Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan objek bidang tanah sebagai perjanjian obligatoir, yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan, dimana para pihak mengikatkan diri untuk membuat perjanjian pokok, yaitu perjanjian kebendaan atau akta jual beli, yang menyebabkan beralihnya hak kebendaan. Bidang tanah yang menjadi objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli, jika pihak penjual dinyatakan pailit, maka bidang tanah tersebut masuk ke dalam harta pailit, dengan demikian kuasa sebagai bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli menjadi hapus. Penelitian yang dituangkan dalam tesis ini, untuk menjawab bagaimana kedudukan kuasa sebagai bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan objek bidang tanah dan harga telah dibayar lunas yang diikuti dengan penyerahan nyata, jika pihak penjual dinyatakan pailit. Dalam menjawab masalah tersebut, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 261K/Pdt.Sus-Pailit/2016 mengenai kuasa sebagai bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai perjanjian obligatoir yang termasuk dalam hak perseorangan. Hasil penelitian bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan objek bidang tanah, harga telah dibayar lunas dan telah dilakukan penyerahan nyata, dimana perbuatan hukum dilakukan lebih dari satu tahun sebelum pernyataan pailit, maka objek bidang tanah dan bangunan telah menjadi milik pembeli dan tidak termasuk dalam daftar harta pailit, serta kuasa sebagai bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli tetap sah dan mengikat. ......The Sale and Purchase Binding Agreement with the object of the plot of land as obligatory agreement, which serves as a preliminary agreement, whereby the parties commit themselves to enter into a principal agreement, namely material agreement or deed of sale and purchase, which led to the transfer of material rights. The plot of land which becomes the object of the Sale and Purchase Binding Agreement, if the seller is declared bankrupt, then the plot of land is entered into the bankrupt property, thus the authority as part of the Sale and Purchase Binding Agreement becomes deleted. The research in this thesis is to answer how the legal status of the authority as part of the Sale and Purchase Binding Agreement with the object of plot and price has been paid in full, followed by real delivery, if the seller is declared bankrupt. In answering the problem, it is done by using juridical normative research method, with a case approach that is Supreme Court Decision Number 261K Pdt.Sus Pailit 2016 regarding the authority as part of the Sale and Purchase Binding Agreement as obligate agreement which is included in the right of individual. The result of the research is the Sale and Purchase Binding Agreement with the object of plot of land, the price has been paid in full and has been submitted real, where the legal act is done more than one year before the declaration of bankruptcy, the object of plot and building has belonged to the buyer and not included in the list of assets bankruptcy, and the authority as part of the Sale and Purchase Binding Agreement remain valid and binding.

Abstrak :
Skripsi ini meninjau mengenai status kepemilikan dari satuan rumah susun yang dijual melalui perjanjian pengikatan jual beli PPJB. Permasalahan terjadi ketika penjual dijatuhi putusan pailit dan penyerahan secara yuridis belum dilaksanakan. Pokok pembahasan skripsi ini berkisar pada proses peralihan hak milik atas satuan rumah susun dari penjual ke pihak pembeli satuan rumah susun, status hukum perjanjian pengikatan jual beli PPJB atas satuan rumah susun yang sudah dibayar lunas dan satuan rumah susun telah dikuasai pembeli dan pertimbangan hakim dalam putusan No. 06/ Plw/ Pailit/ 2015/ PN.Niaga.Sby jo No. 20 /Pailit/ 2011/ PN.Niaga.Sby. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kepemilikan atas satuan rumah susun terjadi setelah dilakukan penyerahan secara yuridis yakni melalui pembuatan Akta Jual Beli menurut penjelasan pasal 44 ayat 1 UU No 20 Tahun 2011 sedangkan PPJB merupakan perjanjian jual beli dengan sifat obligatoir-konsensual yang tunduk pada KUHPerdata sehingga baru mengatur mengenai hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan adanya kepailitan yang dialami oleh pihak penjual, satuan rumah susun meskipun telah dibayar lunas dan diserahkan secara nyata kepada pembeli masih termasuk ke dalam harta pailit penjual.

---

This thesis views the ownership status of condominium units of which were sold through Preliminary Sales Agreements PSA . Issues regarding such matter existed when the Seller declared Bankrupt yet the juridical transfers of the units have not been made. The core studies of this thesis include condominium units transfer of ownership process, legal status of the PSA of the condominium units whereas the prices have been fully paid and the units have been physically handed over, and the considerations by the decision under the registration number 06 Plw Pailit 2015 PN.Niaga.Sby jo No. 20 Pailit 2011 PN.Niaga.Sby. Research method used within this thesis is the juridical normative method with secondary data sources. Such research shown that the juridical transfer of units made final the ownership transfer of respective units which takes form in the making of Sales Deed SD as how it is governed in the elucidation of Article 44 verse 1 Law Number 20 Year 2011. Whilst PSA on the other hand is merely a sales agreement with the nature of obligatory consensual which is subject to the Indonesian Civil Code ICC rulings, therefore it only settles both parties rsquo rights and duties. The bankrupt state of the seller caused each condominium units, thus their prices have been fully paid and physically handed over to the buyers, subject to the seller rsquo s bankrupt property.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kewenangannya membuat akta otentik, adapun salah satu akta yang dibuat adalah Akta Jual Beli. Jual beli bersifat obligatoir, yang termasuk perjanjian bernama (nominat) yang diatur dalam buku III KUHPerdata, termasuk salah satunya adalah jual beli tanah yang merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan Akta Jual Beli (AJB) sebagai bentuk accesoir dari perjanjian kerjasama yang menjadi bentuk perjanjian antara para pihak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode yuridis normatif, dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui perjanjian jual beli itu baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hal milik atas barang yang dijualnya sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang disetujui, tetapi dalam hal ini Pembeli tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu tidak melakukan pembayaran terhadap objek Akta Jual Beli, yang akibatnya Akta Jual Beli dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi unsur terang dan tunai. Berkaitan dengan beralihnya kebendaan yang termasuk perjanjian kebendaan merupakan suatu perjanjian bernama dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

---

ABSTRACT
This study discusses the land Deed office in its authority to create an authentic deed, as for one of the deeds made is the deed of sale and purchase. The buying and selling is Obligatoir, which includes a treaty of Nominat set out in the book III Civil Code, including one of which is a land-buying and selling action that is a legal act of transferring rights with cash payments. The problem raised in this research is about the validity of the Buy and sell Act (AJB) as an accesoir form of a cooperation agreement that is a form of agreement between the parties. This research is descriptive analytical by using the normative juridical method, and is qualitative analysis. From the results of this research is known buy and sell agreement it lays the rights and obligations of reciprocal between the two parties ie put to the seller the obligation to submit the possession of the goods sold as well as give him the right to claim the payment of the approved price, but in this case buyer does not qualify the agreement that is not to make payment to the object of sale and purchase, which consequently the buy and sell act is cancelled by the court for not fulfilling the light and cash elements. With respect to the material that includes the material agreement constitutes an agreement by which a person submits the right to an object to another party, which imposes the party's obligation to surrender the item to another party.

Abstrak :
Tesis ini secara umum membahas mengenai akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris yang mana mengandung kepalsuan materiil atas akta tersebut. Peralihan hak atas tanah pada dasarnya dapat diperoleh melalui beberapa proses ataupun cara, yaitu pewarisan, wasiat, hibah ataupun jual beli. Jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta di bawah tangan atau dapat juga dilakukan di hadapan pejabat berwenang yang daerah kerjanya meliputi daerah tempat tanah yang diperjualbelikan itu berada, serta terdapat pula ketentuan lain, yakni jika dalam praktiknya para pihak belum dapat memenuhi persyaratan jual beli baik berupa belum dilunasinya pembayaran atas harga yang telah disepakati maupun adanya pengurusan legalitas atas tanah yang masih dalam proses, maka di hadapan seorang Notaris para pihak dapat membuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan, yang menjadi dasar kelak untuk pembuatan akta jual beli. Peran Notaris dalam pembuatan akta PPJB tersebut sungguh signifikan pentingnya, yakni memastikan kebenaran penghadap dan obyek yang diperjanjikan, agar kelak tidak terjadi sengketa di kemudian hari yang diakibatkan oleh terbitnya akta tersebut. Karena pada praktiknya banyak sekali sengketa yang diakibatkan oleh dikeluarkannya akta PPJB yang mengandung kepalsuan materiil, sebagaimana terdapat dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 13/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019. Untuk menjawab dan memaparkan persoalan yang ada, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu keadaan mengenai pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh Notaris kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika tanda tangan salah satu pihak adalah palsu, maka sejatinya dianggap tidak pernah diadakan perjanjian. Dengan demikian, perjanjian batal demi hukum karena tidak ada kesepakatan di antara para pihak, yang mana seharusnya perjanjian lahir atas dasar kesepakatan.

---

This thesis generally discusses the deed of a binding sale and purchase agreement made by a Notary which contains the falsity of the deed. The transfer of land rights basically can be obtained through a number of processes or procedures, namely inheritance, wills, grants or sell and purchase transactions. The sale and purchase transaction can be done by making a private deed or in the presence of a Notary which his/her working area covers the area where the traded land is located, as well as the other provision, specifically if in practice the parties have not been able to fulfill the sale and purchase requirements, either the payment of the agreed price has not been paid or the legality of the land is still in process, so in the presence of a Notary, the parties can enter into a binding sale and purchase agreement (PPJB) as a preliminary agreement, which will become the basis for making the sale and purchase deed. The role of the Notary in making the deed of PPJB is very important, which is to ensure the correctness of the subject and the agreed object, so in the future there will be no disputes caused by the issuance of the deed. Because in practice a lot of disputes are caused by the issuance of the deed of PPJB which contains material falsity, as in the case raised in this study, namely the Decision of the Notary Regional Supervisory Council Number 13/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019. To answer and explain the existing problems, this study is conducted using normative juridical study methods, namely study conducted by examining library material or secondary data, and is descriptive in nature, namely legal study that aims to describe in full the circumstances regarding the making of the deed of a binding sale and purchase agreement by a Notary in accordance with the principles of the Notary's position and the Notary's code of ethics. The results of this study indicate that if the signature of one of the parties contains a falsity, then it is assumed that an agreement has never been held. Thus, the agreement is null and void because there is no agreement between the parties, as should be based on an agreement.