Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pajak langsung migas dan non?migas merupakan sumber peneri maan negara yang semakin penting dari tahun ke tahun. Statistik tentang anggaran penerimaan tahun 1988/1989 menunjukkan bahwa penerimaan dalam negeri dan pajak (non?migas) adalah Rp. 11,9 triliun dan penerimaan pajak langsung migas dianggarkan Rp. 9,5 triliun. Bahkan untuk tahun anggaran berikutnya 1990/1991, pene rimaan pajak (non-migas) dianggarkan Rp 18,1 tniliun, sedangkan penerimaan pajak langsung migas dianggarkan Rp. 10,7 triliun. Dari penenimaan dalam negeri setiap tahun anggaran ternyata penerimaan pajak langsung baik migas maupun non?migas secara keseluruhan merupakan komponen penerimaan dalam negeri yang dominan. Kecendrungan penerimaan pajak langsung migas dan non? migas yang semakin meningkat, menunjukkan bahwa pajak langsung migas dan non?migas dipandang pemerintah sebagai sumber peneri maan dalam negeri yang mempunyai potensi besar untuk dikembang kan.

Sejauh ini upaya pemerintah untuk menggali potensi peneri maan dalam negeri khususnya pajak langsung migas dan non-migas adalah melalui sistem perencanaannya dengan penetapan target secara top?down yang penjabarannya dilapangan dalam bentuk suatu jumlah persentase kenaikkan tertentu dan realisasi tahun sebe lumnya. Cara yang ditempuh pemerintah untuk menetapkan potensi penerimaan pajak langsung migas dan non-migas ini jelas mengun dang sejumlah pertanyaan mengenai variabel?vaniabel yang menda- sari penentuan target penerimaan pajak tersebut, sehingga masih dipertanyakan sampai sejauh mana efektifitas sistem perencanaan tersebut. Apabila memang benar sudah efektif, dapatkah perform ance penentuan anggaran ini dipertahankan? Sedangkan apabila belum efektif, adakah model atau cara lain yang dapat digunakan untuk penentuan/perencanaan penerimaan pajak langsung migas dan non-migas yang mungkin dapat memberikan gainbaran yang lebih mendekati potensi yang sebenarnya.

Untuk mengevaluasi sistem perencanaan pajak langsung migas dan non?migas ini dilakukan beberapa analisa. Analisa konsepsi teoritis tentang sistem penerimaan pajak diberbagai negara menje laskan tentang beberapa pendekatan dalam perencanaan dan evaluasï performance pajak dari negara?negara tersebut. Bangladesh, meng gunakan tarif pajak yang berbeda?beda untuk tiap kelas pendapatan dalam menentukan besarnya pajak langsung. Philipina, dalam menen tukan pendapatan pajaknya membedakan antara pajak yang berasal dan kegiatan ekonomi domestik dan pajak yang berasal dan kegia tan ekspor dan impor. Perencanaan pendapatan pajak dan kegiatan ekonomi domestik didasarkan pada pendekatan rata-rata laju per tumbuhan. Sedangkan untuk penentuan pendapatan pajak dan kegia tan ekspor dan impar dìtentukan atas dasar nilai proyeksi ekspor dan impor-nya. Korea Selatan sebagai negara yang terakhir diana lisa sistem perencanaan pajaknya, menerapkan model regresi loga ritma dan model proyeksi faktor elastisi tas pendapatan pajak langsungnya.

Selain analisa perbandingan sistem perencanaan pajak di berbagai negara diatas, analisa tax ratio dan tax effort juga dilakukan. Tetapi analisa tax ratio dan tax effort sebagai param eter dalam analisa International Tax Comparison?nya banyak men gundang kritik, karena beberapa kelemahan yang digunakan dalam model dan faktor?faktor yang menentukan tax ratio. Untuk mengata si masalah ini dan sekaligus untuk mengevaluasi sistem perenca naan perpajakan yang ada, dilakukan alternatif pendekatan secara kuantitatif dengan model multi-regresi.

Dari dua model multi regresi yang dianalisa yaitu model multi regresi pajak langsung migas dan non?migas serta model multi?regresi pajak langsung non?migas, menunjukkan bahwa varia bel independen mining dan GNP masing-masing merupakan explanatory variable yang secara statistik significant dengan memberikan informasi perubahan atas proyeksi pajak langsung yang besar (99%). Hasil analisa ini ternyata konsisten dengan kesimpulan yang diperoleh dan analisa step-wise multi-regresi dan multi? collinearity.

Untuk membuktikan efektifitas penentuan proyeksi/target penerimaan yang diterapkan pemerintah saat ini, dilakukan analisa variance (ANOVA) atas proyeksi yang sama dengan metode model regresa dan membandingkan dengan realisasi penerimaan pajaknya. hasil analisa variance ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup significant pada tingkat a = 0,05 untuk menarik kesimpulan bahwa metode multi-regreSi adalah lebih baik daripada sistem perencanaan pajak yang sekarang diterapkan. Tetapi kesimpulan ini mungkin dapat terjadi karena faktor ?kebetulan? - Committing type II error - yang disebabkan bias dalam data dan kurangnya jumlah pengamatan.

Hanya satu kesimpulan yang jelas dapat ditarik dan analisa ini adalah bahwa proyeksi pajak langsung migas dan non?migas atas dasar parameter GNP Mining dan GNP merupakan model ?Surrogate? yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu alternatif model peren canaan pajak langsung.

Abstrak :

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kebijakan transfer pricing atas marketing intangible pada Direktorat Jenderal Pajak melalui studi kasus terhadap hasil pemeriksaan pada PT. X, PT. Y dan PT. Z pada KPP Wajib Pajak Besar Dua periode 2013-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriftif. Hasil penelitian ini menyarankan agar kebijakan transfer pricing lebih di perjelas khususnya kebijakan transfer pricing atas marketing intangible. Saran lainnya adalah peningkatan kualitas pemeriksaan melalui transfer of knowledge khususnya transfer pricing kepada para pemeriksa serta menyediakan tool dalam rangka optimalisasi analisis dalam melakukan pemeriksaan. ...... The focus of study is transfer pricing policy in marketing intangible on Directorat General of Taxation which tax audited concerning to PT. X, PT. Y and PT. Z since 2013-2015 that are registered on large tax office two. The research is qualitative - descriptive. The result is transfer pricing policy in marketing intangible should be completely at all especially in marketing intangible rules. Other suggest are increase quality of tax audited by transfer of knowledge especially transfer pricing to tax auditor and to maintain tax audit optimally by good infrastructure on audit.

Abstrak :
Studi ini menganalisis landasan hukum dan teknis penerapan Kerangka Inklusif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) pada peraturan perpajakan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen dan diperkuat dengan wawancara. Hasil analisis dan wawancara mengungkapkan bahwa implementasi Pilar Satu dan Pilar Dua Kerangka Inklusif BEPS dalam regulasi perpajakan Indonesia merupakan konsep baru dari perjanjian perpajakan internasional untuk mengatasi praktik BEPS khususnya di era digital. Indonesia sudah memiliki peraturan dan undang-undang domestik yang sejalan dengan Kerangka Inklusif tetapi belum diimplementasikan. Beberapa kendala yang menyebabkan Indonesia tidak menerapkan konsep baru tersebut antara lain Indonesia harus merumuskan peraturan turunan untuk mengatur penerapan Kerangka Inklusif, mempersiapkan otoritas pajak dan wajib pajak untuk menerapkan kebijakan baru, melakukan konsolidasi dan transparansi data perusahaan multinasional, dan mempertahankan komitmen terhadap kebijakan pajak sebelumnya. Kata kunci: Ekonomi Digital, Hak Pemajakan, Alokasi Laba, Pajak Internasional, Kerangka Inklusif. ......This study aims to analyze the legal and technical basis for the implementation of the Inclusive Framework Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) on tax regulations in Indonesia. The research method used is a qualitative study with a descriptive approach. Primary data and secondary data are used, with data collection techniques in the form of document analysis and strengthened by interviews. The results of the analysis reveal that implementation of Pillar One and Pillar Two of the BEPS Inclusive Framework in Indonesian tax regulations is a new concept of international tax treaty to overcome BEPS practices, especially in the digital era. Indonesia already has domestic regulations and laws that are in line with the Inclusive Framework but has not been implemented. Several obstacles can occur that cause Indonesia not to implement the new concept, namely Indonesia should formulate derivative regulations to regulate the implementation of the Inclusive Framework, prepare tax authorities and taxpayers to implement new policies, consolidation and transparency on multinational company data, and commitment to previous tax policies. Keywords : Digitalized Economy, Taxing Rights, Profit Allocation, International Tax, Inclusive Framework

Abstrak :
MAP merupakan salah satu upaya penyelesian seketa pajak internasional, khususnya sengketa terkait penerapan P3B. Implementasi MAP di Indonesia saat ini mencatat jumlah kasus MAP antara kasus yang masuk, dengan jumlah kasus yang mencapai kesepakatan belum berbanding lurus. Menyebabkan adanya kasus MAP tertunda (beginning balace) ke inventaris kasus tahun berikutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas implementasi kebijakan MAP sebagai salah satu penyelesaian sengketa pajak internasional di Indonesia, dan faktor pendorong efektivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma Post-Positivism dengan pendekatan kuantitatif yakni menggunakan Teori Riant Nugroho. Teknik Pengumpulan data dan Analisis data adalah Kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah upaya penyelasaian sengketa pajak internasional melalui MAP di Indonesia berdasarkan PMK 49 Tahun 2019 masih belum efektif sepenuhnya dilihat dari sisi jenis kesepakatan MAP yang telah dihasilkan, karena belum sepenuhnya mencapai tujuan MAP yakni mengeliminasi double taxation. Hasil kesepatakan MAP Indonesia tahun 2016-2019 belum seluruh berjenis fully relief, dan masih ada keputusan aggree to dissagree. Namun, secara peraturan yakni PMK 49 tahun 2019, hubungan aktor yang terlibat didalamnya serta lingkungan kebijakan MAP di Indonesia sudah efektif. Akan tetapi, pihak terkait khususnya dalam hal ini DJP (selaku CA Indonesia) masih harus terus menggali potensi yang ada melalui faktor-faktor pendorong efektivitas MAP yang telah diuraikan dalam rangka memperbaiki kinerjanya agar mencapai efektivitas MAP dan semakin banyak kasus MAP yang menghasilkan kesepakatan yang dapat mengeliminasi double taxation sebagaimana tujuan MAP, membangun sistem informasi dan dokumentasi yang terintegrasi, termasuk transparansi aktor yang telibat dalam MAP agar sesuai juga dengan ketentuan international best practice. ......MAP is one of the international tax dispute resolution, especially to resolve dispute that related to the implementation of Tax Treaty. The number request cases of MAP with the number of cases reaching agreement recorded from its implementation in Indonesia has not been directly proportional. This is causes there is "beginning balance" of cases (MAP pending cases) that carried over and recorded in the MAP case inventory in the following year.The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the implementation of the MAP policy as one of international tax disputes resolution in Indonesia, and the factors driving this effectiveness. This research uses the Post-Positivism paradigm with a quantitative approach that uses Riant Nugroho's Theory. Data collection and data analysis techniques are qualitative through library research and field studies by conducting in-depth interviews. The result of this research is, that the implementation of MAP in Indonesia based on PMK 49 of 2019 are still not fully effective in terms of the MAP agreement that has been produced, because the result of MAP it has not fully achieved the MAP goal to eliminating double taxation. The results of MAP in Indonesia of the periode 2016 – 2019  says that the agreement are not all "fully relief", and there are still have result "agree or disagree". But, according to regulations, that is PMK 49 of 2019, the relationship between the actors involved and the MAP policy environment in Indonesia has been effective. However, related parties, especially in this case the DGT (as CA Indonesia) still have to continue to explore the existing potential through the factors driving the MAP that have been described in order to  improve their performance so can achieve the effectiveness of MAP and can more and more MAP cases result in an agreement that can eliminate double taxation as appropriate, develop an integrated information and documentation system, including transparency of actors involved in the MAP to comply with international best practice provisions.