Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi peningkatan jumlah tindak pidana penipuan online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polres Cimahi, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam memberdayakan masyarakat dan mengatasi kesenjangan dalam pengetahuan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan penipuan online di wilayah tersebut. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Peran, Teori Pemberdayaan Masyarakat, Teori Pemolisian Masyrakat, Teori Pencegahan Kejahatan , Konsep Tindak Pidana Penipuan dan Konsep Cybercrime. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Polres Cimahi dalam pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan kejahatan penipuan online dilaksanakan melalui strategi preventif melalui Program Pelatihan Keamanan Cyber. Selama ini model tersebut telah diselenggarakan dengan baik, namun terdapat masalah kurangnya evaluasi dan pemberian umpan balik, sehingga program tersebut menjadi kurang efektif. Meskipun program tersebut berjalan baik, terdapat masalah kurangnya evaluasi dan umpan balik, membuatnya kurang efektif. Faktor internal seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya komitmen organisasi mempengaruhi peran Polres, sementara faktor eksternal melibatkan hambatan dari peraturan, dukungan pemerintah yang minim, dan kurangnya kerjasama dengan pihak ketiga. Kendala tambahan melibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang ancaman kejahatan online, serta minimnya minat dan literasi digital. Opini publik dan media, serta norma positif terhadap peran Polri, dapat memengaruhi partisipasi masyarakat. ......This research is motivated by the increase in the number of online fraud crimes. Therefore, this research aims to analyze the role of the Cimahi Police, especially Bhabinkamtibmas, in empowering the community and overcoming gaps in technological knowledge which is expected to increase the effectiveness of preventing online fraud crimes in the area. The method used is a qualitative approach. The theories used to explain various issues include Role Theory, Community Empowerment Theory, Community Policing Theory, Crime Prevention Theory, Fraud Crime Concept, and Cybercrime Concept. The results of this research show that the role of the Cimahi Police Resort in empowering the community for the prevention of online fraud crimes is carried out through preventive strategies, namely the Cyber Security Training Program. While this model has been implemented well, there are issues such as a lack of evaluation and feedback, making the program less effective. Internal factors, such as limited resources and organizational commitment, affect the role of the police, while external factors involve obstacles from regulations, minimal government support, and a lack of cooperation with third parties. Additional constraints involve the low public awareness of online crime threats, as well as the lack of interest and digital literacy. Public opinion and media, as well as positive norms towards the role of the police, can influence community participation.

Abstrak :
Komodifikasi videogame merupakan bagian dari dinamika pasar digital dunia hiburan yang berekspansi dengan pesat seiring dengan meningkatnya aksesibilitas perangkat lunak memproduksi videogame. Ekspansi yang pesat menimbulkan berbagai dampak positif yang berdampingan dengan dampak negatif. Salah satu dampak negatif tersebut ialah penipuan online. Mengangkat kasus penipuan yang melibatkan seorang warga negara Amerika Serikat bernama Sergey Titov, naskah ringkas ini berupaya mengidentifikasi kondisi kriminogenik yang memungkinkan kasus ini untuk terjadi dan terhambat dalam upaya penindaklanjutan di ranah hukum. Studi kasus menunjukkan bahwa kondisi kriminogenik yang memungkinkan online fraud berupa deceptive advertising antara lain desakan bagi para pelaku untuk adaptif, fasilitas jaringan dan sistem komunikasi bersifat realtime, sifat non-linier ruang siber, kurangnya pengamatan dan pengawasan lebih lanjut terkait praktik organisasi bisnis, perkembangan teknologi dalam engine videogame beserta paparannya ke masyarakat luas sebelum secara matang ditelaah lebih lanjut dampaknya terhadap barang bukti digital, dan penyedia jasa anonimitas dalam kepemilikan domain. Susunan kondisi kriminogenik tersebut menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus online fraud serupa, terutama melalui pendekatan yang berfokus pada penguatan regulasi terkait konsistensi barang bukti digital.

---

Commoditization of videogames is a part of the digital entertainment world dynamics that are expanding rapidly, made possible by the increasing accessibility of softwares required to manufacture videogames. The rapid expansion of videogame digital market provides various positive implications that are also accompanied by negative implications. One of said negative implication is online fraud. Focusing on an online fraud case involving an American named Sergey Titov, this research attempts to identify the supporting criminogenics of said case and how said criminogenics prevents the case's legal resolution. Case study found that the aforementioned supporting criminogenics consists of the need for perpetrators to be more adaptive in light of the restrictions in commiting a fraud, networks and realtime communications, the non-linearity of cyber space, the lack of monitoring and examination on business practices, technological development in videogame engine and its premature exposure to the public before undergoing any further examination on its impact towards digital evidence, and domain anonymity service providers. The aforementioned criminogenics are key in handling similar online fraud cases, especially through an approach that focuses on strengthening existing regulations regarding digital evidence consistencies.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan algoritma COBWEB dalam data mining untuk menemukenali fraud transaction dan disajikan dalam bentuk yang lebih informatif berdasarkan data riwayat transaksi yang sudah ada. Metode pengujian melalui WEKA digunakan untuk mengevaluasi cluster terbesar pada status pembayaran yang bernilai tidak diproses sebagai indikasi fraud transaction. Data hasil dari pengujian yang dilakukan akan dijadikan masukan untuk dianalisa berdasarkan parameter yang membentuk sebuah transaksi pembayaran online yang sah. Dengan menggunakan analisis cluster dan besar dataset sekitar 5000, didapatkan persentase hasil evaluasi cluster terbaik sebesar 78% dengan pengaturan nilai cutoff pada angka 0.001. Berdasarkan penggunaan 15 sampel data dari cluster terbaik yang berasal dari hasil analisa ditemukan ada 3 pendekatan baru dalam menjelaskan indikasi fraud, yakni (1) Kesamaan penggunaan parameter dalam status ditangguhkan, (2) Kesamaan parameter status ditangguhkan yang juga beririsan langsung dengan status sukses, dan (3) Adanya perubahan terhadap parameter status ditangguhkan secara terpola juga beririsan langsung dengan status sukses dalam jangka waktu yang berdekatan. Pendekatan analisa dengan menggunakan metode statistik digunakan juga dalam penelitian ini sebagai alat bantu untuk menunjang hasil evaluasi dan memberikan tren transaksi. Hasil evaluasi dari metode statistik dengan menggunakan data dari riwayat pembayaran, didapat: Sebesar 2.98% alamat IP dan 2% nominal transaksi menjadi penyebab pembayaran online berstatus ditangguhkan atau tidak diproses.

---

ABSTRACT This research intends to examine COBWEB algorithm in data mining to identify fraud transaction based on transaction history. Examination was conducted using WEKA method, which focused on analyzing fraud of deferred transaction. Analysis of 5000 data sets with cutoff setting at 0,001 resulted that the best cluster has 78% of percentage. Furthermore, according to the evaluation of 15 samples in the best cluster, respectively, new approaches in explaining indication of fraud were discovered. In brief, those approaches are (1) the similarities in parameter usage of transaction with deferred status; (2) the sliced of similarities in parameter usage of deferred and success transaction; (3) the pattern of changes of deferred transaction parameter which intersect directly with parameter of success transaction within adjacent period. In addition, statistics method was also applicated in this research as a tool to support the evaluation and provide the trend of transaction. As a result, IP address and transaction nominal accounted at 2,98% and 2% respectively, as a cause of deferred or unprocessed status in online payment system.

Abstrak :
Maraknya digitalisasi penjualan tiket dan penggunaan media sosial yang luas menjadikan penipuan tiket konser secara daring sebagai isu yang tak kunjung selesai. Prevalensi kasus tersebut malah semakin meningkat dengan adanya tren pelaksanaan konser musik di Indonesia. Didasari oleh pendekatan kualitatif, studi ini mengeksplorasi pengalaman viktimisasi yang dilalui oleh para pengguna media sosial ketika mereka melalui penipuan tiket konser. Dengan melakukan wawancara dengan sepuluh pengguna media sosial yang merupakan korban dari penipuan tiket konser, temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pengalaman dan dampak viktimisasi antara korban. Di atas itu, hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Kominfo dan Polda Metro Jaya menemukan bahwa sudah terdapat beberapa langkah pencegahan yang dilakukan oleh negara. Namun, pernyataan dari para subjek penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari segala upaya tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. ......The digitalization of ticket sales and the widespread use of social media have made online concert ticket fraud a persistent issue. The prevalence of these cases has increased with the rising trend of music concerts in Indonesia. Based on a qualitative approach, this study explores the experiences of victimization experienced by social media users when they go through concert ticket fraud. By conducting interviews with ten social media users who were victims of concert ticket fraud, the findings of this research show that there are differences in the experiences and impacts of victimization between victims. On top of that, the results of interviews conducted with Kominfo and Polda Metro Jaya found that there had been several preventive steps taken by the state. However, statements from research subjects show that the implementation of all these efforts still faces various obstacles.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan celah untuk mengeksekusi suatu kejahatan siber tertentu hingga mengeksekusi para pelakunya sekalipun, seperti aksi vigilantisme digital melalui doxing sebagai reaksi sosial terhadap kejahatan yang dilakukan dengan bentuk kejahatan siber lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses di mana korban penipuan online melakukan drift dan mendalihkan tindakannya sebagai pelaku doxing di Twitter, secara khusus melalui penerapan teknik netralisasi. Penelitian ini menggunakan data berupa utas kasus di Twitter yang diunggah oleh para korban penipuan online, berisikan pengalaman viktimisasi yang dilengkapi oleh penjabaran kronologi kasus dan penyebaran beberapa data pribadi sensitif orang lain. Dalam menganalisis konten tersebut, digunakan teori drift oleh Matza (1964) serta konsep teknik netralisasi oleh Sykes dan Matza (1957), Klockars (1974), dan Henry (1990). Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima utas kasus terbukti sebagai tindakan vigilantisme digital dengan tipologi tertentu yaitu investigating dan hounding. Vigilantisme digital juga dilakukan melalui tindakan doxing yang menyerang beberapa konsep identity knowledge, terutama nama lengkap legal. Perbedaan tujuan doxing dalam kelima utas kasus mengarahkan mereka pada tipologi tertentu. Melalui uraian doxing sebagai bentuk kejahatan siber, disimpulkan bahwa korban penipuan online telah melakukan drift atas dirinya sendiri menjadi pelaku doxing, yang juga berkaitan erat dengan terjadinya suatu proses Van Dijk Chain dalam setiap kasus. Guna mengetahui dan menganalisis viktimisasi yang menghasilkan drift, penjabaran teori drift secara lebih spesifik dielaborasikan dan didukung oleh penerapan teknik netralisasi oleh pelaku doxing dari masing-masing utas kasus, sehingga memungkinkan terjadinya proses pendalihan atau pembenaran terhadap kejahatannya. ...... The development of information and communication technology has created loopholes to execute certain crimes or even to execute the offenders or perpetrators itself, for example digital vigilantism through doxing as a social reaction to crime which committed with another form of cyber crime. The purpose of this research is to explain the process in which the online fraud victims drift and justify their actions as Twitter- doxing offenders, specifically through the application of neutralization techniques. This research uses data in the form of Twitter threads which are uploaded by the victims of online fraud itself, containing experiences of victimization and followed by a description of the chronology of the cases and dissemination of the fraudsters’ sensitive personal data. In analyzing the content, drift theory by Matza (1964) and the concepts of neutralization techniques by Sykes and Matza (1957), Klockars (1974) and Henry (1990) were used. The results of the analysis show that all five Twitter threads are proven to be a form of digital vigilantism with certain typologies, namely investigation and hounding. Digital vigilantism is also exercised through acts of doxing which attack some notions of knowledge identity, especially the legal name. Different goals of doxing in all five threads leads them to a certain typology. Through the explanation of doxing as a form of cyber crime, then it means that the online fraud victims have drifted themselves into doxing offenders, which is also closely related to the occurence of the Van Dijk Chain process on each case. In order to identify and analyze the victimization which results in drift, the elaboration of drift theory is more specifically elaborated and supported by the application of neutralization techniques, done by doxing offenders from each thread, thus enabling a process of justification of their crimes.