistance organizations such as TPNIOPM (Papua Liberation Army), Tapol/Napol (Ex-political prisoners), as well as other civic components including women, intellectuals et cetera, is a good sign of a smooth running democratization at the grass-root level. Such situation has drawn serious foreign as well as domestic government attentions.

The phenomenon has served us some very interesting conclusions : the people has succeeded in the repositioning process to proactively participate in the overall state political constellation, and that the people are not longer object to government decisions. There is an interplay of power between existing formal institution and the non-formal people (mass) power. Finally, the current opposition has played an effective role in creating significant changes through the adoption of new policies in order to enhance accommodation of all emerging people aspirations."

"Penelitian ini mengkaji kebijakan tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya terhadap masyarakat lokal Papua, khususnya analisa terhadap hak ulayat. Masalah yang akan di bahas adalah:- Bagaimana Kebijakan Corporate Social Responsibility PT. Freeport Indonesia yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat setempat?- Permasalahan atau kendala apa sajakah yang muncul ke permukaan dari persoalan relasi antara PTFI dengan hak ulayat masyarakat adat setempat?Konflik yang kerap terjadi antara PTFI dengan masyarakat setempat menyiratkan adanya relasi yang kurang harmonic diantara keduanya. Terjadi perbenturan antara dua kepentingan besar. Pertama adalah pihak masyarakat adat sebagai pemilik hak atas tanah ulayat. Kedua adalah kepentingan ekonomi yang diwakili oleh PTFI. Sebagai perusahaan ekstraktif yang menjadikan alam sebagai obyek produksi, dampak operasional perusahaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal kerap terjadi dimana sebagian diantara masyarakat menuntut perusahaan tersebut untuk lebih berperan dalam pemberdayaan dan sebagain lagi menuntut penutupan perusahaan tersebut. Dalam konflik tersebut, juga muncul tuntutan politis yang bernuansa separatisme.Terdapat tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang Corporate Social Resposibility (CSR), teori tentang hak ekonomi sosial dan budaya serta Hubungan antara perusahaan dan penegakkan hak asasi manusia. Teori CSR digunakan untuk mengkaji perdebatan perspektif dan praktek tentang CSR serta prinsip-prinsip dalam CSR. Penelitian ini lebih cenderung memegang prinsip atau teori yang rnengatakan bahwa masyarakat merupakan stakeholders perusahaan dimana ia menjadi bagian integral perusahaan yang keberadaannya harus dilibatkan terkait segala kebijakan yang berdampak atau berkaitan tentangnya. Perusahaan tidak semata harus bertanggung jawab kepada stockholders nya saja. Teori tentang hak ekonomi sosial dan budaya digunakan sebagai instrumen yang akan dijadikan patokan tentang hak-hak apa yang hares terpenuhi dalam masyarakat secara kolektif Teori ketiga merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya, yakni peran dan tanggung jawab perusahaan dalam penegakkan hak asasi manusia. Disebutkan bahwa bukan semata negara yang harus menegakkan hak asasi, tetapi juga perusahaan memiliki kewajiban.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan jenis descriptive research untuk mengetahui fenomena dan interaksi yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Teknik pengumpulan data ditekankan pada teknik sekunder melalui kajian kepustakaan atau library research.

---

This research analyzes the policy of PT. Freeport Indonesia's social responsibility, especially land rights:- What is PT. Freeport Indonesia's social responsibility related the rights of people to their traditional and cultural land?- What is the barrier arise from the relation between corporation and local community land rights?The arisen tension between PT. Freeport Indonesia (PTFI) and local community implies their relations in a non-harmonic situation. There are two interests opposite in this case: first, local and cultural community interest as the owner of the land where PTFI located. Second the interest of economics which is represented by PTFI. As an extractive industry which makes nature as the operational object, its impact will be directly to the people. The conflict between company and community has been occurred often where some of local community demand PTFI to participate more and more in community development and some of them demand for closing of it. In this conflict, arise political demand related with separatism.There are three theories used in this research: corporate social responsibility (CSR), the economics, social and cultural rights, and the relation between company and human rights. The CSR theory is used to analyzing the debate of perspective and practice about CSR and it principle. This research tends to agree the argument says that people are part of company stakeholders which they are must involve in decision making and process especially for the policy impact them. Company not only takes a responsibility to shareholders or stockholders bat also to the people where they live around it. The economics, social and cultural rights theory is used as a based instrument about what rights must be promoted and fulfilled. The last theory is unification between the two previous theories: the role and responsibility of corporation to promote human rights. It is noted that state is not the only the one actor takes responsibility in promoting human rights but also company does.This research is qualitative with descriptive research to know some interactions and .phenomena between company and community. Almost the -collecting technique collect data is secondary by library research while some interviews are used as another method as well."

"Status Papua sudah final sebagai bagian dari NKRI, namun kelompok pro-kemerdekaan Papua terus berupaya memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan kelompok ini juga terus bertransformasi, dari perjuangan senjata (hard approach) oleh OPM dan faksi-faksi militernya, hingga cara-cara diplomasi (soft approach) dan internasionalisasi isu Papua oleh Benny Wenda dkk. Kelompok ini juga terus menggencarkan propagandanya di media sosial. Menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan dengan dibantu aplikasi analisis media sosial INDIGO, penelitian ini mencoba menjelaskan strategi propaganda kelompok pro-kemerdekaan Papua dalam internasionalisasi isu “Papua Merdeka” di media sosial khususnya Twitter. Menggunakan teori strategi sebagai teori utama dan didukung dengan teori propaganda politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kelompok pro-kemerdekaan Papua memiliki tujuan (ends) menarik simpati internasional agar melakukan intervensi sehingga dapat dilakukan referendum, dengan cara (ways) teknik white, grey, dan black propaganda, memanfaatkan beberapa isu mulai dari pelanggaran HAM, eksploitasi alam & kerusakan lingkungan, rasisme & marjinalisasi orang asli Papua untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri, melalui sarana (means) media sosial dengan memanfaatkan peran aktivis, jurnalis, akun Free West Papua, dan bot.

---

Papua's status is final as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, but Papuan pro-independence groups continue to try to separate themselves from Indonesia. The movement of this group has also continued to transform, from the armed struggle (hard approach) by OPM, to the ways of diplomacy (soft approach) and the internationalization of the Papua issue by Benny Wenda et al. This group also continues to intensify its propaganda on social media. Using a descriptive qualitative methodology, this study attempts to explain the strategies of Papuan pro-independence groups in campaigning for the issue of "Freedom Papua" on social media, especially Twitter. Using strategy theory as the main theory and supported by political propaganda theory. The results of the research show that the strategy of the Papuan pro-independence group has the aim (ends) of attracting international sympathy to intervene so that a referendum can be carried out, by ways of white, gray and black propaganda techniques, utilizing several issues ranging from human rights violations, natural exploitation & environmental damage, racism & marginalization of indigenous Papuans to demand the right to self-determination, through social media means by utilizing the roles of activists, journalists, Free West Papua accounts, and bots."

"Kemiskinan merupakan salah satu isu yang tak pernah pudar diangkat oleh media massa. Dari sekian banyak isu kemiskinan masyarakat Papua yang beredar, terdapat isu yang diangkat di luar sebagai berita melalui artikel Manusia Rawa Papua pada majalah National Geographic Traveler Indonesia Juli 2015, vol. 7, no. 7. Foto jurnalistik pada artikel ini menjadi unik karena masuknya isu yang tak biasa ke dalam majalah pariwisata. Media tidak menyajikan peristiwa secara netral dan sempurna. Teks dalam media merupakan susunan representasi yang sudah diseleksi dan dikemas sedemikian rupa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan representasi kemiskinan kelompok minoritas melalui foto jurnalistik artikel tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis semiotika dan menggunakan paradigma penelitian kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas mengenai kondisi ekonomi masyarakat Papua telah direproduksi ulang sehingga realitas tersebut digambarkan dalam bentuk representasi yang membawa makna tertentu. Melalui analisis tanda-tanda, penelitian ini menyimpulkan bahwa artikel Manusia Rawa Papua tidak lepas dari mitos mengenai masyarakat Papua sebagai masyarakat yang miskin dan kelompok minoritas, serta tidak lepas dari ideologi dominan, yakni kelasisme.

---

Poverty is one of the most discussed issues in media. Among so many poverty issues in Papua that were being circulated, there was an issue published by National Geographic Traveler Indonesia July 2015, vol. 7, no. 7 through an article titled Manusia Rawa Papua. The photo journalism showed in this article considered as unique to be brought up by a tourism magazine. Media does not present events neutrally and perfectly. Text in the media is a composition of representations that have been selected and packed in such a way. Therefore, this research is aimed to show the representation of poverty in a minority group through photo journalism in the article. This research uses semiotic analysis method and critical research paradigm.

The results show that the reality of economic condition of Papuan society has been reproduced so that reality is described in form of representation that carries a certain meaning. By using sign analysis, this research shows that the article titled Manusia Rawa Papua is related to the myth of Papuan society as a minority group and still living in poverty, moreover they are still attached with the dominant ideology, that is classism."

"Kehadiran subkultur dalam kehidupan masyarakat perkotaan merupakan salah satu dampak dari mobilitas yang dinamis dan heterogenitas budaya dalam suatu waktu. Dalam masyarakat secara keseluruhan ada budaya yang diterima dan dipahami, namun ada juga bagian lain dari budaya yang menyimpang dari budaya normatif kemudian menyatu sebagai suatu kelompok masyarakat yaitu subkultur. Salah satu subkultur yang dapat diamati pada media sosial di Indonesia adalah “Jamet”. “Jamet” merupakan singkatan dari “Jawa metal” yang artinya seseorang yang ingin bertingkah keren dengan menggunakan atribut musik metal dan memiliki tampilan visual seperti orang Jawa. Salah satu alasan keberadaan kata “Jamet” adalah video “Badinding” oleh akun @yusuf.shikuyus di platform TikTok yang sukses menghibur penonton. Di sosial media TikTok, “Jamet” ditandai dengan penampilan yang dianggap berbeda dari yang lain; memiliki gaya rambut "lempar poni" yang diwarnai dengan cat cerah, mengenakan kemeja yang berukuran besar, dan celana pensil. Alhasil, istilah “Jamet” kini menjadi sebuah stereotip. Studi ini berusaha memotret penggunaan kata tersebut di TikTok, khususnya bila ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan rasisme dan diskriminasi, terutama bagi etnis Jawa.

---

The presence of subcultures in the life of urban communities is one of the impacts of dynamic mobility and cultural heterogeneity at a time. In a society as a whole, there is a culture that is accepted and understood. Still, other parts of the culture deviate from the normative culture and then unite as a community group, namely subculture. One of the subcultures that can be observed on social media in Indonesia is “Jamet”. “Jamet” is an abbreviation of “Jawa metal”, which means someone who wants to be cool by using metal music attributes and has a visual appearance like the Javanese. One of the reasons for the existence of the word “Jamet” is because of “Badinding” video posted by @yusuf.shikuyus on TikTok platform. On TikTok, “Jamet” is characterized by an appearance that is considered different from the others; has a "throw bang" hairstyle dyed brightly, and wears an oversized shirt and pencil pants. As a result, the term “Jamet” has become a stereotype. This study attempts to portray the use of the word on TikTok, especially when it is directed to someone who causes racism and discrimination, especially the Javanese Ethnic."