Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan pembelian rumah dan satuan rumah susun yang potensial menimbulkan kerugian bagi konsumen dan analisis terhadap penilaian hakim dalam memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Citra Buana mengenai keabsahan surat konfirmasi unit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat KEMENPERA. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan dari beberapa developer yang melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA. Pada faktanya, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Cipta Buana secara tidak langsung mengakui keabsahan klausula baku dalam surat konfirmasi unit yang sebenarnya melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA serta tidak menggali apa yang menjadi akar permasalahan dari kedua belah pihak tersebut. Hal ini menunjukan bahwa sebagian hakim Mahkamah Agung belum memiliki visi perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi berbagai perilaku menyimpang developer yang belum dapat dijangkau oleh penegak hukum maka perlu dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya mengenai klausula baku sebagaimana yang telah direkomendasikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. ......This undergraduate thesis discusses standard clauses in letter of confirmation unit that has potential to cause a losses for consumer and analysis of Supreme Court Decision on dispute between Buyung Iza as a consumer and PT. Binakarya Citra Buana as a developer about the letter of confirmation rsquo s validity as examined from the Law Number 8 of 1999 on consumer regulation UUPK and other regulations decision of State and Public Housing Minister. The method used is normative juridical with the result of research indicate the existence of clauses in letter of confirmation unit from some developer is considered to violate the legal regulation as defined by UUPK and decision of State and Public Housing Minister KEMENPERA. In fact, the Supreme Court is indirectly recognize the validity of standard clauses in letter of confirmation unit which actually violates the provisions of UUPK and KEMENERA. This shows that some Supreme Court have no vision to protect the consumer. To anticipate developer deviant behavior that can not be reached by law enforcement then Government must revise the the Law Number 8 of 1999 especially about standard clause as recommended by BPKN.

Abstrak :
Dokumentasi di Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan salah satu bagian penting dari sistem manajemen mutu yang diatur dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Kegiatan dokumentasi bertujuan untuk menjamin pelaksanaan distribusi berjalan sesuai dengan panduan mutu serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) merupakan anak perusahaan dari PT Kimia Farma Tbk. yang bergerak di bidang pelayanan distribusi dan perdagangan produk-produk farmasi, Cold Chain Product (CCPs), alat kesehatan, hingga kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian surat pesanan dan faktur sebagai bentuk dokumentasi kegiatan yang berjalan di Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Jakarta 2 berdasarkan CDOB. Kelengkapan yang dinilai mencakup aspek identitas penanggung jawab sarana pemesan, identitas dan legalitas sarana pemesan, identitas PBF, identitas surat pesanan dan faktur, serta identitas produk pesanan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 20 surat pesanan yang dievaluasi belum ada yang memenuhi syarat kelengkapan secara sempurna, sementara untuk evaluasi faktur terdapat 14 faktur yang memenuhi kelengkapan dari 20 faktur yang dievaluasi. ......Documentation at Pharmaceutical Wholesalers is an important part of the quality management system regulated in Good Distribution Practice (GDP). Documentation activities aim to ensure that the implementation of the distribution goes according to the quality guidelines and applicable laws and regulations. PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) is a subsidiary of PT Kimia Farma Tbk. which is engaged in the distribution and trading services of pharmaceutical products, Cold Chain Products (CCPs), medical devices, and cosmetics. This study aims to assess the suitability of orders and invoices as a form of reporting on ongoing activities at Kimia Farma Trading and Distribution Branch Jakarta 2 based on GDP. Completeness assessed includes aspects of the identity of the person in charge of the health facility, identity and legality of the health facility, Pharmaceutical Wholesaler identity, identity of order letters and invoices, and identity of ordered products. Based on the research results, it is known that of the 20 evaluated order letters, none of them fulfilled the completeness requirements perfectly, while for invoice evaluation, there were 14 invoices that fulfilled the completeness of the 20 evaluated invoices.