Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan modern di Banyuwangi yang didirikan pemerintah pertama kali hadir pada 1819 dalam bentuk Europeesche Lagere School (ELS), kurang lebih dua tahun sejak sekolah pertama didirikan di Hindia-Belanda. Keberadaan sekolah ini tidak terlepas dari kepentingan dan kebutuhan pemerintah untuk mempersiapkan pegawaipegawai pemerintah yang terampil. Meskipun kebutuhan akan sekolah modern semakin meningkat, sekolah-sekolah yang ada tidak berkembang dengan baik. Pemberlakuan kebijakan Politik Etis membuka kesempatan bagi pihak nonpemerintah. Maka berdirilah sekolah-sekolah oleh pengusaha Indo-Eropa, Arab, Tionghoa, serta organisasi pergerakan nasional. Tulisan ini melihat dinamika peran kelompok-kelompok dalam menjawab kebutuhan akan sekolah modern di Banyuwangi masa Kebijakan Politik Etis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menjelaskan keadaan dan kebijakan pendidikan saat itu yang mendorong upaya dari sektor non pemerintah untuk secara aktif mendirikan sekolah untuk kebutuhan kelompoknya masing-masing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Politik Etis membuka kesempatan dan menguatkan keberadaan pihak-pihak di luar pemerintah untuk mendirikan sekolah di Banyuwangi dan mengembangkan pendidikan modern. Perubahan yang terjadi seperti menguatnya perusahaan perkebunan sehingga mendorong pembukaan wilayah baru, krisis ekonomi, dan politik segregasi menuntut adanya sekolah untuk semua kelompok.

---

Modern education in Banyuwangi, which was established by the government, firstly appeared in 1819 in the form of the Europeesche Lagere School (ELS), approximately two years after the first school has founded in the Dutch East Indies. The existence of this school is inseparable from the interests and needs of the government to prepare skilled government employees. The existing schools were not well developed even though the need for modern schools increased. The enactment of the ethical policy provided an opportunity for non-government parties. Subsequently, schools established by Indo-European, Arab, and Chinese entrepreneurs, and national movement organization. This paper studies the dynamics of their roles in founding a modern school in Banyuwangi during the era of ethical policy. This study used historical methods to explain the education and policies that encouraged the nongovernment sector’s efforts at that time in actively establishing schools for their respective groups. The study found that ethical policy opened opportunities and strengthened the existence of parties outside the government to establish schools in Banyuwangi and develop modern education. The changes were in the strengthening of plantation companies that promoted the opening of new areas, the economic crisis, and the politics of segregation demanded the availability of schools for all groups."