Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Telah dilakukan penelitian dari berat dan ukuran berbagai organ tubuh pada suatu populasi orang Indonesia, yaitu sebanyak 122 kasus yang terdiri dari 94 pria dan 26 wanita, berumur sekitar 20 sampai 49 tahun, pada tahun 1989.Pada penelitian ini ditemukan berat otak pria 1346,22 x 130,05 gr, wanita 1197,02 ± 143,71 gr, berat otak besar pria 1175,2O ± 118,03 gr, wanita 1042,10 ± 135,42 gr, ukuran otak besar pria 17,29 x 14,60 x 6,97 cm, wanita 16,89 x 12,96 x 6,62 cm, berat otak kecil pria 137,00 ± 16,52 gr, wanita 127,63 ± 11,66 gr, ukuran otak kecil pria 5,89 x 10,01 x3,13 cm, wanita 6,05 x 9,87 x x 3,02 cm, berat batang otak pria 33,91 ± 11,55 gr, wanita 28,13 ± 9,67 gr, berat kelenjar gondok dan paratiroid pria 17,28 x 4,80 gr, wanita 18,22 x 5,14 gr, ukuran baga kanan gondok pria 4 ,80 x 2 40 x 1 57 wanita 4,44 x 2,32 x 1,63 cm, baga kiri gondok pria 4,60 x 2,23 x 1,46 cm, wanita 4,43 x 2,03 x 1,50 cm isthmus pria 1,70 x 1,12 x 0,31 cm, wanita 1,62 x 1,04 x 0,29 cm, berat jantung pria 257,45 x 38,78 gr, wanita 218,50 ± 34,16 gr, ukuran jantung pria 11,90 x 9,95 x 4,43 cm, wanita 11,80 x 9,83 x 4,22 cm, berat paru kanan pria 420,80 ± 205,00 gr,wanita 394,40 ± 133,60gr, paru kiri pria 381,90 ± 175,00 gr, wanita 336,80 ± 107,30 gr, ukuran paru kanan pria 21,60 x 15,50 x 6,62 cm, wanita 20,10 x 15,00 x 7,36 cm, paru kiri pria 22,70 x 14,80 x 6,02 cm, wanita 21,50 x 14,30 x 6,34 cm, berat hati pria 1162,80 ± 292,53 gr, wanita 1081,00 ± 228,38 gr, ukuran hati pria 27,60 x 16,70 x 5,88 cm, wanita 27,60 x 16,40 x5,04 cm, berat limpa pria 112,50 ± 37,77 gr, wanita 104,20± 27,77gr, ukuran limpa pria 11,50 x 7,18 x 2,15 cm, wanita 11,80 x 6,94 x 2,22 cm, berat kelenjar liur perut pria 80,57 ± 19,95 gr, wanita 67,83 ± 16,90 gr , ukuran kelenjar liur perut pria 20,40 x 4,54 x 1,58 cm, wanita 19,40 x 4,64 x 1,36 cm, berat anak ginjal kanan pria 5,99± 1,70 gr, wanita 4,81 ± 1,48 gr, ukuran anak ginjal kanan pria 5,16 x 5,60 x 0,41 cm, wanita 4,78 x 2,90 X 0,55 cm, berat anak ginjal kiri pria 5,77 ± 1,70 gr, wanita 4,82 ± 1,66 gr, ukuran anak ginjal kiri pria 5,13 x 2,73 x 0,41 cm, wanita 4,85 x 2,70 x 0,46 cm, berat ginjal kanan pria 102,70 ± 20,06 gr, wanita 96,48 ± 23,71 gr, ukuran ginjal kanan pria 10,00 x 5,41 x 2,51 cm, wanita 9,94 x 5,13 x 2,45 cm, berat ginjal kiri pria 104,80 ± 21,11 gr, wanita 95,74 ± 21,38 gr, ukuran ginjal kiri pria 10,00 x 5,22 x 2,53 cm, wanita 9,77 x 5,13 x 2,47 cm, berat kelenjar prostat 16,86 ± 2,99 gr, ukuran prostat 3,35 x 4,46 x 1,95 cm, berat buah zakar kanan 13,89 ± 3,38 gr, kiri 13,45 ± 3,13 gr, ukuran buah zakar kanan 4,08 x 2,71 x 1,55 cm, kiri 3,95 x 2,64 x 1,54 cm. Berat rahim 69,53 ± 22,52 gr, ukuran rahim 7,97 x 5,53 x 2,75 cm, berat indung telur kanan 7,29 ± 2,33 gr, kiri 7,07 ± 2,02 gr, ukuran indung telur kanan 3,36 x 2,31 x 0,94 cm, kiri 3,45 x 2,04 x 0,98 cm.Dari penelitian pada suatu populasi orang Indonesia terlihat bahwa secara umum berat dan ukuran rata-rata berbagai organ tuhuh orang Indonesia adalah lebih kecil dibandingkan dengan data-data dari peneliti Barat, serta ratio berat organ-organ terhadap berat badan, terutama ratio berat limpa terhadap berat badan (rumus Spencer dan Chaudhuri) dapat digunakan untuk identifiikasi berat badan jenazah, khususnya pada kasus mutilasi."

"Tugas-tugas Komisi Yudisial dari penjabaran wewenangnya yang diatur pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 selama ini dianggap sempit atau kecil. Dikatakan demikian karena penjabaran dari wewenang lain tersebut hanya terdiri atas tiga tugas yang diatur di dalam UU Nomor 18/2011. Seyogyanya apabila memperhatikan sejarah berdirinya, Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, dan praktik di negara-negara lain, seharusnya tidak dimaknai seperti demikian. Hal ini dikarenakan ketiga aspek tersebut mengarah pada perluasan peran KY. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif, tipologi preskriptif-analitis, dan hasil penelitian yang disusun secara deskriptif analitis. Dengan metode penelitian seperti itu, telah diketahui penguatan KY melalui redesain tugas-tugas wewenang lain yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, ditinjau dari aspek sejarah, Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, UU Nomor 18/2011, dan praktik di negara-negara lain, yakni a) bentuk lembaga yang mandiri, b) menghormati independensi kekuasaan kehakiman di dalam melaksanakan tugas pengawasan eksternal, c) menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan MA, karena kedudukannya adalah state auxiliary organs, d) tugasnya tidak hanya pengawasan, melainkan juga tugas pembinaan etika profesional hakim. Jadi fokus pada pembentukan integritas dan profesional hakim, khususnya pada hakim agung, e) untuk menjaga hubungan kemitraan dengan MA, sehingga pelaksanaan tugas pembinaan etika profesional hakim berjalan dengan optimal, maka sebaiknya salah satu unsur dari keanggotaan KY adalah hakim aktif, bukan mantan hakim, f) bentuk keluaran dari hasil pengawasan eksternalnya adalah rekomendasi mengikat. Hal ini pun sebaiknya dilakukan jika MA dan KY telah melakukan hubungan kemitraan yang baik, terutama dalam hal menyelesaikan perbedaan tafsir teknis yudisial dan teknis pelaksanaan pemeriksaan bersama, g) Rumusan tugas-tugas baru dari penjabaran wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seleksi hakim, promosi dan mutasi hakim, pelatihan hakim, pengupayaan peningkatan kesejahteraan hakim, perlindungan atau advokasi hakim, sementara tugas dari rumusan Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah menyusun kode etik hakim dan pengawasan perilaku hakim, sudah termasuk penjatuhan sanksi etik.

---

The tasks of the Judicial Commission from the elaboration of its powers as regulated in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution have so far been considered narrow or small. It is said so because the elaboration of the other powers only consists of three tasks regulated in Law No. 18/2011. It should be noted that when considering the history of its establishment, the Constitutional Court's Decision Number 005/PUU-IV/2006, and practices in other countries, should not be interpreted as such. This is because these three aspects lead to the expansion of the role of KY. These problems will be answered using normative research methods, prescriptive-analytical typology, and research results compiled in analytical descriptive manner. With this research method, it is known that the KY has been strengthened through the redesign of the duties of other authorities as regulated in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution, in terms of historical aspects, Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IV/2006, Law Number 18/2011 , and practices in other countries, namely a) form an independent institution, b) respect the independence of the judiciary in carrying out external oversight duties, c) establish a good partnership relationship with the Supreme Court, because its position is state auxiliary organs, d) its duties not only supervision, but also the task of fostering the professional ethics of judges. So focus on establishing the integrity and professionalism of judges, especially Supreme Court judges, e) to maintain a partnership relationship with the Supreme Court, so that the implementation of the task of fostering professional ethics for judges runs optimally, so it is better if one of the elements of the KY membership is an active judge, not a former judge. f) the form of output from the results of external supervision is a binding recommendation. This should also be done if the Supreme Court and KY have established a good partnership relationship, especially in terms of resolving differences in the technical interpretation of the judicial and technical interpretations of the joint examination, g) The formulation of new tasks from the elaboration of the authority to maintain and uphold honor, dignity, and behavior Judges are to maintain the honor, dignity and behavior of judges, selection of judges, promotion and transfer of judges, training of judges, efforts to improve the welfare of judges, protection or advocacy of judges, while the task of the formulation of upholding honor, dignity, and behavior of judges is to develop a code of ethics. judges and supervision of judges' behavior, including the imposition of ethical sanctions."

"Teori trias politica dalam menerapkan pada penyelengaraan negara mengalami perkembangan mengikuti kemajuan zaman dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang kian kompleks dan dinamis. "

"Skripsi ini membahas mengenai praktik perdagangan dengan objek perdagangan berupa organ tubuh manusia yang tengah marak terjadi di dunia baik itu yang dilakukan di dalam wilayah suatu negara maupun yang bersifat transnasional. Beberapa kasus yang sering terjadi ialah penculikan orang yang disertai dengan pengambilan organ, penjualan anak atau pengadopsian anak untuk kemudian dibunuh, penipuan terhadap calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di wilayah atau negara lain yang berakhir pada hilangnya organ tubuh mereka, transplantasi ilegal yang dilakukan secara lintas negara dengan melibatkan adanya pembayaran uang tertentu, dan sebagainya. Pada umumnya masyarakat menyebutnya sebagai perdagangan organ tubuh manusia oleh karena objek yang diperdagangkan adalah organ tubuh manusia dan terdapat pemberian sejumlah uang tertentu. Menanggapi situasi demikian, beberapa negara seperti Indonesia dan India membuat regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan pada organ tubuh manusia. Namun permasalahan kembali timbul dalam internal Indonesia mengenai peraturan apa yang harus digunakan oleh aparat untuk menjerat pelaku perdagangan ini yakni apakah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai perdagangan orang atau Undang-Undang Kesehatan 36 Tahun 2009 yang mengatur larangan mengenai transplantasi organ yang dilakukan secara komersil. India yang merupakan negara yang memiliki masalah perdagangan organ ilegal telah menerapkan beberapa peraturan untuk mengatasi hal ini. Namun, ketatnya hukum di India yang mengatur hal ini memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meneliti kedua permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber yang memahami topik skripsi ini. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa perdagangan organ dan perdagangan orang untuk tujuan pengambilan organ merupakan dua perbuatan yang berbeda.

---

This thesis discusses about the practice of trading in which human organs as the object of trade that was rife in the world, whether it is carried out within the territory of a country or transnationally. Some cases that often occur is accompanied by kidnapping people for organ harvesting, the sale of children or the adoption of a child for later to be killed, fraud against prospective workers promised to be be employed in the territory or another country but ended in a loss of their organs, illegal transplants which performed across countries by involving the payment of certain money, and so on.

In general, people call it as a trade in human organs because of the object being traded is the organs of human body and there is a certain amount of money given. Responding to this situation, some countries such as Indonesia and India have made regulations to regulate the criminal trade in human organs. But problems arised again in Indonesia's internal rules regarding which one of the regulations that should be used by officials to punish the perpetrators of this trade, whether the Trafficking in Persons Act No. 21 of 2007 or the Health Act 36 of 2009 which set the ban on organ transplants performed commercially.

India as a country which has the problem of illegal organ trade have implemented several rules to overcome this. However, the strict laws in India that regulates this has some constraints in its implementation. To investigate these two problems, the research method used is bibliography study and interview with some informants because their understanding of the topic of this thesis. From this research, the authors find that the organ trafficking and trafficking for the purpose of organ harvesting are two different actions."

"CT-scan abdomen merupakan opsi dalam penegakan diagnosis terkait dengan dugaan penyakit yang diderita pasien menggunakan radiasi pengion, namun resiko radiasi pada organ sensitif di sekitar area abdomen dapat menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Maka dari itu, dilakukan penelitian untuk menunjukkan seberapa besar dosis radiasi yang diterima organ sensitif (gonad, payudara, tiroid dan mata) pada pelaksanaan pemeriksaan CT abdomen, dengan fantom rando sebagai objek pemeriksaan dan TLD rod sebagai penangkap radiasi. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan memvariasikan kV (80,120 dan 140) dan nilai pitch (4,6 dan 8). Dosis radiasi terbesar didapatkan pada gonad dengan 7,67 mGy dan terendah pada tiroid kanan dengan 0,01 mGy. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan CT-scan abdomen tidak menimbulkan efek langsung.

---

CT-scan for abdomen area is an examination option in diagnosis that related to patient’s disease, but the radiation risk that appears on sensitive organs near abdomen area need to be concern. Therefore, a research was done to show how much radiation dose for organs received (gonad, breasts, thyroids, and eyes) in CT-scan examination for abdomen, using rando phantom as an object and TLD rod as dosemeter. The variation of examination was done for kV (80, 120, and 140) and pitch (4, 6, and 8). The result show that gonad had received the highest radiation dose with 7,674 mGy (tube’s voltage was 140 kV, pitch 6). So, it can be concluded that examination with CT-scan did not give deterministic effect to sensitive organs."

"Skripsi ini membahas mengenai dua hal utama, yakni: pelaksanaan pendonoran organ melalui surat wasiat menurut ketentuan hukum perdata di Indonesia dan kekuatan hukum dari wasiat pendonoran organ tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder.Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pendonoran organ melalui wasiat dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia; (2) Secara yuridis, kekuatan hukum dari wasiat yang dibuat oleh pewaris untuk mendonorkan organnya lebih kuat daripada penolakan ahli waris atau keluarganya.

---

This Thesis reviews two main things, which are: the implementation of organ donation with testament based on the regulation of civil law in Indonesia and the legality of the organ donation testament. This research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data.The results of this research are: (1) The organ donation with testament could be done based on the regulations in Indonesian Civil Code, but without ignoring the regulations in Law Number 36 Year 2009 regarding Health and The Government Regulation Number 18 Year 1981 regarding Clinical Cadaver Surgery and Anatomical Cadaver Surgery along with Human Organ and Tissue Transplant; (2) Juridically, the legality of the testament which is made by the heir to donate his/her organs is stronger than the objection of the inheritor or the heir?s family."