Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara opini audit dan persistensi laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2012-2014. Penelitian ini berpendapat bahwa perusahaan yang menerima opini modifikasian (Modified Audit Opinion) memiliki tingkat persistensi laba yang lebih rendah dari perusahaan yang menerima opini tanpa modifikasian, dan jenis MAO yang berbeda memiliki tingkat persistensi laba yang berbeda.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini, dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan terdiri dari 357 total observasi. Penelitian ini menggunakan metode regresi general least square. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang menerima MAO memiliki tingkat persistensi laba yang lebih rendah dari perusahaan yang menerima opini tanpa modifikasian. Namun, penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa perusahaan yang menerima opini wajar dengan pengecualian memiliki persistensi laba yang lebih rendah dari perusahaan yang menerima opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal atau hal lain.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the association between audit opinion and earnings persistence of listed companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2012 to 2014. This study argues that firms receiving modified audit opinions have lower earnings persistence than firms receiving unqualified opinions, and the degree of earnings persistence varies among types of modification. The sample used in this study is selected using purposive sampling method and it is consist of 357 total observation. This study is using general least square method to run the regressions. The result of this study proves that firms receiving modified opinion have lower earnings persistence. However, this study finds no evidence that firms receiving qualified opinion have lower earnings persistence than firms receiving unqualified opinion with explanatory paragraph.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara manajemen laba, ukuran KAP, dan opini audit. Manajemen laba yang menjadi bagian dalam penelitian ini adalah manajemen laba akrual dan riil. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 106 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011 dan diuji menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) untuk manajemen laba dan metode logistik untuk opini audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh positif dengan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan dan biaya diskresioner. Namun, tidak terbukti bahwa manajemen laba akrual pada perusahaan yang diaudit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan perusahaan yang diaudit KAP non Big 4. Selain itu, opini audit tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ukuran KAP dan manajemen laba akrual. Namun, perusahaan yang melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan mempunyai probabilita lebih kecil untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (unqualified). ......This study aims to examine the relationship between earnings management, the public accounting firm size, and the audit opinion. There are two types of earnings management in this research : accrual and real earnings management. Samples were taken for this study are 106 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2009 to 2011 and tested using OLS (Ordinary Least Square) method for earnings management and logistic method for audit opinion. The results show that the public accounting firm size has a positive effect with real earnings management through sales manipulation and discretionary expense. However, there is no evidence that accrual earnings management in audited company by Big 4 lower than audited company by non Big 4. In addition, the audit opinion does not have a significant relationship with the size of the public accounting firm and accrual earnings management. However, companies that do real earnings management through sales manipulation has a smaller probability to obtain an unqualified opinion.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara opini audit, temuan audit atas kelemahan system pengendalian intern, temuan audit atas ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap peluang keterpilihan incumbent dalam pemilukada. Sampel yang digunakan sebanyak 56 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan incumbent dan semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan incumbent. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta penerapan akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan incumbent.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the relationship of audit opinion, audit irregularities, evaluation of local government performance, evaluation of performance accountability towards incumbent reelection in local election. It used 56 samples of Regency/City in Indonesia. The study found that higher performance score increase the probability of reelection and higher audit irregularities of the weakness of internal control system decrease the probability of reelection. On the contrary, audit opinion, audit irregularities of compliance to the regulation, evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent reelection., The objective of this research is to analyze the relationship of audit opinion, audit irregularities, evaluation of local government performance, evaluation of performance accountability towards incumbent reelection in local election. It used 56 samples of Regency/City in Indonesia. The study found that higher performance score increase the probability of reelection and higher audit irregularities of the weakness of internal control system decrease the probability of reelection. On the contrary, audit opinion, audit irregularities of compliance to the regulation, evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent reelection.]

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya. ......The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi SA 701 di tahun pertama penerapannya dan apa saja kendala yang dihadapi auditor dalam implementasi SA 701 di tahun pertama penerapannya. Penelitian dilakukan pada salah satu KAP yang memiliki afiliasi global di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan metode wawancara semi terstruktur dengan beberapa partisipan di salah satu KAP di Indonesia serta data sekunder dengan memperoleh peraturan dan memo internal yang dikeluarkan oleh KAP tersebut terkait imlementasi SA 701 kepada seluruh karyawannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP ABC telah memiliki persiapan dan pelaksanaan implementasi SA 701 yang memadai. Kendala utama yang dihadapi oleh auditor adalah penyusunan tata bahasa dalam paragraf hal audit utama, penentuan tingkat signifikansi yang sifatnya subjektif, penyesuaian atas ritme kerja auditor dan biaya audit, serta masih ada perbedaan definisi emiten oleh IAPI dan OJK. ......This study aims to analyze how the implementation of AS 701 and describe the obstacles faced by auditors in implementing AS 701 in the first year of its adoption. The research was conducted at one of the Public Accounting Firms in Indonesia that has a global affiliation. This study used semi-structured interview with several participants in the firm and obtained regulations or internal memos issued by the firm regarding the implementation of AS 701 to all employees. The results showed that Public Accounting Firm ABC has had adequate preparation and execution of AS 701 implementation. The main obstacles faced by auditors are the preparation of the wording in the KAM paragraph, the subjective determination of the level of significance, adjustment to the auditor's work pace and audit fee, and there are still differences in the definition of listed company by IAPI and OJK.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas auditor dan pengawasan legislatif terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, temuan dan opini audit.Penelitian ini mengembangkan pengukuran indeks kualitas auditor yang menggabungkan pengalaman, pelatihan, motivasi, dan pendidikan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Sampel penelitian adalah pemerintah daerah di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan auditan dari tahun 2010-2012. Hasil pengujian empiris membuktikan adanya pengaruh langsung kualitas auditor dan pengawasan legislatif terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pengaruh tidak langsung terhadap temuan dan opini audit melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil ini menunjukkan bahwa auditor yang berkualitas mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.Pengawasan legislatif yang kuat mendorong pengawasan yang lebih ketat atas pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah semakin berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya temuan audit dan semakin besar peluang pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Implikasi penting dari penelitian ini adalah auditor dapat berperan meningkatkan implementasi rekomendasi melalui pemberian rekomendasi tepat yang dapat menyelesaikan permasalahan auditee.Untuk itu, BPK harus terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya pemeriksa dengan mempertimbangkan semua aspek penting yang terbukti memengaruhi kualitas auditor.Fungsi pengawasan oleh DPRD juga dapat ditingkatkan melalui penetapan jumlah anggota DPRD yang ideal agar terbentuk kemampuan kolektif yang memadai dalam menciptakan pengawasan yang efektif.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of auditor quality and legislative oversight on the follow-up of audit recommendations and audit findings/opinion. This study develop auditor quality index that comprehensively combine experience, training, motivation and education of the Audit Board of the Republic of Indonesia in conducting audit. Sample used in this study is Indonesia?s local governments? that issued audited financial statement from 2010-2012. The empirical test result shows that there is a direct effect between auditor quality and legislative oversight on the follow-up of audit recommendations, as well as indirect effect on audit findings/opinion. High quality auditor is able to produce high quality recommendations that can be followed by the audited entity. Strong legislative oversight encourages closer monitoring over local government financial management so that local governments more committed to following up the audit recommendation. The higher the audit recommendations are acted upon, the better the quality of local government financial statements as shown by decrease in audit findings and higher probability to achieve unqualified audit opinion. Important implication of this research is that auditor can perform significant contribution to increase follow-up of audit recommendation by formulating proper recommendation. The Audit Board of the Republic of Indonesia should continue improving auditor competencies considering all important aspect proven to have positive impact on auditor quality. Monitoring role by legislative member could be also increased by determining ideal number of legislative member in order to establish collective ability necessary to conduct effective oversight.

Abstrak :
Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk menguji secara empiris pengaruh prediksi kebangkrutan, opini audit tahun sebelumnya, besaran KAP, dan pergantian auditor terhadap penerimaan opini audit going concern oleh suatu perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 330 Auditee manufaktur yang listing di BEI dari tahun 2002-2006. dengan menggunakan regresi logistic sebagai alat analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hanya prediksi kebangkrutan dan opini tahun sebelumnya yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Sedangkan faktor lainnya yaitu besaran KAP dan pergantian auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.

Abstrak :
[ABSTRACT
The objective of this research is analyzing determinants accountability of local governments based on public choice theory The determinant factor accountability of local government consists of three main factors that represent the parties involved in the creation of local government rsquo s accountability they are the society the public officials mayor and bureaucrats These three parties are represented by the existence of civil society civil political processes and mechanisms as well as internal control in creating and overseeing the local government accountability The results of this study indicate that the three factors are broadly.

---

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah dengan menggunakan teori pilihan publik. Faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah terdiri dari tiga faktor utama yang mewakili pihak yang terlibat dalam penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah yaitu masyarakat, pejabat publik, dan birokrat. Ketiga faktor tersebut diwakili oleh tingkat pendapatan,tingkat pendidikan dan tingkat pembangunan manusia serta faktor-faktor politik, dan faktor pengendalian internal dalam menciptakan dan mengawasi akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut secara garis besar berpengaruh terhadap penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah, meskipun terdapat beberapa proksi yang tidak konsisten dalam penciptaan akuntabilitas seperti tingkat pendidikan, dan jangka waktu pemilu.;The objective of this research is analyzing determinants accountability of local governments based on public choice theory. The determinant factor accountability of local government consists of three main factors that represent the parties involved in the creation of local government?s accountability, they are the society, the public officials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by the existence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well as internal control in creating and overseeing the local government accountability. The results of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation of local government accountability, although there are some proxies that are not consistent in the creation of accountability such as level of education, and the period of the election.;The objective of this research is analyzing determinants accountability of local governments based on public choice theory. The determinant factor accountability of local government consists of three main factors that represent the parties involved in the creation of local government’s accountability, they are the society, the public officials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by the existence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well as internal control in creating and overseeing the local government accountability. The results of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation of local government accountability, although there are some proxies that are not consistent in the creation of accountability such as level of education, and the period of the election., The objective of this research is analyzing determinants accountability of local governments based on public choice theory. The determinant factor accountability of local government consists of three main factors that represent the parties involved in the creation of local government’s accountability, they are the society, the public officials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by the existence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well as internal control in creating and overseeing the local government accountability. The results of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation of local government accountability, although there are some proxies that are not consistent in the creation of accountability such as level of education, and the period of the election.]

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari skor EKPPD dan IPM. Penelitian ini juga melihat efek moderasi tingkat korupsi pada pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini juga melihat pengaruh tersebut pada sub sampel kualitas kepala daerah. Populasi penelitian ini adalah semua pemerintah daerah di Indonesia dengan sampel penelitian 360 observasi pada tahun 2012. Data penelitian ini diolah menggunakan software SPSS.16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel moderasi tingkat korupsi juga terbukti memperlemah pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengujian berdasarkan sub sampel kualitas kepala daerah (umur, pengalaman dan pendidikan) secara umum menunjukkan hasil bahwa pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah dan efek moderasi tingkat korupsi terhadap hubungan tersebut berbeda tergantung pada kualitas kepala daerah.

---

This study aims to determine association audit opinion in previous year with performance of local governments is seen from the scores EKPPD and HDI. This study also looked level of corruption can mitigate association audit opinion in previous year with performance of local governments. In addition, this study also see the influence of the sub-sample quality regional head. The study population was all local governments in Indonesia with a sample of 360 observations in 2012. Data were processed using software SPSS.16. The results showed that last year's audit opinion are positively associated with performance of local governments. Level of corruption as moderating variable can mitigate the association audit opinion in previous year with performance of local governments. In general, testing based on a sub-sample quality regional head (age, experience and education) shows that association audit opinion in previous year with performance of local governments and the moderating effect of corruption on the level of the relationship is different depending on the quality of regional heads.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan pendampingan oleh BPKP untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Penelitian ini berbentuk studi kasus dengan metode kualitatif. Penelitian difokuskan pada kegiatan BPKP di tiga kementerian yang mewakili perkembangan perolehan opini secara keseluruhan. Sebagai auditor internal pemerintah, BPKP harus mengawal pencapaian tujuan pemerintah, dalam hal ini adalah menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang berkualitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan BPKP telah cukup memadai untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. Dalam teknis pelaksanaan kegiatan terdapat perbedaan perlakuan pendampingan pada kementerian yang dijadikan sampel, yaitu pendampingan yang dilakukan sampai ke satuan-satuan kerja di daerah-daerah.

---

ABSTRACT The objective of this research is to analyze mentoring activities by Financial and Development Supervisory Board (BPKP) to improve the quality of Financial Statements of Ministries/Institutions. This is a qualitative research in a form of a case study. This research focuses on BPKP?s activities in the three ministries that representing the overall trend of opinion of ministries/institutions. As an internal auditor of the Government, BPKP has to oversee the achievements of government objectives, in this case is providing good quality of Financial Statements of Ministries/Institutions. The result of this research shows that mentoring activities by BPKP is already enough to improve the quality of Financial Statements of Ministries/Institutions. However, there is a difference in implementation of mentoring activities on the sampled ministries, with regards to the mentoring implementation done for work units in remote areas.