Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang imigrasi Yahudi ke Palestina sejak tahun 1882 hingga 1948. Landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis ialah teori perpindahan penduduk secara umum dan dalam konteks Yahudi, serta teori Zionisme. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berdasarkan pada metode sejarah, dan dengan jenis penelitian deskriptif.Sepanjang sejarahnya, umat Yahudi telah mengalami berbagai proses perpindahan, mulai dari diaspora hingga perpindahan kembali menuju Palestina yang dikenal dengan istilah Aliyah. Aliyah sangat berkaitan dengan konsep Zionisme. Sejak berdirinya Organisasi Zionis Dunia pada 1897, kolonisasi wilayah Palestina melalui Aliyah menjadi tujuan utama organisasi tersebut. Bertopeng pada aspek_aspek religius seperti klaim Tanah Yang Dijanjikan, Zionisme sukses menjalankan ideologi potitisnya. Sejak 1882, Aliyah mulai terjadi secara terstruktur. sebab_sebabnya antara lain ialah pogrom dan anti_Semitisme yang berkembang di Eropa Timur, serta munculnya kekuatan Nazi Jerman yang menjadikan anti_Semitisme sebagai peraturan. Melalui imigran_imigran yang tergabung dalam Aliyah, kaum Yahudi mampu menciptakan kekuatan_kekuatan yang menjadi fondasi berdirinya Negara Israel. Berbagai komunitas dan organisasi pun berhasil didirikan. Namun, konflik antara pendatang Yahudi dan pihak Arab setempat tidak dapat dihindari, seperti konflik yang terjadi pada 1920 dan 1921, konflik Tembok Ratapan, Deir Yassin, dan sebagainya. Walaupun terjadi berbagai konflik, pada 14 Mei 1948, kaum Yahudi Palestina, yang berasal dari para imigran Aliyah berhasil memproklasikan pendirian Negara Israel.

---

Abstract
This thesis discusses about Jewish immigration to Palestine since 1882 until 1948. Theoretical basis which is used as an analysis tool is the theory of population movement in general and in the Jewish context, and the theory of Zionism. This research is qualitative based on historical method, and the type of descriptive research. Throughout history, Jews have experienced a variety of migration processes, ranging from the diaspora to return to the Palestinian movement known as Aliyah. Aliyah is closely associated with the concept of Zionism. Since the establishment of the World Zionist Organization in 1897, the colonization of Palestinian territories through Aliyah became the main purpose of the organization. Masked in religious aspects, such as the claim of The Promised Land, Zionism successfully ran its politic ideology. Since 1882, Aliyah began to occur in a structured way. Its causes, among others is a pogrom and anti_Semitism that developed in Eastern Europe and the emerging power of Nazi Germany which made anti_Semitism as a rule. Through the immigrants who are members of Aliyah, the Jews were able to create the forces that became the foundation of the establishment of the State of Israel. Various communities and organizations were successfully established. However, the conflict between Jewish settlers and the local Arab side could not be avoided, such as the conflicts that occurred in 1920 and 1921, The Wailing Wall conflict, Deir Yassin, and others. Despite the various conflicts, on May 14, 1948, Palestinian Jews, who came from successful Aliyah immigrants proclaimed the establishment of the State of Israel.

Abstrak :
Sejak negara Israel berdiri pada tahun 1948, bangsa Palestina hidup dalam penjajahan dan penindasan. Karena terns mengalami penindasan, maka rakyat Palestina pun bangkit melawan. Mereka kemudian mendirikan organisasi-organisasi perlawanan guna melawan penjajahan yang di lakukan oleh Israel. Perlawanan tersebut pada awalnya dilandasi oleh semangat kebangsaan (Nasionalisme) dan paham-paham seperti sosialis-marxis, yang sekuler. Tahun 1960-an tercatat munculnya organisasi-organisasi seperti Arab Nationalist Movement (ANM) yang di pimpin oleh George Habbash, dan Palestine Liberation Organization (PLO) pads tahun 1964 yang dipimpin oleh Ahmad Syuqairi. Dengan meredupnya popularitas PLO sebagai sebuah organisasi terbesar di Palestina, muncullah Hamas sebagai rival utama PLO. Hamas kemudian kian popular di mata rakyat Palestina. Masa depan bangsa Palestina yang tidak menentu, pemerintahan PLO yang korup, membuat rakyat palestina kemudian bersimpati dengan apa yang diperjuangkan oleh Mamas. Maka puncak dari itu semua adalah sebuah hal yang tidak di duga-duga khususnya oleh dunia Internasional,-dimana ketika itu Hamas memenangkan secara mutlak pemilu yang diadakan secara demokratis pads tanggal 25 Januari tahun 2006, dimana llamas mengalahkan Fatah secara telak. Kemenangan Hamas ini kemudian direspon dengan negatif terutama oleh Israel, Amerika Serikat (AS), Inggris dan Uni Eropa (UE). Hal ini disebabkan Hamas selama ini telah di bed citra yang buruk sebagai sebuah organisasi teroris. Ditolakya perjanjian Oslo 1993 (Declaration of Principles) oleh Hamas, dilakukannya berbagai aksi born jihad yang inenewaskan banyak warga Israel oleh Hamas, menyebabkan Israel dengan keras menolak dan menentang kemenangan pemilu llamas walaupun terbukti demokratis. Bagi Israel, Hamas adalah teroris, garis keras, fundamentalis, ekstrim, dan radikal. Karenanya, Hamas hares dihancurkan. Disamping itu Hamas juga mempunyai agenda untuk mernusnahkan Israel. Hamas juga tidak mau mengakui Israel sebagai sebuah negara. Oleh karena pets konflik yang kian merumit, maka pasca kemenangan gerakan Hamas pada pemilu tahun 2006, perdamaian di Palestina menjadi semakin jauh dad harapan. Bukan di sebabkan oleh Mamas yang keras kepala tidak mau berdarnai, tapi karena Israel juga tidak pemah mau berubah. Seandainya PLO yang memenangkan pemilu pada saat itupun perdamaian hakiki belum tentu akan terwujud. Hamas siap berdamai dan meletakkan senjata, asalkan keadilan ditegakkan. Perdamaian yang halaki adalah apabila penyelesaian atas konflik yang berlarut-larut itu dapat diiakukan secara adil dan komprehensif, sehingga dapat di terima oleh semua pihak. Bukan sebalikaya, hanya menguntungkan satu pihak saja.

---

Since the state of Israel was created in 1948, the Palestinians have been living under colonization and oppression. This condition makes them rise and fight against the colonizers and oppressors. They, then founded organizations in opposition to the Israel. The opposition was in the beginning based on the spirit of nationalism and other isms like socialism, marxism; the secularism. In 1960s rose the opposing organizations like the Arab Nationalist Movement (ANM) led by George Habbash, and in 1964 the Palestine Liberation Organization (PLO) led by Ahmad Syuqairi. By the weakening popularity of the PLO as the biggest organization in the Palestine, rose Hamas as the first competitor against the PLO. Hamas gains more and more popularity from the Palestinians. The uncertainty of the Palestinian future, corruption in the government of PLO, turn the Palestinians to the Hamas. As the result of their support for the Hamas was the unpredictable event when llamas became the absolute winner against al-Fatah in the general election held democratically on January 25, 2006. This Hamas big victory was internationally unpredicted. The Hamas victory, how ever, was responded negatively mostly by the Israel, the U.S.A., the British, and the United Europe (UE). To them the Hamas is no other than a bad organization; as a terrorist organization. The Hanias's rejection upon the Oslo Agreement 1993 (The Declaration Of Principles), the suicide bombings that killed many Israelis, cause the Israel reject strongly the victory of the llamas in the election, though democratically held. For the Israel, the llamas is terrorist, extreme loyalist, fundamentalist, and radicalist Therefore it must be crushed-up. On the other hand the llamas also has the agenda to terminate the Israel. The Hamas, similary never acknowledge the Israel as a state. In the post general election 2006 in which the llamas got its absolute victory peace will fall short of expectations due to aggravating conflicts. It is not only because of the stubborn llamas who are not willing to negociate but also the Israel who will never change their position. Even if the PLO had won the general election 2006 the real peace might not be achieved. The Hamas are ready to negociate and to cease fire on condition that justice is in store. The real peace will be achieved if the peace making process is held comprehensively and justily and be agreed by all parties.

Abstrak :
Selama berabad-abad, Kota Yerusalem menjadi ajang pertikaian yang seakan tiada akhirnya. Berbagai bangsa telah datang silih berganti menguasai kota tersebut. Hingga kini, Kota Yerusalem masih tetap menjadi ajang persengketaan antara Palestina dan Israel, dimana kedua negara sama-sama bermaksud menjadikan Kota Yerusalem sebagai ibukota masing-masing negara. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel bersumber pada dorongan nasionalisme. Semangat nasionalisme Bangsa Palestina dan Bangsa Yahudi mengalami benturan yang kemudian berkembang menjadi sualu konflik terbuka, dimana keduanya bercita-cita untuk mendirikan negara dan ibukota di atas wilayah yang sama. Hingga kini, telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian yang melibatkan mediasi pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan penelitian ini ialah untuk mempelajari latar belakang sejarah konflik antara Palestina dan Israel dalam persengketaan memperebutkan Kota Yerusalem, mengetahui kepentingan Palestina dan Israel terhadap Kota Yerusalem, serta mencoba memberikan solusi penyelesaian status Kota Yerusalem. Maka, dari permasalahan yang ada, pertanyaan penelitian ini ialah: Apa arti Kota Yerusalem bagi Palestina dan Israel? Dari hasil penelitian yang diperoleh, kepentingan Palestina dan Israel terhadap Kota Yerusalem bukan semata hanya menyakut aspek politik, latar belakang sejarah, dan demografi, namun juga melibatkan aspek religius terhadap tempat-tempat suci yang ada di Kota tersebut. Solusi yang kiranya dapat diterapkan ialah dengan kembali merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tangga] 29 November 1947, mengenai status khusus bagi Kota Yerusalem (corpus separatum) di bawah pengawasan pemerintahan internasional. Palestina dan Israel diikutsertakan dalam status sebagi pengontrol, serta komposisi yang terdapat dalam pemerintahan internasional tersebut benar-benar dapat mewakili kepentingan dari kedua pihak yang bersengeketa. Namun apabila dilihat pada kenyataannya, terdapat aksi klaim sepihak oleh Bangsa Yahudi atas wilayah Palestina dan Kota Yerusalem. Apapun bentuk dan alasannya, tindakan pengambilalihan serta pendudukan suata wilayah suatu bangsa secara paksa tidaklah dapat dibenarkan. Tindakan tersebut jelas melanggar prinsi-prinsip kemanusiaan serta melecehkan harkat dan martabat bangsa yang mendiami wilayah tersebut.

Abstrak :
This study discusses the jurisdiction of International Criminal Court, as the permanent criminal court whose jurisdiction covers international criminal acts, with regard to the conflict between Palestine and Israel in Gaza Strip. Palestine and Israel are often involved in a conflict in Gaza Strip, most notably in 2009 and 2012. The aftermath of the two conflicts suggested several indications of internatioanl criminal acts conducted by two States, however no measures have been taken thus far in response to such indications. On 1 April 2015, Palestine has officialy become the State Party of International Criminal Court. This raises the question of the possibility of International Criminal Court?s jurisdict ion over the two notable conflicts in Gaza Strip. The author concluded that International Criminal Court does not have jurisdiction over the conflict between Palestine and Israel in Gaza Strip.

---

Skripsi ini membahas mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, sebagai pengadilan pidana permanen yang memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana internasional, atas konflik antara Palestina dan Israel di Jalur Gaza. Palestina dan Israel kerap terlibat dalam konflik bersenjata dalam wilayah Jalur Gaza, diantaranya pada tahun 2009 serta 2012. Dalam kedua periode konflik tersebut terdapat beberapa indikasi adanya tindak pidana internasional yang dilakukan oleh kedua negara, namun belum terdapat proses pengadilan apaun terkait dengan indikasi tersebut. Pada 1 April 2015, Palestina secara resmi telah menjadi negara anggota dari Mahkamah Pidana Internasional. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terkait dengan konflik di Jalur Gaza yang melibatkan salah satu negara anggotanya tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa hingga saat ini, Mahkamah Pidana Internasional belum memiliki yurisdiksi atas konflik antara Palestina dan Israel di Jalur Gaza.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang dinamika politik yang terjadi di Timur Tengah dan Palestina, dimulai ketika lahirnya HAMAS hingga kemenangan HAMAS pada Pemilu Legislatif di Palestina pada tahun 2006. Pasca berdirinya Negara Israel muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menentang berdirinya Negara tersebut. Dialog-dialog yang diadakan antara Pemerintah Otoritas Palestina dengan Israel yang tidak menemui titik terang meyebabkan lahirlah HAMAS. HAMAS kemudian bermetamorfosis menjadi Partai Politik dengan mengikuti Pemilu pada tahun 2006. Kemenangan HAMAS pada pemilu tersebut menyebabkan terjadinya dinamika politik baru di Palestina, baik di dalam maupun luar negeri Palestina.

---

This script talking about study on politic dynamics in Middle East and Palestine, start from HAMAS was born until victory of HAMAS in egislative Elections in Palestine 2006. After the exist of Israel appear organization movement which denied the existing of that country. The authority government of Palestine and Israel made the dialogue but there is no dealing between them which caused the appearance of HAMAS. Soon HAMAS become a politics party and join as a participant in General Election 2006. The victory of HAMAS on the election caused new politics dynamics in Palestine in inside or outside the country.

Abstrak :
Skripsi ini membahas terjadinya dinamika terhadap kependudukan Palestina pada rentang tahun 1947-1967 karena pendudukan Israel. Penelitian ini adalah penelitian studi literatur dengan metode sejarah dan disajikan dalam deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam mengkaji demografi Palestina perlu selektif dalam menentukan rentang waktu karena berpengaruh pada ketersediannya data karena Palestina-Israel merupakan dua negara yang sampai saat ini masih bergulat dengan konflik.

---

The focus of this study is the demographic dynamics of Palestinian in the years 1947-1967 because range of Israel. This research study with the methods of historical litelature are presented in descriptive and analytical. Results of research suggest that the demography in Palestine need to selective in determining the time period because the effect of data availability for Palestine-Israel are two countries who still wrestle with conflict.

Abstrak :
Penjajahan Israel atas tanah Palestina mengakibatkan perubahan sosiodemografi yang berdampak kepada kreativitas kebudayaan Palestina. Perubahan kreativitas salah satunya terjadi dalam motif sulaman dan fungsi gaun thobe. Thobe adalah pakaian tradisional Palestina berupa gaun panjang yang disulam dengan berbagai warna dan motif. Penelitian menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran motif dan fungsi gaun thobe pasca Nakba 1948 ditinjau dari teori perubahan sosial dan kebudayaan. Penelitian juga menjelaskan bentuk-bentuk pergeseran motif sulaman dan fungsi gaun thobe serta makna gaun thobe bagi penduduk dan diaspora rakyat Palestina. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data gaun dikumpulkan melalui studi media internet. Peneliti menemukan bahwa pergeseran motif sulaman dan fungsi gaun thobe disebabkan kesulitan ekonomi, revolusi, ekspansi ekonomi yang didukung penemuan-penemuan baru, dan evolusi budaya. Motif sulaman gaun thobe pre-Nakba adalah motif yang dipengaruhi oleh lingkungan alam, flora-fauna lokal, kepercayaan yang dianut penduduk, dan peralatan sehari hari. Motif pasca Nakba sampai selepas Intifada Pertama adalah motif simbol perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Pergeseran fungsi gaun berubah dari pakaian sehari-hari dan pakaian sakral pernikahan menjadi gaun simbol perjuangan serta pakaian budaya populer dan koleksi privat. Gaun thobe bermakna sebagai simbol identitas dan resistensi ketahanan Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan serta cara agar tetap dapat terhubung dengan akar sejarah.   ......Israel's occupation of Palestinian land led to socio-demographic changes that directly impacted Palestinian cultural creativity. One of the changes occurred in the embroidery motifs and functions of Palestinian dress, thobe. Thobe is a traditional Palestinian dress in the form of a long dress embroidered with various colors and motifs. This research explains the factors that caused the shift in the motifs and functions of thobe dresses after the 1948 Nakba in terms of social and cultural change theories. The research explains not only the shifting forms of embroidered motifs and the functions of the thobedress but also the meaning for the population and Palestinian diaspora. This research used a qualitative descriptive approach. The data of dresses are collected through internet media studies. The researcher found that the shifting in the embroidered motifs and the function of the thobe dresses were caused by economic difficulties, revolution, economic expansion supported by discoveries, and cultural evolution. The pre-Nakba thobe dress embroidery motifs are influenced by the natural environment, local flora and fauna, beliefs of the community, and everyday tools. The motifs post-Nakba until after the First Intifada are symbolic motifs of the struggle for independence. The shift function of dresses changed from everyday wear and sacred wedding attire to a dress symbolic of struggle as well as to popular fashion dresses and private collections. The thobe dress is meaningful as a symbol of Palestinian identity and resistance in fighting for independence and also a way to stay connected to historical roots.

Abstrak :
The collection examines the view of holiness in the Holy Land through the writings of pilgrims, travelers, and missionaries. The period extends from 1517, the Ottoman conquest of Syria and Palestine, to the Franco-British treaty of Utrecht in 1713 and the consolidation of European hegemony over the Mediterranean. The writers in the collection include Christians (Orthodox, Protestant, and Catholic), Muslims, and Jews, who originate from countries such as Sweden, England, France, Holland, Russia, the Ottoman Empire, and Syria. This book is the first to juxtapose writers of different backgrounds and languages, to emphasize the holiness of the land in a number of traditions, and to ask whether holiness was inherent in geography or a product of the piety of the writers.