Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini mengangkat tema kebijakan insentif pajak pada sisi penawaran untuk kendaraan listrik berdasarkan tingginya insiden konsumsi bahan bakar kendaraan dan perubahan iklim serta polusi akibat gas emisi gas buang kendaraan sehingga perlu menerapkan penggunaan kendaraan listrik. Masalah utama adalah bahwa masih belum ada kebijakan insentif pajak khusus untuk pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia sehingga peneliti menganalisis kebijakan industri dan insentif pajak di Cina, Norwegia dan Thailand serta Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang memperoleh data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan negara Tiongkok dari pemerintah pusat yang juga didukung oleh pemerintah daerah dengan pemberian insentif, kota percontohan dan anggaran penelitian. Norwegia mengeluarkan kebijakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi kendaraan dan insentif pajak dan non-pajak diberikan untuk mengurangi harga dan biaya operasi kendaraan listrik. Thailand mengeluarkan kebijakan untuk investasi dalam produksi kendaraan listrik dalam bentuk pembebasan pajak, pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan tarif cukai. Negara Indonesia hanya memiliki Rencana Umum Energi Nasional yang merupakan salah satu isinya dalam diversifikasi energi kendaraan dengan penggunaan kendaraan listrik dan target pada tahun 2025, sementara insentif pajak yang ada adalah pembebasan pajak dan pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan BBNKB di Kota Bandung. Belum ada ketentuan insentif pajak oleh pemerintah pusat untuk sisi permintaan dan tampaknya ada insentif dalam bentuk transfer sumber daya ekonomi, kehilangan pendapatan negara dan dampak lainnya. Karena itu Indonesia perlu merencanakan industri kendaraan lintas sektor dan pemerintah, selain memberikan insentif untuk sisi permintaan dan memperhatikan proyeksi dampak yang akan muncul.

---

ABSTRACT
This study raises the theme of tax incentive policies on the supply side for electric vehicles based on the high incidence of vehicle fuel consumption and climate change as well as pollution due to gas emissions of vehicle exhaust gas so it is necessary to apply the use of electric vehicles. The main problem is that there is still no specific tax incentive policy for the development of the electric vehicle industry in Indonesia so researchers analyzed industry policies and tax incentives in China, Norway and Thailand as well as Indonesia. This study uses a qualitative approach with a descriptive type that obtains data through literature studies and interviews. The results of this study are Chinese state policies from the central government which are also supported by local governments by providing incentives, pilot cities and research budgets. Norway issued an electric vehicle policy to reduce vehicle emissions and provided tax and non-tax incentives to reduce the price and operating costs of electric vehicles. Thailand issued a policy for investment in the production of electric vehicles in the form of tax exemptions, exemption from import duties on capital goods and reduction of excise tariffs. The State of Indonesia only has a National Energy General Plan which is one of its contents in the diversification of vehicle energy with the use of electric vehicles and targets by 2025, while the existing tax incentives are tax exemptions and exemption from import duties on capital goods and BBNKB reduction in the city of Bandung. There is no provision of tax incentives by the central government for the demand side and there seems to be incentives in the form of transfer of economic resources, loss of state revenues and other impacts. Therefore Indonesia needs to plan the cross-sector and government vehicle industry, in addition to providing incentives for the demand side and paying attention to the projected impacts that will emerge.

Abstrak :
Kendaraan listrik merupakan salah satu inovasi penting dalam dunia transportasi yang digadang-gadang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, terutama pandangan bahwa kendaraan listrik lebih ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi berupa gas yang berbahaya dan tidak menimbulkan polusi suara. Untuk mempercepat peralihan dari moda transportasi berbahan bakar fosil ke moda transportasi berdaya listrik, beberapa negara menawarkan sejumlah insentif di bidang fiskal seperti pembebasan dari pajak tertentu, di samping insentif-insentif lain yang diharapkan dapat memancing masyarakat untuk beralih. Skripsi ini mengulas bagaimana posisi kendaraan listrik dalam perpajakan di Indonesia, terutama kaitannya dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mengingat kendaraan bermotor merupakan salah satu objek dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta perbandingan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan pajak tambahan lain yang dikenakan atas kendaraan bermotor di luar negeri. Skripsi ini ditulis dengan menggabungkan pengumpulan data sekunder berupa wawancara, studi perbandingan, serta studi yuridis normatif. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah bahwa upaya peralihan ke moda transportasi berdaya listrik perlu didukung pemerintah dan bahwa perlu ada perubahan peraturan mengenai pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang didasarkan pada fenomena terkini, seperti wacana tujuan pembangunan berkelanjutan yang dapat menjadi bentuk konsistensi pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

---

Electric vehicles are an important innovation in the transportation sector which are heralded for its eminence when compared to fossil-fueled vehicles, such as lack of tailpipe emissions and not causing any form of sound pollution. In order to accelerate the transition from fossil-fueled modes of transporatation to electric-powered ones, various countries offer fiscal incentives such as tax exemption, as well as other kinds of incentives which may make people to switch to electric vehicles. This thesis reviews the position of electric vehicles in Indonesian taxation systems, specifically in the Luxury Goods Tax section, due to the fact that motor vehicles are one of the objects of Indonesia’s Luxury Goods Tax, as well as how it compares with the imposition of similar excise taxes for motor vehicles in some countries. This thesis is written by combining secondary data collection in the form of interview, comparative studies, as well as normative judicial research. The result of this research is that Indonesia needs to change its rule regarding the imposition of Luxury Goods Sales Tax by considering the current situations like the Sustainable Development Goals, which could be a sign of the Government’s consistency in supporting SDGs.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kualitas layanan perpajakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di lingkungan Samsat Kota Bekasi dan telah diukur melalui 5 (lima) dimensi pelayanan yaitu dimensi tangible, dimensi reliability, dimensi responsiveness, dimensi assurance, dimensi empathy. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Samsat Kota Bekasi, bahwa perlu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanannya dengan cara memperbaiki indikator ketepatan waktu untuk permohonan Wajib Pajak; memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas; meningkatkan jumlah personil dan kualitas SDM nya. The focus of this study is about service quality analysis on vehicle taxation in Samsat Kota Bekasi by using 5 (five) parameters of service dimension which are tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy. This research is using the quantitative and descriptive interpretive. The data were collected by using a questioner and some interview. The researcher suggests that Samsat Kota Bekasi should repair and improve their quality service by doing some strategy like: make a time control to taxpayer when they are paying their vehicle taxation, give the employee a training, enlarge the employee and their human resources quality.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Aceh. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,17%, namun pada tahun 2015 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidaklah memenuhi target yang ditetapkan, hal ini diperkuat dengan audit BPK pada tahun 2015 yang menyatakan belum optimalnya penerimaan PKB pada Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan hasil penelitian bahwa tiap dimensi implementasi terpenuhi, namun dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan seperti data kendaraan yang tidak valid, kondisi geografis, dan kepatuhan wajib pajak yang mengakibatkan penerimaan PKB Provinsi Aceh menjadi tidak optimal.

---

This thesis discusses about the implementation of the Vehicle Tax in Aceh Province. Since 2011 to 2015 the number of vehicles keep on increasing with an average increase of 9.17%, but in 2015 the vehicle tax revenue did not live up the expetation of local government, this was confirmed by the BPK audit in 2015 that vehicle tax revenue was not optimal in the Aceh Province. This research used a quantitative approach with descriptive analysis method and used data collection techniques literature and in-depth interviews. Analysis of the implementation of this study used the theory of Edward III to the result that every dimension of implementation are fulfilled, but there were still obstacles in the implementation, such as vehicle data is invalid, geographical conditions, and taxpayer compliance resulted in less optimized vehicle tax revenue in Aceh province.

Abstrak :
Vehicle tax is one of a truly potential local income to local Government in this case local income department. Based on the dynamic growth of the vehicle it self every year that increase rapidly, vehicle tax is becoming more potential ever year. It can be shown from the intensity of the vehicle which cause traffic jam. Vehicle tax base is collect from the ownership of the vehicle it self, which is allocate for the development of the public facilities, but Indonesia doesn't implemented it. The concept of vehicle tax is a collaboration between local income department, police department, insurance department. So if the local government wanted to implement those regulation a coordination should be happen between those department. The result is the local government can't implement the collection of vehicle tax on specific road such as airport area, because the regulation of collecting those tax is related to not only one department, but involving the other department to coordinate about the policy.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Analisi Implementasi Samsat On-Line Tiga Provinsi Pada Samsat Jakarta Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah : Banyaknya wajib pajak yang enggan membayar pajak dikarenakan alasan domisili membuat Pemda harus mencari alternatif lain untuk itu pada April 2011 dibentuk Samsat Online Tiga Provinsi. Samsat ini dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditanda tangani oleh beberapa pihak namun dalam prakteknya Samsat Online ini hanya sebatas memindahkan gerai samsat masing masing provinsi ke lokasi samsat yang telah ditunjuk.

---

This paper discusses about Analysis Implementation Of One Roof System Online of Three Provinces at One Roof System South of Jakarta, This type of research is qualitative research by descriptive analysis method. The results of this study are: The number of taxpayers who are reluctant to pay taxes due to the reason of domicile to the local government must find other alternatives, for it was formed in April 2011 One Roof System Online of Three Provinces. Units are formed based on a Memorandum of Understanding which was signed by several parties.