Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"According to the constitutional provision, those who can be citizens are original Indonesian people and those of other nations who are legalized as citizens by law. Such as constitutional provision clearly causes two main problems. First, the problem of the difficulty to determine the criteria intended by original Indonesia people which could raise two categories that are original Indonesian citizens and non original ones. Such categorization finally does snot support the occurrence of national integration process and tends to arise a discriminative problem. This problem can be solved if the determination of the status of Indonesian citizenship is directed to the principle of original born citizen. Second, the provition that sstates "legalized as citizens by law" is an excessive one, because one's citizenship is dogmatically personal/individual. Therefore the handing over the status of citizen should enough be carried out by making a beschikking, for example The president Decree. Besides, the provision that the status of citizen should be legalized by law, may give more burdon to legislative institute to make law any time a party needs the status of Indonesian citizens. "
2004
340 JEPX 24:1 (2004)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Etty Andriaty
"This article analyse the function of information technology (IT) in the library, in particularly indexing, storage, and dissemination of information. Indexing function of IT in the library as well as copy cataloguing, original cataloguing, bibliographic monitoring, labeling, book card and its properties. IT function in information storage spread used in the CD, diskette, microform, etc. In dissemination of information IT used in diskette, audio visual and network. Dissemination of information through network like internet, LAN, WAn, Expert System, electronic group discussion, scientific group based computer"
1998
JIIP-1-1-Sept1998-70
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Gusno Rekozar
"Nyeri pasca bedah adalah sesuatu yang sangat mengganggu bagi pasien. Kenyamanan pasien adalah hal yang utama sehingga analgetik yang adekuat sangat dibutuhkan pada periode pasca bedah. Penatalaksanaan nyeri pasca bedah yang tidak adekuat menyebabkan terjadinya perubahan fisiologi tubuh; berupa peningkatan aktivitas simpatis, gangguan neuroendokrin dan metabolisme, mobilisasi yang terhambat, kecemasan, takut dan gangguan tidur.
The Agency for Health Care Policy and Research dari Departement of Health and Human Services Amerika Serikat mempublikasikan panduan praktis penatalaksanaan nyeri akut, di mana bila tidak didapatkan kontraindikasi, terapi farmakologi untuk nyeri pasca bedah ringan-sedang harus dimulai dengan Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs. NSAID menurunkan kadar mediator-mediator inflamatori pada daerah trauma, tidak menyebabkan sedasi atau depresi pernafasan, dan tidak mempengaruhi fungsi usus dan kandung kemih.
Pemberian obat untuk mengatasi nyeri dapat diberikan dalam berbagai cara seperti oral, suppositoria, transmukosa, intramuscular, intravena (intermitten atau kontinyus), dan regional analgesia, serta blok saraf perifer. Analgesia balans adalah cara pengelolaan nyeri pasca bedah yang bersifat multidrug di mana proses nyeri ditekan pada tiga tempat yaitu, transduksi dengan obat NSAID, transmisi dengan anestesi lokal dan modulasi dengan opioid.
Ketorolac adalah salah satu analgetik NSAID yang sering diberikan kepada pasien pasca operasi dengan tingkat nyeri yang tinggi. Hasil yang dicapai dengan pemberian analgetik ini memuaskan. Efek analgetik ketorolac sama baiknya dengan morfin dengan dosis yang sebanding, tanpa takut terjadinya depresi pemapasan. Hal inilah salah satu sebab dipilihnya ketorolac sebagai analgetik pasca operasi Ketorolac juga bersifat anti inflamasi sedang, Paul F White melaporkan bahwa pemberian ketorolac menurunkan tingkat kebutuhan fentanil pasta operasi sampai 32 %.
Dalam peneltian Etches disebutkan bahwa pemberian ketorolac menghilangkan nyeri dengan baik dan menurunkan tingkat kebutuhan morfin sampai 35 % dibandingkan plasebo. Terdapat suatu kepercayaan bahwa obat yang pertama kali keluar (launching), yang biaya disebut original product, adalah yang terbaik. Sebaliknya ada pula yang berpendapat obat sejenis yang dikeluarkan kemudian, me too drug, adalah yang terbaik. Di lain pihak seringkali original product jauh lebih mahal dibanding obat yang dikeluarkan berikutnya. Dalam hal ketorolac yang akan dibandingkan ini, harga ketorolac original tiga kali sampai empat kali lipat obat me too drug-nya. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan keefektifan antara keduanya, maka penelitian ini akan menjawabnya."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Estimation of regression curve usually conducted using three methods; parametric method, non- parametric method, and semi-parametric methods..."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Depok : LPHI-Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Dephuk dan HAM , 2005
346.048 8 UNI k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Melina Zafirah Afiani
"Studi gas dangkal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi gas pada Lapangan Lepas Pantai Jawa Barat Utara di masa mendatang. Hal ini dilakukan dengan mengubah paradigma gas dangkal yang sebelumnya dianggap berbahaya dan harus dihindari menjadi sebuah potensi gas yang dapat diproduksi secara komersial. Penampang seismik pada Formasi Cisubuh di Lapangan Z menunjukkan adanya anomali karakteristik seismik berupa bright spot dan acoustic blanking pada kedalaman kisaran 450 hingga 600 ms yang berasosiasi dengan pembacaan anomali gas pada data completion log dan mudlog.
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi distribusi lateral reservoir dan mengestimasi volume gas dangkal. Tiga atribut seismik yang digunakan yaitu atribut max peak amplitude, amplitudo rms, dan frekuensi sesaat. Hasil crossplot menunjukkan adanya korelasi yang baik antara nilai total gas tinggi dengan nilai amplitudo yang tinggi. Geometri reservoir gas dangkal dibuat melalui interpretasi pada atribut amplitudo yang di-overlay dengan peta struktur kedalaman. Perhitungan estimasi volume menggunakan metode Original Gas In Place menghasilkan nilai gas dangkal total pada Lapangan Z sebesar 20,4 bcf dengan luas yaitu 129.776,8 acre/ft. Zona yang direkomendasikan berada pada bagian selatan lapangan dengan estimasi berkisar 2-6 bcf.

The shallow gas study is one of the efforts that can be done to increase gas production in the Offshore of North West Java in the future. This is done by changing the paradigm of shallow gas, which was previously considered dangerous and must be avoided into a potential gas that can be produced commercially. Seismic section in the Cisubuh Formation in Field Z shows some seismic anomalies in the form of bright spots and acoustic blanking with a depth of 450 to 600 ms and associated with gas anomaly readings on data completion log and mudlog.
The purpose of this research is to identify the lateral distribution of the reservoir and estimate the volume of shallow gas. Three seismic attributes that used in this study are max peak amplitude, rms amplitude, and instantaneous frequency. Cross plot results indicate a good correlation between high total gas values with high amplitude. The shallow gas reservoir geometry is made through the interpretation of the amplitude attribute then overlay with the depth structure map. The calculation of gas volume using Original Gas In Place method, result a total value of shallow gas in Field Z of 20.4 bcf with an area of 129.776,8 acre/ft. The recommended zone is in the southern part of the field with estimates with the interval of 2-6 bcf.
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Calvin Huang
"Menggunakan “sirkuit kebudayaan” (circuit of culture) sebagai kerangka analisis, artikel ini meneliti perubahan di dalam Netflix saat beradaptasi dalam era “perang antar-platform streaming” serta dampaknya terhadap konsumsi masyarakat. Kehadiran Netflix di dunia maya telah membantu berbagai penduduk dunia dengan memudahkan akses menonton film dan serial televisi. Akan tetapi, ketika para kompetitor baru mulai bermunculan sehingga menyebabkan lingkungan pasar ekonomi yang menjenuhkan dan naiknya pembajakan ilegal, Netflix harus mengatur ulang katalog serta identitas mereka agar memiliki ciri khas yang berbeda dari situs-situs saingan. Selain itu, berbagai faktor tertentu menyebabkan sulitnya untuk memperoleh hak siar streaming. Sekitar awal-hingga-pertengahan 2010-an, Netflix menemukan sebuah langkah krusial yang akan mengubah operasi bisnisnya secara permanen dan menjadikan mereka sebagai perusahaan streaming yang paling ternama. Dengan melihat Netflix dari tiga aspek sirkuit kebudayaan, fokus analisis akan terbagi menjadi tiga bagian: keadaan Netflix sebelum perang antar-platform streaming dan gagasan yang mendorong perubahan strategi Netflix (produksi), kegiatan Netflix dalam mempromosikan karya serial yang mereka produksi sendiri (representasi), serta reaksi pengguna terhadap promosi tersebut (konsumsi). Analisis ini berargumen bahwa di luar kapabilitas Netflix untuk mendapatkan lisensi acara yang pernah tayang sebelumnya dengan cara memproduksi serial mereka sendiri, mereka sukses meningkatkan angka keuntungan dan popularitas meskipun di tengah persaingan antar-layanan streaming yang sengit.

Using the analytical framework “circuit of culture”, this article examines the changes within Netflix as the company adapts into the age of “streaming wars”, and the impact of it towards public consumption. The existence of Netflix online has significantly helped people across the world to gain easier accessibility towards movies and TV series, but as new competitors emerge in recent times which cause market saturation and the rise of piracy, Netflix has to reconfigure their catalog and identity in order to distinguish themselves from other similar sites. Moreover, several reasons have also made obtaining streaming rights to be much harder. In the early-to-mid 2010s, Netflix found a pivotal venture that would completely alter their business operation permanently, and they would become the most well-known streaming company. By looking into Netflix through three processes of circuit of culture, the focus shall be divided into three main sections: the state of Netflix before the streaming wars and the idea that prompts Netflix to change their strategy (production), a look into Netflix’s effort to market their own shows (representation), and the users’ reaction to their effort (consumption). This analysis argues that by flexing their capability beyond licensing pre-existing shows through producing their original series, Netflix successfully gains more revenue and recognition despite the fierce nature of streaming wars."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Apri Nuryanti
"Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diikuti pula dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan berbagai sumber penerimaan daerah bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, harus didukung dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan Pendapatan Asti Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dan strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah diukur melalui seberapa besar peranan atau kontribusi PAD dalam membiayai seluruh pengeluaranpengeluaran daerah, termasuk belanja rutin daerah. Semakin besar kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin besar tingkat kemandirian suatu daerah sehingga semakin kecil ketergantungan daerah untuk menaapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin kecil kontribusi PAD dalam APBD maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah untuk menerima bantuan dana dar! pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali dan rnengembangkan seluruh sumber-sumber keuangan daerah sendiri berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.
Tujuan penelitian dalam tests ini adalah menganalisa kondisi atau kemampuan keuangan daerah Kota Palembang secara umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, serta merumuskan alternatif kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah, khususnya peningkatan PAD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah di masa yang akan datang.
Kemampuan keuangan daerah Kota Palembang diukur melalui indikator-indikator penerimaan keuangan daerah, yang meliputi antara lain rasio kecukupan penerimaan (Revenue Adequacy Ratio), rasio efisiensi, rasio effektivitas, dan rasio elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB. Kenludian perumusan dan pemilihan alternatif kebijakan peningkatan PAD Kota Palembang dilakukan dengan pendekatan The Analytic Hierarchi Process (AH P).
Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa rasio kecukupan penerimaan daerah Kota Palembang TA 1998/1999-2002, baik terhadap belanja rutin maupun terhadap total pengeluaran daerah belum memadai, yakni kurang dari 20 % dari pengeluaran daerah. Rata-rata rasio kecukupan penerimaan PAD terhadap belanja rutin dan terhadap total pengeluaran daerah pada periode tersebut masing-masing sebesar 17,43 % dan 13,32 %. Sementara itu, rasio elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB TA 1993/1994-2001 sangat berfluktuasi, namun secara keseluruhan rata-rata elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB bersifat elastis sebesar 1,14 %.
Pemilihan kebijakan peningkatan PAD yang diprioritaskan untuk dilaksanakan menurut penilaian 5 responden berdasarkan hasil sintesa akhir global dengan menggunakan rata-rata ukur adalah kebijakan memperluas jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dengan bobot prioritas mencapai 0,255. Prioritas kebijakan selanjutnya berturut-turut adalah memperbaiki sistem manajemen PAD dan pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dengan Bobot prioritas sebesar 0.250 dan 0.249. Kebijakan pelaksanaan mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap subjek pajak berada pada urutan terakhir dengan bobot prioritas sebesar 0,246."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12592
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Almaden
"Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat didentifikasikan peluang investasi di Kabupaten Tapanuli Utara yang dapat memanfaatkan potensi daerah, yang kemudian secara simultan dapat menciptakan potensi penerimaan daerah di masa mendatang adalah (a) Agrobisnis/agroindutri tanaman pangan, palawija, perkebunan, hortikultuta, dan perikanan, (b) Hutan tanaman industri, (c) Perdagangan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan, (d) Pariwisata dan hiburan, (e) Hotel dan restoran, (f) Industri pertambangan, (g) Pembangkit tenaga listrik, dan (h) Usaha jasa-jasa yang terkait dengan pariwisata. Dimana sumber penerimaan daerah tersebut tidak terbatas pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (memperbanyak titik pungut pajak daerah dan retribusi daerah), akan tetapi juga penerimaan dari bagi hasil pemanfaatan sumberdaya, bagi hasil pajak pajak maupun bukan pajak, dan penerimaan lain yang terkait.
Dapat diketahui juga bahwa, peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembentukan PAD Kabupaten Tapanuli Utara "lebih dominan" atau "selalu lebih besar" dibandingkan dengan peran sumber-sumber pendapatan ask daerah yang lainnya (labs BUMD, penerimaan dinas-dinas, dan pendapatan fain-lain yang syah), baik itu perannnya sebelum maupun setelah pelaksanaan otonomi daerah. Akan tetapi peran tersebut menjadi berkurang setelah pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terjadi karena; (a) Adanya pengaruh dari peningkatan penerimaan sumber penerimaan lain-lain yang syah, dan (b) Adanya penurunan penerimaan pajak daerah.
Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, peran pajak daerah terhadap pembentukan PAD Kabupaten Tapanuli Utara tercatat "lebih tinggi" dibandingkan retribusi daerah. Akan tetapi setelah pelaksanaan otonomi daerah, peran pajak daerah terhadap pembentukan PAD tercatat "lebih rendah" dibandingkan retribusi daerah. Hal ini dapat terjadi karena; (a) Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah belum membaik kondisinya akibat dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, dan (b) Adanya kenaikan penerimaan retribusi daerah yang cukup besar sejak setelah pelaksanaan otonomi daerah, dimana ada tambahan penerimaan dari annual fee PT. Inalum yang cukup besar.
Setelah pelaksanaan otonomi daerah ada kecenderungan terjadi penggiatan upaya yang dilakukan untuk mendorong kenaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tapanuli Utara. Langkah yang direncanan/dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tapanuli Utara adalah dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Beberapa komponen pajak daerah yang penerimaannya sudah mengalami peningkatan signifikan (membaik) di era otonomi daerah antara lain; (a) Pajak Hotel dan Restoran, (b) Pajak Rekiame, dan (c) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan-C. Komponen-komponen retribusi daerah di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengalami peningkatan penerimaan yang signifikan setelah pelaksanaan otonomi daerah adalah retribusi; (a) Pelayanan Kesehatan, (b) Pelayanan Persampahan/ Kebersihan,(d) Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, (e) Parkir di Tepi ]alas Umum, (f) Pasar, (g) Pemakaian Kekayaan Daerah, (h) Terminal/Parkir Khusus,(j) Pemotongan Hewan, (k) Ijin Mendirikan Bangunan, dan (I) Ijin Gangguan.
Meskipun ada kecenderungan terjadi penggiatan upaya yang dilakukan untuk mendorong kenaikan penerimaan pajak daerah, akan tetapi daya menggelembung pajak daerah di Kabupaten Tapanuli Utara teridentifikasi masih dalam kondisi "unbouyant": Artinya, bahwa sistim pemungutan pajak daerah yang diterapkan, masih belum mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah tersebut seiring dengan pertumbuhan perekonomian daerah yang terjadi.
Ada kecenderungan terjadi penurunan tingkat perkembangan minat investasi di Kabupaten Tapanuli Utara setelah pelaksanaan otonomi daerah. Hal dibutikan salah satunya oleh hasil penelitian ini, dimana tingkat kecenderungan upaya menaikkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tapanuli Utara setelah pelaksanaan otonomi daerah, secara "signifikan" berpengaruh "menurunkan" tingkat kecenderungan perkembangan minat investasi.
Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan, dengan potensi daerah yang ada, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bisa mendorong dan memperluas kegiatan investasi untuk mengelola potensi daerah tersebut, yang pada gilirannya secara simultan akan dapat memperbesar penerimaan daerah di masa mendatang, yang salah satu diantaranya adalah terdapatnya lebih banyak titik pungut bagi pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah Tapanuli Utara seyogyanya juga mau "mengkaji ulang" Perda-Perda baru tentang Retribusi Daerah yang diterbitkan setelah pelaksanaan otonomi daerah. Karena pada kenyataanya nilai penerimannya tidak cukup signifikan meningkatkan PAD, dan "diduga" ada kemungkinan akan dapat mempengaruhi tingkat minat investasi yang akan masuk ke Kabupaten Tapanuli Utara.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara perlu membenahi sistim dan kinerja pemungutan pajak daerah, sehingga dapat lebih optimal memanfaatkan dampak pertumbuhan perekonomian daerah bagi penerimaan pajak daerah. Dan juga sangat diperlukan kajian/penelitian lanjutan untuk mengetahui presepsi pengusaha dan/atau investor tentang minat (motivasi) ivestasi di Kabupatem Tapanuli Utara, khususnya presepsi yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang dalam penelitian ini belum dapat terkover/terungkap secara lengkap/valid, Sebab kesimpulan dari kueisioner dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat kecenderungan upaya meningkatkan penerimaan pajak setelah pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tapanuli Utara, telah signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan minat investasi di Kabupaten Tapanuli Utara tersebut."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12595
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>