Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan pada pengenaan besaran tarif PPOB dan PPJ token listrik prabayar, hak-hak konsumen yang dilanggar atas pemberlakuan PPOB dan PPJ, dan tanggung jawab pelaku usaha yang ditinjau berdasarkan Undang ? Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan yaitu melakukan wawancara kepada informan dan/atau narasumber. Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat permasalahan pada pengenaan tarif PPOB dan PPJ yang dikenakan pada tiap kali transaksi dan besaran tarifnya tidak diatur secara tegas, mengenai hak-hak konsumen yang dilanggar berdasarkan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendaptkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dan mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka PT. PLN (Persero) wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. ......This thesis discusses the issues on PPOB tariff and street lighting tax (SLT), and consumer rights that are infringed upon withdrawal of administrative costs of Payment Point Online Banking (PPOB) and street lighting tax (SLT) to purchase prepaid electricity tokens (smart electricity), reviewed by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and what can be suggested to the consumers when their rights have been violated. This thesis uses normative juridical method with secondary data and performed with the technique of data collection by field studies that were done by conducting interviews to informants and / or speakers. Results of this study can be concluded that there is a legal basis for the implementation of Payment Point Online Banking (PPOB) and street lighting tax (SLT), on the responsibility of business operators under Article 19 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. PT. PLN (Persero) is obliged to take responsibility for the losses suffered by consumers, because consumer rights are violated under Article 4 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, namely the right to comfort, security and safety in consumption of goods and / or services and rights to gain information that is correct, clear, and honest about the condition and guarantee of the goods and / or services as well as its legal remedies according to Article 19 (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, hence, PT. PLN (Persero) is obliged to be responsible of people's loss.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Bogor dalam mengoptimalkan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Bogor beserta dengan identifikasi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat macam strategi yang dilakukan, yakni pendataan subjek pajak baru, pendataan potensi objek pajak baru, perubahan tarif pajak penerangan jalan, dan pengawasan terhadap PLN Area Bogor. Kemudian, terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi tersebut yang diidentifikasikan berdasarkan analisis SWOT. Faktor internal tersebut yaitu kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan instansi lain yang terkait kekuatan , keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan data pelanggan PLN Area Bogor kelemahan . Selanjutnya, faktor eksternal tersebut adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak penerangan jalan dan perjanjian tertulis antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan PLN Area Bogor peluang , serta biaya pemungutan pajak penerangan jalan non-PLN ancaman. ...... This thesis focused on Bogor Local Government rsquo s strategies to optimize street light tax revenue in Bogor City along with identification both of internal or external factors which affect the strategy. This study used a qualitative approach by conducting field and literature research. The results showed that there are four main strategies that are conducted by Bogor Local Government, those are the identification of taxpayers, identification of potential tax objects, tax rate amendment, and control of PLN Bogor Area. Furthermore, there are internal and external factors that affect those strategies which identified by using SWOT analysis. Those internal factors are cooperation between Bogor Local Revenue Offices and related institutes strength , lack of human resources and PLN Bogor Area rsquo s customers data weaknesses . And the external factors are tax law related to street light tax and agreement between Bogor Local Revenue Offices and PLN Bogor Area opportunities , and street light tax of non PLN rsquo s collection cost threat.

Abstrak :
Dengan tingginya perolehan Pajak Penerangan Jalan pada Tahun 2014 serta adanya kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan pajak daerah tersebut, daerah dalam hal ini Kota Surakarta terkait penyediaan Penerangan Jalan Umum seharusnya bisa mengatasi pelayanan dasar tersebut dengan baik dan optimal. Penelitian ini akan memfokuskan kepada kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta dan melakukan analisis evaluasi kebijakan tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria evaluasi ketepatan dan kecukupan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya adalah kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan untuk penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Surakarta Tahun 2014 belum memenuhi kriteria evaluasi ketepatan dan kecukupan. Melalui kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan ini seharusnya dapat menjadi stimulus untuk permasalahan penyediaan Penerangan Jalan Umum di setiap daerah di Indonesia. ......With the high cost earned from street lighting tax in 2014 and street lighting earmarking policy which purpose to increase the earning of accountability of local tax in Surakarta related to the availability of general street lighting should have overcome the general service well. This study focused on the earmarking street lighting tax policy in Surakarta and to analyze the evaluation of policy, and if the evaluation of adequacy and exactitude is fully fulfilled. The study used a quantitative method. As result, this policy has not fulfilled the evaluation criteria. Through the earmarking policy, the policy should stimulate the problematic solution of street lighting in Surakarta.

Abstrak :
Tingginya penerimaan pajak penerangan jalan kota Cilegon setiap tahunnya serta adanya kebijakan earmarking Pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum, seharusnya bisa mengatasi permasalahan terkait penerangan jalan umum yang terjadi di Kota Cilegon. Earmarking tax mengatur anggaran Penerangan Jalan Umum berasal dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan untuk penerangan jalan yang bertujuan untuk menjamin tersediaanya anggaran penerangan jalan umum serta meningkatkan akuntabilitas dari pungutan pajak penerangan jalan. Penelitian ini memfokuskan pada alokasi anggaran eamarking pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya, Kota Cilegon dalam pengalokasi anggaran untuk penyediaan penerangan jalan umum dananya tidak bersumber dari perolehan pajak penerangan jalan melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD, sehingga tidak adanya perbedaan dengan sektor lain yang tidak dilakukan earmarked.. Kendala yang ditemui dalam proses alokasi anggaran penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Cilegon adalah ketidakjelasan batasan presentase alokasi earmarking Pajak Penerangan Jalan di dalam Peraturan Daerah, kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking tax, serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax. Kendala tersebut menyebabkan pengalokasian anggaran earmarking Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum tidak dikakukan sebagaimana mestinya sehingga membuat alokasi anggaran untuk Penerangan Jalan Umum tidak maksimal ......The high income of street lighting tax Cilegon city every year and the existence of earmarking policy Street lighting tax for the provision of public street lighting, should be able to overcome problems related to street lighting that occurred in the city of Cilegon. The Earmarking Tax regulates the Street Lighting Budget from the Road Lighting Tax revenue for street lighting which aims to ensure the availability of public road lighting and to improve the accountability of street lighting taxes. This study focuses on budget allocation of street lighting tax eamarking for the provision of street lighting. This research is conducted with qualitative approach and qualitative data analysis technique. As a result, Cilegon in the budget allocation for the provision of street public lighting does not originate from street lighting tax revenue but from total revenues in APBD, so there is no difference with other sectors that are not earmarked. Constraints encountered in the budget allocation process provision Public Street Lighting in Cilegon City is the obscure limitation of percentage of earmarking allocation of street lighting tax in local regulation, lack of knowledge and attention of local government concerning earmarking tax, and not aligned with budgeting system with earmarking tax policy. These constraints cause the allocation of earmarking budget for street lighting for street lighting is not properly standardized so as to make the

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kebijakan earmarking tax atas Pajak Penerangan Jalan. Permasalahan dalam skripsi ini difokuskan pada pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dikeluarkannya kebijakan earmarking tax pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan selama empat tahun terakhir telah mencapai lebih dari 50% sedangkan setelah dikeluarkannya kebijakan, pemerintah DKI Jakarta belum memiliki persiapan terkait dengan pengalokasian anggaran tersebut. Pemerintah belum ada suatu akun khusus untuk dana alokasi tersebut dan petunjuk pelaksanaan teknis Peraturan Daerah No.15 tahun 2010 masih dalam proses penyelesaian. Rekomendasi atas penelitian ini adalah perlu sosialisasi lebih intensif dari pemerintah, petunjuk teknis Perda No. 15 tahun 2010 segera diselesaikan, dan alokasi kegiatan masa lalu dapat dijadikan acuan dalam menetapkan porsi earmarking tax penerimaan pajak penerangan jalan di DKI Jakarta. ......This study discuss about earmarking tax policy in street lighting tax. Focus of this study's problems in budget allocation for street lighting by the government of Jakarta before and after the issuance of that policy. This study used a qualitative approach. The results of this study indicate that before issuance of earmarking tax policy, the budget allocation for street lighting, the last four years has reached over than 50% whereas after issuance of that policy, the government of Jakarta does not have preparation about that budget allocation. The government has not have special account for the allocation of funds and the technical implementation guidelines of The Local Regulation Number 15 Year 2010 still in the process of completion. The recommendations of this study are government needs to socialize that policy more intensively, local government technical guidance of The Local Regulation Number 15 Year 2010 needs to be resolved and the allocation of past activities can be used as a reference in determining the portion of earmarking tax for revenues of street lighting tax in Jakarta.