Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penagihan, penghapusbukuan, dan penghapustagihan piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Piutang LPEI merupakan hak yang harus dibayarkan kepada LPEI. LPEI telah banyak menyalurkan pembiayaan dalam rangka mendukung program ekspor nasional. Namun demikian, piutang yang berupa pembiayaan bermasalah LPEI (kurang lancar, diragukan, dan macet) sejak tahun 2014 s.d. 2020 terus meningkat, bahkan di tahun 2020 piutang macet LPEI telah mencapai lebih dari 18 triliun rupiah. Sementara itu, pengaturan mengenai piutang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai syarat piutang yang dapat dihapusbukukan, syarat mengenai piutang yang dapat dihapustagihkan, kewenangan penghapusbukuan, dan kewenangan penghapustagihan serta mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penghapusbukuan dan penghapustagihan dimaksud dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan metode normatif-empiris, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui mengenai pengaturan mengenai penagihan, penghapusbukuan, dan penghapustagihan piutang LPEI serta untuk menganalisa dan mengetahui mengenai pelaksanaan penagihan, penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang tersebut oleh LPEI. ......This thesis discusses the collection, write-off of account, and write-off of Indonesian Export Financing Agency (LPEI) receivables. LPEI’s receivables are rights that must be paid to LPEI. LPEI has disbursed a lot of financing in order to support the national export program. However, debt in the form of non-performing financing from LPEI (substandard, doubtful, and loss) since 2014 to 2020 continues to increase, even in 2020 LPEI's non-performing loans have reached more than 18 trillion rupiahs. Meanwhile, the regulation on receivables in Law Number 2 of 2009 only regulates the terms of write off of account receivable, write-off of receiveables, the authority to write off of account, the authority to write-off of receivables and the mandate further provisions regarding write-offs account and write-offs as referred to in the Regulation of the Minister of Finance. By using the normative-empirical method, this study aims to analyze and find out about the arrangements regarding the collection, write-off of account, and write-off of LPEI’s receivables as well as to analyze and determine the implementation of the collection, write-off of account, and write-off of LPEI’s receiveables.

Abstrak :
Sesuai dengan Laporan Tahunan PT Telkom, pendapatan PT Telkom selama tahun 2005 hampir 70% disumbangkan oleh anak perusahaannya yang bergerak di bisnis seluler yaitu PT Telkomsel. Di dalam organisasi internalnya sendiri, Telkom telah mengembangkan Fixed Wireless Access berbasis teknologi CDMA, yaitu Flexi, yang diharapkan menjadi revenue generator setelah terjadinya penurunan pendapatan dari PSTN yang selama ini menjadi penyumbang pendapatan Telkom. Dalam perkembangannya dari tahun 2003, performansi penjualan Flexi tidak sepesat yang diharapkan, karena kebijaksanaan pengelolaannya yang dianggap terlalu berbelit-belit. Untuk itu strategi Spin Off Flexi dari organisasi internal Telkom dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan performansi bisnisnya. Dari hasil perbandingan dengan organisasi bisnis lain di dunia, Flexi telah memenuhi syarat untuk di pisahkan dari organisasi induknya. Dilihat dari analisa SWOT dan analisa internal eksternal yang dilakukan dengan manajerial DFWN menunjukkan bahwa Flexi perlu melakukan strategi growth dengan konsentrasi melalui integrasi vertikal. Pada analisa pasar dilakukan proyeksi pelanggan berdasarkan proyeksi pesimis, moderat dan optimis, yang dihitung dari proyeksi market size tahun 2007?2011. Dari hasil proyeksi pelanggan pesimis, didapatkan Net Present Value (NPV) sebesar 69.15 milyar Rupiah, Internal Rate of Return (IRR) 15%, Profitability Indeks 0,04 dengan Payback Period selama 5 tahun 7 bulan. Untuk proyeksi pelanggan moderat, didapatkan Net Present Value (NPV) sebesar 1,457.55 milyar Rupiah, Internal Rate of Return (IRR) 176%, Profitability Indeks 0,75 dengan Payback Period selama 3 tahun. Sedangkan hasil proyeksi pelanggan optimis, didapatkan Net Present Value (NPV) sebesar 2,487.68 milyar Rupiah, Internal Rate of Return (IRR) 186%, Profitability Indeks 1.28 dengan Payback Period selama 2 tahun 9 bulan. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa Flexi layak untuk di-spin off dari organisasi internal Telkom.

---

Based on Annual Report, up to 70% Telkom?s revenue in 2005 is contributed by PT Telkomsel. In Telkom internal organization, Telkom runs Flexi, Fixed Wireless Access connection based on CDMA as revenue generator. But sales performance of Flexi is not very satisfied, so spinning off become a choice of strategy to be implemented. From benchmarking with other business organizations, it seems that Flexi fulfills the requirement to be spinned off from Telkom. SWOT analysis and Internal Eksternal analysis with DFWN management show that Flexi should apply growth strategy with vertical integration concentration. In market analysis, we predict customer projection based on pessimistic, moderate, and optimistictic projection. For pessimistic customer prediction, we find 69.15 milliun Rupiahs Net Present Value (NPV), 15% Internal Rate of Return (IRR), 0,04 Profitability Indeks and 5 year and 7 months Payback Period. From moderate customer projection, we get 1,457.55 milliun Rupiahs Net Present Value (NPV), 176% Internal Rate of Return (IRR), 0,75 Profitability Indeks and 3 years Payback Period. And for optimistic cutomer projection, the result is 2,487.68 milliun Rupiahs Net Present Value (NPV), 186% Internal Rate of Return (IRR), 1.28 Profitability Indeks with 2 years 9 months Payback Period. From the analysis result we conclude that Flexi is feasible to be spinned off from Telkom internal organization.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai negara berkembang Indonesia masih memerlukan banyak dana untuk investasi baik oleh pemerintah maupun swasta. Dana tersebut bisa berasal dari anggaran pemerintah sendìri yang berasal dari APBN maupun bantuan luar negeri. Besamya investasi tersebut diperlukan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Di kawasan Asia ada beberapa negara derigan karakteristik yang hampir sama.

Pesatnya investasi ini akan membias kepada besamya kebutuhan akan sarana dan prasarana yang umumnya dibangun oleh pemerintah disamping pihak swasta. Investasi secara langsung maupun pembangunan sarana dan prasarana merupakan peluang bisnis yang cukup besar bagi industri jasa konstruksi. Walaupun pesatnya peluang bisnis tergambar secara jelas pada negara yang sedang berkembang, tetapi fakta menyatalcan bahwa di negara yang sudah agak majupun pertumbuhan industri jasa konstruksi masih cukup besar, dimana umurnnya dilaksanakan oleh pihak swasta.

Alasan inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk membahas masalah perencanaan dan pengendalian proyek pada PT AKP yang merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana terutama yang cliibangun oleh pemerintah. Karena perusahaan ini milik pemerintah, maka dalam mendapatkan pekerjaan perusahaan mendapatkan proteksi secara tidak Iangsung. Hal inilah yang menyebabkan daya saing perusahaan ini menjadi menurun manakala proyek yang kemudian ada adalah milk swasta dengan karakteristik yang berbeda dengan proyek rnilik pemerintah.

Pada saat ini PT AKP sudah melakukan diversifikasi pada beberapa usaha yang masib terkait dengan bisnis utamanya yaltu jasa konstruksi. Diversifikasi usaha yang sudah dimasuki ialah properti /realti. produksi beton cair dan beton pracetak serta usaha perdagangan material konstruksi. Namun karena usaha diversifikasi masih relatif baru, maka umumnya cashflownya masih negatif dan mengandalkan dari bisnis utamanya yaitu Jasa konstruksi.

Masalahnya walaupun penjualan jasa konstruksi terus meningkat tetapi peningkatan laba nominalnya tidak sebaik peningkatan penjualan. Bahkan secara persentase laba (profit margin) yang diperoleh justru cenderung terus menerus menurun. Hal ini yang menjadi perhatian penulis untuk mengamati hal hal apa yang bisa dilakukan oleh PT AKP dalam meningkatkan laba usaha jasa konstruksi untuk bisa menunjang pengembangan perusahaan baik untuk bisnis utama maupun diveisifikasinya. Menurut penulis hal utama yang bisa dilakukan ialah dengan memperbaiki mekanisme perencanaan dan pengendalian proyek proyek jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh PT AKP.

Dari struktur organisasi yang ada, tampak bahwa PT AKP telah menerapkan struktur organisasi divisional dan untuk jasa konstruksi dibagi menjadi tiga divisi dimana salah satunya adalah divisi Gedung yang banyak menangani proyek swasta. Sedang dua lainnya adalah divisi Sipil Umum yang banyak menangani proyek dari pemerintah. Namun pada tingkat pusat masih ada fungsi pemasaran yang menangani estimasi biaya proyek dan fungsi perencanaan dan pengendalian proyek. Kemudian juga pada tingkat divisi ada fungsi fungsi tersebut. Dalam hal ini peran project manager menjadi kurang karena adanya bagian ditingkat atas (divisi dan pusat) yang melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian proyek. Padahal menurut teori yang ada selayaknya proyek direncanakan dan dikendalikan oleh project manager. Namun apabila fungsi perencanaan dan pengendalian proyek dilakukan sepenuhnya oleh project manager kendalanya adalah kemampuan project manager itu sendiri disamping memerlukan banyak personal yang diperlukan untuk menjadi staf project manager dan menangani fungsi tersebut. Salah satu alternative pemecahan ialah dengan memakai struktur organisasi matrik, walaupun untuk ini masih ada kendala psikologis.

Hal lain yang menjadi masalah kurang efektifnya perencanaan dan pengendalian proyek ialah kurangnya perhatian PT AKP dalam pengendalian waktu proyek, walaupun mereka memilih piranti pengendalian biaya proyek yang cukup detil, Teori yang ada mengatakan bahwa biaya proyek sangat erat kaitannya dengan waktu peIaksanaan bagian pekerjaan proyek. Pengendalian blaya akan menjadl kurang berarti bila waktu tidak dikendalikan dengan baik. Pada tulisan ini penulis mengupas teon perencanaan dan pengendalian proyek serta keterkaitan antara pengendalian waktu dan pengendalian biaya proyek. Kemudlan dilihat perbedaan antara teori yang ada dengan kenyataan pelaksanaan oleh PT AKP. Dari sini penulis mencoba mencari beberapa kemungklnan alternatif yang bisa dilakukan oleh PT AKP untuk bisa merencanakan dan mengendalikan proyeknya dengan lebih baik. Hal ini dlsebabkan karena terlalu Ideal untuk melaksanakan persis seperti yang ada dalam teori karena adanya beberapa kendala yang dihadapi.

Untuk proyek yang besar dimana banyak terilbat personil yang menanganinya, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab menjadi sangat penting. Oleh karena itu pengendalian proyek haruslah terkait dengan pembagian tugas tersebut. Dalam hal ini VT AKP masih kurang mernperhatikan keterkaitan pembagian tugas (work breakdown) dengan pengendalian proyek. Didalam pengendalian proyek, pembagian aktivitas pekerjaan sebaiknya memperhatikan masalah pembagian tugas ini disamping adanya ketergantungan antar aktivitas yang ada.

Pada bagian akhir disarankan perubahan/penyempurnaan terhadap sistim pengendalian biaya proyek yang ada agar lebih mendekati teori. Penulis juga menyarankan pemakaian metode Critical Pada Method dalam pengendalian proyek. Pemakalan metode ini tidak hanis secara penuh menglngat kenciaia yang dthadapl, tetapi bisa hanya secara Insidentil pada saat akan memperhitungkan revsi schedule dengan mencari biaya yang minimal. Metode Critical Path Method ini bisa diterapkan se cara parsial pada bagian yang akan dievaluasi saja.

Pemakaian Critical Path Method menjadi keharusan untuk proyek yang besar dan bantuan software komputer tidak bisa dthindari, karena sangat mustahil bila dilakulcan secara manual.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan danperan notaris dalam pemisahaan tidak murni spin off yang diatur didalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini peraturan pemerintah tentang pemisahan tidak murni spin off belum diterbitkanoleh pemerintah. Meskipun demikian telah banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan pelaksanaan kegiatan spin off. Adapun penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis.Adapun peran notaris dalam spin off yaitu notaris memiliki peran pada saat pembuatan akta spin off, yaitu pada saat rancangan spin off telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang saham. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah sesegera mungkin untuk membuat peraturan dalam bentuk peraturan pemerintah mengenai spin off agar munculnya kepastian hukum mengenai spin off di Indonesia.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the implementation and the roles of notary in spin off spelled out in Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and subsequently regulated in Government Regulation. However, until now the government regulation of spin off has not been issued by the government. Nevertheless, there have been many companies in Indonesia that perform the implementation of spin off. This research is descriptive analytical research. The role of notary in spin off is to make the deed of spin off when the spin off design has been approved by the General Meeting of Shareholders. The researcher suggests that the government as soon as possible to make a regulation in the form of government regulations regarding spin off in order for the emergence of legal certainty regarding spin off in Indonesia.

Abstrak :
Pendahuluan Pasien anak, termasuk di Pediatric Intensive Care Unit (PICU), tergolong rentan menerima peresepan obat off-label, yang berpotensi menimbulkan kejadian efek samping obat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penggunaan obat off-label pada pasien anak di PICU RSCM, yang belum pernah diteliti. Metode Sampel merupakan peresepan yang diambil dari rekam medis secara consecutive sampling. Perhitungan jumlah sampel menggunakan proporsi tunggal dan beda dua proporsi. Kriteria inklusi adalah pasien anak <18 tahun yang dirawat di PICU RSCM tahun 2018. Kriteria eksklusi adalah pasien dengan data pengobatan yang sulit dibaca atau tidak lengkap, obat luar, elektrolit, dan suplemen. Data ditabulasi berdasarkan nama obat, jenis kelamin, usia, status off-label obat berdasarkan usia pasien, dan klasifikasi Anatomical Therapeutic Chemical (ATC). Uji Chi-Square dipakai untuk mengetahui beda proporsi penggunaan obat off-label antar kelompok. Hasil Dari 400 peresepan yang dievaluasi, 23,8% tergolong off-label kategori usia. Berdasarkan klasifikasi ATC, peresepan di PICU didominasi oleh obat kardiovaskular (25,25%). Obat muskuloskeletal paling sering diresepkan secara off-label (84,6%). Tidak ada perbedaan signifikan proporsi penggunaan obat off-label pada kelompok laki-laki (21%) dan perempuan (26,5%) (p = 0,196,). Proporsi off-label pada kelompok usia bayi (0-2 tahun) 33,8%, anak (2-12 tahun) 18,6%, dan remaja (12-18 tahun) 14,3%. Peresepan off-label pada bayi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan anak (p = 0,002) dan remaja (p = 0,001) Kesimpulan Sebanyak 23,8% peresepan pada pasien PICU diberikan secara off-label berdasarkan usia, dan yang tersering adalah obat muskuloskeletal. Perbedaan proporsi obat off-label antar jenis kelamin tidak signifikan, sedangkan antar kelompok usia signifikan. ......Introduction Pediatric patients, including Pediatric Intensive Care Unit (PICU) patients, are prone to off-label drug prescriptions, which potentially lead to adverse drug reactions. This study aimed to assess the use of off-label drugs on PICU patients at RSCM, which has never been studied before. Methods Samples were prescriptions taken from medical records connsecutively. Sample size were calculated using single proportion and difference between two proportions. The inclusion criteria were <18 years old PICU patients at RSCM admitted in 2018. The exclusion criteria were patients with unclear or incomplete data, external drugs, electrolytes, and supplements. Data were tabulated by drug name, sex, age, off-label drug status based on patient age, and Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification. Difference in proportions between groups were tested using Chi-Square. Results Of the 400 prescriptions evaluated, 23.8% were off-label by age. Based on the ATC classification, PICU prescription was dominated by cardiovascular drugs (25.25%). Musculoskeletal drugs were most often prescribed off-label (84.6%). There was no significant difference in off-label prescription between males (21%) and females (26.5%) (p = 0.196). The proportion of off-label in the infant age group (0-2 years) was 33.8%, in children (2-12 years) 18.6%, and in adolescents (12-18 years) 14.3%. Infants were given off-label drugs significantly higher than children (p = 0.002) and adolescents (p = 0.001) Conclusion Off-label prescription in PICU patients is 23.8%. Musculoskeletal drugs are most often prescribed off-label. The difference in the proportion of off-label drugs between sexes was not significant, whereas between age groups was significant

Abstrak :
Ligan 4',4'''-Bis(2-thiophenyl)-2,2':6',2'':6'',2''':6''',2''''-quinquepyridine telah berhasil disintesis melalui metode Krӧhnke. Hasil yang diperoleh berupa endapan sebesar 56,21% kemudian dikarakterisasi menggunakan spektrometer NMR, spektrofotometer IR dan spektrofotometer UV-Visible. Aplikasi ligan sebagai fluorosensor untuk logam berat dilakukan dengan menggunakan spektroflurometer. Hasil studi menunjukkan bahwa ligan dapat dijadikan fluorosensor tipe on-off untuk ion Pb2+ karena penambahan ion ini menyebabkan penurunan intensitas fluoresens dan pergeseran puncak emisi maksimum ligan. Ligan dapat mendeteksi ion Pb2+ pada konsentrasi 5x10-8 M. Pergeseran puncak maksimum ligan sebesar 20 nm menunjukkan terbentuk kompleks antara ligan dan ion logam. Hasil ini didukung oleh data spektrofotometer UV-Vis terbentuknya kompleks ditandai munculnya puncak baru pada daerah 370 nm. Ligan juga dapat dijadikan sebagai fluorosensor tipe off-on untuk ion Cd2+ karena penambahan ion ini menyebabkan peningkatan intensitas fluoresensi seiring meningkatnya konsentrasi ion Cd2+. Ligan mampu mendeteksi ion Cd2+ dengan konsentrasi 5x10-8 M karena ligan masih memberi respon dengan intensitas 6 %. Pergeseran puncak emisi maksimum ligan sebesar 10 nm menunjukkan terbentuk kompleks antara ligan dan ion logam. Hasil ini didukung oleh data spektrofotometer UV-Vis terbentuknya kompleks ditandai munculnya puncak baru pada daerah 370 nm. ......Ligand 4',4'''-Bis(2-thiophenyl)-2,2':6', 2'': 6'', 2'' ': 6''', 2''''-quinquepyridine have successfully synthesized by Krӧhnke method. Results obtained in the form of precipitate was 56.21%, and then characterized using NMR spectrometers, spectrophotometers IR and UV-Visible. Application ligands for heavy metal as fluorosensor done using spectroflurometer. The study results showed that the ligands can be used as an on-off type fluorosensor for Pb2+ ions due to the addition of these ions causes a decrease in fluorescence intensity. Ligand can detect Pb2+ ions at a concentration of 5x10-8 M. The maximum emission peak shift of 20 nm showed ligand interaction between ligands and metal ions. This interaction support by study spectroscopy UV-Vis, there is new peak at 370 nm. Ligand can also be used as an off-on type fluorosensor for Cd2+ ions due to the addition of these ions causes an increase in fluorescence intensity on the concentration. Ligand is able to detect Cd2+ ions with a concentration of 5x10-8 M for the ligand still responds at 6 %. Shift of the maximum emission peaks at 10 nm showed that ligand interaction between ligand and metal ions. This interaction support by study spectroscopy UV-Vis, there is new peak at 370 nm.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka mengatasi permasalahan kebutuhan energi atau listrik di pulau-pulau dindonesia terutama pada daerah yang belum memiliki akses terhadap listrik akan lebih baik apabila pulau-pulau tersebut dapat menghasilkan energi yang berasal dari potensi energi pulau itu sendiri dan diversifikasi energi dengan menggunakan penggunaan energi terbarukan dipercaya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini.Salah satu energi terbarukan yang menjanjikan di indonesia adalah energi surya photovoltaic PV lewat PLTS dikarenakan letak geografis indonesia di sepanjang garis equator dan sinar matahari sepanjang tahun dan energi angin windpower yang dapat dimanfaatkan melalui PLTB yang mana dapat menghasilkan energi melalui apabila kecepatan angin pada suatu daerah dapat memenuhi spesifikasi turbin angin yang digunakan. Kedua sumber energi ini sederhana dan praktis dalam pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaannya dan walaupun memiliki kelemahan karena sifatnya yang intermittent, PLTS dan PLTB dapat dipadukan dengan PLTD lewat skema PLTH Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida yang dapat bekerja menutupi kelemahan sifat tersebut.Berdasarkan data Potensi Desa Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, untuk Provinsi Papua dengan total 28 Kabupaten terdapat 2.114 Desa yang belum memiliki akses terhadap listrik dari total 4.871 Desa di seluruh Papua atau rasio desa berlistrik sebesar 43,40 dan salah satu wilayah yang berlistrik tersebut ada di kecamatan Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya dengan total jumlah keluarga tanpa listrik sebanyak 2.073 KeluargaUntuk dapat memperbaiki keadaan ini perlu dirancang sebuah perencanaan penyediaan tenaga listrik yang ada di wilayah kecamatan Pelebaga yang memiliki kehandalan baik dan biaya pembangkitan yang optimal. Selanjutnya dilakukan analisis keekonomian sistem pembangkit hibrida untuk mendapatkan nilai harga jual listrik dan subsidi listrik yang dapat diterapkan. Pada tulisan ini dihasilkan harga jual listrik paling rendah yang dapat diberlakukan sebesar 22,46 cUSD/kWh dengan total produksi listrik sebesar 2.213 MWh dan besar subsidi listrik yang dapat diberikan sebesar 5,6 Milyar Rupiah per tahun untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik skema Off-griddi kecamatan Pelebaga Kabupaten Jayawijayaagar dapat memberikan akses kelistrikan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

---

ABSTRACT
In order to overcome the problem of electricity needs in the islands of Indonesia, especially in areas that do not yet have access to electricity would be better if these islands can produce energy that comes from the nearest possible potential energy of the island itself and the diversification of energy by using renewable energy may be one solution to overcome this problem. One of the renewable energy is promising in Indonesia is solar energy from photovoltaic PV due to the geographical location of Indonesia along the equator line with year round sunshine and wind energy that can be exploited through wind turbine which can generate energy through when the wind speed in any region that can meet the specifications of the turbines used. Both of these sources is simple and practical in the construction, operation and maintenance, and even though it has a weakness because it is intermittency, solar power and wind turbine can be combined with diesel powerplant through a PLTH hybrid powerplant scheme that works to cover the weaknesses of the intermittency. Based on data from the Indonesia Village Potential Year 2014 issued by the Central Bureau of Statistics, for the Papua Province with a total of 28 District, there are 2,114 villages that don 39 t have access to electricity from the total 4,871 villages in the whole of Papua or the electrification ratio is 43.40 and one area that need to get access in electrification is Pelebaga Region, District of Jayawijaya with the total number of families without electricity as much as 2,073 Families. In order to solve this situation, it is necessary to design an eletricity supply system in Pelebaga with good reliability and optimal generation cost. Furthermore, the economic analysis of hybrid power systems shall be done to get the price of electricity and the electricity subsidy that can be applied. In this paper, the lowest possible electricity pricethat meet capacity shortage limit is 22.46 cUSD kWh in total electricity production of 2,213 MWh and electricity subsidies may be granted up to 5.6 billion rupiah per year to meet the needs of electric power schemes Off grid in the district Pelebaga Jayawijaya.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana passing off diatur dalam hukum Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana passing off diatur dalam hukum Indonesia, skripsi ini menganalisis sengketa-sengketa merek di Indonesia yang menggunakan passing off dalam dalil pihaknya. Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menghasilkan suatu bentuk penelitian deskriptif. Hasil penelitian hukum dengan menganalisis passing off yang terdapat dalam sengketa-sengketa merek yang terjadi di Indonesia ialah bahwa elemen-elemen passing off dapat dikualifikasikan ke dalam hukum merek Indonesia sebagai kriteria merek terkenal, persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, dan kerugian.

---

This thesis discusses how passing off is regulated in Indonesian law. To find out how passing off is regulated in Indonesian law, this thesis analyzed trademark disputes in Indonesia that use passing off in their arguments. This legal research is a normative juridical research, carried out with a qualitative approach and resulted in a form of descriptive research. The result of legal research by analyzing the passing off contained in trademark disputes that occurred in Indonesia is that the elements of passing off can be qualified into Indonesian trademark law as the criteria of well-known mark, similarity in its essential part or its entirely, and damages.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam perundang-undangan serta pengaplikasiannya dalam praktik berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. Mogok kerja merupakan hak yang dimiliki pekerja/buruh dengan cara menghentikan pekerjaan atau memperlambat pekerjaan, dengan maksud agar keinginan atau tuntutan para pekerja/buruh dapat dipenuhi oleh pihak pengusaha. Mogok kerja juga merupakan alat penyeimbang (equilibrium) pekerja/buruh yang berada pada posisi lemah. Sebagai bentuk untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja/buruh, mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas karena terdapat batasan dan ketentuan yang mengaturnya. Pada pratiknya, pelaksanaan mogok kerja tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga hal ini berakibat hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang tentunya akan merugikan pihak buruh/pekerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PUK SPL-FSPMI PT. Smelting dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah, dan berakibat hukum pada pemutusan hubungan kerja kepada 308 orang anggota Serikat Pekerja PUK-SPL-FSPMI. ...... This thesis discusses the regulation of strike in Indonesian Labor Regulations and its application in practice by analyzing the Cassation Court Decision Number 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. A strike is a right that belongs to any worker/laborer by stopping or slowing down work, with the intention that the demands or the wishes of the workers/laborers can be fulfilled by the company. Strikes are also means a balancing (equilibrium) workers'/laborers' position who are in a weak position. As a form of fighting for their rights, strikes cannot be carried out freely because there are restrictions and provisions that govern them. In practice, the implementation of strikes does not always comply with the existing regulations, so this would bring legal consequences such as work termination, which will certainly harm the workers/laborers. This thesis is written based on the juridical-normative method with data analysis techniques used are qualitative and data collection through library research. The result of this research found that the strike conducted by PUK SPL-FSPMI, is categorized as an illegal strike and has legal consequences of termination towards 308 members of the PUK-SPL-FSPMI.