Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (DJMBP) menyadari pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keharusan dan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang tertib, transparan, efektif, dan efisien (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha di bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dengan lebih baik dan cepat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung kegiatan - kegiatan organisasi dan juga dapat memberikan peluang-peluang inovasi dan kreatifitas dalam meningkatan kinerja organisasi sehingga terjadi produktifitas, efektifitas dan efisiensi fungsi-fungsi organisasi yang ada. Tidak semua penerapan SI/TI berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dan kesuksesan bisnis organisasi. Seperti pada umumnya penerapan SI/TI merupakan investasi yang mahal akan tetapi seringkali mengalami kegagalan termasuk juga banyak dijumpai di lembaga dan institusi pemerintahan. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya sebuah perencanaan yang baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk malakukan analisa dan pemodelan perencanaan strategis sistem informasi di lembaga pemerintah khususnya DJMBP sehingga dapat muncul keselarasan antara srategi SI/TI dengan visi dan misi dari DJMBP.Hasil dari penelitian ini adalah tersusunnya usulan atau rekomendasi model Perencanaan Strategis Sistem Informasi (PSSI) pada DJMBP sebagai upaya meningkatkan manfaat investasi SI/TI, efektifitas pemberdayaan SI/TI, memberikan pengaruh positif terhadap kinerja organisasi, serta dapat memberikan pemahaman antara unit bisnis, TI, dan manajemen. PSSI tersebut juga merumuskan strategi bisnis DJMBP dan strategi SI/TI sesuai prioritas masalah a.l. pengelolaan jaringan, sistem informasi, dan kualifikasi SDM IT/

---

The Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal (DJMBP) is realizing that using information technology within government organizations can get value-add in order to support the correct conduct, transparancy, effective, and efficient of government system (good governance). The using of information technology will can be create some innovations and opportunities which improving organization performances to productifity, efficience, and effective to aim the objectives of organization. The IS/IT also can offer better public services. Investment of IS/IT is expensive and huge cost, but it`s not always working or can be failed because there`s have not right plan to developing IS/IT within organization, most usually in government organizations.The purpose of this research is to analyze and make strategic planning for information system (SPIS) in DJMBP. It`s also identify internal and external business environments and also IS/IT environments. Strategic planning can be align IS/IT strategy to business strategy.The result of this research is a systematic model to formulate appropriate IS/IT strategic plan for DJMBP. DJMBP`s strategic planning for information system also have implication for improving usefull of IS/IT investment, giving positif effect for improving performance of organization, and as well as giving understanding between business unit, IT division, and management. It`s also explain business strategies of DJMBP and IS/IT strategies based on prioritized problems, such as network management, information system, and IT human resource qualification."

"ABSTRAKPerangkat desa sebagai penanggung jawab jalannya roda pemerintahan desa mememiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat, karena desa menjadi titik berat pembangunan dalam sistem otonomi daerah. Pentingnya peran dan tanggung jawab perangkat desa, dituntut untuk memiliki kemampuan, keahlian, tanggung jawab, dan jiwa rela berkorban dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi. Banyaknya tuntutan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada perangkat desa, terdapat berbagai masalah yang dihadapi, khususnya berkisar masalah status kepegawaian yang tidak jelas dan masalah kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan mengetahui secara mendalam tentang pancen sebagai ikatan sosial masyarakat dan aparat desa Ciganjeng. Penelitian ini menggunakan pemdekatan kualitatif dengan metode wawancara sehingga mampu menggali lebih dalam pelaksanaan pungutan carik pancen. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat yang membayar pancen serta lembaga yang menaungi pancen di Desa Ciganjeng. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diskripsi dan analisis tentang peranan pancen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan aparat desa sebagai ikatan sosial masyarakat dan arat desa.

---

ABSTRAKVillage officials in charge of the wheels of the village administration have role that determine the success of community development , as the village became the focus of development in the system of regional autonomy . The importance of the role and responsibilities of the village, are required to have the capability, expertise , responsibility and spirit of sacrifice in providing social services to the community above personal interests. Many demands of the duties and responsibilities the village, there are various problems, particularly issues around employment status is unclear and welfare issues . This study aims to determine the depth of the pancen as a social community and village officials Ciganjeng, qualitativ.This study used a qualitative approach, interview method so as to dig deeper into the implementation of the levy strip pancen. As the object of this research is the village and the people who pay pancen and sanctioning body in the village pancen Ciganjeng . The results obtained from this study is an describe and analysis of the role of pancen in governance and welfare of village officials as a social community and the village."

"Penelitian ini menganalisis implementasi sistem pengendalian internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem pengendalian internal yang ada di DJPK terhadap kerangka pengendalian internal COSO tahun 2013 berdasarkan lima komponen pengendalian internal COSO yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menyarankan bahwa DJPK perlu meningkatkan peranan lingkungan pengendalian melalui kebijakan dan praktik pada pengelolaan Sumber Daya Manusia serta mempertimbangkan analisis beban kerja per pegawai. DJPK juga perlu meningkatkan peranan kegiatan pengendalian melalui penguatan dokumentasi pekerjaan dan SOP. Selanjutnya, DJPK perlu mengoptimalkan aktivitas pemantauan melalui penyusunan kertas kerja pemantauan dan penyusunan ketentuan pemantauan dengan mempertimbangkan bobot maupun jenis proses bisnis yang ada di DJPK.

---

This study analyzes the implementation of the internal control system within the Directorate General of Fiscal Balance (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/DJPK). The purpose of this study is to analyze the implementation of the existing internal control system at DJPK against the 2013 COSO internal control framework based on the five COSO internal control components namely, control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The research uses qualitative methods by collecting primary data sources through interviews and secondary data through literature review and documentation. The results of the research suggest that the DJPK needs to increase the role of the control environment through policies and practices in the management of Human Resources and consider employee workload analysis. DJPK also needs to increase the role of control activities by strengthening work documentation and SOPs. Furthermore, the DJPK needs to optimize monitoring activities through the preparation of monitoring working papers and preparation of monitoring provisions by taking into account the weight and types of business processes that exist in the DJPK."

"Awal abad dua puluh satu merupakan era menuju perbaikan kehidupan terutama bangkit dari krisis ekonomi. Organisasi pemerintah khususnya di bidang jasa pengembangan sumberdaya manusia menghadapi tantangan global yaitu perubahan lingkungan yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pelayanan yang cepat. Organisasi pemerintah juga menghadapi masalah bagaimana mengembangkan kemampuannya agar pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tercipta good governance. Permasalahan yang dihadapi Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BPPEI) adalah bagaimana mentransformasi organisasi agar mampu memberi pelayanan yang bermutu tinggi.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kemampuan kinerja BPPEI yaitu pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen internal dan ketiga penerapan pembelajaran dan pengembangan organisasi. Kemampuan kinerja organisasi dapat diketahui dengan pendekatan model Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Pendekatan Balanced Scorecard digunakan untuk menganalisis dan mengukur kinerja operasional organisasi antara lain kepuasan pelanggan/ tingkat pelayanan, proses internal bisnis, dan penerapan pembelajaran dan pengembangan untuk perbaikan mutu dan nilai tambah organisasi (menurut Marquardt).Hasil analisis persepsi kepuasan pelanggan dari 106 responden menyatakan baik untuk aspek responsiveness (pelayanan petugas yang cepat) 73%, emphaty (administrasi dan manajemen) 69% dan aspek reliability (kesesuaian) dan assurance (materi dan pengajar) 68% sedang tangibility (sarana fisik dan pelengkapan) 60%. Perkembangan internal bisnis ditentukan oleh perbaikan kurikulum pelatihan, inovasi pelatihan baru masih terbatas dan pelayanan jasa purna jual meningkat secara bertahap. Manajemen internal bisnis dengan sistem dan panduan kerja membantu pelaksanaan sesuai dengan rencana. Penerapan pembelajaran dan pengembangan organisasi dalam taraf pengembangan dan belum diterapkan secara menyeluruh (total). Faktor yang paling menentukan adalah aspek transformasi /pembaruan yaitu 44% atau secara keseluruhan tingkat skor yang dapat dicapai 73.5%. Pembaruan organisasi mencakup misi yang jelas, strategi, struktur, dan budaya organisasi yang mengutamakan pembelajaran untuk perbaikan mutu.Agar transformasi organisasi berhasil pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan, pemberdayaan sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, manajemen dengan teknologi informasi serta kerjasama strategis untuk peningkatan mutu dan efisiensi."

"Organisasi yang menghasilkan suatu produk seperti jasa, memerlukan suatu evaluasi berupa penilaian mandiri (self assessment) yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara terus-menerus (continous improvement) sehingga didapatkan kualitas pelayanan yang tinggi dan sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu penilaian keberhasilan suatu organisasi adalah hasil kinerja yang optimal yang diukur berdasarkan target-target yang ditentukan organisasi itu sendiri. Peneliti menggunakan 7 (tujuh) kriteria yang terdapat dalam Malcolm Baldrige Health Care Criteria for Performance Excelence untuk mengetahui mutu organisasi Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan tahun 2014. Metode penelitian adalah mix methode dengan sequential eksplanatory design. Hasil analisis bivariat menunjukkan hubungan yang kuat dan berpola positif antara hasil kinerja organisasi dengan enam kriteria Malcolm Baldrige. Sedangkan hasil analisis multivariat menunjukkan empat kriteria yang positif dan satu kriteria negatif yang dapat menjelaskan hasil kinerja organisasi sebesar 65,7% sementara satu kriteria tidak masuk dalam pemodelan. Hasil kinerja Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan termasuk dalam range sangat rendah. 3 permasalahan yang masih yang menonjol antara lain organisasi belum menetapkan sasaran, tujuan dan ukuran kinerja (key perfomance indicator) dalam perencanaan organisasi; belum menetapkan visi, misi dan nilai-nilai organisasi serta perencanaan belum disusun berdasarkan periode jangka panjang dan jangka pendek. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan jika direktur dan pimpinan organisasi segera menetapkan visi, misi dan nilai-nilai organisasi, menyusun perencanaan strategis sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta berdasarkan periode jangka panjang dan jangka pendek.

---

Organizations that produce a product such as services, requires an evaluation of a self-assessment to improve service quality continuously to obtain a high quality of service and in accordance with the demands of the times. One of the assessment of an organization's success is the result of optimal performance as measured by the target-the specified target organization itself. Researchers are using seven (7) criteria contained in the Malcolm Baldrige Health Care Criteria for Performance Excelence to determine the quality of the organization of the Refferal Health Directorate Building Effort, 2014. Research method is the sequential explanatory mixed method design.

The results of the bivariate analysis showed a strong association between positive and patterned organizational performance results with the six criteria of the Malcolm Baldrige. While the results of the multivariate analysis showed four positive criteria and negative criteria that one can explain the results of the organization's performance by 65.7%, while the criteria are not included in the modeling.

The results of the performance of the Refferal Health Directorate Building Effort references included in the very low range. 3 problems that still stand out among other organizations have not set goals, objectives and performance measures (key perfomance indicators) in the planning of the organization; has not set a vision, mission and values of organization and planning has not been prepared based on a period of long-term and short-term. These problems can be solved if the director and the head of the organization immediately set the vision, mission and values of the organization, strategic planning in accordance with the duties and functions of the organization as well as by long-term period and the short-term."

"ABSTRAKPenelitian terdahulu menunjukkan bahwa budaya organisasi dan reputasi organisasi memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya ditemukan pula bahwa keduanya berhubungan dengan proses relasi organisasi dengan publiknya. Obyek penelitian mengenai hal tersebut didominasi oleh perusahaan privat yang mengejar keuntungan. Sementara penelitian ini dilakukan pada pemangku kepentingan dari satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal di Indonesia.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh budaya organisasi dan reputasi organisasi terhadap relasi organisasi dengan publik. Populasi penelitian dengan metode survei ini adalah pemangku kepentingan eksternal BPK yang terdiri dari mahasiswa, wartawan, auditor pada Kantor Akuntan Publik KAP serta pegawai yang bekerja pada asosiasi profesi dan lembaga internasional, yang memiliki eksposur terhadap BPK dengan banyaknya sampel 88 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis path.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa budaya organisasi berpengaruh kuat terhadap pembentukan reputasi organisasi. Selain itu, budaya organisasi juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap relasi organisasi dengan publik baik langsung maupun tidak langsung melalui reputasi organisasi. Oleh karena itu, peningkatan reputasi organisasi dan relasi organisasi dengan publik, khususnya BPK, dapat diupayakan melalui pembentukan budaya organisasi yang baik terlebih dahulu.

---

ABSTRACTPrior research has shown that organizational culture and organizational reputation have significant relationships. Furthermore, it is found that both are related to the process of organizational relations with the public. The object of research on this subject is dominated by private companies that pursue profits. While this research was conducted on the stakeholders of the only external auditor in Indonesia.The purpose of this study is to examine the influence of organizational culture and organizational reputation on organizational relations with the public. The survey population is the external stakeholders of BPK consisting of students, journalists, auditors at Public Accounting Firm KAP and employees working in professional associations and international institutions, which have exposure to BPK with a sample of 88 respondents. The analysis technique used in this research is path analysis. The results show that organizational culture has a strong influence on the organization 39 s reputation. In addition, organizational culture also has a strong influence on the organization 39 s relationship with the public, directly or indirectly through the reputation of the organization. Therefore, improving the reputation of organization and organization relation with the public, especially BPK, can be initiated by the establishment of a good organizational culture."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan sumber daya danmanajemen proses organisasi pemerintahan dalam melaksanakan ketercapaiankesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatinegara dan KecamatanMatraman. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode cross sectionalmenggunakan kuesioner dan didukung wawancara mendalam untuk konfirmasihasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan sumberdaya dan manajemen proses dalam organisasi pemerintahan telah baik, namundemikian pencapaian SPM dan PHBS di kedua wilayah tersebut masih belummencapai target nasional. Disarankan kepada Pemerintah Kota AdministrasiJakarta Timur agar melakukan penguatan manajemen organisasi agar semakinmampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan membangun kerja sama lintassektor serta upaya pemberdayaan masyarakat harus diintegrasikan ke dalamtatanan pengorganisasian masyarakat di tingkat Kelurahan dengan melengkapikompetensi pegawai.

---

This research aimed to evaluating availability of resources and managementprocesses of government organizations in implementing the achievement of publichealth in Jatinegara District and Matraman. The research using cross sectionalmethod with questionnaire and supported by in depth interview to confirm theresult. The results show that in general the availability of resources and processmanagement in government organizations have already been higher, however theachievement of SPM and PHBS in both areas still has not reached the nationaltarget. It is suggested to East Jakarta Municipal Administration to strengthenorganizational management in order to increase public health and build crosssectoralcooperation and the effort of community empowerment should beintegrated with overall community organization at village level by completingemployee competency."

"Bawang merah dikenal sebagai komoditas nasional yang selalu dikaitkan dengan kegiatan impor. Komoditas ini dikatakan berfluktuatif tinggi karena sewaktu-waktu harganya bisa melonjak naik atau turun, bergantung pada keadaan pasar yang didasari oleh tingkat kuantitas dan kualitas hasil produksi saat musim-musim tertentu. Tentu saja petani tidak mampu mengatasi hal ini secara mandiri. Pemerintah berusaha mengatasi permasalahan tersebut melalui pemberian penyuluhan hingga bantuan modal terhadap petani komoditas di desa-desa yang ada di Indonesia. Di Desa Gebang yang terletak di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, regulasi tersebut diupayakan melalui peran UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan BPP (Balai Penyuluh Pertanian) sebagai organisasi yang terkait dengan Pemerintah (Governmental Organization) di tataran desa. Pemerintah berusaha membentuk solusi pendirian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan terdiri dari beberapa kelompok tani di dalamnya. Melalui beberapa strategi program, UPT dan BPP berusaha menyatukan tujuan menyejahterakan perekonomian dan efisiensi usaha petani dan juga tujuan pemenuhan kebutuhan nasional. Disamping itu, di lingkungan desa juga terdapat dua kios pertanian yang dikelola oleh dua warga lokal dan lepas dari pengaruh organisasi pemerintah (Non-Governmental Organization). Kios-kios ini didirikan secara pribadi dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan usaha tani yang bersifat kompleks. Dengan beragam program dan promosi yang diberikan, petani merasa peran kios juga menjadi vital bagi permodalan mereka. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bentuk respons petani terhadap beragam program bantuan dari kelembagaan lokal yang ada. Berdasarkan alternatif bantuan tersebut, petani pada kasus ini cenderung memberikan respons yang berarti terhadap program bantuan modal yang berasal dari kios pertanian. Saya juga akan mengkaji aspek-aspek yang menjadi bahan pertimbangan petani dalam pengambilan keputusan tersebut.

---

Red onion is always known as national commodity that related to import activity. This commodity has highly scale of fluctuation, because sometimes the prize gets  unstable. The prize can suddenly go up and down. It depends on market situation that firstly based on the red onion harvest productivity (quantity & quality) by any seasons. Of course the farmers can not solve this problem autonomously. The government have been trying to solved the problem by giving the counselling activity and giving capital farming needs for almost all farmers in Indonesia. Here in Gebang Village, Cirebon District, that regulations have been aided by UPT (Unit Pelaksana Teknis/Technical Implementer Unit) and BPP (Farming Counselor Office) as the Governmental Organization at the local level. The government has trying to solve the problem by formed the Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani/Integrated Farming Teams) for each villages in one sub-district area. UPT and BPP working the strategies together with the purpose of eficiency for fulfill the capital needs of the farmers, morover to solve the national needs problem. On the other side, in this village, there are 2 (two) farming kiosks which managed by two local citizens and apart from governmental influence (Non-Governmental Organization). These two kiosks were built privately with hope: could help the farmers fulfill their needs which are very complex. With many programs and promotions, the farmers consider that the kiosk’s role has become vital for their capital needs. The aim of this study is for reviewing deeper the forms of farmer’s response toward some capital farming programs aided by local institutions. Based on that some kind of alternatives, the farmers in this case prefer give their response toward kiosk’s programs. By this research too, i will reviewing some aspects that underlie their decision-making for that response."