Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia, yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam perkembangannya diwujudkan sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kiprahnya dalam memberdayakan masyarakat sangat berperan, lebih dari itu dalam era reformasi telah memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan politik. Melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang dianggap merugikan masyarakat. Bahkan seringkali Ormas melakukan uji materiil terhadap perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dipungkiri ada beberapa Ormas yang dalam melakukan kegiatan di tolak oleh masyarakat sebab ada Ormas yang seringkali melakukan pemaksaan kehendanya dan merasa paling benar, sehingga ada yang mengusulkan untuk dibubarkan. Pemerintahpun menganggap perlu untuk melakukan evaluasi dan menindak tegas terhadap Ormas yang bertindak anarkis. Lemahnya landasan hukum juga menjadi hambatan Ormas untuk melakukan ekspresinya karena landasan hukum yang ada merupakan produk hukum era orde baru yang sangat tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Ormas yang hendak dilihat dari aspek keberdaan dan eksistensinya dibatasi dari tahun 1998-2005 atau dalam era reformasi dengan menggunakan metoda pustaka, artinya menelahan peraturan perundangan dak kebijakan dikaitkan dengan perkembangan masyarakat serta wawancara dengan tokoh atau pejabat yag berkompeten kemudian baru dilakukan analisa.

Abstrak :
Kajian Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah; mendeskripsikan implementasi peran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas; dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait dengan keberadaan ormas dan dinamikanya di daerah. Hasil studi dapat dikemukakan: bahwa di satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan menganggu dalam lingkungan masyarakat; untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia; hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah.

Abstrak :
Semenjak kepulangan Imam Besarnya Rizieq Shihab dari pengasingan di Arab Saudi, organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) mengalami serangkaian peristiwa yang berujung pada pelarangan kegiatan ormas tersebut pada awal Desember 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelarangan kegiatan FPI. Penelitian ini akan membahas bagaimana pemerintah menangani isu FPI setelah kepulangan Rizieq dengan pendekatan keamanan sehingga menggunakan tindakan-tindakan di luar prosedur politik. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah mengkonstruksi isu FPI sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan, kesehatan, ideologi negara sebelum mengambil keputusan untuk membubarkan ormas Islam tersebut. Pemerintah menggunakan instrumen sekuritisasi berupa peraturan dan kapasitas Lembaga serta bingkai terorisme untuk melarang kegiatan FPI. ......Since the return of its grand Imam Rizieq Shihab from exile in Saudi Arabi, Islamic Defenders Front (FPI) faced sustained pressures that led to its disbandment as mass organization in December 2020. This research attempts to understand the political disbandment by analyzing its process. The research finds that issues related to FPI was being handled as security problems, which enabled measures outside the normal bounds of political procedures. Drawing on the theory of securitization, this research argues that the government presented FPI as existential threats to public order, health, and ideology before moving to ban FPI as a mass organization. Issues related to FPI were securitized through discursive and non-discursive practices using regulatory instruments. capacity tools, and framing of terrorism.

Abstrak :
Permasalahan yang dihadapi oleh Pusat Promosi Kesehatan adalah sistem pelaporan kegiatan organisasi kemasyarakatan yang ada saat ini masih manual, laporan hasil pelaksanaan rincian kegiatan disampaikan setiap akhir termin, prosedur penyampaian laporan melalui tim pemeriksa dan pemerima barang, serta monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara kunjungan lapangan pada termin ketiga (akhir). Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi kegiatan organisasi kemasyarakatan berbasis web di Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Desain penelitian ini adalah riset operasional, yaitu melalui serangkaian proses ilmiah untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi terhadap masalah yang ditemukan pada sistem. Sedangkan pemecahan masalah menggunakan metode pengembangan sistem prototyping. Sistem yang dikembangkan ini dapat menghasilkan berbagai macam laporan dalam bentuk grafik, narasi, serta tabel yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi serta membantu proses perencanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan. Hasil penelitian menyarankan perlu dibuat kebijakan tentang pengoperasian sistem informasi ini kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; perlu mereviu prosedur pelaporan kegiatan organisasi kemasyarakatan; sistem masih berupa prototype yang dikembangkan menggunakan data kegiatan pembinaan PHBS; kebutuhan diluar sistem aplikasi seperti spesifikasi sistem, perangkat lunak sistem, sumber daya manusia serta brainware sumber daya manusia perlu juga diperhatikan; serta pemerintah perlu menyediakan teknologi internet agar masyarakat dapat dengan mudah dan murah mengakses sistem informasi ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi kemasyarakatan kepada masyarakat. ...... The problem occurred at the Health Promotion Center is still manually Community Agencies reporting system, the implementation of details activities report delivered each end of the term, the procedure for submission of reports submitted by the inspection and consignee team, monitoring and evaluation done on the third installment (final) through work visit. This research aims to design web based information systems for community agencies at Health Promotion Center of the Ministry of Health Republic of Indonesia. This research use an operational research design, through a series of scientific process to identify problems and seek solutions found in the system. The problem solving based on prototyping system development. This system can produce various kinds of reports such as graphics, narration, and tables that can be use for monitoring and evaluation as well as assist in the planning of activities of community agencies. Results of this research suggest the need of policy regarding operation of these information systems to the parties involved in the implementation activities; need to review the activities of community agencies reporting procedures; the system is still as prototype that was developed using the PHBS's activities data; requirements beyond of application systems such as system specifications, system software, human resources and human resources brainware should also be noted; also the government should to provide Internet technology access so peoples can easily and cheaply to access this information system as a form of communty agencies responsibility to the public.

Abstrak :
Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi politik masih ada. Lebih dari pada itu, karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat secara intensif dan luas. Sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih mempunyai sifat yang represif dan ortodok karena Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengedepankan karakter responsif yang menampung dan menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukannya walaupun proses pembentukan undang-undang tersebut telah memenuhi standar ketentuan partisipasi masyarakat. ...... The essence of Democracy is freedom of speech and public participation in any public policy. As the central figure of democracy, the aspiration of citizen shall be absorbed by the country ragarding in law making process. The responsive character in law making process could not yet be fully implemented in Indonesia due to public participation has not been fully performed and the existence of political compromises. Moreover, the responsive character in law making process shall not only depend on democratic political configuration but also intensively and widely public participation. Same as the previous law, which is Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1985 on Community Organization, Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization still has repressive and orthodox characteristic due to it does not put the priority on the responsive character by accomodating and absorbing the public's aspiration on its law making process despite of the law making process on Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization has already complied with the standard requirement of public participation.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang peran organisasi kemasyarakatan dalam mengembangkan kewirausahaan sosial dengan studi kasus organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian historis-komparatif dan lapangan yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Analisis kewirausahaan sosial menggunakan penjelasan pada nilai sosial, inovasi, model bisnis, transformasi, dan dampak sosial pada kewirausahaan sosial IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kewirausahaan sosial sebagai salah satu penunjang untuk melakukan aktivitas sosial. Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah mengenai peran IPM, disarankan untuk memperbanyak informan dari kader dan anggota yang terlibat dalam pengembangan kewirausahaan sosial IPM untuk hasil yang lebih reliable dan valid. ...... This thesis describes the results of research on the role of social organizations in developing social entrepreneurship through a case study in Muhammadiyah Student Association. This research was conducted by using historical comparative research approach and field study that would be analyzed in descriptive qualitative method. The analysis of social entrepreneurship using the explanation of social values, innovations, business models, transformations, and social impacts on the social entrepreneurship of IPM. The result showed that IPM has significant roles in developing social entrepreneurship as one of supportive to pillars to organize social activities. Therefore, further study on the role of IPM, particularly by enhancing the number of cadres and members involved in such social entrepreneurship activities, are suggested in order to obtain the more reliable and valid results.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan dan upaya-upaya untuk peningkatannya. Penelitian dilakukan pada kasus pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK di Kelurahan Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan dan Melawai di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki kekhususan, dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan lokasinya didasarkan pada Indeks Potensi Kerawanan Sosial IPKS untuk mendapatkan gambaran dari beberapa struktur sosial masyarakat perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi disebabkan oleh pengembangan partisipasi masih bersifat normatif, ketidaksesuaian penerima manfaat pada daerah tertentu, minimnya informasi, tidak kuatnya organisasi kemasyarakatan Lembaga Musyawarah Kelurahan, tidak berjalannya bantuan pemimpin lokal Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga, dan tidak adanya pelatihan manajemen program. Hal tersebut diperburuk dengan rendahnya kepedulian masyarakat pada lingkungannya. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan selain tentunya peran pemerintah dan penggunaan e-governance, diperlukan juga peran dari Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga sebagai penggerak dan juga perwakilan masyarakat. ...... This research aims to analyze the low participation in community empowerment of urban areas and efforts to improve it. It was implemented using a qualitative method in the Community Empowerment Program for Villages PPMK in the villages of Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan and Melawai in DKI Jakarta, Indonesia which holds special rights in running its government. Those administrative villages were selected based on Social Insecurity Potential Index IPKS to give an overview of the urban social structure. The results suggest a low level of participation because the development of the participation is still normative, incompliance of the target groups on certain areas, lack of information, weak community organization Village Consultative Council LMK, no assistance of the local leaders Chief of Neighborhood Association RT and Chief of Community Association RW, and lack of management training programs. It is exacerbated by the low awareness of the people on environment. Therefore, efforts that can be undertaken besides the roles of the Government and the implementation of e governance are the roles of Chiefs of the RTs and RWs as the driving force and representatives of the community.