Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai analisis terhadap implementasi pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system di DKI Jakarta bagaimana implikasi atas kebijakan tersebut dan apa saja kendala yang dialami dalam implementasi online system pada pembayaran dan pelaporan pajak parkir di DKI Jakarta Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system sudah berjalan sesuai dengan Pergub Nomor 224 Tahun 2012 Implikasi atas penerapan kebijakan tersebut bersifat positif dan telah memenuhi asas efficiency Kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system.

---

This research discusses the analysis implementation of online sytem on payment and reporting parking tax in DKI Jakarta how the implications of those policies and what are the constraints being experienced in the implementation of online system on the payment and reporting parking tax in DKI Jakarta Descriptive qualitative data collection methods is chosen to be approach of this research by collecting data from literature review and field studies in depth interview technique The results of this research show that the implementation of online system on payment and reporting parking tax has been running in accordance with Pergub Number 224 by 2012 The implications of the application of the policy is positive and has fulfilled the principle of efficiency Technical and non technical constraints hampered policy implementation of payment and reporting parking tax through the online system

"

"Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan setelah penerapan PBB Online. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan penerapan kebijakan tersebut yaitu untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PBB-P2 dan hambatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan dijalankan oleh BPKPAD bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan, desa, dan Bank Sumut. Hambatan dalam implementasi PBB-P2 diantaranya SDM kurang memadai, sulitnya pengawasan, kepatuhan Wajib Pajak rendah, NJOP yang belum update, dan pengaruh faktor politik.

---

Realization of land and building tax Rural and Urban revenues in Kabupaten Tapanuli Selatan decreased after the adoption of the PBB Online. This is in contrast to the objective of implementing the policy that is to increase revenue. This study aims to describe the implementation of land and building tax Rural and Urban and its constraints. The study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques.

The results of this study indicate that the implementation of land and building tax Rural and Urban in Kabupaten Tapanuli Selatan run by BPKPAD in cooperation with the sub district, village, village, and Bank Sumut. Obstacles in the implementation of land and building tax Rural and Urban include insufficient human resources, difficulty of supervision, low taxpayer compliance, NJOP that has not been updated, and the influence of political factors."

"Kebijakan penerapan e-government Pajak Parkir di DKI Jakarta sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Dalam pelaksanaannya banyak ditemukan hambatan dan tantangan yang berdampak kepada target kinerja yang telah ditetapkan. Kebijakan yang mengatur pun sudah sebanyak 3(tiga) kali mengalami perubahan yang diharapkan mampu menjembatani pelayanan masyarakat yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi kebijakan penerapan e-government pajak parkir dan menganalisa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan e-government pajak parkir di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode post-positivisme yang menggunakan teori sebagai acuan dalam memahami permasalahan penelitian. Hasil evaluasi dari penerapan kebijakan ini menunjukkan; (1) manfaat online system belum secara signifikan membantu petugas pajak dalam pengawasan kepatuhan kepada wajib pajak. yang terlihat dari data jumlah wajib pajak yang secara rutin melaporkan transaksi usahanya sekitar 3,37%; (2)aplikasi e-government belum dapat mengintegrasikan data antara DPMPTSP dan UP Perparkiran; (3) sanksi yang telah diatur belum diterapkan secara tegas; (4) sanksi mengenai pencabutan izin usaha tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang lebih tinggi; dan (5) kewajiban pelaporan transaksi usaha secara online belum optimal diterapkan untuk seluruh wajib pajak parkir, karena masih terdapat ketidaksiapan baik dari sisi wajib pajak maupun dukungan perangkat elektronik. Sedangkan hasil penelitian atas faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan e-government, yaitu:(1) adanya komitmen yang kuat dari Bapenda dalam menangani masalah pendanaan yaitu dengan bekerjasama dengan Bank Pemerintah; (2) kolaborasi antara Bapenda dan Bank ditunjukkan dengan bersama-sama memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak (3) terjaminnya keamanan atas kerahasian data wajib pajak, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama; dan (4) Bapenda menyiapkan alternatif aplikasi melalui web https//: pajakonline.jakarta.go.id. yang dapat digunakan oleh wajib pajak dimanapun berada. Selain itu disarankan bagi Bapenda untuk melakukan prioritas pengkategorisasian bagi wajib pajak yang akan dipasang perangkat online, serta perlu adanya perbaikan mengenai sanksi administrasi pencabutan izin usaha karena tidak sesuai dengan sanksi yang diatur pada Peraturan Daerah dan Undang-Undang Perpajakan.

---

The policy of implementing parking tax e-government in DKI Jakarta has been going on for approximately 7 (seven) years. In its implementation there are many obstacles and challenges that have an impact on the performance targets that have been set. The governing policy has also undergone 3 (three) changes which are expected to be able to bridge better community services. This study aims to analyze and evaluate the application of parking tax e-government policies and to analyze the factors that determine the success of parking tax e-government policies in DKI Jakarta. This study uses the post-positivism method which uses theory as a reference in understanding the research problem. The evaluation results of the implementation of this policy show; (1) the benefits of the online system have not significantly helped tax officers in monitoring compliance with taxpayers. which can be seen from the data on the number of taxpayers who routinely report their business transactions of around 3.37%; (2) e-government applications have not been able to integrate data between DPMPTSP and UP Perparkiran; (3) regulated sanctions have not been applied explicitly; (4) sanctions regarding the revocation of business licenses that are not in accordance with higher tax regulations; and (5) the obligation to report business transactions online has not been optimally applied to all parking taxpayers, because there is still unpreparedness both in terms of taxpayers and electronic device support. While the results of research on the factors that determine the success of the implementation of e-government, namely: (1) there is a strong commitment from Bapenda in handling funding problems, namely by collaborating with Government Banks; (2) collaboration between Bapenda and the Bank is demonstrated by jointly providing services oriented towards taxpayer satisfaction. (3) guaranteed security of taxpayer data confidentiality, regulated in a Cooperation Agreement; and (4) Bapenda prepares alternative applications through the web https //: Pajakonline.jakarta.go.id. which can be used by taxpayers wherever they are. In addition, it is recommended for Bapenda to prioritize categorization for taxpayers who will be installed with online tools, and there is a need for improvements regarding administrative sanctions for business license revocation because they are not in accordance with the sanctions regulated in Regional Regulations and Taxation Laws."