Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak jaman kerajaan sampai sekarang, pengelolaan hutan bersifat sentralistik. Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuka babak baru pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam kebijakan yang baru, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pula untuk mengatur sumberdaya alam kehutanan yang ada di wilayahnya. Hal tersebut memberi ruang pemecahan masalah yang timbul dalam pengelolaan hutan selama bertahun-tahun. Pengelolaan hutan yang transparan dengan melibatkan masyarakat, pengusaha dan pemerintah baik Pusat maupun Daerah diharapkan mampu memecahkan permasalahan seperti konflik lahan, penjarahan hutan, kemiskinan masyarakat, sistem bagi hasil yang adil (proportional sharing), pengelolaan hutan yang transparan, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan hutan di Pulau Jawa cenderung bersifat oligopolistik yang dijalankan oleh Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pola pengelolaan ini merupakan warisan kolonial yang diterus-ulang oleh pemerintah sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Dalam mengelola hutan, Perum Perhutani seringkali mengesampingkan aspek sosial masyarakat, peran permerintah daerah pun dipinggirkan dengan dalih payung hukum mereka dari Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan dua (2) metode yaitu : metode kuantitatif dengan melakukan penghitungan data berdasarkan peraturan perundangan yang ada; dan metode kualitatif yang melakukan kajian evaluasi dari aspek hukum, kelembagaan, dan kesesuaian dengan teori ekonomi yang terkait. Hasil kajian evaluasi ini menunjukkan bahwa 1). Pengelolaan hutan yang dilakukan Perum Perhutani di Jawa Timur kurang transparan; 2). Dengan menetapkan harga kayu di bawah harga pasar kayu rakyat, Perum Perhutani gagal menjalankan perannya sebagai perusahaan dominan dalam menentukan harga (price leader) dalam pasar oligopolistik. Hal ini menyebabkan potensi kerugian penerimaan negara (Potential Government Revenue Loss) sebesar Rp.13,948 Milyar pada tahun 2008; 3). Kebijakan tarif dan harga patokan yang tidak diperbaru-ulang menambah kerugian negara yang cukup besar. Sebagai perbandingan pada tahun 2008 kerugian negara mencapai Rp.145,120 Milyar. Untuk kajian kelembagaan, terdapat hubungan trilateral antara Pemerintah Pusat-Daerah dan Perusahaan. Aturan yang ada belum mengakomodasi permasalahan kewenangan dalam era baru pengelolaan hutan. ......Since the kingdom empire until today, management of forest resource has been centralized. The implementation of regional autonomy and the decentralization of fiscal has opened a new era in forest resource management in Indonesia. According to the new policy, Provincial Government also has the authority to manage forest resources which are under their administrative region. This gives the opportunity the resolve problems which arise from forest resource management for the past years. It is hoped that through transparent forest management practices, involving business owners and both Central and Provincial Government, problems such as land area conflict, illegal logging, poverty, fair proportional sharing of income, transparent management practice and other problems can be resolved. As we know, forest management in Java Island tends to be oligopolistic managed by Perum Perhutani as a stated owned enterprise. This type of management has been practiced since the colonial era which was then adopted by the government since independence until today. In its forest management practice Perum Perhutani often set aside social community aspects, the role of provincial governments has also been set aside in accordance their policy issued by central government. This research uses two (2) methods: quantitative method through data calculations based on existing laws and regulations; and qualitative method through evaluation and review of legal and institutional aspects in accordance to related economic theories. The research result shows that 1). Forest management implemented by Perum Perhutani in East Java isn't adequately transparent; 2) Using hardwood price which are under the market price of public hardwood prices, Perum Perhutani fails in implementing its role as the dominant enterprise in hardwood price standards (price leader) in the oligopolistic market. This has caused a Potential Government Revenue Loss as big as Rp.13,948 Billion in the year 2008; 3). Tariff policy and standard prices which aren?t frequently update furthermore adds to revenue loss. In comparison in 2008 government revenue loss was Rp.145,120 Billion. In the institutional review, a trilateral relationship exists between the Central Government, Provincial Government and the state enterprise. Existing regulations doesn?t accommodate authority issues in the new era of forest resource management.

Abstrak :
Diskusi mengenai pasar oligopoli pada umumnya selalu bermuara pada pembahasan mengenai bentuk prilaku persaingan usaha (mode of competition) dan prilaku kolusi (collusive behavior) perusahaan-perusahaan yang yang ada didalamnya. Mengikuti arus besar tersebut, tesis ini mencoba untuk mengestimasi bentuk prilaku persaingan usaha dan prilaku kolusi perusahaan-perusahaan pembibitan ayam pedaging di Indonesia. Ketersediaan data dan posisi strategis dari output (Day Old Chicks/bibit ayam) yang dihasilkan oleh perusahaan pembibitan ayam pedaging bagi kelangsungan usaha peternak ayam pedaging menjadi dua alasan utama dipilihnya industri ini. Bentuk pasar yang oligopolistis sebagaimana yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat penguasaan pasar oleh empat perusahaan pembibit utama dan adanya perbedaan skala usaha yang cukup tajam antara perusahaan pembibit besar dengan perusahaan pembibit kecil menjadi alasan lain dipilihnya industri pembibitan ayam pedaging Indonesia sebagai studi kasus penelitian ini. Pendekatan conjectural variation yang digunakan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan pembibitan ayam pedaging di Indonesia dalam menentukan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungannya selalu memperhilungkan tingkat produksi output perusahaan pembibit lainnya. Dengan kata lain prilaku persaingan usaha di industri ini cenderung mengikuti model persaingan ala Cournot. Perusahaan-perusahaan pembibit pun cenderung lidak saling melakukan koordinasi (independen) dalam proses penentuan output yang memaksimalkan keuntungannya. Tidak ditemukannya kolusi yang permanen dalam jangka panjang di industri ini berimplikasi pada perlu adanya perubahan fokus pengawasan industry regulator dari isu kolusi ke isu kemungkinan dilakukannya predatory pricing oleh perusahaan-perusahaan pembibit berskala besar terhadap perusahaan-perusahaan pembibit berskala kecil. Isu predatory pricing menjadi penting karena akan sangat sulit untuk dideteksi jika hal ini dilakukan pada saat pasar mengalami kelebihan produksi dimana pada kondisi ini price cut mendapatkan legitimasi bisnisnya.

Abstrak :
Industri telekomunikasi seluler maju begitu pesatnya seiring dengan perkembangan teknologi dan liberalisasi sektor telekomunikasi. Liberalisasi tersebut membuka iklim kompetisi pada sektor telekomuikasi. Namun kompetisi tersebut perlu diatur agar tidak ada persaingan tidak sehat. Majunya industri seluler menjadikan industri ini begitu menjanjikan bagi investasi, begitu juga dengan investasi asing. Sehingga perusahaan seluler asing berlomba-lomba menguasai saham Telkomsel dan Indosat. Penelitian ini akan membahas dengan metode preskriptif tentang penguasaan asing dalam hal ini Temasek pada Telkomsel dan Indosat dengan memiliki saham keduanya. Pasalnya pangsa pasar Indosat dan Telkomsel pada industri telekomunikasi adalah sebesar 83 persen. Pangsa pasar tersebut jika dikaitkan dengan presentase kepemilikan saham Temasek pada Indosat (41, 94 persen) dan Telkomsel sebesar (35 persen) membuat kedudukan posisi dominan. Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan posisi dominan Temasek pada dua perusahaan tersebut yaitu Telkomsel dan Indosat memang tidak dilarang namun penyalahgunaan posisi dominan pada dua perusahaan tersebut dilarang oleh undang-undang. Indikasi penyalahgunaan posisi dominan Temasek pada kasus ini adalah berupa penetapan tarif. Tarif telekomunikasi seluler pada dua perusahaan tersebut cenderung mahal bila dibandingkan dengan operator lain di Indonesia dan di luar negeri. Sehingga diperlukan perbaikan regulasi yang ada disertai dengan penegakan hukum persaingan secara kelembagaan.

Abstrak :
Industri listrik pada setiap negara di dunia ini memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda-beda. Karakteristik dan ciri khas tersebut disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan segmentasi pasar yang akan diraih oleh produsen listrik tersebut. Berbeda dengan industri-industri lain, industri listrik lebih cenderung memiliki struktur pasar yang hampir selalu sama di setiap negara. Struktur pasar tersebut bisa digolongkan pada dua jenis pasar yaitu pasar monopoli dan pasar oligopoli. Industri listrik yang bersifat monopoli biasanya diterapkan pada negara yang perekonomiannya masih dalam tahap berkembang seperti India dan Indonesia. Dimana pada kedua negara tersebut campur tangan Pemerintah masih terlalu kuat untuk mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan industri listrik yang menggunakan pasar oligopoli biasanya digunakan oleh negara-negara maju yang menggunakan sistem ekonomi pasar. Masing-masing kedua karakteristik industri pasar tersebut menurut penulis memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini akan disesuaikan dengan seberapa efektif dan efisien dalam pemberlakuannya di pasar.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan perdagangan gula di Indonesia baik dalam perdagagan gula kristal rafinasi maupun gula kristal putih, dugaan adanya praktik anti persaingan ditenggarai dengan selalu tidak simetrisnya neraca gula di Indonesia, disertai harga gula di Indonesia yang cenderung tidak pernah turun. Struktur pasar gula di Indonesia yang cenderung oligopolis dan dikuasainya stok gula oleh di Indonesia diduga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menciptakan kolusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah terdapat dugaan praktik anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan apakah kebijakan perdagangan gula di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan praktik anti persaingan berupa kartel yang melanggar Pasal 11 dan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Kebijakan perdagangan gula di Indonesia belum efektif dan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha. ......This thesis analysis the alleged of anti-competition practices in sugar (white sugar plantation and refined sugar) trading in Indonesia. These allegations arose after not always asymmetrical balance of sugar in Indonesia and price of sugar is most expensive. The structure of the sugar market in Indonesia which tends to oligopoly and overpowered by the sugar stocks in Indonesia allegedly provides the opportunity for businesses to create collusion resulting unfair competition. The issues of this thesis is to discuss whether there is allegation of unfair competition practices as regulated in law number 5 year 1999 and whether sugar trade policy in Indonesia were in accordance with competition law. this thesis is the juridical-normative research using primary and secondary data. The results of this thesis shows that there is competition in the form of an alleged practice of anti-competitive cartels in violation of article 11 and oligopoly that is set out in article 4 of law number 5 year 1999, and sugar trade policy in Indonesia have not been effective and can provide an opportunity to inflict unfair business competition.

Abstrak :
Perkebunan merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis baik dalam aspek ekonomis, ekologis, maupun sosial budaya. Salah satu komoditas perkebunan terbesar di Indonesia adalah komoditas sawit. Saat ini, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kegiatan ekspor yang mencapai sekitar 2,88 juta ton pada September 2021, dengan total lahan perkebunan sawit pada tahun 2021 mencapai kurang lebih 14.663.600 ha (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus hektare). Jumlah lahan perkebunan sawit tersebut terbagi kepemilikannya berdasarkan jenis pelaku usaha, yang mana sebagian besar dikuasai oleh sejumlah Perkebunan Besar Swasta. Telah ditetapkan ketentuan batasan kepemilikan lahan yang merupakan batasan dalam Izin Usaha Perkebunan, yakni bagi komoditas sawit maksimal kepemilikan oleh satu atau satu kelompok pelaku usaha adalah 100.000 ha (seratus ribu hektare). Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang mana enggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, khususnya praktik oligopoli dalam industri perkebunan sawit melalui kepemilikan lahan perkebunan sawit yang melebihi batasan yang telah ditentukan berdasarkan regulasi, yaitu ketentuan batasan maksimal kepemilikan lahan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis terkait dampak kepemilikan lahan yang melebihi batas oleh sejumlah pelaku usaha dilihat dari segi persaingan usaha. ......Plantation is a leading commodity which has a strategic role in economic, ecological and socio-cultural aspects. One of the largest plantation commodities in Indonesia is palm oil. Currently, Indonesia is the largest palm oil producer in the world with export activities reaching around 2.88 million tons in September 2021, with a total area of oil palm plantations in 2021 reaching approximately 14,663,600 ha (fourteen million six hundred sixty three thousand six hundred hectares). The ownership of the oil palm plantation land mentioned is divided into three types of business actor, most of which are owned by a few of Large Private Plantations Company. The limit of land ownership which is also the requirements to acquire Plantation Business Permit has been stipulated in the Indonesian law, which stated for the palm oil commodities the maximum land owned by one or a group of business actors is 100,000 ha (one hundred thousand hectares). This research was conducted with a juridical-normative method which uses laws and regulations as the basis of the research. This research aims to analyze the existence of monopolistic practices and/or unfair business competition, especially oligopoly practices in the oil palm plantation industry through land ownership of oil palm plantations which exceeds the maximum limit on land ownership based on Plantation Business Permit. In addition, this study also analyzes the impact of land ownership which exceeds the maximum limit of Plantation Business Permit by a few of business actors in terms of business competition.

Abstrak :
Industri perunggasan di Indonesia saat ini mengalami kondisi persaingan dengan struktur pasar yang berbeda-beda dalam beberapa subsektornya, seperti struktur pasar oligopoli dan pasar persaingan sempurna. Aktivitas pelaku usaha dengan beberapa subsektor industri perunggasan dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi industri perunggasan, bagaimana pasar oligopoli dalam industri perunggasan dapat terjadi, dan bagaimana potensi persaingan usaha tidak sehat berupa kartel dapat terjadi dengan kondisi yang saat ini dialami dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yuridis-normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Setelah melakukan analisis fakta dan regulasi, kondisi yang dialami pelaku usaha dengan struktur oligopoli merupakan bentuk persaingan ekonomi yang secara alami terbentuk yang disebabkan dengan terdapatnya beberapa pelaku usaha besar maupun pelaku usaha yang terintegrasi yang lebih dominan pada suatu pasar sehingga dapat berpotensi menyingkirkan pelaku usaha kecil atau mandiri ataupun peternak, bahkan berpotensi untuk terjadinya praktik kartel. Dari potensi yang timbul untuk mewujudkan praktik kartel, praktik kartel cukup sulit diidentifikasi dan dibuktikan karena keterbatasan alat bukti mengingat beberapa kartel yang terjadi dilakukan secara diam-diam dan terdapat perbedaan pandangan mengenai direct evidence dan indirect evidence sebagai hal yang dapat dipertimbangkan. ......The Indonesian poultry industry is currently experiencing competitive conditions with different market structures in several sub-sectors, such as oligopoly market structures and perfect competition markets. The activities of business actors with several sub-sectors of the poultry industry can lead to unfair business competition. This study aims to analyze the condition of the poultry industry, how the oligopoly market in the poultry industry can occur, and how the potential for unfair business competition in the form of cartels occurs with the current conditions that can be experienced from the point of view of antitrust law. This research is a research with juridical-normative method obtained through literature study. After analyzing the facts and regulations, the conditions experienced by business actors with an oligopoly structure are a form of economic competition that naturally forms due to the presence of several large business actors and business actors who are integrated into a market so that it can become an opportunity for independent small business actors or breeders, even possible for cartel practices to occur. From the potential that arises to realize cartel practices, cartel practices are quite difficult to identify and prove due to limited evidence considering that some cartels are carried out secretly and there are different views on direct evidence and indirect evidence as things that can be considered.

Abstrak :
Rokok merupakan salah satu produk yang diatur sebagai barang kena cukai dimana tarif cukai bagi rokok ditentukan untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tarif cukai rokok diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (“PMK No. 192/PMK.010/2021). Dalam peraturan ini, pemerintah menerapkan kebijakan kenaikan dan penyederhanaan tarif cukai untuk masing-masing golongan sigaret dimana hal tersebut berpotensi untuk memengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan di dalam pasar rokok bahkan dapat memengaruhi struktur pasar rokok itu sendiri. Maka dari itu, skripsi ini akan meninjau lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan tersebut dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaruh PMK No. 192/PMK.010/2021 terhadap pasar rokok di Indonesia dan bagaimana potensi persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar rokok di Indonesia akibat PMK No. 192/PMK.010/2021. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang mana berfokus kepada penggunaan norma hukum atau sumber tertulis lainnya sebagai data. Penelitian ini menunjukkan bahwa  kebijakan kenaikan dan penyederhanaan tarif cukai rokok di dalam PMK No. 192/PMK.010/2021 mengakibatkan kenaikan harga rokok yang beredar di pasar serta memengaruhi penurunan daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan produksi dari rokok semakin menurun sehingga pelaku usaha kesulitan untuk memperoleh pendapatan dari penjualan. Maka dari itu, pelaku usaha berpotensi untuk melakukan strategi-strategi dengan perjanjian di antaranya untuk menguasai pasar, terkhususnya dari proses produksi dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya. ...... Cigarette is one of the products that is regulated as excise goods in which the excise rates for cigarette would be regulated gradually every calender year. In 2022, the excise rates of cigarette is regulated in Analysis on the Potential of Anti-Competition Caused by Ministry of Finance of Republic of Indonesia Number 192/PMK.010/2021 regarding Excise Rates for Tobacco Products in the form of Cigarette, Cigar, Rolling Tobacco or Klobot, and Cut Tobacco (MFR No. 192/PMK.010/2021). In the regulation above, the government applied the increase and simplification of excise rates for every layer of cigarettes in which has the potential to affect the business done by a company in tobacco industry, even the market structure itself. Therefore, this thesis pay a closer look to the implementation of the regulation with 2 (two) main issues, specifically on how the MFR No. 192/PMK.010/2021 can affect the tobacco industry in Indonesia and how it can cause the potential of anti-competition in tobacco industry. This research used the method of juridicial-normative, which is focused on the written regulation and other written sources as the data. This research shows that the increase and simplification clause for excise rates of cigarettes regulated in MFR No. 192/PMK.010/2021 directly cause the increase of cigarette market prices and the decrease of purchasing power of the society in general. This specific issue can cause the decrease of income by a company in tobacco industry, specifically from the sales of the cigarettes itself. Therefore, there would be a potential of new strategies taken by the companies in tobacco industry to work together in terms of agreement, with the purpose of dominate the market, specifically in the production process and would cause the loss of income to the other company.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai keberadaan asosiasi perusahaan dalam pasar oligopoli dilihat dari dampaknya terhadap persaingan usaha yang sehat. Dampak terhadap persaingan usaha yang sehat ini baik dampak asosiasi perusahaan secara umum dan akan dikhususkan pada dampak keberadaan asosiasi perusahaan dalam hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian akan memaparkan mengenai dampak positif dan negatif asosiasi perusahaan dalam pasar oligopoli terhadap persaingan usaha yang sehat secara umum dan juga dampaknya bagi keberlangsungan persaingan usaha yang sehat di Indonesia dengan adanya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ......This thesis discusses about the existence of the trade association in an oligopoly market views of the impact on fair competition. The Impact on fair competition in general impact of trade association and will be specified to the impact of the existence of trade association in competition law in Indonesia. This research is a normative juridical studies with descriptive designs. Research results will be presented the positive and negative effects of the trade association in an oligopoly market related on fair competition in general and also the implications for the sustainability of fair competition in Indonesia with the existence of The Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.