Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan dari asas kelangsungan usaha yang lahir dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai sarana bagi debitor untuk melanjutkan usahanya. Tulisan ini juga membahas mengenai kondisi insolvensi pada debitor yang dapat dijadikan rujukan bagi majelis hakim sebelum menjatuhkan pailit. Tulisan disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Lebih lanjut, penerapan dari going concern dalam UUK-PKPU memungkinkan usaha milik debitor tetap dijalankan meskipun telah dinyatakan pailit. Penerapan dari going concern dalam UUK-PKPU memberikan kewenangan bagi kurator atau kreditor melalui persetujuan panitia kreditor untuk melangsungkan usaha debitor. Sementara itu, kondisi debitor yang telah dinyatakan pailit berada di kondisi insolvensi, sehingga tidak mampu untuk membayarkan utangutangnya kepada kreditor. Majelis hakim yang memutus perkara pailit masih terbatas terhadap pemenuhan syarat pailit dalam ketentuan UUK-PKPU. Tulisan ini akan membahas mengenai penerapan dari going concern dan kondisi insolvensi pada debitor yang telah dinyatakan pailit melalui perbandingan dengan Amerika Serikat. Penulis membandingkan dua putusan dalam menganalisis terkait going concern dan kondisi insolvensi yaitu Putusan Nomor 1262 K/Pdt.SusPailit/2022 dan Putusan Nomor 1434K/Pdt.Sus.Pailit/2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan untuk going concern terhadap usaha debitor atas persetujuan dari panitia kreditor atau izin dari hakim pengawas berdasarkan UUK-PKPU. Akan tetapi, majelis hakim dapat mempertimbangkan mengenai parameter dari going concern sebelum menjatuhkan pailit. Sementara itu, insolvency test belum diatur di Indonesia, sehingga majelis hakim keliru untuk mempertimbangkan mengenai implementasi dari kondisi insolvensi.

---

This thesis analyzes the principle of going concern in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payments of Debts (UKK-PKPU) is implemented as a means for debtors to continue their business. Furthermore, this thesis also discusses the debtor’s insolvency condition which can be used as a reference for the panel of judges before bankruptcy. In this regard, this article is prepared using the doctrinal method. The application of going concern in UUK-PKPU allows the debtor's business to continue running even though the debtor has been declared bankrupt. However, the implementation of the principle going concern in the UUKPKPU gives the curator or creditor the authority through the approval of a creditor committee to carry on the debtor’s business. Meanwhile, the debtors who have been declared bankrupt are in a state of insolvency so they are unable to pay their debts to creditors. The panel of judges who decide on bankruptcy cases are still limited in fulfilling the bankruptcy requirements in the UUKPKPU provisions. This article will discuss the application of going concern and insolvency conditions for debtors who have been declared bankrupt through comparison with the United States. This article compares two decisions in analyzing going concern and insolvency conditions in Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 and Decision Number 1434 K/Pdt.Sus.Pailit.2020. The research of this article shows that the authority to going concern for the debtor’s business with approval from the creditor committee or permission from the supervisory judge through UUK-PKPU. However, the panel of judges can consider the parameters of the going concern before declaring bankruptcy. Meanwhile, the insolvency test has not been regulated in Indonesia, so the panel of judges was wrong to consider the implementation of insolvency. "

"Penelusuran fenomena menghilang dari perhatian terhadap beberapa karya arsitektur menemukan bahwa fenomena tersebut terjadi melalui mekanisme yang berbeda beda, bersifat sementara, secara terencana maupun tidak. Teori yang digunakan dalam mengungkap adanya potensi mekanisme yang ketiga, yaitu menghilang dari perhatian going out of notice merupakan hasil pengembangan dari teori Gibson mengenai fenomena disappearing berupa peristiwa yang terjadi pada surface sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan perubahan warna pola , tekstur, dan layout yang tampak menyatu dengan lingkungannya atau disebut sebagai peristiwa kamuflase. Pembongkaran kamuflase terhadap Octopus bertujuan untuk mendapatkan mekanisme menghilang dari perhatian dengan fenomena yang berbeda dari yang telah ada dimana pembongkaran tersebut menghasilkan empat mekanisme dasar, yaitu mekanisme 'diafragma' dan mekanisme reflektif yang terkait perubahan warna dan pola surface, mekanisme hidrostatik yang berkaitan dengan perubahan tekstur surface, dan mekanisme perubahan layout surface. Upaya penyusunan kembali keempat mekanisme kamuflase dalam konteks yang sebenarnya merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan ruang arsitektural bagi manusia.

---

The search for a phenomenon disappears from the attention of some architectural works to reveal that the phenomenon occurs through different mechanisms, whether planned or not. The theory used in revealing the potential of a third mechanism, i.e., going out of notice, is the result of the development of Gibson 39 s theory of the disappearing phenomenon of events occurring on the surface in such a way as to produce color changes patterns , textures, and layouts that seem to blend with the environment or occur as camouflage events. Camouflage discharged against an Octopus aims to get the mechanism to disappear from attention with a different phenomenon from the existing one where the disassembly produces four basic mechanisms, namely the 39 diaphragm 39 mechanism, the reflective mechanism associated with the color change and the surface pattern, the hydrostatic mechanism associated with the surface texture change, and the surface layout change mechanism. The attempts of rearranging all four camouflage mechanisms in the actual context are the methods used to generate the architectural space for humans."

"Laporan ini menjelaskan tanggung jawab Alex Yeung sebagai mitra pertunangan klien, Fancy Furniture Management, yang memiliki masalah going concern untuk periode audit. Laporan tersebut membahas Kode Etik untuk Akuntan Profesional (APES 110), kemudian konsep going concern. Diskusi kemudian berfokus pada tugas Alex, implikasi tanggung jawab hukum yang potensial, dan tindakan alternatif. Disimpulkan bahwa basis going concern Fancy tidak tepat, oleh karena itu Alex tidak boleh secara bebas membagi permasalahan going concern ke pihak lain namun harus mengungkapkan hal tersebut dalam laporan audit berupa adverse opinion.

---

This report explains Alex Yeung’s responsibilities as an engagement partner of a client, Fancy Furniture Management, that has going concern issues for the current period being audited. The report discusses Code of Ethics for Professional Accountants (APES 110) then the concept of going concern. The discussion then focuses on Alex’s duties, potential legal liability implications, and alternative actions. It is concluded that Fancy’s going concern basis is not appropriate, therefore Alex should not freely share the going concern matter to other parties but should disclose the matter in the audit report in the form of adverse opinion."

"Kepailitan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitor dan para kreditor, upaya kepailitan yang demikian sering juga ditempuh oleh para kreditor terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang ada di Indonesia. Hal demikian wajar adanya, namun di antara pailitnya perusahaan-perusahaan tambang tersebut, ada kurator yang mengupayakan agar perusahaan pertambangan batubara yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia tersebut tetap dilanjutkan olehnya (going concern) demi meningkatkan nilai harta pailit guna melunasi utang-utang yang dimiliki oleh debitor pailit tersebut. Akan tetapi, upaya going concern tersebut ialah bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta asas dan ketentuan yang terkandung di dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, dan juga teori tentang barang yang mengandung makna kepentingan publik (public interest) berupa public ownership, diketahui bahwa batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan milik bangsa Indonesia atau dalam hal ini ialah milik seluruh rakyat Indonesia, yang penggunaan dan pemanfaatannya tidaklah boleh berorientasi kepada kepentingan individu atau golongan semata, namun harus berorientasi kepada kepentingan bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, batubara yang masih ada di dalam perut bumi Indonesia ataupun yang iuran produksi atau royaltinya belum dibayarkan lunas sebelum perusahaan pertambangan batubara tersebut dinyatakan pailit tidaklah dapat dianggap sebagai kekayaan dari debitor pailit dalam konteks kekayaan yang sudah ada maupun dalam konteks kekayaan yang baru akan ada di kemudian hari selama berlangsungnya kepailitan.

---

Bankruptcy is one of the options for resolving debt problems between debtors and creditors. In Indonesia, creditors occasionally file for bankruptcy against coal mining companies. This is understandable, but among the bankruptcies of these mining companies, there is a curator who strives for the coal mining company that has been declared bankrupt by the Indonesian Commercial Court to be continued by him (going concern) that one may increase the value of the bankrupt assets in order to pay off the bankrupt debtor's debts. On the other hand, this type of going concern exercise is against the law, because it is based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as well as the principles and provisions of the Mineral and Coal Mining Law, along with the theory about goods that contain the meaning of public interest, in the form of public ownership, it is well known that coal is a non-renewable natural resource that belongs to the Indonesian people, or in this case, to the entire Indonesian people, and that its use and utilization should not be oriented solely to the interests of individuals or groups, but must be oriented to the interests of the nation for the maximum benefit and prosperity of the people. As a result, coal that is still in Indonesia's bowels or whose production fees or royalties have not been paid in full before the coal mining company is declared bankrupt cannot be considered the bankrupt debtor's wealth in the context of existing assets or new assets to be acquired at a later date during the course of the bankruptcy."

"Kepailitan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitor dan para kreditor, upaya kepailitan yang demikian sering juga ditempuh oleh para kreditor terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang ada di Indonesia. Hal demikian wajar adanya, namun di antara pailitnya perusahaan-perusahaan tambang tersebut, ada kurator yang mengupayakan agar perusahaan pertambangan batubara yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia tersebut tetap dilanjutkan olehnya (going concern) demi meningkatkan nilai harta pailit guna melunasi utang-utang yang dimiliki oleh debitor pailit tersebut. Akan tetapi, upaya going concern tersebut ialah bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta asas dan ketentuan yang terkandung di dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, dan juga teori tentang barang yang mengandung makna kepentingan publik (public interest) berupa public ownership, diketahui bahwa batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan milik bangsa Indonesia atau dalam hal ini ialah milik seluruh rakyat Indonesia, yang penggunaan dan pemanfaatannya tidaklah boleh berorientasi kepada kepentingan individu atau golongan semata, namun harus berorientasi kepada kepentingan bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, batubara yang masih ada di dalam perut bumi Indonesia ataupun yang iuran produksi atau royaltinya belum dibayarkan lunas sebelum perusahaan pertambangan batubara tersebut dinyatakan pailit tidaklah dapat dianggap sebagai kekayaan dari debitor pailit dalam konteks kekayaan yang sudah ada maupun dalam konteks kekayaan yang baru akan ada di kemudian hari selama berlangsungnya kepailitan.

---

Bankruptcy is one of the options for resolving debt problems between debtors and creditors. In Indonesia, creditors occasionally file for bankruptcy against coal mining companies. This is understandable, but among the bankruptcies of these mining companies, there is a curator who strives for the coal mining company that has been declared bankrupt by the Indonesian Commercial Court to be continued by him (going concern) that one may increase the value of the bankrupt assets in order to pay off the bankrupt debtor's debts. On the other hand, this type of going concern exercise is against the law, because it is based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as well as the principles and provisions of the Mineral and Coal Mining Law, along with the theory about goods that contain the meaning of public interest, in the form of public ownership, it is well known that coal is a non-renewable natural resource that belongs to the Indonesian people, or in this case, to the entire Indonesian people, and that its use and utilization should not be oriented solely to the interests of individuals or groups, but must be oriented to the interests of the nation for the maximum benefit and prosperity of the people. As a result, coal that is still in Indonesia's bowels or whose production fees or royalties have not been paid in full before the coal mining company is declared bankrupt cannot be considered the bankrupt debtor's wealth in the context of existing assets or new assets to be acquired at a later date during the course of the bankruptcy. "

"Kepailitan merupakan salah satu aspek hukum yang memiliki kemungkinan terjadi yang besar dalam proses perusahaan-perusahaan di Indonesia. Terdapat asas yang sangat penting dalam suatu proses kepailitan perusahaan di Indonesia yang disebut dengan asas Going Concern, dimana asas ini memberikan kesempatan bagi debitor untuk menjalankan usahanya dengan harapan dapat membayarkan hutangnya di masa depannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sendiri, seringkali hambatan implementasi asas ini berasal dari berbagai pihak, dari Debitur, Kreditur, bahkan bisa juga dari pengurus atau pihak lain, di sisi lain kendala valuasi dalam kepailitan juga menjadi aspek yang penting yang dapat menentukan suatu pelaksanaan Going Concern dalam kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa Implementasi Going Concern dan aspek yang mendukung pelaksanaannya di Indonesia masih kurang, dimana banyak sisi yang harus dilihat untuk mengetahui apakah asas ini dapat dilaksanakan pada suatu perusahaan, asas ini juga berkaitan dengan valuasi/penilaian kekayaan intelektual karena dari hasil nilai ini, selain kita bisa melihat bagaimana pemberesan utang debitur, kita juga bisa melihat profitabilitas suatu perusahaan dari hasil valuasi, yang kemudian dapat berkaitan langsung dengan penerapan asas Going Concern pada perusahaan pailit. Asas Going Concern adalah asas yang penting yang dapat menyelamatkan suatu perusahaan dari keadaan pailit, akan tetapi harus ada kerja sama dari tiap pihak agar asas ini dapat diimplementasi dengan baik. Valuasi kekayaan intelektual juga memegang peran penting, karena valuasi ini yang dapat menjadi aspek yang dinilai untuk masa depan suatu perusahaan, oleh karena itu harus ada standar hukum penilaian yang tepat untuk pelaksanaan suatu penilaian kekayaan intelektual

---

Bankcruptcy Law is one of the most common law that has a high percentage to happen to companies in Indonesia. In Indonesia’s Bankcruptcy law policy, there is one important aspect called, Going Concern, where in this condition the company is given a chance to keep running while also hoped to be able to receive enough revenue to pay for their debts. Oftentimes, the hindrance that is faced while trying to implement this principle comes from everyone that are included in the process, whether from the debtor, creditor, or even the administor, on the other hand, the valuation process also holds an important part on valuating whether to implement the Going Concern Principle in bankcruptcy law. This research uses the doctrinal research method. In this research we can see that, the implementations and other aspects of Going Concern is still lacking, there are a lot of aspects that needs more attention to judge if the implementation of going concern is needed on a company, this principle is also connected to the valuation of the company’s intellectual property, because from this valuation can we see, the process of assets settlements, on the other side, we can also see how profitable is the company itself, which then will affect the going concern implementation. Going concern is an important principle which can save a company from a situation of Bankcruptcy, but it also need the help of all the people included to work together for the principle to work effectively. The valuation of intangible assets also holds an important part,, whereas from this valuation we can see the future of the company itself, that is why, the standards of valuations needs to be legally regulated. "

"Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh audit tenure dan financial distress terhadap pemberian opini audit going-concern. Penelitian ini menggunakan sebanyak 201 observasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang tahun 2008 - 2010. Opini going-concern merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Audit tenure terbukti berpengaruh positif terhadap opini going-concern karena bertambahnya pemahaman auditor yang lebih baik atas kliennya. Sedangkan financial distress juga berpengaruh positif terhadap opini going-concern yang berarti auditor akan mengeluarkan opini going-concern pada perusahaan yang mengalami masalah pada kelangsungan hidupnya.

---

The purpose of this research is to examine the influence of audit tenure and financial distress to the issuance of going-concern opinion. The research is conducted by using samples of 201 manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) at year 2008 - 2010. Going-concern opinion is an audit opinion which is issued by auditor to ensure that the companies would meet its going-concern assumption. Audit tenure affects going-concern opinion positively to it because of his increased understanding about the clients. Whereas financial distress also affects positively to going-concern opinion. It means auditors will issue going concern opinion to the companies that have doubt in its going-concern. "