Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan ini bertujuan untuk memaparkan proses financial due diligence atas PT XXX. Adapun pembahasan atas prosedur dan temuan pada proses financial due diligence ini meliputi akun-akun pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT XXX yang telah disepakati oleh akuntan dan pengguna laporan (agreed upon procedures). Selain itu, akan dibahas pula mengenai analisis kemampuan PT XXX dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern) PT XXX. Berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses financial due diligence dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa going concern PT XXX diragukan.

---

ABSTRACTThis report will describe financial due diligence process of PT XXX. The procedures and findings discussed in this financial due diligence process will cover accounts in statement of financial position and income statement of PT XXX based on agreed upon procedures between auditor and report?s users. Moreover, this report will discuss analysis of PT XXX?s going concern. Based on findings in financial due diligence process and further analysis of PT XXX, it can be concluded that PT XXX?s going concern is doubtful."

"Penelusuran fenomena menghilang dari perhatian terhadap beberapa karya arsitektur menemukan bahwa fenomena tersebut terjadi melalui mekanisme yang berbeda beda, bersifat sementara, secara terencana maupun tidak. Teori yang digunakan dalam mengungkap adanya potensi mekanisme yang ketiga, yaitu menghilang dari perhatian going out of notice merupakan hasil pengembangan dari teori Gibson mengenai fenomena disappearing berupa peristiwa yang terjadi pada surface sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan perubahan warna pola , tekstur, dan layout yang tampak menyatu dengan lingkungannya atau disebut sebagai peristiwa kamuflase. Pembongkaran kamuflase terhadap Octopus bertujuan untuk mendapatkan mekanisme menghilang dari perhatian dengan fenomena yang berbeda dari yang telah ada dimana pembongkaran tersebut menghasilkan empat mekanisme dasar, yaitu mekanisme 'diafragma' dan mekanisme reflektif yang terkait perubahan warna dan pola surface, mekanisme hidrostatik yang berkaitan dengan perubahan tekstur surface, dan mekanisme perubahan layout surface. Upaya penyusunan kembali keempat mekanisme kamuflase dalam konteks yang sebenarnya merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan ruang arsitektural bagi manusia.

---

The search for a phenomenon disappears from the attention of some architectural works to reveal that the phenomenon occurs through different mechanisms, whether planned or not. The theory used in revealing the potential of a third mechanism, i.e., going out of notice, is the result of the development of Gibson 39 s theory of the disappearing phenomenon of events occurring on the surface in such a way as to produce color changes patterns , textures, and layouts that seem to blend with the environment or occur as camouflage events. Camouflage discharged against an Octopus aims to get the mechanism to disappear from attention with a different phenomenon from the existing one where the disassembly produces four basic mechanisms, namely the 39 diaphragm 39 mechanism, the reflective mechanism associated with the color change and the surface pattern, the hydrostatic mechanism associated with the surface texture change, and the surface layout change mechanism. The attempts of rearranging all four camouflage mechanisms in the actual context are the methods used to generate the architectural space for humans."

"Laporan ini menjelaskan tanggung jawab Alex Yeung sebagai mitra pertunangan klien, Fancy Furniture Management, yang memiliki masalah going concern untuk periode audit. Laporan tersebut membahas Kode Etik untuk Akuntan Profesional (APES 110), kemudian konsep going concern. Diskusi kemudian berfokus pada tugas Alex, implikasi tanggung jawab hukum yang potensial, dan tindakan alternatif. Disimpulkan bahwa basis going concern Fancy tidak tepat, oleh karena itu Alex tidak boleh secara bebas membagi permasalahan going concern ke pihak lain namun harus mengungkapkan hal tersebut dalam laporan audit berupa adverse opinion.

---

This report explains Alex Yeung’s responsibilities as an engagement partner of a client, Fancy Furniture Management, that has going concern issues for the current period being audited. The report discusses Code of Ethics for Professional Accountants (APES 110) then the concept of going concern. The discussion then focuses on Alex’s duties, potential legal liability implications, and alternative actions. It is concluded that Fancy’s going concern basis is not appropriate, therefore Alex should not freely share the going concern matter to other parties but should disclose the matter in the audit report in the form of adverse opinion."

"Kepailitan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitor dan para kreditor, upaya kepailitan yang demikian sering juga ditempuh oleh para kreditor terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang ada di Indonesia. Hal demikian wajar adanya, namun di antara pailitnya perusahaan-perusahaan tambang tersebut, ada kurator yang mengupayakan agar perusahaan pertambangan batubara yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia tersebut tetap dilanjutkan olehnya (going concern) demi meningkatkan nilai harta pailit guna melunasi utang-utang yang dimiliki oleh debitor pailit tersebut. Akan tetapi, upaya going concern tersebut ialah bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta asas dan ketentuan yang terkandung di dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, dan juga teori tentang barang yang mengandung makna kepentingan publik (public interest) berupa public ownership, diketahui bahwa batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan milik bangsa Indonesia atau dalam hal ini ialah milik seluruh rakyat Indonesia, yang penggunaan dan pemanfaatannya tidaklah boleh berorientasi kepada kepentingan individu atau golongan semata, namun harus berorientasi kepada kepentingan bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, batubara yang masih ada di dalam perut bumi Indonesia ataupun yang iuran produksi atau royaltinya belum dibayarkan lunas sebelum perusahaan pertambangan batubara tersebut dinyatakan pailit tidaklah dapat dianggap sebagai kekayaan dari debitor pailit dalam konteks kekayaan yang sudah ada maupun dalam konteks kekayaan yang baru akan ada di kemudian hari selama berlangsungnya kepailitan.

---

Bankruptcy is one of the options for resolving debt problems between debtors and creditors. In Indonesia, creditors occasionally file for bankruptcy against coal mining companies. This is understandable, but among the bankruptcies of these mining companies, there is a curator who strives for the coal mining company that has been declared bankrupt by the Indonesian Commercial Court to be continued by him (going concern) that one may increase the value of the bankrupt assets in order to pay off the bankrupt debtor's debts. On the other hand, this type of going concern exercise is against the law, because it is based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as well as the principles and provisions of the Mineral and Coal Mining Law, along with the theory about goods that contain the meaning of public interest, in the form of public ownership, it is well known that coal is a non-renewable natural resource that belongs to the Indonesian people, or in this case, to the entire Indonesian people, and that its use and utilization should not be oriented solely to the interests of individuals or groups, but must be oriented to the interests of the nation for the maximum benefit and prosperity of the people. As a result, coal that is still in Indonesia's bowels or whose production fees or royalties have not been paid in full before the coal mining company is declared bankrupt cannot be considered the bankrupt debtor's wealth in the context of existing assets or new assets to be acquired at a later date during the course of the bankruptcy."

"Kepailitan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitor dan para kreditor, upaya kepailitan yang demikian sering juga ditempuh oleh para kreditor terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang ada di Indonesia. Hal demikian wajar adanya, namun di antara pailitnya perusahaan-perusahaan tambang tersebut, ada kurator yang mengupayakan agar perusahaan pertambangan batubara yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia tersebut tetap dilanjutkan olehnya (going concern) demi meningkatkan nilai harta pailit guna melunasi utang-utang yang dimiliki oleh debitor pailit tersebut. Akan tetapi, upaya going concern tersebut ialah bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta asas dan ketentuan yang terkandung di dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, dan juga teori tentang barang yang mengandung makna kepentingan publik (public interest) berupa public ownership, diketahui bahwa batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan milik bangsa Indonesia atau dalam hal ini ialah milik seluruh rakyat Indonesia, yang penggunaan dan pemanfaatannya tidaklah boleh berorientasi kepada kepentingan individu atau golongan semata, namun harus berorientasi kepada kepentingan bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, batubara yang masih ada di dalam perut bumi Indonesia ataupun yang iuran produksi atau royaltinya belum dibayarkan lunas sebelum perusahaan pertambangan batubara tersebut dinyatakan pailit tidaklah dapat dianggap sebagai kekayaan dari debitor pailit dalam konteks kekayaan yang sudah ada maupun dalam konteks kekayaan yang baru akan ada di kemudian hari selama berlangsungnya kepailitan.

---

Bankruptcy is one of the options for resolving debt problems between debtors and creditors. In Indonesia, creditors occasionally file for bankruptcy against coal mining companies. This is understandable, but among the bankruptcies of these mining companies, there is a curator who strives for the coal mining company that has been declared bankrupt by the Indonesian Commercial Court to be continued by him (going concern) that one may increase the value of the bankrupt assets in order to pay off the bankrupt debtor's debts. On the other hand, this type of going concern exercise is against the law, because it is based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as well as the principles and provisions of the Mineral and Coal Mining Law, along with the theory about goods that contain the meaning of public interest, in the form of public ownership, it is well known that coal is a non-renewable natural resource that belongs to the Indonesian people, or in this case, to the entire Indonesian people, and that its use and utilization should not be oriented solely to the interests of individuals or groups, but must be oriented to the interests of the nation for the maximum benefit and prosperity of the people. As a result, coal that is still in Indonesia's bowels or whose production fees or royalties have not been paid in full before the coal mining company is declared bankrupt cannot be considered the bankrupt debtor's wealth in the context of existing assets or new assets to be acquired at a later date during the course of the bankruptcy. "

"Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh audit tenure dan financial distress terhadap pemberian opini audit going-concern. Penelitian ini menggunakan sebanyak 201 observasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang tahun 2008 - 2010. Opini going-concern merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Audit tenure terbukti berpengaruh positif terhadap opini going-concern karena bertambahnya pemahaman auditor yang lebih baik atas kliennya. Sedangkan financial distress juga berpengaruh positif terhadap opini going-concern yang berarti auditor akan mengeluarkan opini going-concern pada perusahaan yang mengalami masalah pada kelangsungan hidupnya.

---

The purpose of this research is to examine the influence of audit tenure and financial distress to the issuance of going-concern opinion. The research is conducted by using samples of 201 manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) at year 2008 - 2010. Going-concern opinion is an audit opinion which is issued by auditor to ensure that the companies would meet its going-concern assumption. Audit tenure affects going-concern opinion positively to it because of his increased understanding about the clients. Whereas financial distress also affects positively to going-concern opinion. It means auditors will issue going concern opinion to the companies that have doubt in its going-concern. "

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti ada tidaknya perbedaan pengaruh abnormal audit fees terhadap kualitas audit, antara KAP Big 4 dengan non-Big 4, yang diukur melalui nilai akrual diskresioner dan kecenderungan pemberian opini going concern bagi perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Sampel merupakan 109 perusahaan non-keuangan di Indonesia yang melaporkan biaya audit selama periode 2013-2015, diperoleh menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abnormal audit fees signifikan mempengaruhi akrual diskresioner secara negatif, dengan penggunaan auditor Big 4 memperlemah pengaruh tersebut, namun penggunaan auditor non-Big 4 tidak berpengaruh. Hasil lainnya menunjukkan bahwa abnormal audit fees secara signifikan negatif mempengaruhi probabilitas pemberian opini going concern bagi perusahaan yang mengalami masalah keuangan, dengan penggunaan auditor Big 4 memperlemah pengaruh tersebut, namun penggunaan auditor non-Big 4 tidak berpengaruh. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaruh dari abnormal audit fees pada KAP Big 4 dengan non-Big 4, terhadap kualitas audit.

---

This study aims to examine whether there is a difference in the effect of abnormal audit fees on audit quality, between Big 4 and non Big 4 audit firms, as measured by discretionary accrual and going concern opinion for companies experiencing financial problems. The sample is 109 non financial companies in Indonesia that report audit fees during 2013 2015, obtained using purposive sampling method.

The results show that abnormal audit fees significantly influence discretionary accruals negatively, with the use of big4 auditors undermine those influences. Other results indicate that abnormal audit fees have negative significant effect on the probability of going concern opinion for firms with financial difficulties, with the use of big4 auditors undermine those influences. Both results indicate that there is a difference in the effect of abnormal audit fees on audit quality between Big 4 and non Big 4 audit firms. "