Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak tahun 2021, Non-Fungible Token (NFT) menjadi pusat perhatian dunia, berbagai pihak mulai terjun ke dalam industri NFT, baik sebagai pencipta maupun pembeli. NFT dapat dianggap sebagai sebuah bukti kepemilikan seseorang atas sebuah karya seni digital, yang memiliki nilai jutaan hingga triliunan rupiah. Meskipun NFT terlihat aman dikarenakan disimpan dalam sebuah blockchain, tetapi NFT nyatanya memiliki berbagai risiko. Sudah banyak ditemukan kasus pencurian dan kehilangan NFT yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi pencipta dan pembeli NFT. Dengan nilai yang dimiliki oleh NFT, maka diperlukan suatu mekanisme pengalihan risiko, seperti asuransi, untuk dapat melindungi pencipta maupun pembeli NFT dari kerugian-kerugian yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis mengenai risiko yang dimiliki NFT, bagaimana peraturan perundang-undangan perasuransian serta teori hukum asuransi mengatur mengenai objek asuransi, dan apakah NFT dapat dijadikan sebagai objek dalam perjanjian asuransi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa NFT dapat diasuransikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta teori hukum asuransi yang berlaku. ......Since 2021, Non-Fungible Token (NFT) has been the center of attention of the world, many companies and individuals entered the NFT industry, as a creator or as a buyer. NFTs can be considered as proof of ownership of a digital work of art, which values for millions to trillions of rupiah. Although NFTs look safe because they are stored inside a blockchain, NFTs still possess various risks. There have been cases of theft and loss of NFTs which have caused losses to creators and buyers of NFTs. With the value possessed by NFTs, there must be a risk transfer mechanism, such as insurance, to be able to protect creators and buyers to avoid losses that might occur. Therefore, this thesis will discuss and analyze risks owned by NFTs, how Indonesian insurance regulations and insurance law theories regulates insurance objects, and whether NFTs can be an object of an insurance agreement. Based on the research conducted, it can be concluded that NFTs can be insured based on Indonesian Code of Business Law, Law No. 40 Year 2014 on Insurance, and based on existing insurance law theories.

Abstrak :
Dalam skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana pengaturan asuransi bagian tubuh tertentu dengan mengambil contoh kasus ibu jari pada pembalap mobil profesional yang menjadi objek asuransi dalam perundang-undangan perasuransian dan penentuan besaran uang pertanggungan untuk perjanjian asuransi terhadap bagian tubuh tertentu khususnya ibu jari dari seorang pembalap mobil profesional. Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan didukung oleh hasil wawancara. Simpulan yang didapat Penulis atas penelitian ini adalah pengaturan bagian tubuh tertentu khususnya ibu jari sebagai objek perjanjian dalam asuransi terdapat dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Kemudian, penentuan besaran uang pertanggungan asuransi bagian tubuh tertentu khususnya ibu jari pada pembalap mobil profesional dapat berbeda-beda pada setiap penutupan polis asuransi tergantung pada kesepakatan pihak tertanggung dengan pihak perusahaan asuransi. Saran yang diberikan Penulis dalam skripsi ini adalah perusahaan asuransi di Indonesia dapat mulai memikirkan dan merancang polis pertanggungan khusus untuk tenaga-tenaga profesional dan profesi tertentu yang membutuhkan perlindungan bagian tubuh yang sangat vital berkaitan dengan profesinya, seiring dengan semakin berkembangnya jenis profesi dan tenaga profesional di berbagai bidang. ......This thesis analyses the regulation of insurance for specific body parts, using the thumb of a professional car racer as the insured object within insurance legislation, as well as the determination of the amount insured for insurance agreements involving specific body parts, specifically the thumb of a professional car racer. The research method used in this thesis was normative-juridical by utilizing secondary data in the form of primary legal materials and supported by interviews. The conclusion drawn from this research is that the regulation of specific body parts, particularly the thumbs, as an object of insurance agreement is stipulated through Article 1 Paragraph 25 of the Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Law as amended by the Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening Law (PPSK Law). On top of that, the determination of the insured amount for specific body parts, particularly the thumb, of a professional car racer can vary in each insurance policy, depending on the agreement between the insured party and the insurance company. The author suggests that insurance companies in Indonesia should start considering and designing specialized coverage policies for individuals with a specific occupation that require the protection of highly essential body parts associated to their profession, that is along with the growing number of professions and professionals in various fields.

Abstrak :
Pada masa ini, teknologi informasi telah menjadi sarana utama yang digunakan untuk menopang berbagai sektor yang vital. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan risiko siber yang menganggu kehidupan masyarakat, sehingga para pemangku kepentingan dituntut untuk mengatasi risiko siber dan mewujudkan keamanan siber. Cara yang paling umum dilakukan untuk mengatasi risiko siber adalah menggunakan asuransi siber. Dalam hal ini, objek asuransi siber tidak mengenal batas negara borderless, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur bahwa objek asuransi di Indonesia yang hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi Indonesia yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal ini, yang menjadi permasalahan adalah apakah objek asuransi siber dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan hukum positif. Untuk menjawab permasalahan, perlu dilihat bahwa asuransi merupakan perjanjian. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, apabila pemilik objek asuransi siber sepakat untuk mengasuransikan objek tersebut pada perusahaan asuransi Indonesia, perjanjian sah dan berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa objek asuransi siber dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi Indonesia.