Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Febriana Rahmadhani
Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Prinsip Asuransi Utmost Good Faith Dalam Asuransi Perjalanan MSIG Travel Online Polis Nomor 801004953 dengan pokok permasalahan kesatu Bagaimana pelaksanaan underwriting oleh Perusahaan Asuransi MSIG dalam penutupan asuransi perjalanan MSIG Travel Online Polis Nomor 801004953, kedua Bagaimanakah penerapan prinsip utmost good faith oleh Penanggung dan Tertanggung dikaitkan dengan jaminan atas risiko polis dalam asuransi perjalanan MSIG Travel Online Polis Nomor 801004953. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan underwriting pada penutupan asuransi MSIG Travel Online Polis Nomor 801004953 menggunakan sistem pre-underwritten tanpa melalaui pemeriksaan lebih lanjut oleh underwriter dan langsung dikirimkan melalui e-mail Tertanggung. Terhadap penerapan prinsip utmost good faith, Penanggung menyalahi prinsip berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan tidak menyediakan kolom pengisian informasi riwayat kesehatan secara detail, sehingga sudah pasti terdapat keadaan yang tidak disampaikan Tertanggung (non-disclosure) dalam melakukan pembelian asuransi perjalanan MSIG secara daring. Adapun yang menjadi saran dari penulisan ini adalah bagi perusahaan asuransi hendaknya menyediakan kolom informasi mengenai riwayat kesehatan untuk dapat menjamin pelaksanaan itikad baik bagi para pihak dalam proses pembelian asuransi secara daring. ......This thesis discusses about The Principle of Utmost Good Faith Insurance in MSIG Travel Insurance Online Policy Number 801004953 with the first main issue is how underwriting is implemented by the MSIG Insurance Company in closing MSIG Travel Insurance Online Policy Number 801004953, secondly how the principle of utmost good faith is implemented by the insurer and the insured is associated with guarantees for policy risks in the MSIG Travel Insurance Online Policy Number 801004953. The method used is normative juridical, with a descriptive analytical research type using secondary data. The results of this research indicate that the implementation of underwriting for the closure of MSIG Travel Online Insurance Policy Number 801004953 uses a pre-underwritten system without going through further checks by the underwriter and is sent directly via e-mail to the Insured. Regarding the full application of the principle of utmost good faith, the Insurer violates the principle based on Article 31 paragraph (2) of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance by not providing a column for filling in detailed health history information, so that there are definitely conditions that the Insured does not convey (non-disclosure) in making a bold purchase of MSIG travel insurance. The suggestion from this paper is that insurance companies should provide information columns regarding health history to ensure the implementation of utmost good faith for parties in the process of purchasing insurance boldly.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nada Nabilla Nasta Laksana
Abstrak :
Dengan seiring perkembangan teknologi, masyarakat dapat dengan mudahnya memperoleh asuransi perjalanan secara online. Pembelian asuransi perjalanan secara online tidak hanya akan menghemat biaya, namun juga menghemat waktu. Sebab, pembelian secara online dapat dilakukan dalam hitungan menit saja, dengan demikian tidak ada proses underwriting yang dilakukan oleh field underwriter dalam penerbitan asuransi perjalanan secara online. Tanpa adanya proses underwriting, maka akan berdampak pada bagaimana penerapan dari prinsip utmost good faith oleh Penanggung dan Tertanggung dalam penutupan asuransi.  Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah meskipun tanpa adanya proses underwriting oleh field underwriter, prinsip utmost good faith tetap harus dijunjung dan diterapkan oleh kedua belah pihak. Penanggung harus menyediakan informasi yang jelas dan dapat diperoleh oleh Tertanggung mengenai produk asuransi yang dijualnya dan Tertanggung pun harus mengungkapkan informasi yang sejujurnya mengenai identitas diri Tertanggung, tanggal perjalanan, destinasi tujuan pada saat melakukan pembelian secara online, serta membawa dokumen-dokumen yang diminta dengan engkap dan benar pada saat mengajukan klaim. Namun, saat ini pengaturan mengenai underwriting asuransi masih sangat sedikit di Indonesia sebab underwriting merupakan kebijakan internal dari pihak asuransi, namun akan lebih baik jika terdapat pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman dalam melakukan underwriting termasuk peran dari underwriter.
With the development of technology, people now can easily obtain travel insurance online. Purchasing travel insurance online will not only save costs, but also save time because online purchases can be done within minutes due to there is no underwriting process carried out by field underwriters in approving online travel insurance. Without an underwriting process, there will be an issue with the application of utmost good faith principle by the Insurer and the Insured in order to close the application. This thesis is a normative legal research with legislation approach. The conclusion of this thesis is that even without an underwriting process by the field underwriter, the utmost good faith principle must still be endorsed and applied by both parties. Insurers must provide clear and obtainable information for the Insured regarding the insurance products they sell and the Insured must also disclose honest information about the Insured's self-identity, travel date, travel destination when making an online purchase, and bring all appropriate documents at the time of claiming the insurance. However, there are still only a few regulations in Indonesia regarding insurance underwriting process today; it is because underwriting process is an internal policy of an insurance company, but it would be better if there are more regulations governing underwriting process including the role of the underwriter.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library