Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibenarkan oleh Pengadilan sebagaimana dalam Putusan No. 825 PK/PDT/2020 dan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehubungan dengan adanya Instruksi No. K.898/I/A/1975 yang melarang WNI Tionghoa (kelompok Tionghoa) untuk memperoleh hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian dogmatik. Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Pasal 21 UUPA merupakan pasal yang mengandung asas nasionalitas dan asas persamaan hak dalam kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, Kelompok Tionghoa tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah di DIY dengan adanya Instruksi No. K.898/I/A/1975. Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam Putusan No. 825 PK/PDT/2020 cenderung berfokus pada klasifikasi Instruksi No. K.898/I/A/1975 dalam tatanan hukum Indonesia dibandingkan substansi objek gugatan yakni Pasal 21 UUPA. Kontradiksi antara Instruksi No. K.898/I/A/1975 dengan Pasal 21 UUPA menunjukkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lain sisi, kedudukan PPAT di Yogyakarta berada dalam situasi dilematis karena dihadapkan pada dua sistem hukum yang saling bertentangan. Sehubungan dengan adanya Rekomendasi Komnas HAM, PPAT seharusnya tetap memiliki kedudukan untuk membuat akta peralihan hak milik atas tanah bagi Kelompok Tionghoa di DIY.

---

This thesis discusses unlawful acts committed by the Yogyakarta Special Region Government, which were confirmed by the Court as in Decision No. 825 PK/PDT/2020 and the position of Land Deed Official (PPAT) in connection with Instruction No. K.898/I/A/1975 which prohibits Chinese citizens (Chinese groups) from obtaining ownership rights to land in the Special Region of Yogyakarta (DIY). This article was prepared using dogmatic research methods. Article 21 of the Basic Agrarian Law (UUPA) applies to all Indonesian citizens. Article 21 UUPA is an article that contains the principle of nationality and the principle of equal rights in the ownership of land rights in Indonesia. However, in practice, the Chinese Group cannot obtain ownership rights to land in DIY due to Instruction No. K.898/I/A/1975. The Panel of Judges in their considerations in Decision No. 825 PK/PDT/2020 tends to focus on the classification of Instruction No. K.898/I/A/1975 in the Indonesian legal order compared to the substance of the object of the lawsuit, namely Article 21 UUPA. Contradiction between Instruction No. K.898/I/A/1975 with Article 21 UUPA shows that the elements of unlawful acts are fulfilled by the Yogyakarta Special Region Government. On the other hand, the position of PPAT in Yogyakarta is in a dilemma because it is faced with two conflicting legal systems. In connection with the Komnas HAM recommendation, PPAT should still have the position to make deeds of transfer of land ownership rights for Chinese groups in DIY."

"Hukum kewarisan perdata di Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, memberikan pedoman terkait hak-hak waris bagi ahli waris. Namun, dalam konteks ahli waris bagi orang berkewarganegaraan asing, terdapat kompleksitas hukum. Apabila dua orang dengan kewarganegaraan yang berbeda melakukan perkawinan, maka orang yang berkewarganegaraan asing serta anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan tersebut yang memutuskan untuk memilih menjadi warga negara selain Indonesia, memiliki batasan-batasan hukum meskipun telah menetap dan tinggal di wilayah hukum Indonesia, yakni terhadap kepemilikan benda tidak bergerak. Orang dengan kewarganegaraan asing yang tinggal di wilayah hukum Indonesia tidak boleh mempunyai Hak Milik atas tanah dan bangunan di wilayah Indonesia. Dengan metode penelitian doktrinal, akan membahas dan menganalisis terkait isu hukum mengenai kedudukan ahli waris WNA terhadap harta warisan WNI. Di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan secara rinci yang mengatur terkait hak waris bagi orang yang berkewarganegaraan asing. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membuat dan menyempurnakan aturan-aturan mengenai hak waris orang berkewarganegaraan asing guna melindungi hak-hak keperdataan setiap individu dan melindungi hak kepemilikan seseorang atas tanahnya di wilayah Indonesia.

---

The law of inheritance in Indonesia, as stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), provides guidelines regarding the inheritance rights of heirs. However, in the context of heirs with foreign nationals, various legal complexities arise. In cases where individuals of different nationalities enter into marriage, foreign nationals and their children born from such mixed-nationality marriages who choose a nationality other than Indonesian are subject to legal restrictions, particularly concerning the ownership of immovable property, even if they reside and settle within Indonesia’s jurisdiction. Foreign nationals residing in Indonesia are prohibited from holding ownership rights over land and buildings within the country. Using a doctrinal research methodology, this study examines and analyzes the legal issues concerning the position of foreign heirs in relation to the inheritance of Indonesian citizens. Currently, there is no specific legislation in Indonesia regulating inheritance rights for foreign nationals. Therefore, the Government of Indonesia is expected to formulate and refine regulations governing inheritance rights for foreign nationals to ensure the protection of civil rights for all individuals while safeguarding property ownership rights within the country's jurisdiction. "

"Hak milik yang telah diatur secara secara khusus dan komprehensif dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia memberikan kesan bahwa prinsip hak milik sudah diatur secara sempurna, tetapi pada praktiknya masih terdapat celah pemilik hak atas benda yang dijaminkan tidak terlindungi sebagaimana mestinya. Skripsi ini akan membahas permasalahan akibat benda yang dijadikan jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit tanpa sepengetahuan pemilik benda (dengan melakukan penipuan) serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik benda dan kreditur penerima jaminan fidusia yang beritikad baik. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan fidusia tidak lahir apabila dilakukan dengan benda yang didapat dari hasil penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, yang akhirnya berpotensi pada gugat-menggugat antara pemilik benda dan penerima jaminan fidusia di pengadilan.

---

Property rights that have been specifically and comprehensively regulated in the Civil Code in Indonesia give the impression that the principle of property rights has been perfectly regulated, but in practice there are still gaps in which the owner of the rights to the guaranteed object is not properly protected. This thesis will discuss the problems caused by objects that are used as fiduciary guarantees in a credit agreement without the knowledge of the owner of the object (by committing fraud) as well as legal protection that can be given to the owner of the object. This thesis research was conducted using juridical-normative research methods, with an approach using legislation and case studies. The results of this study conclude that fiduciary security is not born if it is carried out with objects obtained from fraud as stipulated in Article 35 of the Fiduciary Guarantee Law, which ultimately has the potential to sue between the owner of the object and the recipient of the fiduciary guarantee in court. "