Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peranan yang besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi UKM yang terhadap PDB nasional sebesar 56,6% dan jumlah UKM yang sangat besar mencapai 99,9% dari seluruh unit usaha yang ada. Selain itu UKM juga memiliki daya tahan yang luar biasa sewaktu terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang melanda negara kita. Selain peranan yang sangat strategis bagi perekonomian nasional ini, sektor UKM juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak lapangan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit UKM terhadap omzet UKM di kota Medan. Adapun variabel penelitian adalah kredit UKM di kota Medan sebagai variable bebas dan omzet UKM di kota Medan sebagai variabel terikat. Populasi penelitian adalah usaha kecil dan menengah (UKM) di kota medan. Sampel yang diambil sebanyak 100 UKM di Kota Medan. Teknik penarikan sampel dengan cluster sampling. Jenis datanya adalah data primer dan dan metode pengumpulan dengan kuisioner. Teknik analisis data dengan metode ordinary last square (OLS) yang dibantu dengan software SPSS 18.

Abstrak :
ABSTRAK
Menggunakan bunching estimation dan data SPT dari DJP, diketahui pada periode 2011-2013 ada perilaku bunching, yaitu perilaku menahan omzet, yang signifikan di area sekitar batasan PKP Rp. 600 juta. Akan tetapi pada periode 2014-2016 tidak ada bunching pada area yang sama. Respons bunching menunjukkan batasan PKP justru menjadi penghalang pertumbuhan usaha. Menggunakan analisis level perusahaan, wajib pajak dengan status hukum Persekutuan & Firma dan sektor usaha Transportasi dan Pergudangan memiliki probabilitas tertinggi untuk melakukan bunching. Probabilitas melakukan bunching dengan cara underreporting omzet tertinggi ada pada karakteristik wajib pajak dengan status hukum Yayasan dan sektor usaha perdagangan. Pada area sekitar Rp. 4,8 Miliar tidak ada bunching terhadap batasan PKP, justru yang ada fenomena negative bunching, yaitu wajib pajak memilih untuk memiliki omzet diatas batasan. Hal ini dikarenakan ada kebijakan lain yang berpengaruh pada area yang sama yaitu kebijakan tarif pajak flat 1% dari omzet.

---

ABSTRACT
Using bunching estimation and data from tax return in Directorate General of Taxes, it is known there is significant bunching behavior, holding it's sales, in the area around threshold Rp. 600 million, but in the period 2014-2016 there is no bunching in the same area. The bunching response shows that the VAT threshold is actually a barrier to business growth. Using company-level analysis, taxpayers with legal status "Persekutuan & Firma" and in Transportation and Warehousing sector have the highest probability of bunching. The highest probability of doing bunching by underreporting is on the characteristics of the taxpayer with the legal status "yayasan" and in trade sector. In the area around Rp. 4.8 Billion there is no bunching at VAT threshold, at this point there is negative bunching phenomenon, the taxpayer chooses to have sales above the limit. This is because there are other policies that affect the same area that is tax rate policy flat 1% of sales rather than profit.

Abstrak :
Kecamatan Cakung merupakan pusat industri garmen berskala rumah tangga, kecil dan menengah sebagai hasil relokasi yang bertujuan agar tata ruang DKI Jakarta dapat tertata dengan baik dan industri tidak lagi berada ditengah-tengah permukiman. Dalam penelitian ini lokasi industri garmen yang ideal dilihat dari besar atau kecilnya biaya pengelolaan yang dikeluarkan oleh industri garmen tersebut sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Malvin Greenhut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa di Kecamatan Cakung lokasi industri garmen ideal diluar kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) tersebar pada seluruh kelurahan di Kecamatan Cakung. Di ketahui juga bahwa apabila suatu industri garmen mempunyai omzet yang tinggi maka biaya pengelolaan yang dikeluarkan oleh industri garmen tersebut akan tinggi pula. Dapat kita ketahui juga bahwa lokasi industri garmen pada Kecamatan Cakung banyak yang tidak sesuai dengan peruntukan tanah dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kecamatan Cakung.

---

Cakung sub-district is the center of the household-scale garment industry, small and medium enterprises as a result of the relocation which aims to Jakarta layout can be well ordered and the industry is no longer at the center of the settlement. In this study an ideal location garment industry viewed from big or small the management costs incurred by the garment industry in accordance with the theory expressed by Malvin Greenhut. This research uses descriptive analytical method. From this research it is known that in the District Cakung ideal location outside of the garment industry of Small Settlements (PIK) scattered throughout the villages in the district in Cakung. In the know also that if a garment industry has a high turnover of the management costs incurred by the garment industry will be high as well. We know also that the location of the garment industry in the District of Cakung many are not in accordance with the allotment of land in a detailed spatial plan of the District Cakung.

Abstrak :
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penting bagi perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), investasi dan penyerapan tenaga kerja. Namun semenjak pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia mendapat dampak negatif terutama UMKM dimana terjadi penurunan pendapatan dan banyak UMKM yang tutup. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan mendorong kembali bergeraknya sektor UMKM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dalam bentuk relaksasi perizinan usaha mikro kecil untuk memberikan semangat dan motivasi baru kepada para pelaku usaha untuk memulai usaha dan tetap menjalankan usahanya sehingga tetap bisa menghasilkan dan meningkatkan pendapatan usaha. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh kebijakan relaksasi perizinan terhadap pendapatan/omzet usaha mikro kecil dengan mempertimbangkan faktor lain yaitu modal, tenaga kerja, luas usaha, sektor usaha, kepemilikan lokasi dan sarana usaha. Penelitian ini secara kuantitatif menggunakan data panel berjumlah 3.379 observasi yang bersumber dari data permohonan relaksasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan metode regresi Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian ini berdasarkan analisis hasil regresi dan analisis bivariat didapat bahwa perizinan usaha melalui program relaksasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan/omzet usaha. Usaha yang sudah mendapat izin dari program relaksasi maka pengaruhnya terhadap omzet pelaku usaha lebih tinggi sejumlah 5,27% dibanding yang belum mendapat izin. Modal, tenaga kerja dan sektor usaha secara bersama-sama memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan omzet usaha. ......Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are important to the Indonesian economy because they contribute to gross domestic product (GDP), investment, and employment. However, since the Covid-19 pandemic, the Indonesian economy has suffered a negative impact, especially on MSMEs, where there has been a decrease in income and many businesses have stopped operating. To accelerate economic recovery by encouraging the MSME, Jakarta Provincial Government made a policy of facilitating business permits in the form of relaxation to provide motivation to start and continue to run their businesses to increase income. The purpose of this study was to investigate the effect of permit relaxation policies on the income of micro small businesses by considering other factors such as capital, labor, business area, business sector, location ownership, and business facilities. This research quantitatively uses panel data with a total of 3,379 observations sourced from data on the relaxation of micro and small business permits from 2020 to 2022 using the Fixed Effect Model (FEM) regression method. The results of the study, based on the analysis of regression results and bivariate analysis, found that business permits through the relaxation program have a significant positive effect on increasing business income. Businesses that have received permits from the relaxation program have a higher income of 5.27% compared to those that have not received a permit. Capital, labor, and the business sector together have a significant positive effect on increasing business income.