Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia menjadi salah satu perkara penting yang banyak ditangani oleh penyidik di Satuan Reserse Kriminal khususnya di wilayah hukum Polres Pandeglang. Banyak lembaga jasa pembayaran yang mengeluhkan bahwa debitur yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya kemudian melakukan take over di bawah tangan atau sepengetahuan leasing. Banyak masyarakat awam yang mengira bahwa mengalihkan objek jaminan fidusia hanyalah ranah perdata yang apabila dikemudian hari terjadi ganti rugi maka permasalahn selesai. Namun yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya di pasal 36 menyebutkan bahwa debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia jelas melakukan tindak pidana. Ditambah lagi pihak-pihak ketiga, keempat, dan seterusnya menganggap bahwa permasalahan tersebut hanyalah sebatas antara kreditur dan debitur atau yang bertanda tangan dalam kontrak. Dalam hal ini penyidik Polres Pandeglang, mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Apalagi dalam azaz hukum dikenal adanya azaz keadilan, yang mana dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia, harus dituntaskan sampai ke tangan terakhir. Dijelaskan juga bahwa perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pihak tersebut dapat memberikan gugatan, sehingga dapat dimaknai bahwa penerima objek jaminan fidusia di luar dari kontrak pun melakukan tindak pidana. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa kendala yang dialami penyidik seperti sulitnya mencari alat bukti yang mengarah tentang take over di bawah tangan, kemudian barang bukti yang sulit ditemukan, serta terlapor maupun saksi yang sulit untuk dimintai keterangan. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui sejauh mana peran penyidik Sat Reskrim Polres Pandeglang dalam menangani perkara pengalihan objek jaminan fidusia dengan menggunakan teori peran, konsep perbuatan melawan hukum, konsep penyidikan, serta konsep fidusia itu sendiri. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus agar lebih tajam dalam menganalisa peran penyidik. ......The crime of transferring the object of fiduciary security is one of the important cases that is handled by many investigators in the Criminal Investigation Unit, especially in the jurisdiction of the Pandeglang Police. Many payment service institutions complain that debtors who are unable to carry out their obligations then take over under the hand or with the knowledge of the leasing. Many ordinary people think that transferring the object of fiduciary guarantees is only a civil matter, if compensation occurs in the future, the problem will be solved. However, what is regulated in Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, especially in article 36 states that the debtor who transfers the object of the fiduciary guarantee is clearly committing a crime. In addition, third, fourth and so on parties consider that the problem is only between the creditor and the debtor or those who sign the contract. In this case the Pandeglang Police investigator has an important role in law enforcement. Moreover, in the principle of law, there is a principle of justice, which in cases of transfer of objects of fiduciary guarantees, must be completed to the last hand. It was also explained that acts against the law are related to actions that can cause harm to other parties so that the party can file a lawsuit, so it can be interpreted that the recipient of the fiduciary object outside of the contract also commits a crime. However, in this case, there were several obstacles experienced by investigators, such as the difficulty in finding evidence that led to underhanded take-over, then evidence that was difficult to find, and the reported and witnesses who were difficult to question. So that the purpose of this study is to find out the extent of the role of investigators from the Criminal Investigation Unit of the Pandeglang Police in handling cases of transferring fiduciary guarantee objects by using role theory, the concept of unlawful acts, the investigative concept, and the fiduciary concept itself. In this study a qualitative method was used with the type of case study research in order to be sharper in analyzing the role of the investigator.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri di luar pengadilan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, serta pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, tipe penelitian deskriptif, data dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara dengan Manajer Hubungan Kelembagaan LAPS SJK. Simpulan penelitian ini adalah: legalitas atau keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri di luar pengadilan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah tergantung daripada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai wanprestasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai wanprestasi antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, sehingga dalam situasi yang demikian kreditur tidak memiliki legalitas untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri di luar pengadilan. Apabila kedua belah pihak sepakat mengenai adanya wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan tersebut, dengan demikian kreditur memiliki legalitas untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri di luar pengadilan. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap debitur dalam hal kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Penelitian ini menyarankan Otoritas Jasa Keuangan, hendaknya melakukan pengawasan yang intensif dan ketat terhadap oknum kreditur dan/atau petugas penagihan utang yang melakukan pelanggaran dan mengabaikan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, serta melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi, baik administratif maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut. ......This thesis reviews the execution of fiduciary security objects on its own power outside of court carried out by finance companies, as well as legal protection that can be given to debtors in executing fiduciary security objects, using normative juridical methods with research approaches in the form of statutory and case approaches, descriptive research type, data were collected through secondary data consisting of legal materials, as well as primary data through interviews with the Government Relations Manager of LAPS SJK. The conclusions of this study are: the legality or validity of executing fiduciary security objects on their own power outside of court carried out by finance companies is depending on the agreement between the two parties regarding default. If an agreement is not reached regarding default between the two parties and the debtor refuses to surrender the fiduciary security object voluntarily, the creditor must submit an application for execution to the District Court, so that in such situation the creditor does not have the legality to execute the fiduciary security object on his own power outside court. If both parties agrees on default and the debtor voluntarily surrenders the fiduciary security object, thus the creditor has the legality to be able to execute the fiduciary security object on his own power outside the court. Forms of legal protection that can be given to debtors in the event that creditors execute fiduciary security objects, namely preventive legal protection and repressive legal protection. This research suggests that the Financial Services Authority to carry out intensive and strict supervision of unscrupulous creditors and/or debt collectors who commit violations and ignore statutory regulations in executing fiduciary security objects, as well as enforce the law by imposing sanctions, both administrative and criminal. if proven to have violated these regulations.

Abstrak :
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi adanya permasalahkan perlindungan hukum bagi penerima fidusia baik dalam perundang-undangan maupun dalam praktek peradilan. Dalam perundang-undangan memberi perlindungan namun dalam praktek peradilan sesuai hukum acara perdata pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap penetapan sita eksekusi atas objek jaminan fidusia dan hal ini menjadi problematika bagi perlindungan penerima fidusiaPenelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat diskriptif kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini juga didukung dengan studi kasus dalam praktek peradilan dengan menganalisis perkara gugatan perlawanan pihak ketiga atas penetapan sita eksekusi jaminan fidusia dalam perkara PT Bank Mandiri Persero Tbk. Hasil Penelitian yang diperoleh bahwa: Pertama, ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara tegas memberikan perlindungan terhadap penerima jaminan fidusia dengan tidak mempertimbangkan bagaimana barang jaminan tersebut diperoleh pemberi fidusia. Kedua, akibat hukum dari gugatan perlawanan pihak ketiga apabila dikabulkan maka sita eksekusi atas jaminan fidusia menjadi batal sehingga penerima fidusia tidak mendapat perlindungan. Ketiga, pertimbangan putusan pengadilan yang dianalisi tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melainkan mendasar pada bunyi perjanjian Jual Beli barang jaminan fidusia menurut hukum Inggris yang pada pokoknya jual beli terjadi apabila telah dilakukan pembayaran secara lunas sehingga pengadilan memutus membatalkan sita eksekusi jaminan fidusia.

---

The background of this thesis is based upon legal protection issues for fiduciary recipients from both legislation and judicial practices point views. In the former case, it definitely provides a protection to the fiduciary recipients. In contrast, the later case as per the law of civil proceedings, it gives an opportunity to a third party to file a lawsuit against the determination of the execution seizure of the fiduciary object which may rise a protection issue for the fiduciary recipients.This research uses a descriptive metodology approach of normative juridical and a qualitative analysis. To support the research a case study on judicial practice of third party resistance of the determination of confidential fiduciary execution, a case from PT Bank Mandiri Persero Tbk is presented. The research has resulted into there conclusions. Firstly, the provision of article 24 on Act Number 42 Year 1999 expressivelly provides protection to fiduciary guarantee beneficiaries by not considering how the collateral is obtained by fiduciary guarantor. Secondly, it was found that in the case of the law suit by the third party is granted by the court, the confiscation fiduciary guarantee will void and consequenly the fiduciary receiver legal protection right is also lost. Thirdly, it was recpgnized that the consideration of the court ruling applied onto the case did not take into account the provisions of article 24 on Act Number 42 Year 1999 regarding fiduciary. The rulling by the court is based solely upon the sale and purchase agreement of fiduciary merchandise according to the English law which purports that the sale is only took place when a full payment has been made. In this case, hence the court had decided to cancel the fiduciary guarante execution.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan diluar pengadilan, lebih khusus setelah diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2/PUU-XIX/2021. Sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR. dimana Perusahaan Pembiayaan melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia diluar pengadilan melalui titel eksekutorial namun pihak lain tidak menghendaki hal tersebut. Permasalahan pada penelitian ini tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam kedua putusan tersebut yang dilaksanakan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 disahkan, namun diputus setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disahkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan serta kasus dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia boleh dilakukan tanpa melalui pengadilan, namun harus tetap berdasar pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 sehingga Perusahaan Pembiayaan harus memperbaharui pedoman dalam rangka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. ......This thesis discusses about the execution of fiduciary guarantee objects which are held outside the court, especially after the Constitution Court Decision Number. 18/PUU-XVII/2019 has been applied which is strengthened by Constitution Court Decision Number. 2/PUU-XIX/2021. As has been informed in District Court of Gorontalo Decision Number 60/PDT.G/2019/PN.GTO and District Court of Sumber Decision Number 25/PDT.G/2020/PN.SBR where Consumer Finance executes fiduciary guarantee objects outside the court through the parate executie but the consumers do not desire it. The problem in this research is about The Financing Company carries out the execution of the object of the fiduciary guarantee out of court through the executorial title but the other party does not want this. The problem in this study is about the execution of the object of fiduciary security in the two decisions which were carried out before the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 was ratified, but was decided after the Constitutional Court's decision was ratified. To solve this problem, normative juridical law research method is used with legislation and case approach using secondary data accompanied by explanatory research typology. This research found that the execution of the object of fiduciary security may be carried out without going through a court, but it must still be based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019 strengthened by Constitutional Court Decision 2/PUU-XIX/2021 so that the Finance Company must update the guidelines in the context of implementing the execution of the object of fiduciary security.

Abstrak :
Dalam jaminan fidusia, terdapat pihak memberi jaminan (pemberi fidusia), pihak yang menerima jaminan (penerima fidusia), dan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Kepercayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam praktek jaminan fidusia, dikarenakan benda yang dijadikan jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, dan untuk menjadikan suatu benda sebagai jaminan fidusia, benda tersebut harus benar-benar diserahkan ke dalam kepemilikan penerima fidusia. Untuk melakukan penyerahan ini, yang menyerahkan benda tersebut harus memiliki kewenangan untuk bertindak. Berdasarkan hal tersebut dapat didefinisikan bahwa pihak pemberi fidusia adalah pemilik dari benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia, hal ini dikarenakan kewenangan untuk menyerahkan hak kepemilikan benda hanya dimiliki oleh seorang pemilik benda. Namun pada prakteknya, dapat terjadi penyelewengan pada penjaminan fidusia dimana pemilik benda tidak mengetahui bahwa benda miliknya dijadikan jaminan fidusia oleh orang lain dalam suatu perjanjian fidusia. Fokus permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia dengan objek jaminan fidusia bukan milik pemberi fidusia berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi 9/PDT/2022/PT BJM; dan perlindungan hukum terhadap pemilik benda yang benda miliknya dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan melakukan analisis lebih lanjut terhadap data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun data dengan mempelajari buku-buku, artikel, jurnal, serta peraturan-peraturan dan juga Undang-Undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang identitas kepemilikan objek jaminan nya bukan milik pemberi fidusia adalah batal demi hukum. Karena tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal, karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 6 huruf (a) UUJF. ......In fiduciary guarantee, parties included is the grantor of the fiduciary, the recipient of the fiduciary, and fiduciary guarantee object. Trust is important between parties in the practice of fiduciary guarantees, due to fiduciary guarantee remains in the control of the grantor of the fiduciary, and to make an object as fiduciary guarantee, it must be transferred into the ownership of the recipient of the fiduciary. The person who handed over the object must have the authority to act. According to that, it’s defined that the grantor of the fiduciary is the owner of the guarantee object, due to the authority to hand over ownership rights is only owned by the owner. However, in practice, fraud can happen where the owner of the object doesn’t know that his object used as fiduciary guarantee by someone else in a fiduciary agreement. The problem focus raised in this research is the legal consequences of a fiduciary guarantee deed with the object of the fiduciary guarantee not owned by the grantor of the fiduciary based on High Court Decision 9/PDT/2022/PT BJM; and legal protection for owners of objects whose objects are guaranteed as fiduciary collateral. This research was conducted using doctrinal research, by perform further analysis of secondary data. The data collection tool is a literature study, by collecting data from books, articles, journals, and regulations related to fiduciary guarantees. The analysis results in this research concluded that the legal consequences of a fiduciary guarantee deed whose identity of ownership of the collateral object does not belong to the grantor of the fiduciary is null and void. Because it is not fulfilled terms of validity of the agreement according to Article 1320, which is a lawful cause, on the account of violating Article 1 section (5) and Article 6 letter (a) UUJF.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai upaya penyelesaian Pembiayaan Konsumen Mobil yang bermasalah pada salah satu Perusahaan Pembiayaan di Kota Makassar yaitu PT XYZ. Perkembangan zaman yang semakin modern menimbulkan berbagai jenis kebutuhan bagi masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan alat transportasi, yaitu mobil. Namun tidak semua masyarakat dapat membeli mobil secara tunai karena alasan ekonomis. Maka salah satu solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen. Terdapat beberapa tahapan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen dari PT XYZ . Salah satu tahapan terpenting adalah tahap pengikatan, dimana Konsumen/Debitur dan PT XYZ selaku Kreditur menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen. Selama jangka waktu pembiayaan konsumen tersebut, meskipun objek pembiayaan yang berupa mobil tersebut dijaminkan secara fidusia, tetap terdapat resiko usaha bagi Kreditur yang memfasilitasi Debitur dengan pembiayaan, misalnya tunggakan hingga macetnya pembayaran angsuran oleh Debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Hasil dari penelitian adalah terdapat 7 (tujuh) tahapan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen dari PT XYZ, yakni tahapan permohonan, pengecekan lapangan, pengajuan ke komite kredit, pengikatan, pemesanan dan penyerahan barang, pendaftaran objek jaminan fidusia, dan angsuran pembayaran. Kemudian upaya penyelesaian pembiayaan konsumen yang bermasalah terbagi atas beberapa jenis penyelesaian yang dijabarkan berdasarkan tenggang waktu keterlambatan pembayaran. Apabila Debitur pada akhirnya tidak mampu untuk melanjutkan angsuran pembiayaan, maka mobil yang merupakan objek pembiayaan/objek jaminan fidusia tersebut akan ditarik kembali oleh Kreditur, dan akan dieksekusi melalui Balai Lelang Swasta

---

ABSTRACT
This thesis discuss about the settlement effort of problematic car consumer financing at a financial company in Makassar city, called PT XYZ. The development of more modern era raises various kinds of needs for the community, one of which is need of transportation, namely cars. But not all people can buy a car in cash because of economic reasons. So one solution to fulfill these needs is by using consumer financing facility. There are several stages to obtain consumer financing facility from PT XYZ. One of the most important stage is binding stage, where the Debtor and the Creditor signed the consumer financing agreement. During the term of the consumer financing, even though the object of financing (the car) is collateralized fiduciary, there remains some risk for the Creditor, such as delayed payments and moreover, non-performing loan. This research use normative and descriptive methods. The results of the research are: first, there are seven stages to obtain consumer financing facility from PT XYZ, namely application stage, survey, submission to credit committee, binding, ordering and delivery of goods, object of the fiduciary registration, and installment payments. And then the settlement effort of problematic car consumer financing divided into several types of settlement, according to the late payment period. If in the end the Debtor is unable to continue the payment, then the car which is the object of financing/object of the fiduciary will be withdrawn by the Creditor, and executed through private Auctioneer