Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap filsuf mencoba mencari totalitas kebenaran realitas. Realitas menjadi ?ada? bila dibahasakan. Bahasa membuat objek yang tadinya tidak dikenali, menjadi teridentifikasi dan termaknai. Namun, bahasa selalu berpolar, terbatas dan kontingen sehingga kebenaran objektif yang ingin dicapai pun tidak pernah tuntas terungkap, ia selalu lepas. Ketidakmungkinan menemukan realitas objektif juga disebabkan oleh adanya proses speech-acts di dalam komunikasi. Ketika seorang filsuf menyampaikan kebenaran realitas, ia tidak hanya sekedar mengemukakan apa yang ia temukan melalui ucapan konstantif, tetapi dibalik tuturannya, ada tindakan performative agar orang percaya terhadap apa yang ia temukan. Mereka membuat kebenaran subjektif seolah-olah objektif.

---

Every philosopher always in effort to find truth of reality. Reality could be ?valid? if it expressed. Language makes unidentified object have meaning. But language expressed in polarity, imitation, and contingency so the idealized objective truth always in pursuit. The impossibility of finding objective reality also caused by speech-acts process in communication. When a philosopher delivers a truth of reality, s/he not only giving what s/he found by constantive utterance but also implies performative act to influence people. They turn subjective truth into objective ones."

"Peter L. Berger bukanlah seorang fenomenolog. la adalah seorang ahli sosiologi, yang menggunakan fenomenologi hanya sebagai alat untuk mengembangkan dasar-dasar teorinya agar dapat menangani data empiris yang dihadapi sosiologi secara lebih menyeluruh dan memuaskan. Penyelidikannya bertolak dari dunia yang dialami, yang nampak begitu saja kepada kita (tanpa menuntut pembuktian lebih lanjut) sebagai dunia intersubyektif yang memanggil kita untuk bersikap dan bertindak. Dengan demikian dunia kehidupan sehari-hari muncul kepada kita sebagai dunia yang penuh makna, yang memberikan arah penglihatan tertentu untuk mengalaminya. Masyarakat dipahami sebagai suatu gejala dialektis, merupakan hasil kegiatan manusia yang kemudian bertindak balik membentuk penciptanya. Manusia menghasilkan masyarakat dan masyarakat menghasilkan manusia. Kedua pernyataan ini tidak saling bertentangan asalkan dipahami sebagai satu kesatuan dalam gerak dialektis masyarakat yang terdiri atas tiga momen : eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah pencurahan kegiatan yang terus-menerus dari manusia terhadap dunianya, baik yang berupa kegiatan fisik maupun mental. Obyektivasi adalah momen dimana hasil kegiatan manusia menyatakan dirinya sebagai realitas obyektif yang harus dihatapi oleh penciptanya sebagai sesuatu yang berada di luar dan bersifat memaksa. Internalisasi adalah penyerapan kembali realitas yang sama oleh manusia dalam kesadaran subyektif. Melalui bahasa pengalaman manusia, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, diobyektivasi, diingat dan dikumpulkan. Dari akumulasi seperti ini terbentuklah kumpulan pengetahuan yang disimpan secara sosial dan kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya serta dapat di-pelajari oleh setiap anggota masyarakat. Sebagian terbesar dari kumpulan pengetahuan yang disimpan secara sosial itu terdiri atas pengetahuan yang memberi petunjuk praktis bagaimana persoalan-persoalan rutin harus ditangani. Pembagian pekerjaan dalam masyarakat diikuti oleh perkembangan bermacam-macam pengetahuan khusus yang masing-masing bertalian dengan bidang-bidang pekerjaan tertentu. Melalui proses sosialisasi berbagai macam pengetahuan khusus ini diwariskan kepada generasi berikutnya dan dengan demikian diinternalisasi menjadi realitas subyektif pada diri orang-orang. Realitas ini mempunyai kekuatan untuk membentuk orang-orang, dalam arti dapat menghasilkan tipe-tipe manusia yang khusus : tukang obat, insinyur, anggota parlemen dan sebagainya. Berada dalam nasyarakat sama artinya dengan mengambil bagian dalam proses dialektisnya. Setiap anggota masyarakat secara simultan akan mengeksternalisasikan keberadaannya dalam dunia sosial dan sekaligus menginternalisasikan dunia sosial itu dalam kesadarannya. Kepribadian terbentuk dari hubungan dialektis ini dan oleh karenanya selalu bercorak sosial. Hubungan-hubungan tertentu dalam suatu struktur sosial akan membentuk identitas-identitas dan kemudian identitas-identitas itu menjalankan pengaruh balik untuk meme1ihara dan mengubah masyarakat."

"Pengelolaan gas bumi merupakan isu yang penting terkait permintaan dan harga bagi kepentingan negara maupun konsumen. Penelitian ini bertujuan melakukan optimisasi terhadap fungsi social welfare mewakili kepentingan konsumen dan fungsi netback produsen mewakili kepentingan negara. Obyek penelitian ini adalah pasar gas bumi Jawa Bagian Barat dengan permintaan terbesar di Indonesia dan infrastruktur terintegrasi. Optimisasi multi obyektif digunakan untuk memperoleh titik optimum kedua fungsi. Formula harga wholesale gas bumi pada titik optimum disusun sebagai fungsi linier terhadap harga minyak bumi dengan slope α dan konstanta k. Nilai α diperoleh dengan rentang 0,1079 - 0,1589 dengan k pada rentang 3,7 - 5,38.

---

Natural gas utilization is an important issue related to the demand and prices for the benefit of country and consumers. This study aims to optimize social welfare represents the interests of consumer and producer netback representing the interests of country. The scope of this research is the natural gas market in Western Java area having the biggest demand and integrated infrastructure. Multi-objective optimization is used to obtain the optimum value of both functions. Wholesale price formula of natural gas at the optimum value is structured as a linear function of the price of crude oil with slope α and constant k. The values of α obtained in the range of 0.1079 to 0.1589 with k in the range of 3.7 to 5.38."

"Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) berperan penting bagi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan strategi organisasi. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut oleh kementerian BUMN untuk mendapatkan tingkat kapabilitas tata kelola TI dengan nilai tiga. Namun, Jasa Marga saat ini masih belum berhasil mencapai nilai tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola TI di Jasa Marga dan memberikan rekomendasi perbaikan proses menggunakan COBIT 2019. Penelitian diawali dengan menentukan obyektif tata kelola TI yang sesuai dengan kebutuhan Jasa Marga. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara kualitatif melalui wawancara dengan lima responden yaitu Information Technology Group Head dan empat Department Head di unit TI Jasa Marga serta melakukan studi dokumen master plan TI yang dimiliki Jasa Marga. Penelitian dilanjutkan dengan pengukuran tingkat kapabilitas dari obyektif tata kelola TI yang didapatkan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap empat responden yang ada di Departemen IT Planning dan IT Development menggunakan panduan yang diberikan kerangka kerja COBIT 2019, dilanjutkan dengan melakukan validasi melalui analisis dokumen organisasi. Hasil analisis tingkat kapabilitas tata kelola TI yang dilakukan menginformasikan bahwa masih ada obyektif yang masih berada pada tingkat dua yaitu managed solution identification and build dan managed projects. Rekomendasi perbaikan tata kelola TI yang diberikan pada penelitian ini adalah adanya penerapan proses manajemen proyek yang mengadopsi best practice seperti PMBOK atau PRINCE2 serta peningkatan kapabilitas karyawan internal dalam bidang manajemen proyek.

---

Information Technology (IT) Governance plays an important role for organizations in realizing organizational goals and strategies. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) as a State-Owned Enterprise (BUMN) received mandate from BUMN to obtain IT governance capability level with the score of three. Jasa Marga has not achieved this level yet. The purpose of this study is to measure IT Governance capability level at Jasa Marga and provide recommendations for process improvement using COBIT 2019. The research begins by determining the objectives of IT governance in accordance with the organization’s needs. This was done by collecting qualitative data through interviews with five respondents, namely the Information Technology Group Head and four department heads in Jasa Marga's IT unit as well as studying the IT master plan documents owned by Jasa Marga. The research is continued by measuring the capability level of the obtained IT governance objectives. Data processing was carried out qualitatively by conducting interviews with four respondents in the IT Planning and IT Development Department using the guidelines provided by the COBIT 2019 framework, followed by validation through analysis of organizational documents. The results of the analysis of the IT governance capability level carried out, there are still objectives that are still at level two, namely identifying managed solutions and build and managed projects. The IT governance recommendations given for improvement are the implementation of project management processes that adopt best practices such as PMBOK or PRINCE2 as well as increasing the capabilities of internal employees in the field of project management."

"Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Indonesia, suatu perjanjian pada dasarnya harus memenuhi persyaratan hukum dari suatu perjanjian, yang terbagi menjadi persyaratan subyektif dan obyektif. Kegagalan memenuhi persyaratan subyektif dari suatu perjanjian akan mengakibatkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sementara itu, kegagalan memenuhi persyaratan obyektif perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata Indonesia. Terdapat problematika mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian dimana, hal tersebut merupakan salah satu aspek formalitas dari suatu perjanjian tetapi juga dapat dianggap sebagai salah satu persyaratan material karena hal itu diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, dinyatakan bahwa Suatu penyebab dilarang, jika alasan itu dilarang oleh hukum atau jika itu bertentangan dengan moralitas atau dengan ketertiban umum. Skripsi ini terutama membahas konsekuensi hukum jika perjanjian hanya dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk membuktikan apakah itu melanggar keduanya, 1) kewajiban formal untuk menulis perjanjian dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Simbol Nasional dan Lagu Nasional dan 2) persyaratan obyektif dari suatu perjanjian. Skripsi ini akan menganalisis secara mendalam putusan dari Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 1572K/Pdt/2015 yang telah dibahas secara besar-besaran karena putusan ini telah menjadi tolak ukur dengan memilih untuk mencabut perjanjian pinjaman antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (sebagai debitur Indonesia) dan Nine AM (sebagai kreditor asing) dengan dalil bahwa perjanjian tersebut hanya menggunakan bahasa Inggris oleh karena itu bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2009.

---

Based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code, an agreement must essentially fulfill the legal requirements of an agreement, which is divided into subjective and objective requirements. Failure to fulfill the subjective requirements of an agreement would result in one of the parties could request for the cancellation of the agreement (voidable). Meanwhile, failure to fulfill the objective requirements of an agreement would result in the agreement become null and void, based on Article 1335 of Indonesian Civil Code. There is a problem regarding the use of Indonesian in an agreement where, it is one of the formality aspects of an agreement but also could be considered as one of the material requirement since it is stipulated under the law. Pursuant to Article 1337 of the Civil Code, it is stated that A cause is forbidden, if that reason is prohibited by law or if that is contrary to morality or with public order. This thesis mainly discusses the legal consequences if an agreement only executed in English. This thesis will be using juridical empircal approach to prove whether or not it does violate both, 1) the formal obligation to write the agreement in Bahasa Indonesia (formal obligation) as stipulated in Article 31 Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, and National Symbols and National Songs and 2) the objective requirements of an agreement (objective requirements). This thesis will deeply analyze verdict from Supreme Court Decision with Number:1572K/Pdt/2015 that has been massively discussed since this verdict has became a benchmark by chose to revoke the loan agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari (as Indonesia's debtor) and Nine AM (as foreign creditor) with the argument that the agreement only used English therefore it against the Law No. 24 of 2009. "