Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Gede Eka Rusdi AntaraProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Analisa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Tindakan Operasi Delay To Operation di Instalasi Rawat Darurat RSUP Sanglah Desember2017-Februari 2018Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PHPelayanan pembedahan merupakan pelayanan kesehatan di rumah rumah sakit yang dapatmenggambarkan mutu rumah sakit. Peningkatan jumlah kunjungan, ketersediaan sarana danprasarana, ketersediaan sumber daya manusia serta lamanya waktu yang diperlukan untukmemperoleh persetujuan untuk tindakan operasi dari pasien dan keluarga dapat menyebabkanwaktu tunggu tindakan operasi menjadi panjang.Penelitian ini menggunakan rancangan mix method yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitiankuantitatif merupakan penelitian observasional analitik cross sectional. Penelitian ini melibatkan54 responden pada penelitian kuantitatif dan 7 informan pada penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan kejadian bed block sebanyak 38,9 dan tidak terjadi bedblock61,1 . Persetujuan operasi diperoleh dalam waktu ge; 1 jam dari 17 responden 31,5 danpersetujuan operasi yang diperoleh dalam waktu < 1 jam sebanyak 37 responden 68,5 . Alatdan sarana didapatkan tidak lengkap 5,6 dan lengkap 94,4 . Waktu tunggu tindakan operasiyang ge; 5 jam dikategorikan delay sebanyak 33,3 , waktu tunggu tindakan operasi yang < 5 jamdikategorikan tidak delay sebanyak 66,7 . Analisis bivariat dengan Chi Square menunjukkanpvalue 0,000 untuk hubungan antara bed block dengan keterlambatan operasi, p-value 0,000 untukhubungan antara persetujuan operasi dengan keterlambatan operasi, p-value 0,012 hubungan alatdan sarana dengan keterlambatan operasi. Faktor yang paling berpengaruh adalah persetujuanoperasi dengan p-value 0,005 dengan regresi logistik.Dari penelitian ini dapat disimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara bed block,persetujuan operasi serta alat dan sarana terhadap keterlambatan operasi. Hasil penelitian ini dapatdijadikan pedoman dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan pembedahan diInstalasi Rawat Darurat.Key words: bed block, sumber daya manusia, persetujuan operasi, alat dan saranaoperasi, keterlambatan tindakan operasi

---

ABSTRACT
Name Gede Eka Rusdi AntaraProgramme Kajian Administrasi Rumah SakitTitle Analysis of Factors Causing Delay to Operation in Emergency DepartmentSanglah Hospital December 2017 February 2018Supervisor Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PHSurgery is part of medical services that summarized the hospital performance. Increased hospitalvisits, unavailability of tools, unavailability of human resources, and times consumed to get patientagreement for surgery may causing delay to operation.This is mix method study, quantitative and qualitative. The quantitative study is observationalanalytic, cross sectional. This study includes 54 respondents in quantitative study and 7 informantsin qualitative study.The result showed bed block events is 38,9 . Agreement following informed consent is obtainedin ge 1 hour for 17 respondents 31,5 and 1 hour for 37 respondents 68,5 . Tools andequipment are complete and available in 94,4 cases and incomplete in 5,6 cases. Timeconsumed waiting for operation is categorized delay if ge 5 hours in 33,3 cases, categorized notdelay if 5 hours in 66,7 . Bivariate analysis using Chi Square showed p value 0,000 forcorrelation between bed block and delay to operation, p value 0,000 for correlation between timeconsumed to obtain agreement for surgery, p value 0,012 for correlation between tools andequipment with delay to operation. The most influencing factor is operation agreement with pvalue0,005 using logistic regression.From this study, we conclude there is significant correlation between bed block, time consumedfor obtain operation agreement, tools and equipment availability with delay to operation. Thisresult is a base in making strategy to improve quality of surgery services in emergency department.Key words bed block, human resources, operation agreement, tools and equipment, delay tooperation

Abstrak :
Dengan semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan pembangunan fisik di Indonesia, membuktikan bahwa Indonesia membutuhkan keahlian, pengalaman, bahkan kontraktor-kontraktor asing. Joint Operation (JO) merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, khususnya dalam melakukan pekerjaan konstruksi yang seringkali melibatkan pihak asing dengan pihak nasional. Namun tidak jarang dalam JO tersebut timbul perselisihan antar para pihak yang menyepakati kerjasama tersebut. Seperti dalam kasus antara Penta Ocean Co. Ltd. dengan PT. Bali Turtle Island Development, yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Kasus ini timbul karena adanya utang akibat wanprestasi oleh PT. Bali Turtle Island Development terhadap Penta Ocean Co. Ltd., sebagai salah satu kreditur yang juga merupakan rekan PT. Surya Prasudi Utama dalam JO. Adanya utang, utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta adanya 2 (dua) kreditur; menjadi alasan bagi Penta Ocean Co. Ltd. untuk mengajukan permohonan pailit atas PT. Bali Turtle Island Development tersebut. Indonesia memiliki peraturan mengenai kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga syarat pengajuan permohonan pailit oleh Penta Ocean Co. Ltd terhadap PT. Bali Turtle Island Development, khususnya yang berkaitan dengan terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) kreditur atau lebih dalam kaitannya dengan JO serta utang yang dimaksudkan telah jatuh tempo dan dapat ditagih, perlu ditelaah; apakah telah disesuaikan dengan peraturan yang ada. ......The physical development of the growing needs in Indonesia to demonstrate that Indonesia requires expertise, experience, and even foreign contractors. Joint Operation (JO) is one form of cooperation that can be used by businesses, particularly in construction jobs that often involve a foreign party with the national party. But often in JO difference arises between the parties that agreed on cooperation. As in the case of Penta Ocean Co. Ltd. and PT. Bali Turtle Island Development, this was completed by the Central Jakarta Commercial Court and the Supreme Court. This case arose because of debt of PT. Bali Turtle Island Development Co. Penta Ocean. Ltd., result in default. Penta Ocean is one of the creditors, which is also an associate of PT. Surya Prasudi Utama on Joint Operation. The existence of the debt, the debt is due and payable and the existence of 2 (two) creditors; reason to Penta Ocean to apply for bankruptcy on PT. Bali Turtle Island Development. Indonesia has regulations on bankruptcy, namely Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. So that the bankruptcy petition filing requirements by Penta Ocean Co. Ltd. against PT. Bali Turtle Island Development, particularly relating to the fulfillment of the requirements of at least 2 (two) or more creditors with respect to JO intended and debts were due and payable, it should be reviewed, whether it has adjusted to the existing regulations.