Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas konstruksi sosial penyiaran publik terutama terkait dengan lahirnya UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 yang memuat pasal-pasal penting tentang penyiaran publik sekaligus implementasinya terhadap penyiaran publik dalam masa transisi demokrasi yang diwarnai oleh relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya baik ekonomi politik yang tidak seimbang. Mengingat dalam perumusan penyiaran publik dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 berdasarkan proses-proses konstruksi sosial yang menjadikannya sebagai 'arena' pertarungan dan kepentingan antara struktur dan agency. Karena itu, realitas simbolis penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 menunjukan upaya mereproduksi legitimasi dan stabilitas rezim authoritarian bureaucratic dengan rezim fundamentalisme pasar untuk melanggengkan kekuasaan politik dan ekonominya melalui institusi penyiaran publik. Walhasil, terdapat makna ganda di mana di satu sisi membuka peluang bagi kehadiran penyiaran publik, namun di sisi lain terdapat kontradiksi konseptual dalam pasal-pasal tersebut yang merupakan faktor penghambat perwujudan penyiaran publik. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui document analysis, depth interviewing, dan unstructure observation. Dad data yang diperoleh baik berupa dokumen atau hasil wawancara selanjutnya dianalisis adalah Critical Political Economy yang mencoba membongkar kesadaran palsu (false consciousness) yang ditimbulkan oleh "damaging arrangement? (Littlejohn, 1999) pada dua kondisi khusus. Pertama, kencenderungan peralihan masa transisi demokrasi dari sistem penyiaran dikontrol oleh rezim kekuasaan (seperti era Orde baru) kepada sistem penyiaran yang mengakomodasi penyiaran publik dalam UU Penyiaran sebagai ruang publik yang bebas dan netral untuk memposisikan publik menjadi sender sekaligus receiver berdasarkan keinginan dan kebutuhan publik. Kedua, terdapatnya kontradiksi internal di dalam struktur masa transisi demokrasi ini yang merasa paling mengetahui dan memahami berbagai kebutuhan dan keinginan publik dalam konsep penyiaran publik, sehingga proses perencanaan, perumusan, dan pengesahan yang tersimbolisasi pada pasai-pasal tentang penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 hanya dilakukan atau melibatkan sekelompok elit di lingkungan legislatif dan eksekutif dalam struktur politik tersebut yang disebut sebagai kecenderungan Paternalistik. Meskipun memang sudah melalui forum konsultasi publik yang diposisikan sebagai legalitas formal dari proses keterlibatan publik semata. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa konstruksi sosial yang melibatkan pertarungan kepentingan antara struktur dan agency dalam konteks penyiaran publik dalam masa transisi ini menunjukan sebuah konsep penyiaran publik yang belum ideal. Implikasinya adalah pada tahap implementasi penyiaran publik secara kongkrit mengalami hambatan-hambatan ganda, yaitu di satu sisi konsep penyiaran publik dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 masih didominasi oleh intervensi negara dan pasar, sedangkan di sisi lain secara ekplisit implementasi pasal-pasal tersebut (sejauh dimungkinkan untuk disepakati konseptualisasinya) juga dihambat dalam Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 60 yang menyebabkan terjadinya intervensi pada lembaga penyiaran publik nasional dalam hal pergantian direksi yang secara nyata oleh Meneg BUMN (Laksamana Sukardi) yang telah melanggar dari UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Namun, pelanggaran tersebut dianggap wajar terjadi pada masa penyesuaian. Situasi sejarah lahimya penyiaran publik terkait dengan apa yang disebut oleh Golding dan Murdock (dalam Barret, 1995) dengan perkembangan kapitalisme dalam sebuah konteks historis yang spesifik. Dalam perkembangan kapitalisme, deregulasi di bidang penyiaran masa transisi demokrasi ini adalah upaya penghapusan terhadap state regulation (regulasi negara seperti yang terjadi pada Orde Baru, di mana negara melakukan kontrol preventif terhadap industri penyiaran), untuk digantikan oleh market regulation (regulasi melalui mekanisme pasar). Industri penyiaran akan sangat rentan dan akan senantiasa mendasarkan diri pada kaidah-kaidah penawaran-perrnintaan pasar, melalui dogma rasionalitas instrumental maksimalisasi produksi-konsumsi, dan logika never-ending circuit of capital accumulation: M-C-M (Money-Commodities-More Money).

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan pada tim ketja majalah anak-anak dengan inisial Bb. Data dan infommasi diperolch dari wawancara, observasi, dan data hasil penjualan sclama tahun 2005 dan 2006. Hasil yang diperoleh menunjukkan kinerja tim keqa Bb sedang mengalami penurunan kinerja, dengan tolok ukur berdasarkan penurunan market share, hasil penjualan dan kegagalan dalam melakukan pengembangan produk baru. Berdasarkan analisis daur hidup produk majalah Bb telah mencapai tahap decline. Produk yang berada pada tahap ini perlu di ?re-launching" melalui inovasi produk, proses, dan layanan. Untuk melakukan inovasi diperlukan pengetahuan dari iuar maupun dari dalam organisasi agar "produk" yang diciptakan dapat bertumbuh kembali. Masalahnya orang-orang di tim kerja Bb belum mengetahui cara untuk mengumpulkan infonnasi dan mengolah informasi menjadi pengetahuan. Permasalahan ini disebabkan karena faktor Organization Capital yaitu sistem dan budaya di tim kerja Bb masih menj adi penghambat terciptanya knowledge. Sebagai rekomendasi untuk mengatasi permasalahan ini, mula-mula yang harus dipersiapkan adalah Organization Capital untuk merangsang organisasi menjadi learning organization. Untuk menjadi learning organization, Organization Capital dibentuk berdasarkan penerapan tcori Organizational Knowledge Creation, scrta pcncrapan tcori FMh Discipline.

---

The research was conducted on a team of children magazine with the initial Bb. The data and information were obtained by interview and observation. All data and information were taken from the financial statistics of 2005 and 2006. Measured by the decline of market share, the financial lost, and the failure to invent a new product; it is revealed that the work performance among the teams of Bb is declining. The analysis shows that Bb magazine has reached the state of decline. At this point, the product needs to be relaunched with the innovation in product, process, and services. To implement the innovations, the teams should gain knowledge from inside and outside organizations so in order that the sales growth created products can increase. However, the member ofthe team do not know how to obtain the information and transform it into knowledge. Such problem is caused by the system and culture ofthe team that prohibits the knowledge sharing. Based on the thorough analysis, firstly it is commended that the Organizational Capital is to prepare effectively by the management so that it can facilitate the Leaming Organization. Organization Capital should be developed based on the theories of Organizations Knowledge Creation and Fifth Discipline.

Abstrak :
Penelitian ini mengambil lokasi di Universitas Terbuka. Penelitian dilakukan selama kurang lebih satu tahun, terhitung mulai dari pengumpulan data awal, pengembangan desain penelitian, pengembangan instrumen, pengumpulan dan analisis data, dan penulisan laporan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan learning organization di UT, dan proses knowledge creation dalam pengembangan bahan ajar dan pelayanan mahasiswa. Penelitian ini penelitian deskriptif dengan data kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah staf administratif dan staf edukatif yang langsung berhubungan dengan pelayanan akademik kemahasiswaan. Dengan demikian penelitian ini tidak mencakup staf yang bertugas sebagai supporting staff Jumlah populasinya 426 orang. Untuk pengumpulan data kuantitatif jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 orang. Sampel ditarik dengan metode proportional random sampling. Sedangkan untuk Jenis data kualitatif informan ditarik dengan menggunakan metode purposif, dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan kuesioner. Setelah data terkumpul data diolah dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Science for Windows) 6.0. Alat uji statistik yang digunakan adalah tabei frekuensi, tabulasi silang, dan chi square. Sedangkan untuk data kualitatif diolah dengan menggunakan metode coding and memo-writing techniques. Berdasarkan analisis dan intepretasi data diperoleh hasil sebagai berikut : Mayoritas responden penelitian adalah staf akademik yang berusia antara 31 - 40 tahun, berpendidikan S-1 dan S-2, masa kerja di UT di atas 9 tahun, tidak memegang jabatan struktural dan memiliki golongan kepangkatan akademik III. Dan analisis univariat frekuensi diperoleh informan sebagai berikut : Mayoritas pegawai UT memiliki skor yang tinggi pada sub-sub variabel system thinking, mental model, personal mastery, shared vision, dan team learning. Sebagian lainnya berada dalam kategori tinggi dan sisanya sedang. Untuk variabel birokrasi, mayoritas responden menyatakan bahwa birokrasi di UT cukup mendukung penerapan LO. Sedangkan untuk variabel kepemimpinan jawaban responden menyebar ke dalam kategori acuh tak acuh, mendorong, dan sangat mendorong. Dari uji statistik yang dilakukan ternyata birokrasi dan kepemimpinan memiliki hubungan yang signifikan dengan learning organization di UT. Dalam uji statistik selanjutnya ternyata variabel birokrasi dan kepemimpinan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan learning pada level individu. Birokrasi dan kepemimpinan memiliki hubungan yang signifikan dengan learning pada level kelompok. Faktor-faktor yang mendukung penerapan LO di UT adalah kesempatan untuk melakukan percobaan-percobaan, sruktur dan komunikasi informal, dan adanya komitmen yang tinggi dari sebagian staf UT. Sedangkan hambatan dalam penerapan LO di UT adalah adanya hambatan organisasional yang berupa adanya: pertama, dualisme struktur organisasi dan kedua, faktor-faktor individual yang berupa, kurangnya kemampuan staf dalam penguasaan materi dan teknologi pengembangan bahan ajar, dan kurangnya visi ke depan tentang bahan ajar. Ketiga, kurangnya komitmen dari para pengembang bahan ajar.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan cara mengukur apakah dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut dapat menghasilkan sasaran organisasi yang dalam hal ini adalah menghasilkan Tenaga Perancang yang berkualitas dengan menggunakan pendekatan-pendekatan teori efektivitas yang pengukurannya terfokus pada pelaksanaan diklat. Penelitian dilakukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM selaku unit pelaksana pendidikan dan platinan untuk meningkatkan sumber daya manusia hukum dan HAM yang berkualitas, balk itu dari instansi Departemen Hukum dan HAM maupun instansi lain dengan metode penelitian kualitatif. Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM secara umum belum efektif hal ini bisa dilihat dari pencapaian sasarannya. Sedangkan kendaJa-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan adalah dari segi input yaitu penentuan peserta, penentuan kurikulum, sarana dan prasarana, dari segi proses tenaga pengajar yang belum memiliki Satuan Acara Perkuliahan, dan dari segi output evaluasi. Saran-saran untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut adalah pimpinan yang memiliki kompetensi dan pemikiran yang visioner mengenai peningkatan kompetensi sumber daya manusia......This research focuses on the training and education for the functional position of rule and law designers. This research tests how far those trainings and education could output in the organizational target which is creating qualified designers by using Effective approaches by which testing the commencement of the training and education itself. The research, which was conducted by a Qualitative method, was commenced in the Human Resources Bureau of Law and Human Rights as the conducting unit of the training and education to enhance the quality of human resources of the Law and Human Rights personnel, both in the Law and Human Resources Department as well as other institutions. From the analysis of the interviews, we could conclude that the trainings and education for the functional position of rale and law designers conducted by the Human Resources Bureau of Law and Human Rights are generally not effective which could be seen from the target achievements. Furthermore, the obstacles faced in the commencement of the trainings and education for the functional position of the rule and law designers are in terms of the input is the determination of the participants, curriculum, facilities and infrastructures, in terms of the process is the trainers who have not been equipped with the details of the lectures, and in terms of the output evaluation. The suggestion for handling those obstacles in conducting the trainings and education is that we need a leader who has excellent competence and visionary thoughts to enhance the competence of the human resources.