Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kegiatan eksplorasi usaha hulu minyak dan gas bumi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Penelitian ini berfokus pada dasar argumentasi penerbitan SPPT PBB tubuh bumi dan permukaan bumi serta penolakan fiskus atas keberatan yang diajukan oleh KKKS pada tahap kegiatan eksplorasi sektor minyak dan gas bumi, kebijakan pengenaan PBB atas permukaan bumi dan tubuh bumi untuk areal offshore jika dilihat dari asas kepastian hukum (certainty) dan asas keadilan (equality) serta dampak dari kebijakan pengenaan PBB untuk tubuh bumi dan permukaan bumi pada tahap eksplorasi sektor hulu migas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengenaan PBB pada kegiatan eksplorasi usaha hulu migas tidak sesuai jika dilihat dari kriteria sebagai Subjek Pajak PBB. Karena kontraktor pada masa eksplorasi belum mendapat manfaat dari Wilayah Kerja yang dikelola. ...... This research addresses the imposition of land and building tax on exploration activities for upstream oil and gas investment after the implementation of Government Regulation No. 79 of 2010 Concerning Operating Costs Can Be Recovered And Income Tax Treatment In The Upstream Oil and Gas. This research focuses on the basic argument regarding SPPT PBB issuance for surface and subsurface and rejection of the appeal which submitted by the PSC at the stage of exploration activity in the upstream oil and gas, the provision of Land and Building Tax imposition for surface and subsurface on the offshore areal according to the principles of certainty and equity, the impact of Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas for surface and subsurface in the upstream oil and gas. This research used a qualitative descriptive approach. The result of this research, Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas is not appropriate from the criteria as the subject of Land and Building Tax. Because the contractor on the exploration activity has not benefited from the Working Area managed.

Abstrak :
Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan ini mengurangi potensi penerimaan DKI Jakarta dan disaat yang bersamaan realisasi penerimaan PBB-P2 tidak mencapai target pada dua tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan pembebasan PBB-P2 serta hal-hal apa saja yang melatarbelakangi kebijakan ini diciptakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Hasil peneilitian ini diketahui bahwa formulasi Pergub sudah melewati tahap-tahap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2012. Kebijakan yang akan dikeluarkan telah melalui proses penelitian oleh Dinas Pelayaanan Pajak yang disesuaikan dengan konsep perpajakan hingga mencapai tahap disahkan oleh Gubernur.

---

Rural and suburban property tax exemption policy reduces the revenue potential of Jakarta and at the same time realized Rural and suburban property tax does not reach the target in the last two years. This study was conducted to describe how the policy formulation process exemption of the Rural and suburban property tax and the things behind this policy was created. This research was conducted using qualitative approach and included in the cross-sectional study with data collection in the form of literature studies and interviews. This research outputs in mind that the formulation Pergub already passed stages according Governor Regulation Number 112 of 2012. Policies to be issued has been through a process of research by Tax State Agencies adapted to the concept of taxation up to stage approved by the Governor.

Abstrak :
Penerbitan PMK 186 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang menggolongkan kapal dengan fasilitas penyimpanan dan pengolahan sebagai objek pajak bangunan menimbulkan kontra dari sisi wajib pajak. Mereka tidak setuju dengan ketetapan tersebut karena dianggap tidak sesuai dan menambah beban pajak. Skripsi ini bertujuan untuk meninjau, penerapan, dan dampak penggolongan kapal dengan fasilitas penyimpanan dan pengolahan sebagai objek pajak bangunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapal jenis tersebut tidak sesuai dengan kriteria objek sebagai bangunan. Kriterianya yaitu ditanam, memiliki pondasi, melekat, tetap, berada di perairan, dan memiliki fungsi tertentu. Hasil analisis menunjukan bahwa kapal hanya memenuhi kriteria berada di perairan dan memiliki fungsi tertentu. Dalam implemtasi terlihat bahwa beleid tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan memberikan dampak signifikan bagi wajib pajak. Peneliti merekomendasikan adanya penelitian dan pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria objek pajak bangunan. ...... The issuance of PMK 186 of 2019 concerning Classification of Tax Objects and Procedures for Determining the Sale Value of Land and Building Tax Objects which classifies ships with storage and processing facilities as objects of building tax, raises cons from the side of the taxpayer. They do not settle with the stipulation and considered it inappropriate and adds to the tax burden. This thesis aims to analyze, implement, and impact the classification of ships with storage and processing facilities as objects of building tax. This research uses an approach with field studies and literature. The results showed that the type of ship did not match the criteria as a building. The criteria are planted, have a foundation, are attached, remain, are in the waters, and have certain functions. The results of the analysis show that the ship only meets the criteria for being in the waters and has certain functions. In the implementation, it can be seen that the regulation is contrary to legal certainty and has a significant impact on taxpayers. The researcher recommends tax research and further regulation regarding the criteria for building objects.