Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The administrative medical assistant -- Medical ethics, law, and compliance -- Office communications -- Managing health information -- Office management -- Insurance and coding -- Billing, reimbursement, and collection -- Practice finances -- Preparing for employment in the medical office.

Abstrak :
Perkembangan teknologi membuat perubahan aktifitas pekerja kantor beralih menggunakan Visual Display Unit (VDU) dan berpotensi Muscoloskeletal Disorders (MSDs). MSDs dapat menimbulkan penurunan produktifitas dan kerugian ekonomi. Aktifitas pekerja di PT. X menggunakan VDU selama 8 jam setiap hari. Tidak banyak penelitian yang dilakukan PT X terkait dengan MSDs di perkantoran selama ini. Oleh karena itu tujuan dari tesis ini adalah mengkaji faktor-faktor risiko yang menyebabkan keluhan gejala MSDs antara lain faktor individu, lingkungan, peralatan, organisasi kerja dan psikososial pada pekerja perkantoran. Metode penelitian ini adalah cross-sectional dengan metode proportionale stratifiled random sampling pada 95 orang. Hasil penelitian ini adalah sebagian besar responden mempunyai keluhan MSDs sebanyak 83,16% dengan rincian keluhan kronis sebanyak 70,52%, keluhan akut sebanyak 1,37%, keluhan keduanya sebanyak 6,71%. Sedangkan 16.84% responden yang tidak mempunyai keluhan MSDs. Faktor yang berhubungan dengan keluhan MSDs adalah BMI (p<0.05), masa kerja (p<0.05), persepsi job stress (p<0.01) dan postur kerja (p<0.05). Postur kerja berhubungan dengan panjang alas duduk (p<0.01) dan tinggi kursi (p<0.05) persepsi job stress berhubungan dengan rincian tugas (p<0.05), durasi kerja (p<0.05), durasi istirahat (p<0.01), tuntutan kerja (p<0.05), dan job control (p<0.01). Faktor dominan dari risiko ergonomi terhadap keluhan keluhan gejala MSDs adalah durasi istirahat (p=0.002), postur tubuh (p=0.017), dan persepsi job stress (p=0.005). Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa durasi istirahat, postur tubuh dan job stress berhubungan dengan keluhan MSDs pekerja perkantoran. ......The developments of technology, the office worker change their activity by using Visual Display Unit (VDU) and it potentially causes Muscoloskeletal Disorders (MSDs). MSDs can decrease the productivity and cause economic losses. Employee activities at PT. X use VDU for 8 hours every day. So far, not much research which is related with MSDs in the office conducted by PT X. This thesis aimed to review the risk factors that asosiate with MSDs symptoms include individual, environment, equipment, work organization and psychosocial factor on office workers. The method of this research is cross-sectional with proportionale stratifiled random sampling method in 95 office workers. The result of this research is most of respondents have MSDs complaint as much as 83,16% with details chronic complaint is 70,52%, acute complaint is 1,37%, both complaint is 6,71%. While 16,84% of respondents did not have MSDs complaints. Related factors to MSDs complaints were BMI (p <0.05), length of service (p <0.05), job stress perception (p <0.01) and work posture (p <0.05). Work posture relates to seat length (p <0.05) and height of chair (p <0.01) job stress perception related to job description (p <0.05), duration of work (p <0.05), duration of rest (p <0.01), work demands (p <0.05), and job control (p <0.01). The dominant factors of ergonomic risk to complaints of symptoms of MSDs were duration of rest (p = 0.002), work posture (p = 0.017), and job stress perception (p = 0.005). The results are confirmed that the duration of rest, posture and job stress associated with MSDs complaints office workers.

Abstrak :
Co-working space atau kantor bersama merupakan kategori tempat kerja yang ditujukan untuk aktivitas pekerja profesional yang menyediakan fasilitas esensial untuk menunjang pekerjaan atau kegiatan berusaha. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah co-working space secara global tidak terkecuali Indonesia. Namun, hingga saat ini, peraturan di Indonesia masih belum sepenuhnya mengakomodir penggunaan co- working space. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan penyedia co-working space yang memiliki izin usaha yang berbeda-beda. Meskipun telah ada Surat Edaran DKI Jakarta dan PMK Tahun 2017 yang memberikan izin dan definisi terhadap penggunaan co-working space, akan tetapi mengenai peraturan lanjutan terkait perpajakan dan klasifikasi co-working space masih belum diatur lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana klasifikasi co-working space pada sistem perpajakan dan pengenaan pajak penghasilan atas co-working space. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan data diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan usaha co-working space belum diatur lebih lanjut pada Klasifikasi Lapangan Usaha dan penghasilan dari sewa menyewa co-working space dapat dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2). Adapun mengenai jasa alamat bisnis dan jasa manajemen atas co-working space dapat dikenakan PPh Pasal 23 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan. ......Co-working spaces, or shared offices, represent a category of workplaces designed for professional worker activities, providing essential facilities to support work or entrepreneurial endeavors. In 2020, there was an increase in the number of co-working spaces globally, including Indonesia. However, Indonesian regulations have not fully accommodated the use of co-working spaces. This has resulted in many co-working space providers having different types of business licenses. Although there are the Surat Edaran DKI Jakarta and the PMK 2017, which provide permits and definitions for the use of co-working space, further regulations related to taxation and classification of co- working spaces have not yet been elaborated. This study aims to identify how co- working spaces are classified in the tax system and the imposition of income tax on co- working spaces. The method used in this study is juridical-normative with data obtained through the study of legal regulations, literature, and interviews. The conclusion of this study is that business activities of co-working spaces are not yet further regulated in the Business Field Classification and the income from leasing co-working spaces can be subject to income tax under Article 4 paragraph (2). Furthermore, business address services and management services for co-working spaces can be subject to income tax under Article 23, based on the provisions of Law Number 36 concerning Income Tax.

Abstrak :
Modernisasi selalu membawa perubahan dalam masyarakat. Begitupun halnya yang terjadi di Jepang. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya membawa pengaruh yang besar ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ritual upacara kematian. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada bentuk maupun tata cara dari upacara kematian itu sendiri, tetapi juga tetjadi pergeseran makna dari upacara kematian. Seiring banyaknya barang-barang dan kebudayaan dari Barat yang diimpor oleh Jepang sejak modernisasi, tidak diragukan lagi pemikiran-pemikiran dari Barat seperti individualisme pun ikut masuk ke dalam kehidupan masyarakat Jepang. Namun sebenarnya yang disebut dengan individualisme Jepang oleh para sarjana dan peneliti adalah kaseiteki yaitu ciri khas individu. Dan kecenderungan orang Jepang untuk menunjukkan ciri khas individunya inilah yang pada akhimya melahirkan bentuk upacara kematian baru, yaitu upacara kematian yang mengikuti kepribadian orang yang meninggal atau disebut dengan istilah Jibunrashii Osoushiki.

---

Modernization always triggers changes in the society. In Japan, modernization not only has changed the economic, political, social and cultural aspects in the lives of the Japanese people, but it also has set off some changes in the funeral ceremonies and death rituals. The changes are not only in the way the ceremonies and rituals are conducted, but the meanings of the death rituals also shifted. In line with the excessive western products and cultures imported to Japan since the modernization era, westerners' way of thinking such as individualism has doubtlessly affected the Japanese way of life. However, what scholars and researchers named "Japanese Individualism" is actually "koseiteki" or individual characteristics. The tendency of the Japanese people to show their individual characteristics is what eventually started a new form of funeral ceremony: "Jibunrashii Osoushiki" - a funeral ceremony which follows the character or personality of the deceased.

Abstrak :
Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi seluruh penduduk. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam memelihara kesehatannya. Dalam rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 telah ditetapkan 10 program unggulan kesehatan dan salah satu diantaranya adalah program keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang No.23 pasal 23, program kesehatan kerja ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa mernbehayakan diri sendiri dan masyarakat di sekelilingnya. Departemen Kesehatan RI telah menyusun pedoman pelaksanaan kesehatan kerja bagi masyarakat kerja sektor informal, agar masyarakat pekerja sektor informal yang jumlahnya sudah mencapai 80% dari seluruh jumlah angkatan kerja dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang gambaran pelaksanaan program UKK sektor informal di Dinas Kesehatan dengan menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut seperti pengetahuan tentang program UKK, Komitmen Kepala Dinas Kesehatan terhadap program, Peran Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan dam pengembangan program, tenaga ahli, anggaran, Juklak dan Juknis, perencanaan, pembinaan, advokasi, disinfo UKK, pembentukan Pos-pos UKK, pelatihan, pencatatan dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Subdinas serta Kepala Seksi pengelola program UKK sektor informal rasing-masing Dinas Kesehatan berjumlah 3 orang kemudian dilakukan telaah dokumen. Pengolahan data dibuat dalam bentuk Matriks yang dibuat berdasarkan transkrip hasil wawancara mendalam, kemudian dilakukan analisis isi berdasarkan teori atau pedoman Upaya Kesehatan Kerja lalu dibandingkan antara kenyataan dengan harapan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program UKK sektor informal di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung selatan belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Masih rendahnya pengetahuan Kepala Dinas Kesehatan tentang UKK sektor informal, belum adanya komitmen Kepala Dinas Kesehatan terhadap program UKK, belum berjalannya peran Dinas Kesehatan, belum ada dukungan dari Pemerintah Daerah, tidak tersedianya anggaran, serta belum adanya sistem informasi Kesehatan Kerja merupakan faktor penyebab utama program UKK tidak terlaksana dengan baik. Komitmen yang kuat dari Kepala Dinas sangat dibutuhkan agar program UKK dapat terlaksana, untuk itu pula upaya advokasi kepada Pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan di bidang anggaran sangat perlu dilakukan sehingga dalam pelaksanaan dan pengembangan program UKK mendapat dukungan, dan untuk pemantapan dan pengembangan program UKK maka dari Departemen Kesehatan diharapkan mendesain format yang adekuat untuk Sistem informasi Kesehatan Kerja sehingga dapat dijadikan acuan bagi Dinas Kesehatan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program UKK.

---

Study of Informal Sector's Occupational Health Program in District Health Offices of Kota Bandar Lampung and South East Lam pung in 2002Health development aims to increase awareness, ability, and eagerness of living healthy by all population. The people is expected to be actively involved in keeping their health. In health development plan headed for "Healthy Indonesia 2010", it has been effected 10 main health programs. One of them is occupational safety and health program, as stipulated in the law No. 23 article 23. The program is implemented in order to reach the optimum work productivity, so the workers that may work healthily without endanger themselves and the people around them. Ministry of Health had arranged a manual of work health implementation to the people working in informal sector, where their numbers has reached 80 % from all the work forces, so the informal sector workers that may obtain health services according to their works. This research was conducted to get information about the implementation of informal sector's Work Health Unit (WHU) in the Health Office, and factors that may influence the program of implementation such as knowledge about WHU, Health Office head's commitment- toward the program. Health Office's role in program implementation and development, skilled personnel, budget, implementing and technical guides, planning, advocacy, WHU's disinformation, WHU's post construction, training, recording and reporting. This research applied qualitative approach by using in-depth interview to the Head of District Health Office, head's deputy, and coordinator of WHU informal sector, where each Office has three personnel, before conducting document studies. Data were analyzed using matrix form according to the result of in-depth interview. Content analysis was done based on theory or Work Health Effort manual, and then it was compared between the realty and expectation. The result of the research proved that Occupational's informal sector programs in the District Health Offices of Bandar Lampung and South Lampung did not worked as expected yet. The lack of the Office Heads' knowledge about the WHU's informal sector, static role of the Offices, no commitment of the Heads toward the WHU, not availability of Local Government's supports, budget, and information system of Work Health were the main causes of the not working of WHU program. Strong commitment from the Office Head is really necessary to make the WHU Program is successful. Advocacy to the local government as the policy maker in budgetting is very important, so the WHU that may receive enough supports in its implementation and development. Ministry of Health is expected to provide adequate format in the Information System of Work Health in making plan, implementation, and evaluation of WHU program.

Abstrak :
Economic condition of Universitas Terbuka (UT) regional offices (RO) influences quality of services provided to UT's students as provides information on the ROs. Analysis from economic condition of 36 ROs based on 2005 - 2006 student's body dan active study programs crossed with minimum of students number required for economic break even oint (BEP) in each ROs resulted in four types of economic condition of ROs, namely small RO with small potency, small RO with big potency, big RO override its potency, and big RO with big potency. From all 36 ROs, 12 ROs has reached BEP , 8 ROs have potency to reach BEP , and the rest 16 ROs is low below reaching the BEP level due to their small number of students and high target of BEP ...