Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu sistem pelayanan publik secara elektronik (egovernment) pengganti pelayanan perizinan terpadu satu pintu secara konvensional. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang identitas perseroan terbatas yang digunakan untuk mengurus perizinan, ketentuan nasional yang mengatur tentang pelayanan publik secara elektronik (egovernment) khususnya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS), dan implementasi penyelenggaraan sistem OSS terhadap pelaku usaha dan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode analisa data kualitatif yang bertumpu pada data-data sekunder (mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier) serta wawancara para ahli, pelaku usaha dan Notaris. Berdasarkan analisa sistem pelayanan publik secara elektronik (egovernment) dalam penyelenggaraan sistem OSS ini belum dilaksanakan secara mudah, cepat, murah sebagaimana standar pelayanan publik, hal ini dikarenakan antar masingmasing sistem belum terintegrasi dengan baik, sehingga dalam hal penyelenggaraannya belum mencapai tujuan pelayanan publik yang efektif, efesien, serta belum terinteropabilitas dengan baik, peran dan fungsi notaris juga tidak disebutkan dalam peraturan baik dalam PP 24 Tahun 2018 maupun dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 sedangkan notaris merupakan pintu utama bagi pelaku usaha sebelum mengajukan perizinan melalui sistem OSS. ......The Online Single Submission (OSS) licensing system is one of the surrogate electronic public service systems (e-government) from one-stop integrated licensing services conventionally. The issues raised in this thesis are the provisions governing identity of the limited liability company used to administer permits, the provisions governing of egovernment, the provisions governing of Online Single Submission (OSS), and the implementation of Online Single Submission (OSS) systems for businesses and Notaries. The research method in this thesis is normative juridical with explanatory research type and qualitative data analysis method which is based on secondary data (including primary legal materials, secondary and tertiary) and support by interviewing experts, businesses and Notaries. This thesis examines analysis of electronic public service systems (e-government) in the implementation of the OSS system it has not been implemented easily, quickly, cheaply as a standard public service, this is because between each system has not been well integrated, so that in terms of implementation it has not reached the goal public services that are effective, efficient, and have not been well interoperable, the role and function of the notary public are also not mentioned in the regulations both in PP 24 of 2018 and in the Presidential Regulation No. 95 of 2018 while the notary is the main door for business actors before applying for permits through the OSS system.

Abstrak :
Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal dengan Online Single Submission (OSS) pada pertengahan 2018 mengangkat para profesional dan kontra di berbagai kalangan. Sistem OSS dianggap tidak kompatibel Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal karena berbagai alasan yang kemudian penulis analisis dalam skripsi ini. Masalah lainnya Apa yang dihadapi sistem OSS merupakan implementasi yang memiliki beberapa kendala baik dari segi teknis maupun dari segi peraturan yang dapat menjadi penghalang tujuan pembuatan OSS adalah untuk memudahkan dan mempercepat penanaman ibukota di indonesia. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penulisan normatif yuridis melalui studi pustaka dilengkapi dengan observasi dan wawancara. Penulis membuat perbandingan Sistem OSS dengan sistem serupa di Singapura, Irlandia, dan Kanada, di mana ada hal-hal yang dapat dipelajari dari negara-negara ini untuk diperbaiki Sistem OSS dan sistem OSS juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki negara. Sistem OSS merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia yang patut diapresiasi, namun dalam praktiknya masih ada beberapa permasalahan dan kendala yang terjadi dalam implementasi OSS yang dapat diatur dalam regulasi terkait. Masih ada beberapa hal yang belum diatur Regulasi OSS yang bisa menjadi kendala kemudahan dalam memperoleh izin masuk OSS. Maka penulis menyarankan agar peraturan tersebut segera diterbitkan perubahan terkait OSS untuk memperjelas dan memberikan kepastian bagi pelaku upaya meningkatkan investasi di Indonesia. ......The application of Electronically Integrated Business Licensing or known as Online Single Submission (OSS) in mid-2018 raised professionals and cons in various circles. The OSS system is considered incompatible with Law Number 25 of 2007 concerning Investment for various reasons which the authors analyze in this thesis. Other problems What is faced by the OSS system is an implementation that has several obstacles both from a technical and regulatory point of view that can hinder the purpose of making OSS is to facilitate and accelerate the planting of the capital city in Indonesia. To find out the answers to these problems, the author uses the juridical normative writing method through literature study completed with observations and interviews. The author makes comparisons OSS systems with similar systems in Singapore, Ireland, and Canada, where there are things that can be learned from these countries to improve OSS systems and OSS systems also have advantages that countries do not have. The OSS system is a policy of the Government of Indonesia which should be appreciated, but in practice there are still some problems and constraints that occur in OSS implementation which can be regulated in related regulations. There are still some things that have not been arranged OSS regulations which can be an obstacle to ease in obtaining OSS entry permits. So the authors suggest that the regulation be issued with changes related to OSS to clarify and provide certainty for actors in efforts to increase investment in Indonesia.

Abstrak :
Mayoritas UMKM termasuk underground economy sehingga penerimaan pajak belum optimal. Formalisasi pajak menjadi solusi sehingga pemerintah menghadirkan OSS yang mewajibkan formalisasi pajak dan menyediakan layanan perizinan usaha serta formalisasi pajak sekaligus. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan OSS ditinjau dari asas ease of administration, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat, dan menganalisis strategi optimasi pemanfaatan OSS dalam mendukung formalisasi pajak UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan formalisasi pajak melalui OSS ditinjau dari asas ease of administration telah memberikan kemudahan bagi UMKM meski terdapat beberapa kendala. Selanjutnya, faktor pendukung pelaksanaan OSS dalam mendorong kepatuhan formalisasi pajak UMKM meliputi ancaman sanksi dan deteksi, insentif pajak, kemudahan administrasi, dan NPWP sebagai persyaratan administratif. Hasil identifikasi faktor penghambat mencakup kurangnya informasi yang diterima oleh UMKM, ketidakpercayaan publik, permasalahan administrasi dalam OSS, serta pertimbangan ekonomi. Selain itu, pemerintah telah melakukan berbagai strategi optimasi pemanfaatan OSS dalam mendukung kepatuhan formalisasi pajak UMKM dengan cukup baik. Adapun, usulan strategi optimasi pemanfaatan OSS dalam mendukung kepatuhan formalisasi pajak UMKM berupa penyediaan fasilitas pelayanan pengembangan usaha yang eksklusif, pengenalan OSS melalui influencer, dan program relawan OSS. ......The majority of MSMEs are part of the underground economy so that tax revenues are not optimal. Tax formalization is a solution so the government presents OSS which requires tax formalization and at the same time provides business licensing services and tax formalization. This study aims to analyze the application of OSS in terms of the principle of administrative convenience, identify supporting and inhibiting factors, and analyze strategies for optimizing the use of OSS in supporting the formalization of MSME taxation. This research uses a qualitative approach with literature studies and field studies. The results show that the implementation of tax formalization through OSS in terms of the principle of administrative convenience has provided convenience for MSMEs even though there are several obstacles. Furthermore, the supporting factors for the implementation of OSS in encouraging MSME tax formalization compliance include the threat of sanctions and detection, tax incentives, administrative convenience, and TIN as an administrative requirement. The results of the identification of inhibiting factors include the lack of information received by MSMEs, public distrust, administrative problems at OSS, and economic considerations. In addition, the government has carried out various strategies to optimize the use of OSS in supporting MSME tax formalization compliance quite well. Meanwhile, the proposed strategy for optimizing the use of OSS in supporting MSME tax formalization compliance is in the form of providing exclusive business development service facilities, introducing OSS through influencers, and the OSS volunteer program.

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam sistem perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan bentuk pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam me-redefinisi birokrasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi di bidang telekomunikasi menunjang kinerja pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimana reformasi birokrasi telah memberikan kerangka perbaikan birokrasi dalam menunjang kinerja birokrasi yang menekankan orientasi pelayanan kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan suatu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Adapun dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi pada sektor perizinan masih memiliki beberapa kendala, yaitu melalui penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission sehingga perlu untuk diperbaiki dan lebih ditingkatkan.

---

This thesis describes the implementation of bureaucratic reform in licensing telecommunications operations system which is a form of public service at the Directorate General of Post and Informatics Operations, Ministry of Communication and Informatics. This research was conducted by applying normative juridical method. The results of the study showed that bureaucratic reform is an important step in redefining bureaucracy in the society. In its implementation, bureaucratic reform in the telecommunications sector supports the performance of licensing services in telecommunications operations where bureaucratic reform has provided a framework for improving bureaucracy in supporting bureaucratic performance that emphasizes service orientation to the community in an effort to realize Good Governance. As for its implementation, bureaucratic reform in the licensing sector still has several obstacles, namely through the implementation of the electronic integrated business licensing services or Online Single Submission so that it needs to be improved and further improved.

Abstrak :
Pemerintah meluncurkan sistem perizinan terpadu Sistem Online Single Submision yang digunakan untuk pendaftaran izin usaha. Salah satu data yang harus diisi adalah bidang usaha sesuai yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai peran Notaris dalam menerapkan Pasal 3 akta pendirian perseroan terbatas financial technology dalam sistem Online Single Submission serta implikasi setelah diberlakukannya Klasikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 terhadap pendaftaran perseroan terbatas financial technology. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris berperan dalam membuat akta pendirian serta mendaftarkannya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan dalam sistem Online Single Submission sehingga terhadap perseroan terbatas financial technology yang akan membuat akta pendirian seharusnya berkonsultasi dengan Notaris untuk menyesuaikan klasifikasi bidang usaha perusahaannya, agar sesuai dengan klasifikasi dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017, yaitu kategori 5 angka, yaitu Kategori K, angka 64190. Terhadap perseroan terbatas financial technology yang harus menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 dalam waktu 1 tahun agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik, Kemenko Perekonomian serta Lembaga Ikatan Notaris Indonesia agar bersama-sama membuat keseragaman klasifikasi Perseroan Terbatas financial technology yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 agar kedepannya tidak menyulitkan pelaku usaha dalam mengklasifikasikan bidang usahanya dalam sistem Online Single Submission.

---

The government launched an integrated system of licensing the Online Single Submission System which is used for business license registration. One of the data that must be filled in is the line of business according to what is stipulated in the Indonesian Business Field Standard Classification 2017. The issue raised is regarding the role of the Notary in implementing Article 3 deed of establishment of a financial technology limited company in the Online Single Submission system and the implications after the enactment of the Business Field Standard Classification Indonesia 2017 on registration of financial technology limited companies. The research method used is normative juridical research that is analytical descriptive. The data processing method used is a qualitative method. The results of the study can be concluded that the Notary has a role in making the deed of establishment and registering it in the Legal Entity Administration System and in the Online Single Submission system so that limited financial technology companies that will make the deed of establishment should consult with the Notary to adjust the classification of the company's business fields, to conform with the classification in the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification, namely the 5 digit category, namely Category K, number 64190. For financial technology limited companies that must adjust to the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification within 1 year in order to obtain a Business Registration Number. In this case, the Central Statistics Agency, the Coordinating Ministry for the Economy and the Indonesian Notary Association Institute should jointly make a uniform classification of financial technology Limited Companies in accordance with the Standard Classification of Indonesian Business Field 2017 so that in the future it will not complicate business actors in classifying their business fields in the Online Single Submission system.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implikasi hukum penerapan Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk upaya percepatan berusaha dan berusaha mengkaji isu disharmonisasi hukum PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS) dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (UU Pemda). Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan OSS menimbulkan implikasi yang nyata dari berbagai aspek seperti hukum dan ekonomi. Dari segi hukum, implikasi yang timbul yaitu : (1) adanya perubahan penerbitan izin usaha dan izin komersil yang wajib dilakukan melalui OSS; (2) adanya perbedaan pengaturan batas waktu izin usaha; (3) terdapat perubahan kewenangan penerbitan izin usaha antara Lembaga OSS dan PTSP; (3) terciptanya sistem perizinan berusaha yang terintegrasi antarlembaga, kementerian, maupun daerah; dan (4) terjadinya reformasi peraturan perizinan. Selain itu, penerapan OSS djuga dirasakan belum cukup efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi para investor. Terutama berkaitan adanya isu disharmonisasi PP OSS dengan UU Penanaman Modal, UU Pemda, atau peraturan lainnya. Disharmonis ini menyangkut kewenangan pemberian izin yang sebelumnya berada di tangan kementerian, lembaga, maupun daerah beralih ke lembaga OSS. Lahirnya PP OSS juga tidak secara otomatis mencabut peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah diterbitkan terlebih dahulu karena akan menyalahi asas otonomi daerah ataupun hierakhi dari peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi adanya disharmonisasi hukum tersebut maka diperkenalkanlah konsep hukum baru yaitu Omnibus Law. Omnibus Law adalah suatu konsep hukum yang sering digunakan oleh negara-negara penganut Common Law seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan lainnya. Regulasi dalam konsep ini adalah dengan cara membuat satu Undang-Undang baru untuk mengamandemen beberapa Undang-Undang atau pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara sekaligus. Sementara dari segi ekonomi penerapan OSS memberikan dampak yang cukup positif bagi Indonesia khususnya berkaitan dengan realisasi investasi dan pemangkasan waktu pengurusan izin usaha.

---

This thesis discusses about the implications of Online Single Submission (OSS) utilization law as an act to hasten businesses activities and aims to undertake the issue of legal disharmony between Government Regulation of Indonesia Number 24 of 2018 on Electronically-Integrated Business Permit Service (OSS Government Regulation), Law of Number 25 of 2007 on Capital Investment, and Law of Number 23 of 2014 on Local Government as amended by Law of Number 9 of 2015 on Second Amend to Law of Number 23 of 2014 on Local Government. This thesis is a normative legal research which has a prescriptive nature. The approach used in this research are statute approach and conceptual approach. The data source used in this research consists of primary data and secondary data, by using data collection methods which are documents review or literature review and a research interview or through observation. The research reveals that the implementation of OSS creates a real implication from various legal and economic aspects. From the legal aspects, the implication that rises are : (1) there was a shift to businesses permits and commercial permits which must be executed through OSS; (2) there was a time limit regulation in regards to business permits; (3) there was a change on the authority of business permit establishment between Lembaga OSS dan PTSP; (3) the creation of an integrated business-licensing system between institutions, ministry and local government; (4) the reformation of licensing regulation. Furthermore, the implementations of OSS also haven’t given quite an impact in legal certainty for the investors. Especially its related to the issue of the disharmony between PP OSS and Penanaman Modal, UU Pemda or other regulation. This disharmony involves the licensing authority, which used to lies on ministry, institution or local government, shifts to Lembaga OSS. The creation of PP OSS were not automatically revoke the local regulation or other regulation which already published because it would violate either local autonomy or hierarchy from the constitution. To solve the legal disharmony, therefore introduced a completely new legal concept, Omnibus Law. Omnibus Law is a legal concept that often used by countries with Common Law disciples such as United States, Belgium, United Kingdom and others. The regulation in this concept is by creating one constitutional law to amend various law or articles that is contained in a constitution at once. Meanwhile, the economic impact of OSS Implementation gave a quite positive outcome for Indonesians, especially related to the investments practice and time efficiency in business permits service.

Abstrak :
Rumitnya regulasi perizinan dan peraturan perizinan yang tidak konsisten menyebabkan hambatan para investor untuk mendirikan usaha di Indonesia dan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Hadirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha dalam berusaha guna memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyederhanaan proses perizinan sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha guna menyelesaikan hambatan-hambatan dalam proses perizinan usaha di Indonesia? Bagaimanakah potensi hambatan perizinan berusaha terkait dengan pengimplementasian perizinan melalui Pengintegrasian Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas. Hasil penelitian menyatakan penyederhanaan proses perizinan sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha guna menyelesaikan hambatan-hambatan dalam proses perizinan usaha di Indonesia adalah adanya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga seluruh data perizinan berusaha yang ditujukan kepada kementerian/lembaga/pemerintah berada dalam 1 sistem OSS. Data investor yang sudah teregistrasi selanjutnya dapat digunakan untuk mengurus perizinan sehingga tidak perlu melakukan registrasi ulang saat mengurus perizinan lain. Dengan adanya izin pemenuhan komitmen pelaku usaha tidak perlu lagi menunggu izin lainnya keluar, dikarenakan izin usaha sudah langsung keluar secara otomatis pada saat pelaku usaha mendaftarkannya di melalui OSS.

---

The complexity of licensing and inconsistent licensing regulations causes obstacles for investors to set up businesses in Indonesia and causes economic development in Indonesia to be hampered. The presence of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 91 Year 2017 Concerning the Acceleration of Business Implementation, is expected to facilitate business actors in trying to contribute to improving the economy in Indonesia. The problem in this research is how to simplify the licensing process as referred to in the Republic of Indonesia's Presidential Regulation No. 91 of 2017 Concerning the Acceleration of Business Conduct to resolve obstacles in the business licensing process in Indonesia? What are the potential obstacles to business licensing related to licensing implementation through the Integration of the Online Single Submission (OSS) System in Indonesia? This study uses normative juridical methods, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature. The results of the study stated that the simplification of the licensing process as referred to in the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 91 Year 2017 Concerning the Acceleration of Business Endeavors to resolve obstacles in the business licensing process in Indonesia is the existence of an Online Single Submission (OSS) System, so that all business permit data addressed to ministries/agencies/governments are in 1 OSS system. Registered investor data can then be used to process permits so there is no need to re-register while taking care of other permits. With the permission to fulfill the commitment of business actors, there is no need to wait for other permits to come out, because the business licenses have been issued automatically when the business actors register them through OSS.

Abstrak :
ABSTRACT
Pada bulan Juni 2018, Presiden RI melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meluncurkan Online Single Submission yang merupakan pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik dengan konsep pelimpahan wewenang penerbitan dari kementerian dan/atau lembaga terkait perizinan berusaha. Tujuan adanya pemotongan birokrasi pelayanan perizinan berusaha, yakni untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang lebih kondusif. Namun, dengan belum adanya peraturan pelaksana pada setiap kementerian dan/atau lembaga terakait yang melimpahkan wewenangnya, OSS menimbulkan beberapa kendala sehingga memberi ketidakpastian terhadap penanam modal yang memohonkan perizinan terhadap OSS. Penulisan ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip perizinan berusaha untuk penanaman modal di Indonesia dan bagaimana dampak dari penggunaan OSS terhadap kepastian hukum dalam penanaman modal di Indonesia. Metode penilitan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini bahwa terdapat beberapa prinsip perizinan yang juga tercantum dalam asas-asas penanaman modal dalam regulasi penanaman modal yang berlaku yang belum dapat dipenuhi oleh perizinan yang diterbitkan oleh OSS di mana menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi untuk melakukan perancangan peraturan pelaksana di setiap kementerian dan/atau lembaga terkait.

---

ABSTRACT
In June 2018, the President of the Republic of Indonesia through Government Regulation No. 24 of 2018 of Electronically Integrated Business License Services, launched the Online Single Submission, which is an electronic-based business licensing service that adopts the concept of issuance authority delegation from the related ministries and/or institutions. The aim of cutting bureaucracy of licensing services is to realize a better investment climate. However, with the absence of implementing regulations in each related ministries and/or institutions that delegate their issuance authorities, OSS gives a raise on problems which give uncertainty to investors applying for licenses to the OSS. This paper will discuss how the principles of business licensing for investment in Indonesia and how the impact of OSS on the legal certainty in investment in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative with a qualitative approach and using library materials and interviews. The conclusion of this paper is that there are several licensing principles that are also manifested in the principles of investment in the applicable investment regulations that have not been fulfilled by licenses issued by OSS which cause legal uncertainty, therefore coordination is needed to design the implementing regulations in each ministry and/or related institution.

Abstrak :
ABSTRAK

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, merupakan salah satu dampak diberlakukanya ease of doing business (EoDB) di Negara Indonesia yang memberlakukan Online Single Submission (OSS) dan memberikan perintah pengesahan badan hukum koperasi dilakukan pada program AHU Online, yang selama ini prosesnya dilakukan dalam program SISMINBHKOP. Dengan rumusan masalah pada penulisan ini menjelaskan bagaimana teori dan konsep badan hukum (rechtpersoonlickheid) khususnya koperasi, kemudian mengenai pengaturan dalam hukum Indonesia mengenai kebadanhukuman koperasi khususnya dalam pendirian, pendaftaran dan pengesahan, dan pengaturan mengenai pemberlakuan PP 24 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis yakni dalam teori dan konsep kebadanhukuman koperasi pengesahan badan hukum koperasi dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas dengan dasar memiliki status yang sama yaitu sebagai subyek hukum yang dapat diperhitungkan sama dengan manusia dan menyatakan bahwa dalam pengaturan mengenai tidak dikecualikanya pengesahan badan hukum koperasi, merupakan hal yang tepat. Selanjutnya, saran yang penulis berikan, yakni kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengkaji ulang khususnya dalam kelembagaan koperasi, dan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk segera membuat pengaturan mengenai pengesahan badan hukum koperasi dalam AHU online.

---

ABSTRACT

 

---

Article 14 paragraph (2) Government Regulation No. 24 of 2018, is one of the effects of the ease of doing business (EoDB) in Indonesia which implemented Online Single Submission (OSS) and gave orders to ratify cooperative legal entities carried out in the AHU Online program, which has been carried out in the SISMINBHKOP program. With the formulation of the problem at this writing explains how the theory and concept of legal entities (rechtpersoonlickheid), especially cooperatives, then regarding the regulation in Indonesian law regarding the cooperative penalties especially in the establishment, registration and endorsement, and regulation regarding the enactment of PP 24 of 2018. The research method used is normative juridical. The conclusion that can be taken by the author is in the theory and concept of the punishment of cooperative ratification of cooperative legal entities can be equated with a Limited Liability Company with the basis of having the same status as legal subjects that can be calculated equally with humans and states that in the regulation regarding the exclusion of ratification of cooperative legal entities, is the right thing. Furthermore, the advice that the authors give, namely to the Ministry of Cooperatives and SMEs to review specifically in cooperative institutions, and to the Ministry of Law and Human Rights to immediately make arrangements regarding the ratification of cooperative legal entities in the online AHU.

 

Abstrak :
Pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Lembaga Online Single Submission merupakan salah satu program perekonomian di bidang penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dengan merujuk teori model Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil olah data terhadap kuisioner yang menunjukkan dimensi trust mendapatkan penilaian paling tinggi pada indikator Tr1 yaitu password dan id pemohon terakuisis dengan baik oleh sistem dalam website, sedangkan dimensi reliability mendapatkan penilaian paling rendah pada indikator Rl2 yaitu website dapat digunakan kapanpun atau online 24 jam. ......The issuance of Business Identification Number through an Online Single Submission Institution is one of the economic programs in the investment sector carried out by the government. This is in accordance with Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. This is what drives this research which aims to analyze the quality and factors that affect the service of issuing a Business Identification Number through the Online Single Submission Agency at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Agency by referring to the theory of the Egovqual Papadomichelakki & Mentzas model (2012). . The research approach used is a quantitative approach, data collection techniques are carried out by questionnaires, in-depth interviews, direct observation and literature study. The results showed that the quality of service in issuing Business Identification Numbers through the Online Single Submission Institution at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Office received high trust from the public. This is indicated by the results of data processing on the questionnaire, which shows that the trust dimension gets the highest assessment on the Tr1 indicator, namely the password and applicant ID are well acclaimed by the system on the website, while the reliability dimension gets the lowest rating on the Rl2 indicator, namely the website can be used anytime or online. 24 hours.