Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book offers a wide-ranging and comprehensive analysis of the growing field of critical security studies. Topics covered include the relationship between security and change, identity, the production of danger, fear and trauma, human insecurity and emancipation. The book explores the meaning and use of these concepts and their relevance to real-life situations ranging from the War on Terror to the Arab Spring, migration, suffering in war, failed states and state-building, and the changing landscape of the international system, with the emergence of a multipolar world and the escalation of global climate change."

"Gastrodiplomasi merupakan diplomasi publik yang menggunakan makanan atau budaya kuliner dengan tujuan menyampaikan pesan tertentu, serta menjadi sarana dan upaya suatu negara dalam meningkatkan brand image dengan nilai-nilai kebudayaan suatu negara untuk memproyeksikan persepsi masyarakat internasional dalam ajang mempromosikan negaranya melalui budaya kuliner. Jepang menjadi salah satu negara yang berdiplomasi menggunakan makanan untuk sarana diplomasinya dengan tujuan menyebarluaskan budaya sekaligus sebagai sarana promosi di dunia internasional. Salah satunya adalah makanan tradisional Jepang yang disebut dengan washoku. Washoku mempunyai ciri khusus dalam kuliner Jepang yaitu selalu mengutamakan musim, bahan, keseimbangan, dan keestetisan dalam sajian makanannya. Washoku sendiri ditetapkan sebagai “Intangible Cultural Heritage list”. Untuk mewujudkan hal ini salah satu implementasi program gastrodiplomasi Jepang diwujudkan melalui program Japan Restaurant Overseas (JRO). Program ini dilakukan untuk menyebarkan restoran Jepang dan membuat budaya masakan Jepang dapat dinikmati dan dikenal oleh seluruh orang di dunia. Penelitian ini akan membahas terkait gastrodiplomasi Jepang di Indonesia melalui program Japan Restaurant Overseas serta untuk mengetahui cara Jepang berdiplomasi menggunakan gastrodiplomasi di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu cara atau proses ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan dengan pendekatan dan prosedur penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis daripada angka-angka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada dasarnya Japan Restaurant Overseas menjadi alat gastrodiplomasi Jepang yang bertujuan untuk mengubah opini publik asing termasuk masyarakat Indonesia tentang Jepang. Namun, di sisi lain, Jepang juga menerapkan budaya washoku dalam praktik gastrodiplomasi Jepang melalui Japan Restaurant Overseas.

---

Gastrodiplomacy is public diplomacy that uses food or culinary culture with the aim of conveying certain messages, as well as being a means and effort of a country in enhancing a country's brand image with cultural values to project the perceptions of the international community in the arena of promoting their country through culinary culture. Japan is one of the diplomatic countries using food as a means of diplomacy with the aim of spreading culture as well as a means of promotion in the international world. One of them is a traditional Japanese food called washoku. Washoku has a special characteristic in Japanese cuisine, namely always prioritizing season, ingredients, balance, and aesthetics in its food preparation. Washoku itself is designated as an “Intangible Cultural Heritage list”. To realize this, one of the implementations of the Japanese gastrodiplomacy program is realized through the Japan Restaurant Overseas (JRO) program. This program is carried out to spread Japanese restaurants and make the culture of Japanese cuisine can be enjoyed and known by all people in the world. This research will discuss Japanese gastrodiplomacy in Indonesia through the Japan Restaurant Overseas program and find out how Japan uses gastrodiplomacy in Indonesia. The data analysis method used in this study is a qualitative descriptive method, namely a scientific way or process to obtain data with a purpose and use with descriptive research approaches and procedures in the form of written words rather than numbers. The results of this study indicate that basically Japan Restaurant Overseas is a Japanese gastrodiplomacy tool that aims to change foreign public opinion, including Indonesian people, about Japan. However, on the other hand, Japan has also implemented washoku culture in Japanese gastrodiplomacy practices through Japan Restaurant Overseas."

"Banyaknya tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji serta upah yang tinggi, merupakan suatu anugerah dan suatu kesempatan bagi sebagian orang untuk mencoba nasib peruntungan di negeri orang. Tenaga kerja Indonesia (TKI/TKW) yang berangkat ke luar negeri sebetulnya sadar akan resiko yang dihadapi, namun kelangkaan peluang kerja dan untuk mendapatkan upah yang tinggi mendorong mereka pergi ke luar negeri dan berani menanggung segala resiko. Kurangnya pengawasan pemerintah maupun instansi yang terkait dalam proses pengiriman tenaga kerja keluar negeri seolah-olah menjadi bumbu penyedap untuk melancarkan tujuan para penyalur tenaga kerja mengeruk keuntungan dari para pencari pekerja tersebut dan menjadikan mereka tersebut hanyalah objek dari suatu kejahatan yang dinamakan perdagangan manusia. Perdagangan Manusia merupakan suatu tantangan yang sangat mendasar di bidang Hak Asasi Manusia karena sangat kental dengan unsur-unsur ancaman, kekerasan dan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya.Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan pemerintah dalam menangani permasalahan TKI/TKW yang menjadi korban dari perdagangan manusia, dan memberikan informasi yang jelas tentang persyaratan menjadi TKI/TKW yang hendak bekerja di luar negeri serta usaha/tindakan pemerintah dalam pemberian sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan perdagangan manusia. Dalam tujuan penulisan tersebut, mungkin sudah tiba saatnya bagi Indonesia memikirkan perlunya semacam. Badan Usaha Milik Negara yang menangani TKI/TKW secara professional dibawah pengawasan DEPNAKERTRANS dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan para pengerah tenaga kerja di seluruh Indonesia. Tenaga kerja yang dilatih secara professional, pasti akan mendapatkan. hasil optimal."

"This Essay critically examines the kai ba lidai Shinji (Annals of Batavia), a Chinese History of Batavia Which was written by an anonymous Chinese author around 1794 as part of the rather large corpus of Chinese community of Batavia/Jakarta. A short intoducition about earlier authors who have dealt with the text is followed by cimments in the composition, structure and historical value of this unique urban hitory."

"Apabila dilihat dari sisi kuantitas, program pemerintah untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia keluar negeri martian dapat dikatakan berhasil dengan baik, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri cenderung terus meningkat, akan tetapi jika dilihat dari aspek perlindungan terhadap buruh migran, terutama perlindungan hukum, program pemerintah tersebut masih patut dipertanyakan mengingat masih rentannya pelindungan hukum terhadap buruh migran khususnya buruh migran informal.Sebagai suatu studi comparative dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi buruh migran Indonesia, sangatlah perlu melihat suatu model penanganan buruh migran yang bisa dikatakan cukup berhasil yaitu penanganan buruh migran Fhilipina.Dalam penulisan Tesis ini kemudian akan dikaji mengenai : Bagaimana penanganan dan pengaturan perlindungan buruh migran Indonesia?, Bagaimana penanganan dan pengaturan buruh migran Philipina?, Apakah pengaturan buruh migran yang ada sudah cukup memberikan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia dan bagaimana jika dibandingkan dengan Philipina?, dan terakhir adalah Bagaimana peran negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia dan perbandingannya dengan Philipina?Dari penelitian dan kajian Tesis dapat disimpulkan sebagai berikut : Pengaturan perlindungan buruh migran Indonesia peraturan yang berlaku saat hanya sebatas peraturan setingkat menteri, padahal persoalanlurusan buruh mingran Indonesia bersinggungan dengan lintas departemen dan lintas negara.Pengaturan buruh migran Philipina diatur dalam suatu undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap buruh migran yaitu Republik Act 8024 (The Migran Workers and Filipinos Act of 1995). Keberhasilan Philipina dalam menangani penataan tenaga kerja Philipina di luar negeri pada umumnya tidak terlepas dari peranan Departemen Tenaga Kerja Philipina dan 3 (tiga) badan penunjangnya seperti Philipine Overseas Employment Administration (POEA), Overseas Welfare Worker Administration (OWWA), dan Technical Education and Skill Development Authority (TESDA).Perlindungan hukum buruh migran Indonesia masih memiliki kelemahan sehingga belum cukup efektif dan maksimal dalam memberikan perlindungan buruh migran. Peran negara dalam memberi perlindungan terhadap buruh migran Indonesia masih sangat minim. Pendapat ini muncul seiring dengan masih banyaknya kasus yang menimpa buruh migran Indonesia, terutama pada saat tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri, seperti inisalnya kasus pelecehan seksual, perkosaan, penipuan, eksploitasi dan sebagainya."

"

Sejarah pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri oleh pemerintah Indonesia sudah dimulai sejak beberapa dekade terakhir. Sebagai negara berkembang dengan peningkatan demokrasi, pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri oleh negara ini perlu dikaji. Dengan menggunakan analisis kualitatif data makro dan survei kuesioner di Tokyo, studi ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri oleh pemerintah Indonesia? Bagaimana pemilihnya Dan bagaimana pendaftaran, administrasi, fasilitasi pemungutan suara, dan metode pemungutan suara mempengaruhi partisipasi pemilih di luar negeri pada pemilihan di negara asal Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah menyiapkan sumber daya yang cukup besar untuk memfasilitasi pemungutan suara di luar negeri. Meski demikian, hasil survei menunjukkan bahwa fasilitasi tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pemilih. Meskipun warga yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki kesadaran yang tinggi tentang pemilihan negara asal, beberapa masalah dalam fasilitasi pemungutan suara dapat menghalangi mereka dalam menggunakan hak suaranya.

---

The history of external voting by the Indonesian government dates back to the last few decades. As an emerging country with increasing democracy, the implementation of external voting in this country needs to be studied. Using qualitative analysis of macro data and questionnaire survey in Tokyo, this study attempts to address the following questions: How is the implementation of external voting by the Indonesian government? How is the voter And how does the registration, administration, voting facilitation, and voting method influence voter participation in home country elections The findings suggest that the government provide a lot of resource to facilitate external voting. Nevertheless, survey results revealed that some facilitation was inadequate compare to the number of voters. Although highly educated citizens tend to have a high awareness of home country election, some problems in voting facilitation might prevent them from voting.

"

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi menempati posisi penting dalam kebijakan politik luar negeri pemerintahan Presiders Bill Clinton. Kebijakan pemerintahan Clinton terhadap Haiti pada tahun 1993-1994 adalah contoh kasus yang nyata dan terang-terangan dalam upaya Amerika mempromosikan demokrasi. Pemerintahan Clinton memandang bahwa rejim militer Haiti yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah hasil pemilihan demokratis merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan Clinton merasa perlu melakukan upaya pemulihan dan promosi demokrasi di negara Kawasan Karibia tersebut. Misi Amerika di Haiti tersebut tidak semata-mata menyangkut promosi demokrasi, tapi juga dikaitkan dengan upaya Amerika memperluas pasar bebas (free market). Karena bagi pemerintahan Clinton, kebijakan demokrasi harus dikaitkan Pula secara terpadu dengan upaya memperluas pasar bebas. Pelaksanaan kebijakan ini sesungguhnya terkait dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan juga merupakan bagian dari strategi Amerika untuk menciptakan perdamaian di dunia yang didasarkan atas terciptanya pemerintahan demokratis di mana-mana."

"Kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Dalam pasal 28 UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah menjamin kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, selama tiga puluh tahun lebih berada di bawah pemerintahan Orde Baru, jaminan akan kebebasan menyampaikan pendapat atau berekspresi menjadi slogan semata. Kita melihat pada masa Orde Baru, masyarakat dikekang kebebasannya dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.Kebebasan pers yang dimulai sejak Soeharto lengser mengubah wajah media massa di Indonesia. Berita-berita yang pada era Orde Baru tabu untuk dibicarakan, menjadi hal yang biasa dibaca dan didengar oleh masyarakat awam. Pemerintah membuat peraturan yang membolehkan media elektronik swasta, antara lain radio swasta, untuk membuat dan menyiarkan berita. Maka berdirilah beberapa stasiun radio swasta yang mengklaim dirinya sebagai stasiun radio berita. Radio swasta berlomba-lomba untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat, langsung dari tempat kejadian. Bagaimana dengan stasiun radio pemerintah, yaitu Radio Republik Indonesia, yang sejak Departemen Penerangan dibubarkan menyebut dirinya sebagai stasiun radio publik? Walaupun RRI sudah berdiri sejak tahun 1945 dan memiliki pengalaman dan sumber daya manusia yang melimpah, nampaknya RRI belum bisa mengejar ketinggalannya dalam memberikan berita teraktual kepada pendengarnya.RRI memiliki cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cabang Radio Republik Indonesia adalah Siaran Luar Negeri atau yang lebih dikenal dengan Voice of Indonesia (VOI) atau Suara Indonesia, yang mengudara dari Jakarta dalam 11 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Indonesia, Melayu, Thailand, Jerman, Perancis, Jepang, Mandarin, Arab, Spanyol dan Korea. Siaran Luar Negeri merupakan sarana penerangan luar negeri yang telah dimiliki oleh RRI sejak tahun 1945.Penelitian ini bersifat kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses produksi berita di Siaran Luar Negeri RRI Jakarta dan untuk mengetahui faktor-faktor internal apakah yang mepengaruhi proses produksi dan isi berita. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan model hirarki dari Shoemaker & Reese. Berdasarkan data yang didapat dari in-depth interview dan observasi, serta menghubungkannya dengan model hirarki dari Shoemaker & Reese, penulis menganalisis proses produksi berita dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan isi berita pada Siaran Luar Negeri RRI Jakarta di era kebebasan pers.Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa dalam proses produksi berita di Siaran Luar Negeri RRI Jakarta level individu dan rutinitas media memiliki pengaruh yang besar dalam penentuan isi berita. Berita yang sudah dibuat oleh redaksi tidak seturuhnya disiarkan, karena hat itu tergantung pada penyiar dan staf desk bahasa yang bertugas. Proses produksi berita di Siaran Luar Negeri masih merupakan ritunitas kerja yang setiap hari dilakukan dari tahun ke tahun, sehingga kemampuan pekerja media, dalam hal ini redaksi dan editor tidak berubah.

---

News Production Process At Overseas Service (Public Radio) In The Press Freedom EraA freedom of speech and expressing an opinion is one of human rights protected by laws. In Article 28 of Indonesia's 1945 Constitutions it is written that the government guarantee a freedom to express an opinion before the public. However, for thirty years under the New Order regime, a guarantee to express an opinion was only a slogan. We can see that during the New Order regime, the people were restricted to express their opinions.

Press freedom that has begun since the fall of Suharto regime had changed the face of Indonesia's mass media. News that was considered to be a taboo has become a common news in the era of press freedom. The government has issued a regulation that allows private electronic media, including radio, to make and broadcast its own news. As a result, many private radio stations have been established and they called themselves as news radio. They try to provide fast and current news, live from the spot. How about the government-owned radio station, Radio Republik Indonesia (RRI), which has changed its status since the liquidation of Ministry of Information? RRI has also changed its service from government's voice radio to become a public service radio. Even though RRI has many human rights resources and has been established since 1945, it seems that it cannot catch up with its competitors, the private radio stations.

RRI has many branches. One of its branches is the Overseas Service or Voice of Indonesia which aims at providing information about Indonesia to foreign listeners. The Overseas Service of RRI has 11 (eleven) language services, namely English, Indonesian, Malay, Thailand, Germany, French, Japanese, Mandarin, Arabic, Spanish, and Korean languages. It has also been established since 1945.

This is a qualitative research. The aim of this research is to find out the news production process at the Overseas Service of radio Republic Indonesia and to know factors influencing the process and the news content. To answer those questions, the research uses hierarchical model of Shoemaker and Reese. Based on the data obtained from in-depth interview and observation and connecting them with the hierarchical model of Shoemaker and Reese, the researcher analyzes the news production process and factors influencing news content at the Overseas Service of Radio Republik Indonesia in the press freedom era

The result of the research shows that in the news production process at the Overseas Service of Radio Republik Indonesia, individual and routine media levels have great influences in deciding the news content. It shows that not all news item made and edited by editor desk staff are used and broadcast, since it all depends on the broadcaster of the desk staff who translate the news on duty. News production process is only a routine and daily job performed from year to year, so that the capability of the media workers, in this case, the editor staff and the broadcaster, has not improved."

"Pokok permasalahan penelitian untuk menulis tesis ini adalah bagaimana Cakupan dari Usaha di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dapat memberikan penerimaan negara yang paling besar namun juga dapat diterima oleh negara-negara mitra perjanjian (treaty partners).Tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pejabat pajak yang merumuskan kebijakan perpajakan dan yang melaksanakan di lapangan dan para konsultan pajak. Penelitian juga dilakukan atas dokumen yaitu undangundang domestik, tax treaties serta buku-buku karya ilmiah, balk menurut para ahli perpajakan, maupun menurut para pejabat yang merumuskan kebijakan dan yang bertugas menerapkan di lapangan.Apabila pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha hanya didasarkan atas penghasilan yang dapat dibuktikan diperoleh bentuk usaha tetap, maka kegiatan-kegiatan usaha yang sebenarnya juga dilakukan oleh bentuk usaha tetap, dilaporkan kepada fiskus di negara berkembang sebagai kegiatan yang langsung dilakukan oleh kantor pusat perusahaan. Fiskus di negara berkembang sering tidak mempunyai cukup kemampuan untuk dapat mengidentifikasi semua kegiatan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Para ahli perpajakan PBB sepakat untuk menyarankan dianutnya force of attraction rule."Force of attraction rule" seperti diterapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Republik Indonesia - Australia adalah yang paling luas dengan potensi penerimaan pajak yang paling besar. Belum semua "tax treaties" menggunakan konsep "force of attraction"."Tax treaties" lainnya yang sudah menganut masih perlu diupayakan agar "force of attraction rule" nya juga menjadi yang paling luas. Oleh karena itu masih ada peluang untuk melakukan renegoisasi berkenaan dengan dua kelompok tax treaties :(1) yang belum menganut force of attraction rule menjadi "force of attraction";(2) yang menganut force of attration rule tetapi belum yang terluas perlu diupayakan untuk menjadi "force of attraction" yang terluas."