Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Prima Yulia Jatiningsih
Status hukum pendiri yang tidak menyetorkan modal PT dan Akibat hukumnya: studi kasus PT Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama Conggeang = Legal status of the founder who did not deposit capital and its legal consequences: case study of PT Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama Conggeang
" ABSTRAK
Penyetoran modal yang tidak dilakukan pendiri pada saat pendirian PT mempengaruhi likuiditas PT karena kekurangan modal usaha dan menunjukkan bahwa pendiri mengingkari komitmennya sejak awal. Tesis ini membahas permasalahan pendiri PT yang tidak menyetorkan modal pada saat pendirian; dan akibat hukumnya. Sebagai objek penelitian, tesis ini menggunakan studi kasus pendirian PT MBB Conggeang. Adapun tujuan penelitian yaitu pertama, menganalisis pendiri yang tidak menyetorkan modal PT sebagai pemegang saham menurut UUPT; kedua, menganalisis akibat hukum terhadap Perkumpulan BUM ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudi Yanti
Tanggung jawab notaris atas surat pernyataan telah menyetor modal dalam pengajuan permohonan pengesahan Badan hukum Perseroan Terbatas (dikaitkan dengan implementasi peraturan Menteri Hukum dan Hak Manuisia no. 1 tahun 2016) = The responsibility of notary for the statement letter of paid up capital in submitting an application for legalization on the legal entity of limited liability company (in relation to the implementation of regulation of the minister of law and human right no. 1 year 2016) / Yudi Yanti
" ABSTRAK
Untuk mempermudah pendirian perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satu bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan. Surat pernyataan tersebut merupakan perluasan bentuk bukti penyetoran yang sah dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas UUPT . Kebijakan ini menimbulkan morald hazard, karena terdapat pendiri perseroan yang tidak menyetorkan ... "
2018
T49600
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulfa Nazwa
Perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal badan usaha milik negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 = Political development of public finance law about legal status of separated state's property in paid up capital of state owned enterprise based on government regulation number 72 year 2016
" Skripsi ini membahas mengenai perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Berbagai produk hukum, mulai dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, produk hukum pengadilan, sampai doktrin menyatakan pemahaman yang berbeda mengenai pengertian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library