Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan contoh kasus pemanfaatan drone dalam terorisme sebagai alat intelligence, surveillance, reconnaisance sampai bentuk serangan drone yang dapat dimodifikasi dengan tambahan bom. Konsep asimetric warfare merupakan salah satu alasan teroris menggunakan drone sebagai jawaban atas konflik yang tidak seimbang dengan menargetkan VVIP atau Objek Vital Nasional. Perubahan paradigma penggunaan drone dari militer ke ranah sipil, kemajuan teknologi yang semakin maju, canggih dan mudah didapat menjadi ancaman yang tidak bisa dinafikan dari pemanfaatan drone dalam terorisme di masa depan yang dapat terjadi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode intrinsic case study dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan sumber primer dari Kementerian/Lembaga terkait mengenai peran dalam pencegahan aksi teror yang memanfaatkan drone. Sedangkan data sekunder didapatkan dari strategi studi pustaka. Teori CPTED dan Kebijakan publik digunakan sebagai analisis peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait dikuatkan dengan enam konsep seperti mitigasi, drone, kontra terorisme, terorisme, perang asimetris, dan 16 langkah penurunan kejahatan. Hasil penelitian menemukan bahwa peran Paspampres dan Kohanudnas sebagai fasilitator dan eksekutor dalam pencegahan pemanfaatan drone dalam terorisme pada target VVIP, BNPT dan Ditpamobvit Polri sebagai evaluator desain keamanan Objek Vital Nasional, dan peran Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator dalam peraturan kontra drone. Namun masih ditemukan kelemahan dan kekurangan dalam peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait setelah dilakukan analisis dengan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti misalnya secara mitigasi non struktural perlu penguatan peraturan pengoperasian dan perizinan drone secara komprehensif yang tidak hanya melibatkan Kementerian/Lembaga tertentu, anggaran yang terbatas kepada BNPT untuk melakukan evaluasi desain keamanan Objek Vital Nasional, pembuatan MoU antara pengelola objek kepada Ditpamobvit Polri yang masih sedikit jumlahnya, Densus 88 yang belum memiliki SOP pencegahan kontra drone dan desain keamanan yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan konsep mitigasi struktural, teknik pengurangan kejahatan dan teori CPTED seperti pada elemen target hardening. Maka dalam penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi berupa tambahan langkah mitigasi struktural, non struktural dan penelitian selanjutnya sebagai bentuk batasan dan kekurangan dari penelitian ini.

---

Several previous studies have found examples of cases of using drones in terrorism as intelligence, surveillance, reconnaissance to the form of drone attacks that can be modified with additional bombs. The concept of asymmetric warfare is one of the reasons terrorists use drones as an answer to unequal conflicts by targeting VVIP or Nasional Vital Objects. The paradigm shift in the use of drones from the military to the civilian realm and technological advances that are increasingly advanced, sophisticated and easily available are threats that cannot be denied from the use of drones in future terrorism that can occur in Indonesia. A qualitative approach with the method was intrinsic case study chosen as the type of research with primary sources from the relevant Ministries/Institutions regarding the role in preventing terror acts using drones. While the secondary data obtained from the literature study strategy. CPTED theory and public policy are used as an analysis of the role of each related ministry/institution strengthened by six concepts such as mitigation, drones, counter terrorism, terrorism, asymmetric warfare, and 16 steps to reduce crime. The results of the study found that the role of Paspampres and Kohanudnas as facilitators and executors in preventing the use of drones in terrorism on VVIP targets, BNPT and Ditpamobvit Polri as evaluators of National Vital Object security designs, and the role of the Ministry of Transportation, Ministry of Defence, Ministry of Communication and Information, and Ministry of Trade as a regulator in counter drone regulations. However, there are still weaknesses and shortcomings in the role of each related ministry/institution after analysing the concepts and theories used in this study. For example, in non-structural mitigation, it is necessary to comprehensively strengthen operating regulations and drone licensing that does not only involve certain Ministries/Institutions, a limited budget for BNPT to evaluate the security design of National Vital Objects, the making of MoUs between object managers and the Ditpamobvit Polri which is still limit, Densus 88 which does not yet have a counter-prevention procedures and security design that still needs to be improved according to the concept of structural mitigation, crime reduction techniques and CPTED theory as in the element target hardening. So in this study, it provides suggestions and recommendations in the form of additional structural, non-structural mitigation measures and further research as a form of limitations and shortcomings of this research."

"Tesis ini membohas standar pengamanan yang dilaksanakan oleh Detasemen Pengamanan Objek Vital, Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok. Perhatian utama tesis ini adalah kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Detasemen Penggunanan Objek Vital Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengimplementasikan standar pengamanan guna mengamankan Pelabuhan Tanjung Priok sesuai dengan Skep Kapolri No. 738 I X I 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode ethnografi dan teknik pengumpulan data pengamatan dan wawancara bebas. Den Pam Obvit merupakan bagian dari Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok yang diberikan tugas mengamankan Pelabuban Tanjung Priok. Kegiatan pengamanan dilaksanakan secara melekat di 7 buab industri dengan kegiatan dan kebijakan pengamanan yang berbeda. Sebagian besar pengamanan dilaksanakan dalam bentuk pengaturan, penjagaan, patroli dan program community policing serta pelaksanaan audit pengamanan. Penelitian menunjukan babwa Den Pam Obvit belum mengimplementasikan Skep Kapolri No. 738 I X I 2005 tentang Sistem

---

The thesis analyses the implemenilllion of safety standard conducted by Detasernen Pengamanan Objek Vital Tanjung Priok Harbour Police Resort. The main attention of this thesis is policing activity conducted by members of Den Pam Obv:it Tanjung Priok Harbour Pollee Resort in implementing the safety standard to maintan the safety of Tanjung Priok Harbour, besed on Skep Kapolri No. 7381 X I 2005 about Safety of Vital Objects. The research uses qualitative approach with ethnographic method by eolleeting data through observation and interview.

Den Pam Obv:it is a part of Tanjung Priok Harbour Police Resort, with main duty to maintain the safety of Tanjung Priok Harbour. Den Pam Obvit is zespomible to 1>lke care the safety of seven industries, each has different condition and safety policy. Den Pam Obvit generally maintains safety by dning "turjawalf', community policing prognnn and implementing safety audit.

The research shows that the Den Pam Obvit has not implemented the Skep Kapolri No. 7381X/2005 on Safety of Vital Objeets at the optimal level For that reason, a number of oases on safety problems were fuund in"

"Tesis ini menggambarkan dan menganalisa Efektivitas Kerjasama Polri Dengan SKK Migas Guna Memantapkan Pengamanan Objek Vital Nasional PT. Pertamina (Persero). Karena kerjasama polri dengan SKK migas selama ini dirasakan masih belum maksimal.Penelitian ini secara khusus menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama polri dengan SKK migas serta untuk menjelaskan solusi yang bisa digunakan dalam pelaksanaan kerjasama polri dengan SKK migas guna memantapkan pengamanan objek vital nasional PT. Pertamina (Persero).Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam dengan berbagai informan dan studi dokumen. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sehingga bisa merasakan gejala-gejala yang terjadi pada obyek penelitian.Hasil penelitian menunjukan beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan kerjasama polri dengan SKK migas dalam memantapkan pengamanan objek vital nasional PT. Pertamina (Persero). Sumber daya pengamanan belum sesuai dengan kebutuhan. Desain lingkungan di area pengamanan belum tertata dengan baik sehingga menimbulkan berbagai potensi ancaman.Sebab itu disarankan agar Polri dan PT. Pertamina (Persero) memaksimalkan penyelenggaraan kerjasama polri dengan SKK migas dengan membenahi langkahlangkah manajemen, meningkatkan pergelaran kegiatan kepolisian, membenahi sekuriti fisik, membenahi sumberdaya pengamanan, membenahi desain lingkungan yang dapat mendukung pengamanan di area PT. Pertamina (Persero), dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

---

This thesis describes and analyzes the effectiveness of the Police Cooperation SKK Migas To Strengthen Security National Vital Objects PT. Pertamina (Persero). Due to the cooperation of the national police to SKK oil and gas during the time felt was not maximized.This study specifically analyzed the constraints faced in the implementation of the national police cooperation with SKK Migas and to explain the solutions that can be used in the implementation of cooperation with the national police in order to strengthen the security of oil and gas SKK national vital objects PT. Pertamina (Persero).The method used is a qualitative method with descriptive approach. The data collection technique is participant observation, in-depth interviews with various informants and study documents. Instrument is the researcher 's own research so they can feel the symptoms that occur in the object of research.The results showed some weaknesses in the implementation of the cooperation of the national police to strengthen security in the oil and gas SKK national vital objects PT. Pertamina (Persero). Resource security is not in accordance with the needs. Design security environment in areas not well ordered, giving rise to a variety of potential threats.It is therefore recommended that the Police and PT. Pertamina (Persero) to maximize the implementation of the national police cooperation with SKK oil and gas by improving the management measures, improving the performance of police activities, reorganize physical security, resource security fix, fix design environment that can support security in the area of PT. Pertamina (Persero), and improve cooperation with the relevant agencies."

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang penerapan sistem manajemen pengamanan PT. EMLI sebagai objek vital nasional oleh PT. GA. PT. EMLI merupakan salah satu objek vital nasional dan pilar industri perminyakan yang besar dan sudah lama beroperasi di Indonesia, dan berkontribusi terhadap produksi minyak nasional. Adanya sedikit gangguan atau ancaman pada industri, maka akan sangat berdampak terhadap produktivitas minyak nasional. Maka dari itu, pengamanan terhadap PT EMLI sebagai bagian dari objek vital nasional yang dilakukan oleh PT. GA sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan, harus terus melakukan perbaikan agar dapat meminimalisir ancaman dan risiko yang potensial. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan pada PT. EMLI belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh PT. GA, namun, di dalam melakukan penerapan sistem pengamanannya, PT. GA telah memenuhi beberapa upaya 25 teknik pencegahan kejahatan situasional yang dicetus oleh Clarke. Penelitian ini menyarankan perkembangan penelitian selanjutnya untuk menguji efektivitas pelaksanaan sistem manajemen pengamanan pada obvitnas ini dengan menggunakan metode yang jauh lebih komprehensif.

---

This Final Project assignment discusses implementation of the security management system of PT. EMLI as a national vital object by PT. GA. PT. EMLI is one of the national vital objects and a pillar of the large oil industry and has been operating in Indonesia for a long time, and contributes to national oil production. There is a slight disturbance or threat to the industry, it will greatly affect the national oil productivity. Therefore, the security of PT EMLI as part of a national vital object carried out by PT. GA as a Security Service Agency, must continue to make improvements in order to minimize potential threats and risks. The results of this paper indicate that the security system at PT. EMLI has not been fully implemented optimally by PT. GA. However, in implementing its security system, PT. GA has addressed some of the 25 situational crime prevention techniques presented by Clarke. This study suggests the development of further research to test the effectiveness of the implementation of the security management system at this national vital object using a much more comprehensive method."