Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Faktor-faktor Penghambat Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan desain deskriptif, cross sectional, serta dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah terdapat 4 faktor yang menghambat kenaikan pangkat para analis kepegawaian di lingkungan BKN Pusat, yaitu penempatan yang tidak sesuai dengan formasi; kompetensi dan kreativitas pegawai yang kurang memadai; persyaratan pengusulan kenaikan pangkat yang tidak didukung oleh organisasi; serta minimnya rotasi pegawai.

---

ABSTRACTThis research discusses about obstacles in promotion of functional position of Analyst Staffing in The National Civil Service Agency of Indonesia. This is a qualitative research with descriptive design, cross sectional study, in-depth interviews and literature study. The results showed that there are 4 factors that inhibiting promotion: a) placement which is inconsistent to formation; competence and creativity of the employees who lack adequate; promotion requirement that not supported by the organization; and lack of employee rotation."

"Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membawa angin segar bagi perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia. Terutama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana tuntutannya untuk berubah menjadi lebih professional, meningkatkan kualitas kinerja, kualitas pelayanan publik, kompetensi, independensi dan netralitas. KEMENPANRB sebagai Kementerian yang diberikan mandat secara langsung melalui Undang-Undang oleh presiden mengenai pelaksanaan kebijakan ASN, harus mampu mengawal pelaksanaannya menuju apa yang telah dicita-citakan. Perubahan signifikan di dalam Undang-Undang ini adalah terkait pangkat dan jabatan dalam manajemen PNS, termasuk di dalamnya tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Penelitian ini menganalisis persepsi umum dari PNS KEMENPANRB terhadap perubahan tersebut dipandang dari karakteristik PNS, dengan menggunakan model analisis tabulasi silang berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian, dengan hasil skor jawaban yang beragam diperoleh hasil baik untuk persepsi PNS KEMENPANRB terhadap ketentuan pangkat dan jabatan dalam manajemen PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015.

---

The enactment of Act of Republic of Indonesia No. 5 of 2014 on Civil State Apparatus brought a fresh breeze for development of bureaucratic reform in Indonesia. Especially to enhance the professionalism of civil servants by improving the quality of performance, quality of public services, competence, independency and neutrality. State Minister for the Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform as the Ministry has been given the mandate directly through the Act by the President on the implementation of the Civil State Appratus Law, should be able to oversee their implementation towards what has been aspired. Significant changes in this Act is related rank and position in the management of civil servants, including on the open selection of high leadership positions. Thus, this research aims to analyze the perception of civil servants in the State Minister for the Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform on the policy change that utilizes the cross tabulation analysis approach as well. The result of the research shows good perception on the policy adjustment."

"Subnorm pada suatu aljabar adalah fungsi bernilai real yang memiliki syarat-syarat tertentu.Dalam skripsi ini digunakan suatu topologi norm pada aljabar tersebut untukmenentukan kekontinuan dari subnorm. Dalam skripsi ini, dibahas subnorm yang diskontinudi mana-mana pada suatu aljabar pangkat asosiatif. Aljabar pangkat asosiatif adalahsuatu aljabar yang setiap elemennya membangkitkan suatu subaljabar yang asosiatif.

---

A Subnorm on an Algebra is a real valued function with certain requirements. Normtopology is used to determine the continuity of a subnorm. In this undergraduate thesis,discontinuous everywhere subnorms is discussed on a power associative algebra. Powerassociative algebra is an algebra that every single element generate an associative subalgebra."

"Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) merupakan inovasi dari Badan Kepegawaian Negara dalam proses layanan kepegawaian kenaikan pangkat PNS yang menyederhanakan proses bisnis pelayanannya melalui transformasi pelayanan secara digital sehingga dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti proses kenaikan pangkat yang sebelumnya banyak dapat dikurangi dan hanya membutuhkan berkas dan dokumen dalam bentuk digital tidak lagi dalam bentuk fisik. Pembuatan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh BKN ditujukan untuk menciptakan pengintegrasian data PNS di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi masalah duplikasi data dan inefisiensi dalam pelayanan kepegawaian, sehingga melalui SAPK pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh BKN dan Kantor Regional BKN terhadap seluruh instansi di Indonesia dapat terintegrasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi KPO Less Paper melalui SAPK dalam kerangka interoperabilitas e-government berserta faktor-faktor yang terkait dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan konsep tingkatan/level interoperabilitas e-government dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan interoperabilitas e-government. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas e-government dalam pelayanan KPO Less Paper sudah mencapai level interoperabilitas organisasional, namun pada level interoperabilitas semantik terdapat indikator yang belum tercapai yaitu kemampuan untuk menggabungkan atau menyingkronkan data/informasi lintas sistem informasi yang heterogen belum tercapai dengan baik, selain itu pada level interoperabilitas organisasional terdapat ketidakcapaiannya prinsip-prinsip komunikasi secara dua arah antar organisasi dan kecapaian komitmen antar organisasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

---

Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) is an innovation from Badan Kepegawaian Negara in the process of civil service promotion services that simplifies the service business process through digital service transformation so that the document requirements needed to follow the promotion process that previously complex can be reduced and only requires files and documents in digital form and no longer in paper-based form. The development of Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) by BKN is aimed at creating integration of civil servant data throughout Indonesia which is expected to overcome the problem of data duplication and inefficiency in personnel services, so that through the SAPK staffing services carried out by BKN and the BKN Regional Office to all agencies in Indonesia can be integrated. This thesis discusses how the implementation of KPO Less Paper through SAPK in the framework of e-government interoperability and the factors involved in its implementation. This study uses the concept of e-government interoperability levels and factors related to the ability to implement e-government interoperability. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in-depth interviews. The results showed that the implementation of e-government interoperability in KPO Less Paper services has reached the level of organizational interoperability, but at the semantic interoperability level there are indicators that have not been achieved, namely the ability to combine or synchronize data / information across heterogeneous information systems has not been achieved well, besides At the level of organizational interoperability, there are failure to achieve the principles of two-way communication between organizations and the achievement of inter-organizational commitments as outlined in the form of a written agreement and the implementation of services according to a predetermined schedule."

"Penelitian ini mengkaji pemberian pangkat tituler dengan menjelaskan pertimbangan penganugerahan pangkat tituler kepada Nugroho Notosusanto selaku Kepala Pusat Sejarah dan Perpustakaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1964–1982. Masa dinas Nugroho yang berlangsung selama delapan belas tahun menunjukkan kepercayaan militer untuk mempertanggungjawabkan aspek sejarah dalam ABRI kepada tokoh sipil. Peran Nugroho dalam Pusjarah ABRI telah dijelaskan dalam studi terdahulu tetapi aspek pangkat tituler belum dikaji secara mendalam sehingga menjadi pokok bahasan penelitian. Topik ini diteliti secara historis menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pangkat tituler dibahas dengan meninjau landasan, pertimbangan, dan dampak penganugerahan pangkat tituler kepada Nugroho Notosusanto berdasarkan peraturan dan surat keputusan resmi dari Pusjarah TNI serta literatur yang relevan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penganugerahan pangkat tituler kepada Nugroho Notosusanto merupakan keputusan yang tepat. Ia berhasil menggunakan pengalamannya dalam menulis sejarah untuk menerbitkan berbagai buku sejarah serta membangun perpustakaan dan museum selama masa jabatannya walaupun ia merupakan tokoh sipil. Dengan kehadiran penelitian ini, diharapkan pembuat kebijakan kedepannya dapat menjadikan Nugroho Notosusanto sebagai acuan tokoh untuk merumuskan ketentuan penerima pangkat tituler selanjutnya.

---

This research examines the awarding of the titular rank by explaining the considerations for the awarding of the titular rank to Nugroho Notosusanto as Head of Pusat Sejarah dan Perpustakaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia in 1964–1982. Nugroho’s eighteen years of service demonstrates the military’s trust in holding the historical aspects of ABRI accountable to a civilian figure. Nugroho’s role in Pusjarah ABRI has been described in previous studies but the titular rank aspect has not been studied in depth, which is the subject of this research. This topic is researched historically using historical research methods which include topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The titular rank is discussed by reviewing the basis, considerations, and impact of the awarding of the titular rank to Nugroho Notosusanto based on official regulations and decrees from Pusjarah TNI and relevant literature. The results of this study prove that the awarding of the titular rank to Nugroho Notosusanto was the right decision. He managed to use his experience in writing history to publish various history books and build libraries and museums during his tenure despite being a civilian figure. With the presence of this research, it is hoped that future policy makers can use Nugroho Notosusanto as a reference figure to formulate the provisions for the next titular rank recipient."