Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan mereka harus berkumpul dalam satu wadah tunggal yang diakui oleh undang-undang, yaitu INI. Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris dan kedudukan organisasi Notaris diluar INI menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa semua Notaris tanpa memandang dari organisasi mana notaris itu berasal dan organisasi Notaris diluar INI tidak diakui dalam UUJN. ......Notary is a public officials who has an authority to make an authentic deed required to ensure legal certainty in people's live transaction. Due notary's job is dealing with public directly, then in running his/her position as a notary must be supervised by authorized institution and its proffesional organizations as mandated by regulations. The authorized institution is Notary Supervisor Council and the professional organizations is Ikatan Notaris Indonesia (INI). Everyone who runs the notary proffesion must examined and overseed by Notary Supervisory Council and they have to assemble in single place that recognize by regulations INI. This thesis discuss about an authority of Notary Supervisory Council to examine Notary and position of organization outside INI under Regulation of Notary's Position (UUJN). The research format of this thesis is normative include type of explanatory research. The data that used in this research are primary data and secondary data. The data collection are through study of literature and interviews while the research results will be analyzed qualitatively. Based on research results it can be concluded that Notary Supervisory Council has an authorithy to examine all Notaries regardless which organization notaries was derived and organization outside INI doesn't recognize in UUJN.

Abstrak :
Peran Organisasi Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia Dalam Rangka Magang Notaris Untuk Menjadi Notaris Profesional rdquo; Tesis ini membahas mengenai proses magang yang secara wajib harus ditempuh oleh calon notaris yang sudah lulus dari program studi kenotariatan dan secara amanat Undang-undang wajib untuk menjalani proses magang selama 24 duapuluh empat bulan berturut-turut dikantor notaris, melihat amanat Undang-undang ini tentu dapat dilihat betapa pentingnya proses magang ini untuk calon notaris, namun pengaturan mengenai proses magang ini sendiri masih belum dapat dikatakan optimal dan sempurna, padahal tentu tujuan utama dari proses magang calon notaris adalah untuk mempersiapkan notaris yang profesional dan siap melayani masyarakat dalam hakekatnya sebagai pejabat publik, oleh karenanya organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah dari profesi notaris harus dapat memberikan regulasi dan peraturan mengenai proses magang tersebut dengan lebih tegas dan konkret, sehingga visi organisasi untuk melahirkan notaris yang amanah dan dapat melayani masyarakat dengan profesional dan penuh integritas dapat terpenuhi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses magang calon notaris memang terbukti sangat penting, karena diamanatkan oleh Undang-Undang dan proses magang itu sendiri memberikan calon notaris gambaran untuk menjalankan suatu kantor notaris yang profesional dan panutan dalam bentuk notaris senior yang berkompeten. Sedangkan organisasi INI masih kurang atau dapat dikatakan dalam persiapan untuk memberikan regulasi yang lebih jelas dalam hal kualitas tempat magang dan jenis-jenis pelatihan apa yang harus didapat oleh para calon notaris yang akan menjalani magang.

---

The role of the organization that oversees Notary Profession Ikatan Notaris Indonesia In Regard of Apprenticeship Program to Become an Professional Notary rdquo This Thesis focused on how an internship or an apprenticeship program that should be followed by candidate of notary as one of prerequirements to be a notary as the Law had regulated for them to follow this program for 24 twenty four months consecutively in a senior notary office rsquo s, looking at the Law that regulate these programs we could see hou crucial and essential these apprentinceship program were for the candidate or soon to be notary, however the rules that regulate them has not been strict and thourogh in general, regardless these program is made to serve a purpose that the notary candidate will be ready to serve the public and be a professional notary that fullfill the task of a notary as a public official, thats why the organization that overseeing all of the notary activity Ikatan Notaris Indonesia should give a clear and direct regulations regarding the apprentinceship program, that should also fulfill the vision of the organization itself, to help nurtute a notary that can serve the public well with Professionalism and Integrity. This study will use the research method of form of normative juridical research that focused to find logic in a law from its normative sides, the research typology are an descriptive research that focused on giving an data as thorough as possible, perhaps about human, social phenomenon and other form of phenomenon, in this study is concluded that an apprenticeship program is crucial for the notary candidate for a numbers of reasons, because the law itself mandated them, and the candidate will get an imagery of how to run an professional notary office and getting an role model in a form of a capable senior notary. However INI as the notary organization still lack or still in preparation to give a more clear regulation regarding the quality of the notary office that the apprenticeship program will be held and what kind of training these notary candidate should get while they rsquo re in the program.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004 menentukan bahwa notaris harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris yang diharuskan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Beberapa orang berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan organisasi notaris di Indonesia dengan adanya ketentuan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Penelitian yang dilaksanan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis normatif. Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan kebebasan para notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Keberadaan lebih dari satu organisasi notaris yang ada pada saat ini pun tidak bertentangan dengan ketentuan satu wadah organisasi notaris yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, sepanjang dalam arti yang dimaksud dalam undang-undang.

---

Law Number 30, 2009 dated on 6th of October 2004 about Notarial Profession regulates that all Indonesian Notaries should be united only in one single organization which takes the form as an association as a legal entity. Some people claim that the above mentioned regulation is against the right to have the freedom to join any organization they choose and freedom of opinion which is protected by the Constitution 1945. Due to these facts, the author is interested to analyze the state of Indonesian Notarial Organization related to one single notarial organization. The study is based on an analytical description with judicial normative approach, and consists of library and field research. The collection of data is based on documentary study by interviewing. Analysis of data used is the qualitative normative analysis method. According to the research, the notarial organization regulation is not against the notary rights to have freedom to join any organization they want to choose and freedom to have their opinion expressed. The existence of more than one organization with notaries as members is not against the law as long as they do not unite in the sense of what is meant in the Law about Notarial Profession.