Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Anggaran yang disediakan pemerintah untuk penyelenggaraan pelatihan di BLK Padang hanya mampu mengisi sekitar 36,15 persen dan kapasitas pelatihan yang berjumlah 1.280 orang per tahun. Keadaan ini telah menyebabkan sejumlah sarana dan fasilitas yang ada tidak terdayagunakan secara maksimal. Usaha BLK untuk memenuhi kapasitas yang tidak terisi (63,85persen) melalui kegiatan pendayagunaan fasilitas pelatihan (non reguler) rata-rata per tahun hanyalah sebesar 35,27 persen. Sementara itu target penerimaan BLK dalam rupiah yang ditetapkan pemerintah rata-rata untuk tiga tahun terakhir berkisar 64,21 persen per tahun. Angka ini lebih didominasi oleh penerimaan dan sektor penyewaan gedung dan asrama.

Rendahnya tingkat pendayagunaan fasilitas pelatihan tidak terlepas dan icontribusi kinerja pemasaran dan clukungan organisasi BLK. Sementara iti kekuatan internal yang dimiliki BLK seperti gedung, perangkat lunak dan perangkat keras, dukungan biaya rutin dan peinbangunan dan pemerintah, SDM seluruhnya berstatus pegawai negeni, adanya akses kekuatan yang sangat mendukung dalam bentuk Peraturan Pemerintah, adalah menipakan modal dasar yang sangat potensi bila dikelola secan profesional. Disisi lain lingkungan organisasi (BLK) terdiri dari dunia usaba, pendidikan tinggi, instansi pemenintah dan swasta serta masyarakat umum, merupakan peluang pasar yang dapat climanfaatkan BLK melalui kemitraan yang sating menguntungkan, sebagai upaya BLK dalam meningkatkan pelayanan yang seluas-luasnya dan sekaligus sebagai sumber pemasukan keuangan kas negara melalui program pendayagunaan fasilitas pelatihan ELK. Kebijakan reformasi dibidang pelatihan meughendaki agar ELK dikelola dan dikembangkan sebagai kegiatan bisnis yang berorientasi pada kebutuhan pasar. Kebijakan tersebut mengisyaratkan bahwa pemasaran merupakan salah satu titik sentral dalam kegiatan operasional BLK, sehingga diperlukan manajemen profesional berwawasan bisnis yang mazupu membaca peluang dan perubahan pasar untuk dimanfaatkan sebagal segmen pasar pendayagunaan fasilitas pelatihan melalui kemitraan usaha dengan BLK Padang.

Abstrak :
Padang Golf Halim II yang fungsinya sebagai tempat olahraga Golf, merupakan suatu lapangan rumput yang luas. Rumput tersebut merupakan anggota suku Gramineae. Ada juga jenis-jenis yang habitusnya mirip rumput, yang merupakan anggota suku Cyperaceae. Selain itu, tumbuh juga di antara rumput tersebut, jenis tumbuhan pengganggu. Sebagian besar rumput yang tumbuh merupakan tumbuhan lokal, ada yang merupakan jenis rumput yang khusus ditanam. Secara umum, daerah tumbuh rumput dibagi dalam 2 komunitas, yaitu komunitas rumput lapangan terbuka dan komunitas rumput di bawah naungan. Adanya kedua macam daerah komunitas rumput ini mengundang pertanyaan tentang jenis-jenis rumput apa yang ditemukan di sana, jenis apa yang paling dominan, bagaimana tingkat keseragaman dan kesamaan jenisnya, serta bagaimana bentuk hubungan asosiasi antar jenis rumput dan gulma yang ditemukan. Dengan metode kuadrat, telah dilakukan penelitian dan pengumpulan data tentang jenis rumput, frekuensi, nilai penutup, dan nilai penting masing-masing jenis yang terdapat di komunitas lapangan terbuka dan di bawah naungan. Kemudian dilakukan penghitungan tentang tingkat keragaman dan kesamaan jenis antara kedua komunitas, dan juga bentuk asosiasi antar jenis yang ada. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Eulalia amaura mendominasi lapangan terbuka, sedangkan untuk komunitas rumput di bawah naungan didominasi oleh Axonopus compressus (Swartz) P.B. Tingkat keragaman jenis di lapangan terbuka lebih kecil daripada di bawah naungan, dan tingkat kesamaan jenisnya hanya 51,28%. Eulalia amaura (di lapangan terbuka) dan Axonopus compressus (di bawah naungan) merupakan jenis-jenis yang paling banyak mempunyai hubungan asosiasi dengan jenis-jenis rumput serta tumbuhan gulma lainnya. Banyaknya jenis tumbuhan pengganggu merupakan masalah yang cukup penting yang perlu dicarikan cara pengendaliannya secara tepat.

Abstrak :
Pengusaha kecil merupakan salah sate asset yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia, usaha kecil terdapat pada berbagai sektor, nnulai dal./ sektor pertanian sainpai dengan sektor jasa. U.saha keel! yang ada di Indonesia ;nenyehar diseluruh wilapah tanah air, salah satunya di daerah Sutnatera Barat yang dikenal sebagai daerah penghasil entrepreneur-entrepreneur. Salah sate sektor yang diminati oleh pengusaha keel! di Sumatera Barat teridama di Padang adalah usaha kerajinan seperti sulamanlbodir.Sejalan dengan setnakin berkembangnya pasar dan makin bebasnya perdagangan mendorang usaha-usaha terse but harus bisa bersaing dengan produk yang datang dari luar maupun persaingan di dalam industri sendiri, serta harus hisa memanfaatkan peluang dalam tnemasarkan produknya keluar Indonesia. Pengusaha slllaman harus semakin hati-hati dalam memasarkan produknya agar !clap hisa bertahan, oleh karena itu dibutuhkan strategi yang lepat agar bisa memenangkan persaingan. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat strategi apakah yang lebih disukai oleh pengusaha sulaman dalam menghadapi persaingan. Hal lain yang ingin dilihat adalah kemungkinan adanya perbedaan strategi yang diambil berdasarkan lama {usia}usaha, penjulan serta asset yang dimiliki. Dari 100 responder yang diteliti ternyata strategi yang lebih disukai adalah strategi cost leadership, yang bersaing dengan biaya terendah. Hipotesis kedua tentang adanya perbedaan yang signii kan terhadap strategi yang disukai berdasarkan jumlah asset, penjualan dan usia/umur usaha ternyata jugs tidak terbukti. Pengusaha cendrung memilih strategi bersaingnya berdasarkan apa yang dilakukan oleh pesaing dan cendrung memilih bersaing melalui harga.

Abstrak :
Kota Padang Panjang sebagai kota terkecil di Propinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya alam yang terbatas. Kondisi topografi alamnya yang bergelombang semakin memperkecil ketersediaan lahan yang efektif untuk dimanfaatkan dalam pembangunan. Keterbatasan tersebut menjadi masalah dalam pengelolaan sumbedaya alam dan Iingkungan di daerah, dan juga dalam rencana penataan ruang wilayah. Tidak jarang dijumpai alokasi pemanfaatan yang kompleks pada satu kawasan alam yang menurunkan fungsi tertentu dari Iingkungan alamnya dan menimbulkan kerugian bagi kawasan disekitamya. Salah satu kawasan alam yang dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat Padang Panjang adalah Kawasan Bukit Tui. Bukit ini memiliki kandungan batu kapur yang cukup potensial, sehingga berkembang kegiatan penambangan dan industri kapur. Sebagian wilayah Bukit Tui juga ditetapkan sebagai kawasan lindung. Pemanfaatan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Kapur ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang melalui Perda Nomor 14 Tahun 1998. Diduga, pemanfaatan sebagai Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Industri Kapur memberikan dampak yang berlawanan terhadap keberlangsungan fungsi Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung. Saat ini sebagian areal Bukit Tui juga dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan wilayah pemukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) memperoleh gambaran mengenai kegiatan pemanfaatan kawasan Bukit Tui menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Panjang; (2) memperoleh data dan informasi manfaat kawasan Bukit Tui, balk sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Pertambangan maupun Kawasan Industri Kapur dan (4) mengkaji prioritas pengembangan dan pemanfaatan kawasan Bukit Tui ditinjau dari nilai manfaat yang diperoleh. Penelitian ini adalah penelidan deskriptif. Metode yang digunakan gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung nilai manfaat kawasan Bukit Tui menurut alokasi yang ditetapkan. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi Iingkungan dan pola pemanfaatan Bukit Tui, balk menurut yang ditetapkan dalam RTRW maupun menurut perkembangan aktual scat ini. Penilaian manfaat dari Kawasan Lindung mencakup nilai penyerapan karbon, nilai pengendali erosi dan nilai sumber air Tungku Sadah. Sedangkan nilai manfaat dari Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Kapur didapat dengan analisis terhadap manfaat biaya dari masing-masing kegiatan. Penilaian terhadap nilai kerugian yang diderita petani padi sawah akibat dampak dari kegiatan penambangan dan industri kapur juga dihitung dan dikategorikan sebagai nilai ekstemal. Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut (1) Pemanfaatan Bukit Tui menurut RTRW Kota Padang Panjang (Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 14 Tahun 1998) adalah sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Penetapan sebagai Kawasan Lindung adalah untuk kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana alam. Alokasi sebagai kawasan budidaya meliputi Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Batu Kapur. Alokasi pemanfaatan tersebut memperlihatkan adanya kompleksitas pemanfaatan Kawasan Bukit Tui; (2) Pemanfaatan Kawasan Bukit Tui yang ditemui di lapangan saat ini berkembang dari apa yang telah ditetapkan dalam RTRW. Selain tetap dimanfaatkan sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Pertambangan Batu kapur dan Kawasan Industri Kapur, Bukit Tui juga dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, pemukiman, dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam; (3) Nilai manfaat pertahun (keadaan perhitungan tahun 2005) yang diperoleh dari pengalokasian kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung adalah sebesar Rp.5.432.423.739,6, meliputi nilai penyerapan karbon Rp.642.068.337.6, nilai pengendalian erosi Rp.84.319.200,- dan nilai sumber air bagi masyarakat Rp.1.982.858.202,- serta Rp.2.723.178.000,- bagi PDAM sebagai opportunity cast apabila sumber air Tungku Sadah tidak aria. Pengalokasian kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Pertambangan Batu Kapur mempunyai nilai manfaat pertahun sebesar Rp.502.841.575,76 dan sebagai Kawasan Industri Kapur sebesar Rp. 1.055.814.000,-. Kedua nilai tersebut adalah nilai manfaat sebelum dikurangi dengan nilai dampak yang ditimbulkan. Dampak dari kedua kegiatan adalah penurunan produksi padi sawah yang terkena aliran erosi dari areal penambangan dan Iimbah industri kapur . Nilai dampak tersebut dikategorikan sebagai nilai ekstemal yang ditanggung masyarakat dengan nilai sebesar Rp.45.491.225,-/tahun; dan (4) Prioritas pemanfaatan berdasarkan nilai manfaat terbesar dari Kawasan Bukit Tui adalah sebagai Kawasan Lindung. Untuk mempertahankan fungsi pelestarian Iingkungan dari kawasan tersebut secara menyeluruh adalah dengan meniadakan kegiatan budidaya yang merusak termasuk pertambangan dan industri batu kapur. Jika pemerintah daerah, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, berketapan untuk tetap mengalokasikan pemanfaatan sebagai Kawasan Pertambangan dan Kawasan Industri Kapur di Kawasan Bukit Tui, maka harus diikuti dengan upaya pengelolaan dampak kedua kegiatan agar fungsi lndung dari kawasan tetap terpelihara dan dapat terhindar dari bencana alam yang pada akhimya akan merugikan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar (1) meninjau kembali pemanfaatan Kawasan Bukit Tui melalui penyusunan dan penyempumaan RTRW dengan ikut memperhatikan nilai manfaat dan nilai dampak yang ditimbulkan; (2) untuk keperluan penilaian manfaat dan dampak dari kegiatan pemanfaatan Bukit Tui diperlukan dukungan data yang akurat mengenai kondisi kawasan dan potensi pemanfaatannya; (3) menerapkan pola penambangan terkendali pada lokasi penambangan yang akan ditetapkan dalam RTRW Kota Padang Panjang yang akan datang; (4) pemerintah daerah diharapkan dapat segera memberlakukan ketentuan pengelolaan Iingkungan bagi kegiatan pemanfaatan kawasan yang menimbulkan dampak merugikan bagi Iingkungan alam dan masyarakat; (5) mencarikan altematif pemanfaatan dari sumberdaya alam yang ada di Kawasan Bukit Tui dengan memperhatikan karakteristik kawasan dan kelestarian fungsi Iingkungannya; dan (6) untuk keperluan pengelolaan kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung, perlu kiranya pemerintah daerah mengalokasikan dana pengelolaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini menguraikan tentang perubahan identitas Cina Padang dari Revolusi sampai Reformasi. Pendekatan etnisitas Barth dan identitas Wang Gungwu digunakan untuk melihat perubahan identitas etnis Cina Padang dari rezim yang berkuasa. Kajian ini menemukan bahwa etnis Cina ikut berperan ketika Indonesia menjadi negara yang baru, meskipun dalam waktu yang bersamaan etnis Cina juga menjadi bagian dari orang Minangkabau saat terjadi pergolakan PRRI. Pada saat ini identitas ke-Minangan dan ke-Cinaan terlihat kuat di dalam diri Cina Padang. Ketika terjadi perubahan rezim dengan kontrol negara yang kuat pada masa pemerintahan Orde Baru, Cina Padang tetap aktif merepresentasikan diri mereka melalui aktivitas sosial dan budaya, meskipun hanya untuk kalangan sendiri. Kesempatan untuk tetap bisa beraktivitas tidak terlepas dari keberadaan perkumpulan sosial, budaya, dan kematian Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh serta politik lokal Padang dan karakteristis masyarakat Minangkabau yang terbuka sehingga memberikan ruang kepada etnis Cina untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Tekanan dan kontrol negara berdampak terhadap tingginya loyalitas dan solidaritas sesama kelompok etnis Cina. Fenomena lain ditemukan setelah Reformasi bergulir, di mana saat politik lokal dan politik negara memberikan kesempatan besar bagi etnis Cina untuk merepresentasikan budaya dan adat istiadat mereka, malah sebaliknya terjadi perubahan struktur dan tatanan sosial

---

ABSTRACT
This dissertation analyses the changes in Padang Chinese identity from revolution to reformasi. Using Barth?s approach to ethnicity and Wang Gungwu?s approach to identity, it looks at changes in Padang Chinese ethnic identity through the governing regimes. The study finds that ethnic Chinese played a role in Indonesia becoming a new country, despite simultaneously being part of Minangkabau society at the time of the PRRI separatist movement. Nowadays, Minang and Chinese identities are clearly strong in the Padang Chinese. With the regime change and strong state control under the New Order government, the Padang Chinese remained active in representing themselves through social and cultural activities, if only within their own circles. The Himpunan Tjinta Teman and Himpunan Bersatu Teguh organisations were integral in providing opportunities to remain active through social and cultural gatherings, and funerals, as were local politics in Padang and the open characteristics of Minangkabau society, all of which allowed room for the ethnic Chinese to develop. State pressure and control resulted in high levels of loyalty and solidarity among ethnic Chinese. Another phenomenon became apparent after Reformasi; when local and state politics provided enormous opportunities for ethnic Chinese to represent their culture and traditions, what actually transpired were structural changes in their social order as a result of competition and internal conflicts between commercial associations (kongsi).

Abstrak :
Tujuan penulisan ini adalah untuk mencari bentuk pola konsentrasi penduduk dan bentuk struktur pemukiman di kota madya Padanq. Variabel yang dipakai meliputi penggunaan tanah, jenis perumahan, harga tanah, utilitas kota dan jaringan jalan. Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : dimana saja terdapat konsentrasi penduduk di Kotamadya Padang ? apakah struktur pemukiman kota Padang sesuai dengan struktur pemukiman yang digambarkan oleh (1929) ditinjau dari segi kwalitas perumahan, utilitas kota, harga tanah dan jaringan jalan ? Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, korelasi peta, survai lapangan, studi literatur yang lanjutkan dengan analisa deduktif. Kesimpulan yang diperoleh, yaitu : konsetrasi penduduk masih terpusat di dalam kota, yaitu kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara dan sebagian Padang Selatan. Konsentrasi penduduk menyebar dengan perkembangan yang lebih cepat ke arah Utara dan Timur. Analisa struktur kota Padang dengan struktur kota yang digambarkan oleh Burgess ternyata sangat berbeda. Perbedaannya yaitu : daerah pemukiman kias tinggi terletak di dalam kota Padang ( di sisi CBD), menurut Burgess pemukiman kias tinggi terletak pinggir kota, daerah pemukiman transisi terletak di pinggir kota Padang, menurut Burgess pemukiman transisi terletak di dalam kota (di sisi CBD). Perbedaan struktur pemukiman kota Padang dengan struktut pemukiman menurut Burgess disebabkan oleh terbatasnya utilitas kota (listrik, air telepon, riol) dan sejarah pembentukan kota Padang sebagian wilayahnya masih dipengaruhi oleh hukum adat.