Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Otopsi terhadap korban mati sebagai bagian utama dari pemeriksaan forensik di Jakarta masih sering ditolak oleh keluarga korban, walaupun pihak penyidik telah memintanya. Keluarga korban yang merupakan pemberi keputusan penolakan ini berciri-ciri sebagian besar pria, berusia antara 30 - 49 tahun, adalah saudara bukan sekandung dari korban, berpendidikan tamat SMTP atau SMTA , bersuku Jawa, Sunda atau keturunan Cina dan bekerja sebagai karyawan swasta. Ciri-ciri korban mati yang ditolak otopsinya pada umumnya adalah pelajar atau mahasiswa, berusia 10 - 29 tahun, merupakan golongan menengah ke bawah dengan kasus mati akibat kecelakaan lalu lintas.

Alasan penolakan otopsi forensik ini sebagian besar adalah faktor emosi berupa rasa sedih/kasihan (97,22%) dan pasrah terhadap keadaan (80,56%) serta faktor belum berpengalaman (merasa asing) karena baru pertama kali mengurus pencabutan Visum et Repertum (88,89%), pertama kali salah satu anggota keluarganya mati dengan permintaan harus diotopsi (83,33%) dan belum pernah melihat jenazah pasca otopsi (84,72%). Sedangkan faktor agama/kepercayaan dan adat serta faktor ketidaktahuan kegunaan otopsi forensik dan aspek medikolegal kasus keluarganya bukan merupakan alasan yang menonjol dari penolakan otopsi.

Abstrak :
ABSTRAK Angka Kematian ibu di Indonesia masih jadi masalah kesehatan dan belum mencapai target MDGs. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah perkotaan di ibukota negara yang memiliki kematian ibu cukup besar. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara Tiga Model Keterlambatan dengan kematian ibu berdasarkan karakteristik sosiodemografi, status reproduksi dan status pelayanan kesehatan. Desain Penelitian adalah Case Control dengan jumlah sampel 210 orang terdiri dari 71 kasus kematian ibu dan 139 kontrol dari ibu dengan riwayat komplikasi. Penelitian dilakukan di 10 Puskesmas Kecamatan pada Desember 2015. Analisis data dilakukan secara bivariat dan stratifikasi dengan uji chi square Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Terlambat Fase I dengan kematian ibu (OR: 8,68; 95%CI: 4,1-18,4, p=0,000), Terlambat Fase II (OR: 3,4; 95%CI: 1,8-6,4, p=0,000), Terlambat Fase III (OR: 2,74;95%CI; 1,4-5,3, p=0,002). Hanya mengalami terlambat Fase I saja berisiko 7,51 kali untuk mengalami kematian ibu (OR: 7,51; 95%CI; 2,5-22,1. P=0,000). Hanya mengalami Terlambat III saja berisiko 2,21 kali (OR: 2,21; 95%CI; 0,8-6,1). Perlunya peningkatan pelayanan P4K dengan melakukan monitoring dan evaluasi, peningkatan pelayanan KB ke masyarakat dan sosialisasi bahaya 4T pada ibu. Serta penguatan sistem rujukan dari pelayanan tingkat pertama ke pelayanan rujukan termasuk melakukan koordinasi dengan organisasi terkait untuk menekan angka kematian ibu.

---

ABSTRACT Maternal mortality rate in Indonesia is health problem and not achieve the MDGs. Administration city of East Jakarta is an urban area in the capital of a country that has large maternal mortality. This study aims to examine relationship between the Three Delays Model with maternal mortality by socio-demographic characteristics, reproductive status and the status of health care. This research was conducted by case control design with a sample of 210 people comprised" of 71 maternal mortality cases and 139 controls from a mother with a history of complications. The study was held in 10 sub-district health center in December 2015. For data analyze using bivariate and stratified by chi square test." The analysis showed that there is significant correlation between Late Phase I with maternal mortality (OR: 8.68; 95% CI: 4.1 to 18.4, p = 0.000), Late Phase II (OR: 3.4; 95 % CI: 1.8 to 6.4, p = 0.000), Late Phase III (OR: 2.74; 95% CI; 1.4 to 5.3, p = 0.002). Only experienced late Phase I only risk 7.51 times to experience maternal mortality (OR: 7.51; 95% CI; 2.5 to 22.1, P = 0.000). Only experienced late III only 2.21 times risk (OR: 2.21; 95% CI; 0.8 to 6.1). Reducing maternal mortality with increase P4K services by monitoring and evaluation, improvement of family planning services to the community and socialization 4T danger to the mother. Strengthening the referral system of first-rate services to referral services including coordinating with related organizations to reduce the number of maternal deaths.

Abstrak :
Profesi dokter forensik merupakan profesi yang sangat erat kaitannya dengan sains hukum, khususnya hukum kesehatan dan hukum pidana dan acara pidana. Sebagai Dibagian profesi kedokteran, dokter forensik juga tak luput dari penataan mengenai persetujuan dan rahasia medis. Dalam skripsi ini, Masalah utama yang diangkat adalah tentang implementasi dan regulasi informed consent mengenai proses otopsi forensik yang dilakukan oleh dokter forensik, serta segala sesuatu yang termasuk dalam lingkup rahasia penyakit dalam proses otopsi jenazah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan mewawancarai informan, serta pengolahan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan otopsi jenazah tidak perlu persetujuan (consent) dari keluarga korban untuk otopsi jenazah, yang dibutuhkan adalah pemberian informasi (informing) kepada keluarga korban. Ada rahasia medis yang harus dijaga oleh dokter forensik mencakup semua informasi medis mengenai jenazah, baik dari a menunjukkan tindakan kriminal atau tidak, dengan informasi medis menunjukkan bahwa semua tindak pidana harus diberikan hanya kepada penyidik polisi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Kesehatan Harus lebih disosialisasikan bahwa otopsi jenazah tidak diperlukan persetujuan keluarga korban, serta dokter forensik, harus lebih hati-hati memberikan informasi medis kepada pihak manapun. ......The forensic doctor profession is a profession that is closely related to legal science, especially health law and criminal law and criminal procedure. As part of the medical profession, forensic doctors also do not escape the arrangement regarding consents and medical secrets. In this thesis, the main problem raised is about the implementation and regulation of informed consent regarding the forensic autopsy process carried out by forensic doctors, as well as everything that is included in the scope of disease secrets in the autopsy process of a corpse. This research is a normative legal research with descriptive research type. The research data used is secondary data, with data collection methods, namely literature study and interviewing informants, as well as qualitative data processing. The results showed that in carrying out the autopsy of a corpse, consent from the victim's family did not need consent for the autopsy of a corpse, what was needed was providing information (informing) to the victim's family. There is a medical secret that must be kept by a forensic doctor including all medical information regarding the body, whether from a indicate a criminal act or not, with medical information indicates that all criminal acts must be given only to investigators Police. Ministry of Law and Human Rights and Ministry of Health It should be more socialized that an autopsy of the body is not necessary the consent of the victim's family, as well as forensic doctors, must be more careful provide medical information to any party.