Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tuberkulosis merupakan masalah kesebatan masyarakat di Indonesia, karena dapat menyebabkan kematian. Untuk penanggulangan penyakit tuberculosis, pemerintah telah melaksanakan Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse). Pengobatan yang baik dan teratur dapat menyembubkan penderita TB Paru. Penderita TB Paru dapat mengalami DO (Drop Out), bila pengobatan tidak baik dan tidak teratur. Angka DO di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Bandung pada tahun 2005 adalah 11,6 %. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor yang berhubungan dengan terjadinya DO pada penderita TB Paru di Balai Kesehatan Paru Masyarakat tahun 2007. Penelitian ini menggunakan data primer dengan desain kasus kontrol dan dilakukan pada penderita TB Paru yang berasal dari Kota Bandung dan berobat di Balai Kesehatan Pam Masyarakat dengan jumlah sampel kasus 115 responden dan kontrol sebanyak 115 responden. Kasus adalah penderita TB Paru yang Drop Oul, sedangkan kontrol adalah penderita TB Paru yang tidak Drop Out. Pada penelitian ini variabel yang berhubungan dengan terjadinya Drop Out adalah pengetahuan, biaya dan keberadaan PMO. Pengetahuan mempunyai OR =5,2 dengan 95% C T: 2,79-9,80 berarti bahwa penderita TB Paru dengan pengetahuan yang kurang barisiko 5,2 kali menjadi DO bila dibandingkan dengan pengetahuan yang baik setelah dikontrol variabel biaya dan PMO. Variabel biaya mempunyai OR= 3,4 dengan 95% CI: 1,80-6,23 berarti bahwa penderita dengan presepsi biaya mahal berisiko 3,4 kali bila dibandingkan dengan penderita dengan presepsi biaya murah, setelah dikontrol variabel pengetahuan dan PMO Variabel keberadaan PMO mempunyai OR= 2,2 dengan 95% CI: 1,16-4,05 berarti bahwa penderita yang tidak mempunyai PMO berisiko 2,2 kali bila dibandingkan dengan penderita yang mempunyai PMO setelah dikontrol variabel pengetahuan dan biaya.

---

Tuberculosis is a public health problem in Indonesia due to the life threatening nature of the disease, To contro) tuberculosis, the government has implemented DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) Strategy, Good and regular treatment can cure lung TB patients. Lung TB patients, will be DOs (Drop Outs) when the treatment is not performed well and regularly The DO rate at the Balal Kesehalan Paru Masyarakot (Public Lung Health Center), Bandung City in 2005 was 11,6 %, The aim of this study is to know factors related 10 Lung TB patient drop outs in Ball'; Kesehatan Par" Masyarakat in 2007.

The study is conducted using primary data with case control design and was performed to Lung TB patients who came from Bandung City and who were treated at Balai Kesehatan Poru }Jasyarakaf with a sample size of 115 case respondents and 115 control respondents. The case respondents consist of Lung TB patients who drop out while the control respondents consist of Lung TB patients who do not drop out of treatment.

The variables relationship with happened of Lung TB patients who drop OUT in this research arc knowledge, cost, and the presence of drug observer. Knowledge has an OR of 5.2 with 95% Cl: 2.80-9,80 meaning that a Lung TB patient whose knowledge is poor has 5.2 times more risk to DO compared to those with good knowledge after the cost and drug observer variab1es are controlled, The cost variable has an OR of 3.4 with 95% Cl: 1.80 -6.23 meaning that patients with a perception of high cost have 3.4 more risk compared to patients with a perception of low cost after the knowledge and drug observer variables are controlled. The presence of drug observer variable has an OR of 2.2 with 95% CI: L160-4.049 meaning that patients who do not have drug observer has 2.2 times more risk compared to patients with drug observer after the knowledge and cost variables are controlled."

"Business relationships between customer firms and their logistics service providers represent an increasingly important element of today’s supply chains and thus, the success of such logistics outsourcing relationships has crucial relevance for the competitiveness of a supply chain. With his three papers on success factors in logistics outsourcing, Alexander de Grahl provides relevant insights regarding this important research question. In detail, adopting different perspectives in the three papers, the work shows how logistics service providers, customer firms and the two parties together can contribute to successful logistics outsourcing relationships."

"Salah satu unsur dari internal stability pada dinding penahan tanah perkuatan polyester strip adalah pull out resistance. Komponen utama yang berperan dalam pull out resistance adalah interaksi yang terjadi antara tanah timbunan dengan polyester strip yang mengakibatkan adanya friksi/gaya penahan pada dinding penahan tanah. Dalam penelitian ini penulis akan mempelajari gaya pull out yang terjadi pada pengetesan di lapangan dan gaya pull out pada pengetesan dengan pull out box. Hasil test tersebut juga akan digunakan untuk untuk mendapatkan nilai sudut geser antara polyester strip dengan tanah timbunan dan menghitung kapasitas pull out maksimum berdasarkan persamaan dalam FHWA.

---

One of the internal stability elements of retaining wall is the pull out resistance. The main components that involve in the pull out resistance is the interaction that occurs between the soil and polyester strip that resulted friction / pull out force. The author will study the result of pull out force obtained in field test and from experimental using the pull out box. The result also will be used to calculate friction angle value between polyester and the soil and to calculate the maximum pull out capacity using the FHWA equation."

"Pemerintah telah melekukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dengan tujuan mewujudkan derajad kesehatan yang optimal. Berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya program Quality Assurance (QA) yang dilaporkan telah berhasil meningkatan kepuasan pasien dan kepatuhan petugas dalam pnatalaksanaan penderita sampat 90 %. Namun dengan berakhimya program QA dipenghujung tahun 2000, berdampak pada penurunan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Menurunnya jumlah pengunjung puskesmas di Kabupaten Padang Panaman beberapa tahun terakhir int mungkin disebabkan rendahnya kepuasan pasien terhadap pelayanan di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kepuasan pasien puskesmas dan hubungannya dengan karaktenstik umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kualitas pemenksaan. Jenis penelitian adalah cross sectional. Responden yang diwawancarai adalah 100 pasien Puskesmas Kabupaten Padang Pariaman, menggunakan analisa univariate, bivariate dan multivariate. Penelitian dilaksanakan pada 9 Februari sampai 19 Maret 2004. Pengukuran kepuasan dilakukan dengan mengeunakan median sebagai cui of point. Hasil penelitian memperlihatkan pasien yang puas terhadap pelayanan puskesmas sebesar 57,0 % sedangkan yang tidak puas 47 %. Kepuasan paling tinggi ditemukan terhadap kondisi lingkungan (82%), paling rendah terhadap pelayanan di poliklinik (55,0%) dengan kualitas pemeriksaan yang baik di poliklinik hanya sebesar 28 %. Dengan demikian kepuasan tersebut lebih banyak di tunjang oleh kondisi lingkungan, bukan oleh pelayanan di poliklinik. Dari analisis bivariat didapatkan faktor yang berhubungan secara signifikan dengan kepuasan adalah pendidikan dan kualitas pemeriksaan. Namun analisis multivariat menunjukan faktor yang berhubungan secara signifikan dengan kepuasan adalah pendidikan, jenis kelamin dan kualitas pemeriksaan masing-masing dengan odds ratio 4,531 ; 0,327 dan 3,889. Disarankan agar program Qualify Assurance kembali dijalankan mulai dari kegiatan pelatihan ulang / penyegaran QA untuk seluruh puskesmas, sampai kepada pembentukan tim supervisor di kabupaten.

---

Analysis of Out-Patient's Satisfaction in Regency of Padang Pariaman Year 2004 The government has performed various efforts to increase the health service to realize an optimum health level Various efforts have been done. One of them is Quality Assurance (QA) program which is reported as successful in increasing the patients' satisfaction and obedience of the person in charge in administration of the patients up to 90%. However, with the end of QAA program at the end of the year 2000, it caused the decrease of the service quality and patients' satisfaction.

The decreasing number of patients in Regency of Padang Pariaman in the past several years is probably due to the low patients' satisfaction towards the services in the community health center. This research is intended to obtain the description about the satisfaction of the community health center's patients and its relationship with the characteristics such as age, sex, education, occupation, and quality of examination. Type of the research is cross sectional. The respondents interviewed is 1 00 patients of Puskesmas of Padang Pariamman Regency, by using univariate, bivariate and multivariate analysis. This research was conducted on February 9 to March, 2004. The satisfaction measurement is done by using median as cut of point.

The result of research shown that the patients that are satisfied with the service of the Puskesmas is 57.0%, while the unsatisfied patients is 47%. The highest satisfaction is found towards the environment condition (82%), and the lowest satisfaction is towards the policlinic service (55.0%) and good examination quality is in the policlinic which is only 28%. Therefore, such satisfaction is much supported by the environment condition, not by the service in the policlinic.

From the bivariate analysis it is found out that the factor which is related significantly with the satisfaction is education and quality of examination. However, the multivariate analysis indicates that the factors related significantly with the satisfaction are education, sex, and quality of examination, respectively with odds ration 4,531; 0,327 and 3,889.

It is suggested that the Quality Assurance program needs to be started again from QA retraining activities/ refreshment for all puskesmas, up to the establishment of supervisor team in the regency."

"Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 60 telah mengatur secara tegas praktek bisnis ekonomi. Para nasabah yang berperkara pada perbankan syariah dan ekonomi Iainnya berkewajiban mengacu kepada klausa perjanjian; apakah menggunakan jasa Arbitrase Syariah atau Peradilan Agama. Meskipun UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah dan ekonomi lainnya bukan berarti eksistensi arbitrase syariah yang juga mengacu kepada UU No. 30 Tahun 1999 tidak mempunyai peran dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Arbitrase Syariah tetap mempunyai peran penting dalam menyelesaikan perkara-perkara perbankan syariah dan ekonomi lainnya; sebab para pihak yang berperkara babas memilih peradilan yang ada. Sistem arbitrase syariah dengan menggunakan pendekatan pactum the corpromittenda yang mempunyai putusan sifat final and binding oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dirasakan sangat tepat karena cara tersebut sekaligus dapat berfungsi sebagai bagian dari usaha penyaringan terhadap calon-calon nasabah yang memiliki i'tikad balk, yang berfungsi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak Direksi Bank Muamalat Indonesia secara finansial yang berkaitan dengan penyelesaian tagihan kredit macet. Sebelum lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, BAMUIIBasyarnas dipergunakan sebagai satu-satunya lembaga/ badan yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara sengketa sesuai dengan klausa perjanjian antara perbankan syariah dan nasabahnya. Namun setelah diberlakukannya Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama diberi kewenangan untuk penyelesaian perkara sengketa Perbankan Syariah. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BamuiBasyarnas) semula mengacu pada rechtes for dering yang secara prinsip adalah sama dengan yang diatur dalam UU No. 30/1999 dengan mengutamakan perdamaian/ islah. Peraturan prosedur ini tidaklah berbeda secara significan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANT). Perbedaan yang terjadi hanyalah terletak pada hukum acara yang dipergunakan. Untuk mengetahui eksistensi dan peran sistem arbitrase syariah dengan menggunakan pendekatan pactum the comprornittendo, klausa perjanjian, dan prosedur penyelesaian perkara sengketa perbankan syariah; Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pendekatan historis dan komparatif untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku, tulisan, dan pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum)."

"Indonesia telah mengalami krisis keuangan terburuk pada tahun 1997/1999. Pemerintah terpaksa melakukan bail-out melalui penerbitan lebih dari Rp550 triliun obligasi untuk merestrukturisasi sistem perbankan nasional. Sejak itu, pemerintah menyadari bahwa resolusi bail-out bukanlah cara yang terbaik untuk menyelamatkan bank-bank yang gagal, terutama yang berdampak sistemik. Pada tahun 2016, pemerintah telah mengeluarkan metode resolusi baru yang menggunakan mekanisme bail-in yang diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Kehadiran UU PPKSK menandai era baru dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan di Indonesia. Menurut UU PPKSK, mekanisme bail-in akan menjadi prioritas utama dalam penanganan bank sistemik yang gagal, dimana rencana pemulihan untuk mengatasi permasalahan bank gagal akan mengutamakan menggunakan sumber daya dari bank itu sendiri, tanpa melibatkan Anggaran dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, permasalahan di atas menimbulkan rumusan masalah yaitu mengapa pemerintah mengganti skema bail-out dengan bail-in dalam menangani bank gagal dan apa implikasi dari substitusi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitiannya digolongkan sebagai deskriptif, eksplanatori, dan komparatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa konsep bail-out memiliki efek yang lebih merugikan daripada menyelesaikan permasalahan bank. Salah satu alasan utama mengapa penggunaan resolusi bail-out harus diminimalkan dan diganti dengan resolusi bail-in adalah Moral Hazard. Metode resolusi bail-out juga membebani anggaran negara. Di sisi lain, mekanisme bail-in yang dapat mengalokasikan kerugian yang disebabkan oleh bank kepada kreditur senior atau pemegang saham dan menghindari penggunaan anggaran negara, sehingga meminimalkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Namun, Indonesia tetap menerapkan mekanisme bail-out melalui Penyertaan Modal Sementara tanpa mengikutsertakan pemegang saham atau dikenal juga sebagai Open Bank Assistance (OBA). UU PPKSK hanya menambah mekanisme baru yaitu bail-in, sehingga menambah kewenangan LPS dalam menyelesaikan bank gagal. Oleh karena itu, terdapat tambahan opsi resolusi namun tidak menggantikannya. Penulis mempunyai saran kepada Pemerintah Indonesia untuk menghapuskan mekanisme bail-out dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Open Bank Assistance. Bahkan Amerika Serikat telah menghapus opsi Open Bank Assistance sejak diberlakukannya Dodd-Frank Act pada tahun 2010.

---

Indonesia has experienced the worst financial crisis in 1997/1998. The government was forced to bail-out through the issuance of more that Rp550 trillion in bonds to restructure the national banking system. Since then, the government has come to realization that that bail-out resolution is not the best way to save failing banks, especially banks with systemic impacts. On 2016, the government had introduce a new resolution methods using the bail-in mechanism which is regulated under the Financial System Crisis Prevention and Management Act (UU PPKSK). The presence of the UU PPKSK also marks a new era in the prevention and handling of financial system crises in Indonesia. According to UU PPKSK, the bail-in mechanism is a top priority in dealing with failed systemic banks. That means, the recovery plan to overcome the problem of failed banks with financial difficulties will be carried out by involving the bank's own resources, without involving the State Budget and Expenditure (APBN). Hence, the aforementioned issues gives rise to the following research questions that will be discussed within this thesis, namely why did the government substitute the bail-out with bail-in mechanism in managing bank failure and what are the implications from the substitution. The research type used in this thesis is juridical-normative research, the research typology can be classified as descriptive, explanatory, and comparative. This research utilizes secondary data which encompasses primary sources, secondary sources, and tertiary sources. The data obtained in this research will then be analysed through qualitative approach. All in all, it can be concluded that the bail-out concept has more of an adverse effect rather than resolving the troubled bank. One of the primary reason why the use of bail-out resolution should be minimized and replaced with the bail-in resolution is Moral Hazard. Bail-out also burden the state’s budget. On the other hand, the new bail-in mechanism can allocate losses caused by the banks to senior creditors or shareholders and avoid the use of the state’s budget, hence minimizing its impact on the financial system stability. However, Indonesia still implement bail-out mechanism through Temporary Equity Participation (PMS) without involving the shareholders or also known as Open Bank Assistance (OBA). UU PPKSK only add new mechanism which is bail-in, thus this adds the authority of LPS in resolving failing banks. So there are additional resolution option but it does not replace it. The author would like to recommend to the Indonesian Government to abolish the bail-out mechanism from the laws and regulations in Indonesia, which is Open Bank Assistance (OBA). Even the United States of America has eradicate the Open Bank Assistance option since the enactment of the Dodd- Frank Act in 2010."

"Dengan jumlah pemakaian obat yang cukup tinggi maka pengelolaan obat di Seksi Logistik Perbekes harus dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dapat menghindari stock out obat. Pada Triwulan I tahun 2009 terdapat 5,70% permintaan yang tidak terlayani. Faktor utama yang dapat mempengaruhinya adalah terjadi stock out untuk itu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stock out obat di Gudang Logistik Perbekes RSIJ Cempaka Putih.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kasus dimana menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari input, proses dan output. Kerangka konsep yang dikembangkan untuk penelitian ini dibuat dengan asumsi bahwa pelaksanaan fungsi logistik dipengaruhi oleh SDM, prosedur dan rekanan pada input serta pada proses yaitu perencanaan persediaan, pengadaan, pengawasan persediaan, dan pengendalian persediaan, yang selanjutnya akan berdampak pada terjadinya stock out obat di Gudang Logistik Perbekes. Teknik penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder yang berhubungan dengan siklus logistik.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa stock out dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : ketidaktelitian petugas gudang dalam pemesanan obat, implementasi penggunaan formularium oleh user belum berjalan secara optimal, kekosongan pada principle (produsen), kekosongan pada distributor, terdapat permasalahan pada distributor mengenai keterlambatan penukaran faktur, keterlambatan pengiriman barang dari distributor, keterlambatan pembayaran ke rekanan, keterlambatan pemesanan akibat kelalaian petugas, kurangnya pemantauan kinerja obat.Diharapkan agar lebih mengoptimalkan koordinasi pada SDM mengenai ketersediaan obat, sebaiknya dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai standarisasi formularium, diharapkan pengkajian mengenai informasi ketersediaan barang pada rekanan dapat dilakukan secara intensif, sebaiknya perlu dilakukan peninjauan mengenai perencanaan persediaan dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dan meperkirakan adanya kenaikan untuk pemakaian berikutnya, sebaiknya diperhatikan proses pembayaran agar tidak menghambat pemesanan obat selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan dalam memantau obat yang sudah mendekati batasan minimum, sebaiknya perlu dilakukan tinjauan mengenai penerapan pengendalian persediaan, tidak hanya menggunakan metode minimum maksimum saja, tetapi juga turut memperhitungkan jumlah pemesanan ekonomisnya (EOQ) berdasarkan analisa pemakaian.

---

With the high amount of the usage drugs in the management of the Logistics Section Health Equipment, it should be done in effectively and efficiently, so that they can avoid stock out drugs. In the year 2009 of Quarter I there is 5.70% requested that can not fullfiled. The main factors that can cause that thing is the stocks are going out, for the purpose of conducting this research is to know the description and the factors that affect the stock out of a drug in Warehouse Logistics Health Equipment RSIJ Cempaka Putih.The method of the research is using the type of qualitative research as a case study approach where the system consists of input, process and output. The framework concept was developed for this research are made with the assumption that the implementation of the logistics function is influenced by human resources, procedures and partners in the input and in the process are supply planning, procurement, inventory control, and inventory control, which will further impact on the stock out of a drug in the Warehouse Logistics of Health Equipment. The techniques of this research is carried out with interviews and secondary data collection related to the logistics cycle.Based on the results of research can be concluded that stock out can be caused by several things, including: inaccuracy in the warehouse ordering drugs, the implementation by the use of formularium user has not run optimally, on the vacuum principle (the manufacturer), distributor of the vacuum, there are problems with the distributor on invoice exchange delays, delays in shipping goods from distributors, delays in payments to partners, the delay in orders due to the negligence, lack of monitoring the performance of drugs.Expected to be more coordination in the human resources to optimize the availability of drugs, should be of more standardization formularium, information about the expected availability of goods on the partnership can be done intensively, should it need to be planning on taking into account the supply and demand estimates the increasing of the next the usage, should be the process that does not prevent further order drugs, need to be increased to monitor drugs that are approaching the limits of the minimum, you should need to do a review on the implementation of supply, not only use the minimum maximum method, but also take into account the number of economically order (EOQ) based on the analysis of usage."