Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The backdrop to this research is the existence of dissatisfaction that has become pervasive among many local governments, producers of oil and gas in Indonesia, towards unjust oil and gas Revenue Sharing Fund (DBH) between central and local governments. To that end, the main objective of this research is to formulate a Revenue Sharing Fund of oil and gas production that is just for all parties by using a Rights-Based Approach (RBA). To provide the basis for the formula, the study uses qualitative method and the data collection techniques are in-depth interviews, FGD, and document analysis (desk study). The findings recommend two scenarios. The first scenario posits indigenous communities under two possibilities, i.e. either conferring share ownership in oil and gas business or the right to lease land in areas where oil and gas production occurs. The second scenario is to calculate oil and gas revenue sharing fund on the basis of governmental tier in a just and proportional manner, starting from the provincial, district, sub-district, village, and kampong levels, particularly for native and indigenous communities who are producers and non-producers of oil and gas. Studi ini dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan banyak pemerintah daerah di Indonesia yang menjadi penghasil minyak dan gas (migas) terhadap pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang tidak adil antara pusat dan daerah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utama dari kajian ini adalah untuk merumuskan formula DBH Migas yang adil bagi semua pihak dengan menggunakan Pendekatan Berbasis Hak. Untuk merumuskan formula tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam, FGD dan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menghasilkan dua scenario sebagai rekomendasi. Skenario pertama menempatkan penduduk asli atau masyarakat adat di bawah dua kemungkinan yakni ikut menjadi pemilik saham bisnis migas atau hanya menyewakan tanah yang di dalamnya mengandung migas. Skenario kedua adalah menghitung perolehan DBH sesuai level pemerintahan secara proporsional mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, distrik, kampung dan masyarakat adat baik yang menjadi penghasil maupun bukan penghasil migas."

"Kontribusi industri migas dalam kesejahteraan masyrakat masih bersifat pro dan kontra. Pada aspek ekonomi, industri migas di Indonesia masih memberikan kontribusi sebagai penyumbang penerimaan negara. Selanjutnya, sebagai bagian dari implementasi desentralisasi fiskal, penerimaan negara dari migas di distribusi melalui dana bagi hasil (DBH) ke daerah. Tambahan dana transfer bagi hasil (DBH) migas ke daerah diharapkan dapat meningkatkan output pembangunan di daerah, berupa kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi IPM antar daerah mengalami peningkatan dengan disparitas yang semakin kecil. Penelitian ini mengkaji dampak DBH migas terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menggunakan unit analisis pada kabupaten/kota penerima DBH migas selama periode 2016-2023.  Dengan mempertimbangkan variabel kontrol seperti PDRB per kapita,  tingkat kemiskinan, dan belanja daerah pada infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Dari hasil analisis regresi pada kabupaten/kota penghasil migas menunjukkan bahwa DBH migas secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap IPM. Sementara, hasil analisis regresi DBH migas secara simultan bersama variabel kontrol meskipun memperlihatkan pengaruh positif, menunjukkan tidak signifikan secara statistik.    Namun  demikian,  pengaruh DBH migas terhadap IPM menunjukkan hasil positif dan signifikan secara statistik pada sebaran kabupaten/kota penghasil migas yang menerima dana DBH migas cukup besar (pengamatan dengan memotong sebaran data pada persentil 25%). Hasil analisis regresi pada kabupaten/kota bukan penghasil migas menunjukkan bahwa transfer DBH migas baik secara parsial maupun secara simultan bersama variabel kontrol berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Indeks IPM.  Sedangkan hasil regresi pada tingkat provinsi, variabel DBH Migas tidak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap IPM baik secara parsial maupun bersama variabel kontrol. Penelitian ini mendukung kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan DBH migas, terutama di kabupaten/kota penghasil migas untuk memacu pembangunan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui diversifikasi ekonomi di sektor non-migas untuk mengurangi ketergantungan terhadap migas. Berbagai upaya dalam mendorong peningkatan PDRB per kapita, belanja daerah untuk sektor yang mendukung pencapaian IPM, dan mengurangi kemiskinan juga diperlukan mengingat dalam penelitian ini variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap pencapaian IPM.

---

The contribution of the oil and gas sector to societal welfare remains a contentious issue. Economically, this sector continues to be a significant contributor to national revenue. Fiscal decentralization distributes state revenues from the oil and gas sectors to regions through revenue-sharing funds (Dana Bagi Hasil, DBH migas).  These additional DBH migas transfers are intended to boost regional development outcomes, as reflected in improvement in the Human Development Index (HDI).

This study examines the impact of DBH from oil and gas revenue-sharing funds on societal welfare, as measured through the HDI, focusing on recipient regencies/municipalities during 2016-2023 period. The analysis considers control variables such as per capita Gross Regional Domestic Product (GRDP), poverty rates, and regional expenditure allocations for health, education, and public services infrastructures. The result of a partial analysis indicates that DBH Migas transfer significantly positively affects the HDI at oil and gas producing municipalities. However, when analysed simultaneously with control variables, this impact, though positive, does not achieve statistical significance. Nonetheless, in municipalities that receive substantial DBH Migas funds—specifically those within the 25th percentile—the influence of DBH Migas on HDI remains both positive and statistically significant. Conversely, in municipalities not engaged in oil and gas production, both partial and simultaneous analysis of DBH Migas transfers, along with control variables, significantly enhances the HDI. At the provincial level, however, the DBH Migas variable does not demonstrate a significant positive effect on HDI, either partially or in conjunction with control variables. This study underscores the importance of policies aiming at optimizing the use of DBH Migas funds in oil and gas-producing regions, to drive development focused on human capital enhancement through economic diversification in non-oil and gas sectors. This approach aims to decrease reliance on the oil and gas industry. Since the study found that these factors have a big effect on HDI outcomes, it is also important to work to raise the GRDP, boost regional spending in areas that help HDI achievement, and reduce poverty.  "