Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem perbankan memiliki peran sentral dan strategis dalam perekonomian negara. Perihal pengawasan bank yang belum efektif merupakan salah satu bagian permasalahan yang dihadapi oleh perbankan saat ini. Sebagaimana diketahui, lebih dari 87% (delapan puluh tujuh persen) aset industri jasa keuangan di Indonesia merupakan aset industri perbankan. Peran Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas perbankan dan moneter dikhawatirkan akan muncul adanya potensi conflict of interest sebagai akibat pelaksanaan kedua fungsi yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda oleh lembaga tersebut, oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga yang fokus mengawasi sektor perbankan dan agar Bank Indonesia dapat memfokuskan diri sebagai otoritas moneter di Indonesia. Adapun 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana Basel Core Bank Principles (BCBS) sebagai standar internasional dalam pembentukan pengawasan perbankan melihat pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan oleh suatu lembaga. Kedua, apakah yang menjadi pertimbangan hukum dalam pembentukan otoritas jasa keuangan di Indonesia. Di dalam menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data-data sekunder. Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bentuk pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan sangat tidak lazim di lingkungan prudential sektor keuangan. Di dalam BCBS tersebut disebutkan bahwa lembaga pengawasan memiliki kebijakan pengawasan yang tepat untuk melakukan tindakan perbaikan, selain itu pertimbangan-pertimbangan di dalam pembentukan otoritas jasa keuangan dikarenakan lemahnya pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia guna menghindari terjadinya conflict of interest.

---

Banking system has a central and strategic role in the economy of the country. About that have not been effective bank supervision is one of the problems faced by banks today. As is known, more than 87% (eighty seven percent) of assets financial services industry in Indonesia is an asset of the banking industry. The role of Bank Indonesia in carrying out its function as a banking and monetary authorities fear it would appear there is potential conflict of interest as a result of the implementation of the two functions that each have different interests by the agency, and therefore needed an agency that focuses supervise the banking sector and for Bank Indonesia to focus as the monetary authority in Indonesia. As for 2 (two) problem in this research, namely: First, how the Bank's Basel Core Principles (BCBS) as the international standard in the establishment of banking supervision and regulation function to see the separation of banking supervision by an agency. Second, what are the legal considerations in the establishment of the financial services authority in Indonesia. In the answer the problem in writing this thesis, the author will use a method of normative legal approaches that can be construed as legal research library that is based on literature or secondary data. Based on the exposure and discussion in this study, the authors conclude the separation of banking regulation and supervision function is not common in the financial sector prudential environment. In the BCBS mentioned that oversight agencies have policies that control right to take remedial action, in addition to these considerations in the formation of financial services authority due to a weak regulatory and oversight conducted by Bank Indonesia in order to avoid any conflict of interest."

"Krisis sistem keuangan merupakan suatu kondisi dimana institusi keuangan dan sistem keuangan yang terintegrasi mengalami gangguan. Bank sebagai salah satu institusi keuangan utama di Indonesia merupakan hal vital dan pengawasan institusi keuangan harus dilaksanakan dengan baik secara menyeluruh. Tulisan ini akan memberikan perbandingan antara otoritas keuangan di Indonesia dan Britania Raya terkait pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Tulisan ini ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan dianalisis secara deskriptif analitis. Sebagai lembaga keuangan vital, pengawasan baik di Indonesia dan Britania Raya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga mikroprudensial dan makroprudensial melalui kebijakan yang dimilikinya. Secara umum pencegahan mikroprudensial dengan mengawasi jalannya usaha perbankan terutama dalam permodalan, likuiditas, serta manajemen risiko. Sedangkan lembaga makroprudensial memberikan suatu pengawasan dan analisis menyeluruh terkait risiko sistemik dan sistem keuangan secara keseluruhan, memberikan pengawasan dimana lembaga mikroprudensial tidak memberikan pengawasan. Dalam kondisi krisis, otoritas keuangan di Indonesia dan Britania Raya akan melaksanakan koordinasi untuk memberikan tindakan penanganan. Secara umum, penyelenggaraan dan penanganan krisis sistem keuangan dilaksanakan cara yang sama, tetapi berbeda dalam tugas otoritas terkait di masing-masing negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan koordinasi otoritas keuangan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan efisien untuk mencegah terjadinya krisis sistem keuangan yang dapat merugikan negara.

---

A financial system crisis is a condition where financial institutions and integrated financial systems are disrupted. Banks as one of the main financial institutions in Indonesia are vital and the supervision of financial institutions must be carried out properly as a whole. This paper will provide a comparison between the financial authorities in Indonesia and the United Kingdom regarding the prevention and countermeasures of financial system crises. This paper is written using doctrinal research method and analysed descriptively. As vital financial institutions, supervision in both Indonesia and the United Kingdom is carried out by microprudential and macroprudential institutions through their policies. In general, microprudential supervision oversees the banking business, especially in terms of capital, liquidity, and risk management. While macroprudential institutions provide a comprehensive supervision and analysis related to systemic risk and the financial system as a whole, providing supervision where microprudential institutions do not provide supervision. In the event of a crisis, financial authorities in Indonesia and the United Kingdom will coordinate to provide handling actions. In general, the organisation and handling of financial system crises are carried out in the same way, but differ in the duties of the relevant authorities in each country. Therefore, it can be concluded that the coordination of financial authorities must be carried out in a coordinated manner."